Keputusan Diserahkan ke Internal Partai - JK-Mega Buka Peluang Koalisi

Keputusan Diserahkan ke Internal Partai - JK-Mega Buka Peluang Koalisi 

JAKARTA - Pertemuan politik pertama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) kemarin belum menghasilkan keputusan koalisi di pemilu presiden. Kedua pemimpin partai pemenang pemilu ini hanya membahas hal-hal umum, seperti kesepakatan untuk menyelenggarakan pemilu secara damai.

Pertemuan Mega dan JK berlangsung tertutup selama 30 menit di sebuah rumah di Jalan Imam Bonjol No. 66 Menteng Jakarta Pusat. JK yang bertindak sebagai tuan rumah datang menyambut Mega yang datang bersama putrinya, Puan Maharani dengan Mercedez Benz S500 B 8434 BS. JK beberapa menit sebelumnya datang ke tempat pertemuan dengan VW Caravelle warna hitam B 8293 FD.

Keduanya lantas beranjak ke ruang tengah yang berukuran 6x12 meter. JK dan Mega duduk semeja dengan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan Taufiq Kiemas dan Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Surya Paloh. Di Meja lain, duduk Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung, Ketua Bappilu PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Sekjen Partai Golkar Soemarsono, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono dan Ketua Bappilu Partai Golkar Burhanudin Napitupulu.

Pembicaraan berlangsung santai sembari menikmati makan siang. Hidangan yang tersaji di meja antara lain nasi goreng, jus strawberry, gado-gado, opor, tahu gejrot dan soto ayam. “Kami berdua tadi makan enak. Saya paling suka makan nasi goreng kampung. Saya bilang ke Pak Kalla, saya makan nasi goreng kampung karena nasi kampung yang paling enak,” ujar Mega dalam keterangan pers usai pertemuan.

Pertemuan singkat tersebut menghasilkan lima komitmen yang rilisnya sudah dibagikan kepada wartawan sebelum keduanya mengadakan keterangan pers. Lima kesepakatan tersebut, pertama, membangun pemerintahan yang kuat untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Kedua, memperkuat sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan amanat UUD 1945 yang memiliki basis dukungan yang kokoh di DPR. Ketiga, memperkuat sistem ekonomi untuk melaksanakan program ekonomi yang berdaulat, mandiri dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Empat, mempererat komunikasi politik PDI Perjuangan dan Partai Golkar sebagai perwujudan tanggung jawab dua partai politik terbesar, yakni Pemilu 1999 dan Pemilu 2004. Terakhir, menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2009 secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia serta aman dan bermartabat.

Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh JK dan Mega tanpa menyertakan jabatan masing-masing. Kesepakatan tersebut dibacakan secara bergantian oleh Sekjen Golkar Soemarsono dan Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung Wibowo.

Mega mengatakan, pertemuan tertutup tersebut sama sekali tidak menyinggung rencana membangun koalisi menghadapi Pilpres 2009. Melainkan membahas masalah golput serta upaya mempertahankan pemilu yang jujur dan adil. “Kita berdua akan instruksikan kepada warga, baik kader maupun masyarakat untuk melaksanakan Pemilu dengan baik. Jangan golput. Gunakan hak pilih sebaik mungkin karena itu yang akan memajukan proses demokrasi di masa mendatang,” ujar mantan presiden ini.

Mega berharap pertemuan silaturahmi tersebut bisa mendorong penciptaan suasana Pemilu yang aman dan tertib bagi rakyat Indonesia. Ini agar sukses Pemilu 2004 yang berlangsung mulus tanpa kekerasan bisa dipertahankan pada Pemilu tahun ini dan masa-masa mendatang. “Semua tahu, kulminasi akan ada di Pilpres Juli nanti. Apa pun yang terjadi di penghujung 2009 merupakan proses yang dinamikanya cukup tinggi. Walau suasana politik hangat, kita berusaha agar tenang dan damai,” terangnya.

Mega mengakui, pertemuan tersebut bisa saja menjadi awal dari koalisi antara PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Namun, keputusan untuk koalisi atau tidak diserahkan pada mekanisme internal partai masing-masing. “Ini adalah suatu awal pertemuan dua tokoh dan pengurus dari dua partai. Setelah ini akan tetap terjadi komunikasi dan keputusan akhirnya akan diserahkan kepada masing-masing DPP,” tutur Mega.

Pada kesempatan tersebut, JK menuturkan keputusan koalisi bukan berada di tangan ketua umum, melainkan di tangan peserta Rapimnas Khusus DPP Partai Golkar. DPP hanya bertugas menjalin komunikasi dengan semua partai, namun keputusan akhir untuk koalisi dengan partai mana akan diputuskan setelah Pemilu Legislatif.

“Kami membicarakan soal kesepakatan dua partai untuk menciptakan pemilu damai, tidak membicarakan di luar itu,” tegas JK.

Meski Golkar masih malu-malu menyatakan kesediaan untuk berkoalisi, kubu PDI Perjuangan menilai pertemuan tersebut merupakan awal dari koalisi di Pemilu presiden dan di pemerintahan mendatang. “Arahnya pasti koalisi. Kita ingin Golkar dan PDI Perjuangan bersama-sama di Pemilu presiden dan di pemerintahan. Siapa presiden dan wakilnya, diserahkan melalui mekanisme internal partai masing-masing. Jadi sabar saja,” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Arif Budimanta.

Menurut dia, kedua partai bercita-cita yang sama untuk membangun pemerintahan yang kuat, yaitu mewujudkan sistem presidensial dengan basis dukungan parlemen yang kuat. “Sebelum pemilu legislatif, kita tetap berusaha sendiri-sendiri. Caleg dari kedua partai juga tetap berkompetisi di bawah,” terangnya.

Menanggapi pertemuan JK dan Mega, calon presiden Prabowo Subianto menganggap sebagai hal yang positif. Menurut Prabowo, pertemuan antarelit partai politik sangat penting. “Saya menilai pertemuan itu baik untuk mencari solusi antarpersoalan bangsa,” kata Prabowo usai menghadiri Forum Rembug Buruh Nasional di Hotel Grand Cempaka, kemarin.

Pertemuan dua parpol besar tersebut, menurut Prabowo, juga akan dilihat positif oleh masyarakat dan pemimpin yang lain bisa melakukan hal serupa. “Namun, yang terpenting tujuannya untuk kepentingan bangsa, bukan semata-mata kekuasaan,” harapnya.

Prabowo belum melihat pertemuan PDIP-Golkar sebagai embrio koalisi. Sebab, pertemuan kedua parpol tersebut baru tahap awal. Wacana blok-blok yang ada sekarang ini, juga baru sebatas wacana. Semuan baru akan terlihat setelah pemilihan umum legislatif 9 April nanti.

Prabowo merencanakan juga melakukan komunikasi dengan partai lain. Dia mengaku aktif berkomunikasi dengan pimpinan parpol lain tapi tidak selalu diumumkan. “Ini kan demokrasi, harus saling berkomunikasi,” paparnya.

Pertemuan JK dengan Mega dipandang tidak memiliki indikasi adanya koalisi. Pengamat politik LIPI Indria Samego dan Guru Besar Politik UIN Syarief Hidayatullah Bachtiar Effendi menilai kedua partai memiliki visi yang sama sekali berbeda. Selain itu, dua partai tersebut sudah mendeklarasikan ketua umum masing-masing sebagai capres.

“Dua partai itu jelas sangat berbeda. Visi dan misi mereka bertolak belakang. PDI Perjuangan itu kekiri-kirian sementara Golkar itu kan partai pemerintah, dia menganut developmentalisme. Itu tidak bisa ketemu,” ujar Bachtiar Effendi dalam diskusi di Rumah Makan Tiga Putri di Jakarta, kemarin.

Bachtiar melihat Partai Golkar secara visi dan misi lebih dekat untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat. Namun, itu tidak mungkin dilakukan. Dengan gencarnya pemberitaan dan komitmen yang diucapkan JK berkali-kali, kembalinya JK ke SBY justru akan menjatuhkan kredibilitas JK.

“Publik akan melihat, ini belum jadi pejabat saja tidak konsisten, apalagi kalau sudah menjabat. Kredibilitas politik JK akan jatuh,” urainya.

Bachtiar menilai, pertemuan itu hanya untuk menunjukkan bahwa Golkar memiliki kemampuan untuk menggalang dukungan melawan SBY. “Istilahnya, itu untuk mencitrakan bahwa Golkar mendapat banyak dukungan,” katanya.

Hal senada diungkapkan Indria Samego. Menurut dia, PDI Perjuangan sangat diuntungkan dengan pecah kongsi antara SBY dan JK. Sebab, itu membuat perjuangan melawan sang incumbent lebih mudah. Dukungan dari partai pemenang pemilu 2004 itu tidak lagi ke SBY.

Menurut Indria, PDI Perjuangan melihat ada keretakan antara duet SBY-JK. Mereka dengan cepat membaca itu dan langsung menggagas pertemuan tersebut.

“Apabila Golkar benar-benar meninggalkan SBY, maka SBY seperti kehilangan salah satu sayapnya. Akan lebih mudah bagi PDI Perjuangan untuk melawan dia,” tandasnya.

Namun, Indria memuji gerakan politik yang dilakukan JK. Pertemuan semacam itu belum pernah terjadi di Indonesia. “Kita tidak pernah melihat ini sebelumnya. Ada partai pemerintah yang menemui tokoh partai oposisi. Kecuali di negara maju, ini tidak pernah terjadi. Ini merupakan terobosan silaturahmi politik yang luar biasa dari JK,” paparnya.

Indria menambahkan, pertemuan tersebut menjadi strategi pencitraan yang jitu dari kedua partai. Tanpa harus beriklan dengan biaya besar, semua media di Indonesia meliputnya sebagai berita besar. “Semakin lama, para pemilih akan terpengaruh untuk memilih partai dan orang-orang itu,” ujarnya.
(http://www.radar-bogor.co.id/?ar_id=Mjc0Njg=&click=MTc4)

JK-Mega Imbangi SBY-PKS

Penjajakan Koalisi Hadapi Pilpres
JK-Mega Imbangi SBY-PKS

JAKARTA - Para elite mulai bekerja keras melancarkan strategi untuk memenangkan pemilihan presiden. Penjajakan koalisi dengan bungkus silaturahmi politik pun terus bergulir. Tadi malam, utusan SBY telah bertemu dengan elite PKS sementara hari ini Jusuf Kalla (JK) akan bersilaturahmi dengan Megawati.

Dua pertemuan penting itu bakal menjadi titik awal skema koalisi. Kedatangan Partai Demokrat ke kandang PKS sarat dengan spekulasi bahwa mereka akan membangun aliansi permanen. Itu disebabkan SBY butuh partner yang kuat setelah pasangannya, JK, menyatakan “bercerai” karena akan maju sendiri sebagai capres.

Bila PKS dan PD bertemu di Kantor DPP PKS di Mampang, Jaksel, JK dan Mega akan melakukan pertemuan di tempat netral. Ketua Umum Golkar dan Ketua Umum PDIP itu akan bertemu di sebuah rumah di Jalan Imam Bonjol Nomor 66, Jakarta Pusat, yang memang sering disewakan untuk berbagai keperluan.

“Tahap awal sengaja dilakukan di tempat netral. Semata-mata supaya lebih enak,” kata Sekjen PDIP Pramono Anung kepada pers di Hotel Sahid, Jakarta, kemarin (11/3). Turut hadir dalam jumpa pers itu Ketua DPP Partai Golkar Burhanudin Napitupulu.

Menurut Pram -panggilan akrab Pramono Anung- pertemuan Mega-JK itu akan menegaskan adanya keinginan besar kedua parpol untuk membangun pemerintahan yang kuat dan stabil. Tidak seperti pemerintahan saat ini, yang menurut Pram cenderung tidak stabil. Akibatnya, timbul high cost politics (biaya politik tinggi, red) dan tensi politik yang juga tinggi.

“Kalau PDIP bersama-sama Golkar, kekuatan parlemen bisa 86 persen. Bahkan, kalau menggunakan asumsi di tingkat I dan II (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, red), mencapai 76 persen. Bagaimanapun, ini kekuatan riil,” bebernya.

Secara blak-blakan, Pram menyindir pemerintahan SBY. Menurut dia, tanpa support Partai Golkar, SBY sebenarnya tidak akan bisa berbuat optimal. Sebab, suatu kebijakan yang diputuskan di level pusat memerlukan dukungan parlemen dan jaringan pemerintahan di daerah agar bisa berjalan. “Kalau tidak ada Golkar, (pemerintahan SBY, red) seperti lame duck (bebek lumpuh, red),” sindir Pram.

Dia juga kembali menegaskan bahwa pertemuan Mega-JK belum sampai menyentuh persoalan capres-cawapres. “Belum bicara bagi-bagi jatah, rotinya saja belum ada. Yang penting, dalam menghadapi pemilu tidak perlu tegang-tegang,” ujarnya, lantas tertawa.

Dalam pertemuan hari ini, Megawati akan didampingi Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (BP Pemilu) PDIP Tjahjo Kumolo, dan Pramono Anung. Sementara JK akan didampingi Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono, dan Sekjen DPP Partai Golkar Soemarsono.

“Pertemuan ini bersejarah bagi kedua parpol. Sebab, sejak Pileg 2004, belum pernah kedua petinggi parpol ini bertemu secara formal. Kalaupun silaturahmi, seperti Lebaran 2007, konteksnya pribadi,” kata Pram.

Burhanudin Napitupulu pun mengakui Golkar sangat mendambakan munculnya pemerintahan yang kuat. Menurut dia, tak ada artinya menang mayoritas di pilpres namun parlemennya tidak dominan. “Jadi, cuma menang dipilih rakyat, tapi selalu digoreng parlemen,” tandasnya.

Mungkinkah koalisi PDIP-Golkar, mengingat pencapresan Mega sudah harga mati bagi PDIP, sedangkan JK juga berniat maju sebagai capres? “Kita akan bicara lagi. Paling tidak, mau duduk bersama dulu di tingkat pimpinan. Semua skenario bisa terjadi,” jawab Burnap -panggilan Burhanudin Napitupulu.

Ada kabar bahwa pertemuan itu merupakan rekayasa Burnap? “Etika politiknya, semua kebijakan parpol tentu harus didiskusikan dan sepersetujuan Ketum (Jusuf Kalla, red) dulu. Tidak mungkin pribadi,” tandasnya.


Tak Ingin Putus Silaturahmi

Pertemuan di tempat netral itu diiringi spekulasi politik bahwa keduanya bersiap-siap berkoalisi untuk memenangkan pilpres. Munculnya spekulasi bakal lahir koalisi Merah-Kuning (PDIP-Golkar) itu disebabkan JK sudah mendeklarasikan diri maju sebagai capres, berpisah dengan SBY yang resmi dicalonkan oleh Partai Demokrat.

Di sisi lain, Mega juga sedang mencari pasangan dalam membangun koalisi kuat untuk mengalahkan SBY. JK, Wakil Presiden yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu mengungkapkan, selain silaturahmi antar pemimpin partai, dirinya membawa misi pribadi dengan Mega. Dia ingin memutus tradisi permusuhan para mantan presiden dengan presiden yang menggantikannya.

“Dalam perpolitikan, kita boleh saja berbeda sikap, boleh berbeda pandangan dalam hal apa pun, tapi tidak boleh putus hubungan, putus silaturahmi. Karena itu, seminggu yang lalu, saya ketemu dengan PKS dan PPP. Besok (hari ini, red), insya Allah, saya akan ketemu dengan Megawati,” ujar JK saat menghadiri diskusi Agenda 23 Partai Golkar di DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, kemarin.

JK tidak menginginkan adanya perang dingin antara pemimpin nasional. Dia menilai putusnya hubungan silaturahmi para pemimpin dan mantan pemimpin nasional di masa lalu tidak perlu ditiru. JK mencontohkan bagaimana Presiden Soekarno tidak saling bicara dengan penggantinya, Soeharto.

Demikian pula Soeharto yang tidak bertegur sapa dengan Habibie dan Megawati yang tak berkomunikasi dengan SBY. JK juga tidak ingin terulang lagi perang dingin segitiga para pendiri bangsa, yakni antara Soekarno, Hatta, dan Sjahrir.

“Saya bilang, kita harus putus apa yang terjadi selama ini. Apa pun perbedaan pendirian kita, silaturahmi pribadi harus tetap berjalan. Supaya kalau di belakang hari ada perbedaan, gampang kita selesaikan. Jangan sampai kita mencontoh apa yang terjadi di Thailand, Filipina, dan Malaysia,” tegasnya.
(www.radar-bogor.co.id)

Belum Ada Indikasi TPS Rawan

Belum Ada Indikasi TPS Rawan

Cibinong - Polres Bogor menyiapkan 1.160 personil untuk pengamanan menjelang dan pada saat Pemilu. Kesiapan ditunjukkan dengan apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya 2009 yang dilaksanakan kemarin.
Menurut Kapolres Bogor AKBP Suntana, jumlah personil polisi itu akan ditambah dengan personil TNI dan Linmas. “Kami akan mengerahkan seluruh potensi yang ada. Lebih dari 1800 personil yang merupakan gabungan polisi, TNI dan Linmas akan melakukan pengamanan demi suksesnya pemilu,” ungkapnya.
Dijelaskan, anggotanya juga akan diperintahkan untuk memberikan rasa aman pada saat kampanye. “Pengamanan pada saat kampanye juga kami optimalkan dengan memberikan pengawalan,” tandas AKBP Suntana kepada Jurnal Bogor.
Terkait dengan daerah yang menjadi titik rawan, AKBP Suntana mengungkapkan sejauh ini belum ada indikasi TPS yang harus diberikan pengamanan ekstra. Namun, dia mengatakan pengamanan di dua TPS, yakni rumah sakit dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) perlu ditingkatkan. “Tidak ada indikasi kerawanan di setiap TPS, tapi kami hanya memberikan pengamanan khusus di TPS rumah sakit dan lapas,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY) yang menjadi inspektur dalam apel tersebut mengharapkan seluruh jajaran petugas termotivasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara terpadu, terarah dan tepat sasaran. Selain itu, mereka juga harus tanggap dalam mengantisipasi permasalahan keamanan. “Apel ini harus dijadikan motivasi bagi jajaran operasi untuk memberikan pengamanan bagi masyarakat menjelang, saat dan pasca pemilu nanti,” kata RY.
Lebih lanjut RY mengatakan, apel gelar pasukan tersebut dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Polres Bogor untuk menguatkan sinergitas dan memantapkan persiapan oprasi pengamanan di setiap TPS.
(www.jurnalbogor.com)

5000 Polisi Siap Kawal Pemilu

5000 Polisi Siap Kawal Pemilu

Bogor - Sekitar 5000 personil Polwil Bogor siap mengamankan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Kesiapan personil digelar melalui Apel Mantap Brata Lodaya 2009 dipimpin Kapolwil Bogor Kombes Pol. Agung Sabar Santoso di Stadion Pajajaran Bogor, kemarin pagi.
Apel pengamanan Pemilu tersebut selain diikuti oleh jajaran Polri, TNI, Panwaslu, dan KPU (Komisi Pemilihan Umum), juga Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Satpol PP. Dalam apel tersebut hadir Danrem 061/SK Kol.Inf Agus Sutomo, Kapolresta Bogor AKBP Sufyan Syarif, Sekdakot Bogor Bambang Gunawan dan Jajaran Muspida Kota Bogor lainnya.
Usai memimpin apel Kapolwil Bogor Kombes Pol. Agung Sabar Santoso mengatakan, apel yang sama juga dilakukan oleh jajaran Polres di wilayah hukum Polwil Bogor. “ Intinya, kita telah siap mengamankan pesta demokrasi yang akan digelar dalam waktu dekat ini, “ katanya.
Sementara itu Kapolri Jendral Pol. Bambang Hendarso Danuri dalam sambutan tertulisnya dibacakan Kapolwil Bogor mengatakan, apel ini merupakan bentuk representasi dari kesiapan kita atas tanggungjawab dan kepercayaan yang diberikan oleh negara dan seluruh rakyat Indonesia, untuk menjamin keamanan ketertiban, dan kelancaran demi suksesnya Pemilu 2009.
Pemilu 2009 yang sebentar lagi memasuki tahap inti merupakan agenda nasional sebagai proses demokrasi yang harus disikapi dengan penuh kedewasaan dan kecerdasan berfikir dan bertindak. Demokrasi sebagai struktur politik akan dapat berjalan efektif dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.
Untuk mencapai tujuan tersebut, kata dia, maka diperlukan kesadaran dari seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa bersikap dan berprilaku yang santun dalam berdemokrasi.
(www.jurnalbogor.com)

KPPI: Perempuan Harus Memilih

KPPI: Perempuan Harus Memilih

Bogor - Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Bogor bersama KPU Bogor menyerukan agar perempuan Bogor menggunakan hak pilih pada pemilu nanti. Itu dalam acara Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota di Gedung PKK, Jalan Pasar Mawar, kemarin.
“Selain untuk mengetahui mekanisme cara memilih, acara ini juga sebagai ajang penyadaran kepada perempuan tentang pentingnya menggunakan hak pilih mereka pada pemilu nanti. Perempuan mempunyai hak politik untuk dipilih dan memilih,” papar Nana Ariana, Ketua KPPI Kota Bogor kepada Jurnal Bogor kemarin.
Menurutnya, perempuan harus ikut berperan dalam politik dan masuk dalam legislatif agar mereka memiliki keterwakilan sehingga dapat membuat kebijakan yang mengakomodasi permasalahan perempuan. ‘’Sehingga diwujudkan dalam anggaran berbasis gender,” urainya.
Sebab, ada permasalahan yang hanya bisa dipecahkan oleh perempuan. “Oleh sebab itu, partisipasi perempuan dalam pemilu sangat penting. Agar mereka dapat memilih wakil mereka di parlemen. Apalagi sudah terbukti, perempuan yang duduk di parlemen, mempunyai kinerja yang lebih baik,” tegasnya.
Ia juga menuturkan tentang ajakan golput dari beberapa pihak yang harus diwaspadai. “Ajakan golput itu harus diantisipasi oleh semua pihak, karena kalau banyak terdapat golput di suatu daerah adalah tanda pemilu tidak sukses,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Anggota KPU yang membidangi sosialisasi Undang Suryatna menjelaskan tentang tata cara memilih pada pemilu 2009 nanti. Ia juga menyatakan rasa terimakasihnya kepada KPPI yang memfasillitasi acara ini. “Terus terang, anggaran KPU untuk melakukan sosialisasi sangat terbatas, oleh karena itu, kami sangat terbantu karena ada acara semacam ini,” tuturnya.
(www.jurnalbogor.com)

Ditemukan 12.500 Surat Suara Rusak

Ditemukan 12.500 Surat Suara Rusak

Gunung Putri - Akibat banyaknya kerusakan surat suara untuk DPRD Kabupaten Bogor, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Putri menghentikan penyortiran dan pelipatan surat suara pada Selasa (10/3) malam lalu. Penghentian karena ditemukan sekitar 12.500 surat suara rusak. Padahal, masih 159.143 surat suara belum disortir dan dilipat.
Penghentian dilakukan pukul 23.00 wib, setelah empat jam 100 personil bekerja. Pelipatan dihentikan sambil menunggu hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Bogor pada Rabu (11/3), kemarin.
Menurut Ketua PPK Gunung Putri Timan, pihaknya ada 25 dus dari 300an dus surat suara untuk DPRD Kabupaten Bogor yang rusak. Rinciannya, lebih dari 50 surat suara rusak dari setiap dus yang berisi 500 lembar surat suara.
“Kami baru mulai mengerjakan pelipatan surat suara sekitar pukul 07:00 malam. Tapi kami ragu melanjutkannya karena semakin lama kami menemukan surat suara yang bolong. Jadi sekitar pukul 11:00 malam kami memberi instruksi kepada warga untuk menghentikan pelipatan kertas suara tersebut,” papar Timan.
Lebih lanjut Timan mengatakan, pihaknya akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan KPU Kabupaten Bogor terkait dengan masalah ini. Sehingga, kata dia, proses pelipatan surat suara tersebut akan kembali dilanjutkan pada Kamis (12/3) hari ini. “Kami harus berkoordinasi dulu dengan KPU,” tandasnya.
(www.jurnalbogor.com)

Pemkab Bogor Butuh 5.000 Pegawai

Pemkab Bogor Butuh 5.000 Pegawai

BOGOR - Harapan generasi muda Kabupaten Bogor untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab Bogor masih terbuka lebar. Pasalnya, pemkab masih membutuhkan pegawai sebanyak 5.000 orang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Kasubid Kebutuhan BKD Tjetjep Ridwan yang ditemui di sela-sela bimbingan teknis penyusunan formasi pegawai di Hotel Pangrango I kemarin mengatakan, pemkab masih membutuhkan guru sekitar 4.000-an. “Kami juga masih butuh tenaga kesehatan sebanyak 1.700,” ujar Tjetjep.

Banyaknya pegawai kesehatan yang dibutuhkan Pemkab Bogor tidak lepas dari jumlah puskesmas yang baru dibangun juga cukup banyak. Selain itu, banyak pula puskesmas pembantu (Pustu) yang ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas, sehingga membutuhkan tenaga kesehatan yang tidak sedikit.

Jumlah pegawai di lingkungan pemkab saat ini sudah mencapai 20.000 orang. Jumlah itu dinilai belum cukup mengingat wilayah Kabupaten Bogor cukup luas. “Kebutuhan pegawai akan dilaporkan ke BKN (Badan Kepegawaian Nasional, red) sebagai pertimbangan untuk menetapkan kuota penerimaan CPNS tahun ini,” ujar Tjetjep.

Jumlah tenaga kerja kontrak (TKK) yang belum terangkat saat ini masih tersisa 431 orang. Jumlah TKK Pemkab Bogor secara keseluruhan sebanyak 4.677 dan yang sudah terangkat menjadi CPNS sudah mencapai 4.143. “Mudah-mudahan tahun ini terangkat semua sebab pemerintah berjanji untuk mengangkat TKK menjadi CPNS paling lambat tahun 2009,” harap Tjetjep.

Dokter Spesialis Tanpa Tes

Sementara Kepala Seksi Penyusunan Perencanaan Formasi Pegawai BKN Dewi Mutiarani mengatakan, dokter spesialis yang pernah menjadi pegawai tidak tetap (PTT) maupun yang sedang menjadi PTT bisa diangkat langsung menjadi CPNS tanpa menjalani tes.

Syaratnya cukup mengajukan permohonan kepada bupati/walikota kemudian bupati/walikota mengajukan permohonan pengangkatan CPNS ke BKN. “Meski tidak terdaftar dalam data base BKN tetap bisa diangkat menjadi CPNS untuk ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD),” jelas Dewi.

Selain dokter spesialis, dokter umum pun bisa diangkat menjadi CPNS dengan catatan bersedia ditempatkan di daerah terpencil. “Kriteria daerah terpencil ditentukan oleh bupati/walikota,” tambahnya. Bagaimana dengan usia? Dewi menyebut maksimal 46 tahun dan tidak dibatasi berapa lama masa kerjanya asal statusnya PTT.

Ditanya kemungkinan adanya pendataan PTT/TKK jilid II, Dewi menjawab belum ada. Namun dia mengingatkan kepada tenaga honorer yang namanya belum terdaftar dalam data base BKN agar menyiapkan administrasinya sejak dini. “Ini penting, sebab bukan tidak mungkin akan ada pendataan ulang bagi tenaga honorer yang belum terdata,” harapnya.
(www.radar-bogor.co.id)

JK-Mega Bertemu di Rumah Makan

Tak Bicara Capres-Cawapres
JK-Mega Bertemu di Rumah Makan

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akhirnya memenuhi undangan Partai Golkar untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. Kalla dan Mega dijadwalkan makan siang bersama di rumah makan Jakarta Pusat besok (12/3).

Pertemuan pemimpin dua partai besar tersebut sebelumnya direncanakan berlangsung Senin (10/3) di rumah kontrakan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Menteng Jakarta Pusat. Namun, kubu Mega meminta pertemuan diundur karena Mega belum kembali dari Libya.

Mega juga meminta tempat pertemuan diubah ke tempat yang lebih netral karena rumah kontrakan tersebut persis di sebelah rumah wakil presiden Jalan Diponegoro.

“Jadi tempat pertemuan bukan (kantor DPP Partai Golkar) di Slipi atau (kantor DPP PDI Perjuangan) Lenteng Agung,” ujar Staf Khusus Wakil Presiden Muchlis Hasyim, kemarin.

Mukhlis mengakui pertemuan tersebut memang inisiatif Partai Golkar, bukan pertemuan antara pribadi Mega dan Kalla. Keduanya bertemu dalam konteks sebagai ketua umum partai dan bukan pribadi.

“Karena masalah pribadi antara Megawati dan Jusuf Kalla sudah selesai dalam silaturahmi lebaran Jusuf Kalla ke kediaman Megawati tahun lalu,” terangnya.

Dalam pertemuan kedua tokoh nanti, Kalla hanya akan didampingi Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh dan Sekjen Partai Golkar Soemarsono. Sementara Megawati juga akan didampingi Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan Taufik Kiemas dan Sekjen Pramono Anung Wibowo.

Dalam pertemuan itu kedua pemimpin akan membahas sejumlah masalah bangsa dan perkembangan demokrasi, termasuk persatuan seluruh partai politik. Agenda pertemuan kedua pemimpin partai itu direncanakan akan mengupayakan persatuan seluruh partai untuk bersama-sama mengatasi masalah bangsa.

“Persatuan antarpartai itu penting untuk mencegah perseteruan politik seperti yang sekarang terjadi, yakni Thailand juga terjadi di Indonesia,” papar Muchlis.

Komunikasi politik untuk membahas kebaikan bangsa dinilai kedua pemimpin perlu dilakukan sebelum pemilu legislatif. Dalam pertemuan sebelum pemilu legislatif, kedua partai bisa saling menjelaskan agenda politik dan prioritas program yang akan dilakukan ketika berkuasa. Sementara itu, pertemuan yang dilakukan setelah pemilu legislatif, setelah kedua partai tahu perolehan suara, biasanya akan berujung pada sharing kekuasaan.

“Jadi kedua pemimpin partai akan lebih banyak membahas agenda-agenda untuk rakyat, bukan persoalan siapa capres dan siapa cawapres. Kita tidak bisa membahas koalisi tanpa tahu apa agenda untuk rakyat dan program prioritas masing-masing partai,” tuturnya.

Mukhlis tak menampik pertemuan kedua pemimpin partai terbesar itu akan dikaitkan dengan rencana koalisi kedua partai di pemilu presiden. Namun, dia meyakinkan dalam pertemuan resmi pertama dua partai akan lebih banyak membicarakan platform kebangsaan, bukan kepentingan kekuasaan.

Rencana pertemuan Kalla dengan Mega besok dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono. Dia menegaskan bahwa pertemuan nanti hanya silaturahmi politik biasa dan belum tentu ada pembicaran mengenai koalisi. “Intinya, ini hanya sebatas untuk menurunkan suhu politik yang mulai menghangat,” tandasnya.

Sementara itu, ditemui di kediamannya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan, saat ini semua simulasi koalisi sebenarnya masih di tataran wacana. Wujud konkritnya baru akan tampak setelah pemilu legislatif.

“Namanya juga politik. Tentunya kami melihat perkembangan. Semua itu ada aturannya,” ujar Mega.

Sekjen PDIP Pramono Anung pun menegaskan bahwa PDIP masih membuka pintu untuk bekerjasama dengan semua parpol. Tak terkecuali Partai Golkar sebagai salah satu parpol besar yang cukup kuat. “Komunikasi secara langsung dengan Golkar dulu kan masih di tingkat Pak Taufik (Ketua Dewan Pertimbangan Pusat/Deperpu PDIP) dan saya. Nah, sekarang sudah waktunya antartokoh utama di dalam parpol-parpol ini,” tegas Pram -begitu dia akrab disapa.

Pram melihat situasi politik nasional kian dinamis. Selain dengan Golkar dan JK, PDIP dan Mega juga sudah memiliki agenda silaturahmi dengan jajaran PPP dan Suryadharma Ali. “PKS juga ingin membuka dialog dengan PDIP dan Mega untuk membahas persoalan bangsa,” tandasnya.

Bagaimana tanggapan kubu Partai Demokrat? Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum hanya menanggapi enteng. Dia menganggap pertemuan tersebut hanyalah komunikasi dan silaturahmi politik biasa serta sesuatu yang baik untuk dilakukan kedua partai. “Komunikasi dan silaturahmi jauh hari sebelum pemilu legislatif dan pilpres adalah hal yang bermanfaat,” katanya.

Pertemuan itu pun dianggapnya bukan sesuatu yang baru. Di Medan dan Palembang, kedua partai sudah bertemu dan menggagas koalisi. Saat itu Partai Golkar adalah partai pendukung pemerintah sementara PDIP merupakan oposisi.

Namun, mantan ketua PB HMI itu menilai Partai Demokrat tidak pernah melihatnya sebagai ancaman. “Kami pun tidak pernah mempersoalkan, ya karena komunikasi politik adalah hal yang baik dan biasa saja,” ujarnya.
(www.radar-bogor.co.id)

Pemkab Kecipratan Rp20,6 miliar

Pemkab Kecipratan Rp20,6 miliar

CIBINONG - Pemkab Bogor kecipratan dana sebesar Rp20,6 miliar. Dana ini merupakan stimulus fiskal yang digagas pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebagian besar dana tersebut untuk membenahi sejumlah pasar di Kabupaten Bogor.

“Dana itu diberikan sebagai antisipasi banyaknya korban pemutusan hubungan kerja (PHK),” ujar Kepala Bappeda Kabupaten Bogor, M Zairin.

Dana tersebut di antaranya untuk membangun pasar baru sebesar Rp15 miliar, renovasi pasar Rp2 miliar, dan penataan PKL Rp300 juta. Total dana untuk revitalisasi pasar adalah Rp17,3 miliar yang diberikan dari Departemen Perdagangan.

Pembenahan pasar menurut Zairin meliputi penyediaan kios, los, dan lapak. “Itu semua disiapkan untuk alih posisi. Paling tidak Kabupaten Bogor membuka kesempatan kerja bagi korban PHK,” jelasnya.

Sisanya Rp3,3 miliar diberikan Departemen Pertanian untuk pembuatan jaringan irigasi tingkat usaha tani (Jitut) dan jaringan irigasi pedesaan (Jides). “Polanya dikerjakan swakelola oleh petani. Segala macam kebutuhan dipenuhi pemkab dari dana tersebut,” jelasnya.

Dana stimulus fiskal baru bisa cair jika pemerintah pusat sudah mengesahkannya. Rencananya, dana tersebut akan disahkan pada 18 Maret ini. Sedangkan turun ke daerah diperkirakan April. “Tapi dari sekarang kita mulai mempersiapkan,” ujarnya.

Total dana stimulus fiskal yang digelontorkan pemerintah pusat ke seluruh daerah di Indonesia sebesar Rp73,3 triliun. Angka tersebut terdiri dari stimulus perpajakan dan kepabeanan sebesar Rp56,3 triliun dan stimulus belanja negara sebesar Rp17 triliun.

Menkeu Sri Mulyani beberapa waktu lalu di Jakarta mengatakan, dana sebesar Rp12,2 triliun dialokasikan ke beberapa departemen meliputi Departemen Pekerjaan Umum Rp6,6 triliun, Departemen Perhubungan Rp2,198 triliun, Departemen ESDM Rp500 miliar, dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat Rp400 miliar.

Kemudian, Departemen Pertanian Rp650 miliar, Kementerian Koperasi dan UMKM Rp100 miliar, Departemen Perdagangan Rp335 miliar, Departemen Tenaga Kerja Rp300 miliar, Departemen Kesehatan Rp150 miliar, serta tambahan Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk Askrindo dan Jamkrindo sebesar Rp500 miliar yang akan dilakukan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dipegang BUMN.
(www.radar-bogor.co.id)

Delapan Orang Lipat 730 ribu Surat Suara

Delapan Orang Lipat 730 ribu Surat Suara

Cibinong - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cibinong hanya menggunakan delapan orang melipat 729.332 surat suara. Itu surat suara DPR, DPD< DPRD Jabar dan Bogor. Dikhawatirkan, sampai saat pencoblosan, pelipatan belum selesai.
Ketua PPK Cibinong H. Margani, mengakui, memang hanya delapan oang yang melipat, tapi gerakan mereka cepat. “Dari pengalaman Pilgub dan Pilbup yang lalu, sekarang kami hanya menggunakan tenaga warga sekitar. Mereka dituntut harus bekerja cepat dari jam 8 pagi sampai malam,” kata H.Margani.
Dijelaskan, pihaknya memang sengaja tidak menggunakan tenaga anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Cibinong. Alasannya, kinerja anggota PPS yang berasal dari 12 desa tersebut tidak bisa secepat kinerja delapan warga yang melipat surat suara tersebut.
“Kami hanya ingin proses penyortiran dan pelipatan cepat selesai dalam waktu seminggu. Mereka kami tuntut untuk bisa melipat 100 surat suara dalam waktu satu jam,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor, kemarin.
Meskipun tenaga terbatas, pihak PPK tetap memantau proses pelipatan tersebut. Ia mengungkapkan, ke tujuh warga tetap diberikan Surat Perintah Kerja (SPK) dan memberlakukan daftar hadir. “Kami juga melakukan pengendalian setiap jamnya agar nantinya target PPK Cibinong untuk menyelesaikan proses pelipatan suara dalam waktu seminggu bisa tercapai.
Apabila target tidak tercapai, pihak PPK Cibinong telah menyiapkan alternatif tenaga pelipatan surat suara dengan menggunakan tenaga yang lebih profesional. Sekitar 32 orang warga Cibinong yang berstatus mantan karyawan percetakan akan digerakkan untuk mengejar target pelipatan surat suara tersebut. “Pelipatan hari ini akan kami jadikan evaluasi. Jika tidak tercapai, kami sudah menyiapkan 32 orang yang dahulunya bekerja dengan di Percetakan,” tandasnya.
(www.jurnalbogor.com)

500 Surat Suara Tercontreng

500 Surat Suara Tercontreng

BOGOR - Penyortiran surat suara pemilu legislatif 2009 Kota Bogor masih dilakukan oleh petugas sortir di Pusat Pengembangan Islam Bogor (PPIB). Penyortiran kemarin petugas menemukan satu dus surat suara yang berisi 500 lembar dalam kondisi cacat.

Cacat yang ditemukan berupa tanda garis berwarna merah yang mirip dengan tanda contreng di nama salah satu caleg. Nama caleg yang tercontreng di ratusan surat suara itu, yakni Brahim Rachmanto nomor urut 6 dari PPP untuk DPR RI.

Menurut Divisi Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor Suryana mengatakan, kerusakan surat suara tersebut tidak disengaja. Dia memperkirakan kesalahan berasal dari pihak percetakan.

“Setelah diketahui ada tanda yang bisa meragukan pemilih, kami akan langsung kembalikan (ratusan) surat suara tersebut,” tandasnya kepada Radar Bogor.

Surat suara yang terkena tetesan tinta sementara jumlahnya lebih banyak ketimbang surat suara yang sobek. Suryana mengaku jumlah kerusakan surat suara tersebut belum bisa dihitung secara pasti karena seluruh petugas sortir sibuk melakukan pelipatan surat suara.

Jumlah surat suara yang rusak masih memungkinkah bertambah, sebab penyortiran belum selesai. “Mengenai jumlah surat suara yang rusak baru akan kami hitung setelah semua penyortiran rampung,” terang Suryana.

Surat suara yang rusak ditempatkan di tempat tersendiri kemudian dibuatkan berita acara. Setelah itu dikembalikan ke KPU Pusat untuk diberikan surat suara pengganti.

Dalam pengamanan surat suara pihak KPU telah meminta aparat dari Polresta Bogor yang bertugas setiap hari. Mereka tidak hanya berseragam tapi juga melibatkan intel. “Keamanan surat suara pasti terjamin,” ujar Suryana.

Proses penyortiran melibatkan 170 orang yang direkrut dari masing-masing kelurahan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Setiap lembar surat suara yang dilipat, petugas sortir diberi honor senilai Rp80 Ribu per surat suara.
(www.radar-bogor.co.id)

Bikin Kontrak Politik, PDI-P Terima Piagam MURI

Bikin Kontrak Politik, PDI-P Terima Piagam MURI

JAKARTA, SELASA - Kontrak politik yang dilakukan PDI Perjuangan beberapa waktu lalu membuahkan piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Penyerahan penghargaan dilakukan Ketua MURI Jaya Suprana di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa ( 10/3 ).

Penghargaan tersebut, dikatakan Jaya, karena PDI Perjuangan merupakan partai pertama yang berani melakukan kontrak politik atas janji-janjinya. "Kontrak politik ini pertama kali di Indonesia, ada parpol yang berani membakukan komitmennya dalam bentuk kontrak. Kontrak politik ini merupakan tanggung jawab atas janji-janji kampanye agar benar-benar dilaksanakan," kata Jaya.

Penghargaan tersebut, ditambahkannya, layak diberikan karena nantinya ada lembaga survei yang akan mengawasi pelaksanaan kontrak politik PDI Perjuangan. Ia membantah, penghargaan ini diberikan untuk kepentingan politik PDI Perjuangan.

"Kalau ada yang merasa sudah pernah membuat kontrak politik sebelum PDI Perjuangan, silahkan sampaikan ke MURI," kata Jaya.
(http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/03/10/13071480/Bikin.Kontrak.Politik..PDI-P.Terima.Piagam.MURI)

Bikin Kontrak Politik, PDI-P Terima Piagam MURI

Bikin Kontrak Politik, PDI-P Terima Piagam MURI

JAKARTA, SELASA - Kontrak politik yang dilakukan PDI Perjuangan beberapa waktu lalu membuahkan piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Penyerahan penghargaan dilakukan Ketua MURI Jaya Suprana di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa ( 10/3 ).

Penghargaan tersebut, dikatakan Jaya, karena PDI Perjuangan merupakan partai pertama yang berani melakukan kontrak politik atas janji-janjinya. "Kontrak politik ini pertama kali di Indonesia, ada parpol yang berani membakukan komitmennya dalam bentuk kontrak. Kontrak politik ini merupakan tanggung jawab atas janji-janji kampanye agar benar-benar dilaksanakan," kata Jaya.

Penghargaan tersebut, ditambahkannya, layak diberikan karena nantinya ada lembaga survei yang akan mengawasi pelaksanaan kontrak politik PDI Perjuangan. Ia membantah, penghargaan ini diberikan untuk kepentingan politik PDI Perjuangan.

"Kalau ada yang merasa sudah pernah membuat kontrak politik sebelum PDI Perjuangan, silahkan sampaikan ke MURI," kata Jaya.

Mega Terima Ajakan Kalla

Pertemuan Dilakukan Sepulang dari Luar Negeri
Mega Terima Ajakan Kalla

JAKARTA - Keinginan capres Jusuf Kalla bertemu dengan Megawati Soekarnoputri mendapatkan respons. Kedua pihak kini merancang pertemuan dua tokoh yang disebut-sebut penentang berat incumbent Presiden SBY itu.

Pertemuan yang akan dilaksanakan di Kantor DPP Partai Golkar di Slipi itu mendapatkan lampu hijau. Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung menyambut baik ajakan itu dan menilainya sebagai upaya positif.

Namun, keinginan bertemu secepatnya belum bisa terlaksana karena Megawati masih di luar negeri. Ketua Umum PDI Perjuangan itu menghadiri undangan dari salah satu kepala negara. “Ibu (Megawati, red) baru kembali 9 Maret maka kami minta diundur dulu,” ujar orang kepercayaan Megawati itu saat dihubungi, kemarin.

Seperti diberitakan koran ini sebelumnya (7/3), Kalla mengakui bahwa dirinya berkeinginan mengundang Megawati ke Slipi. Sayang, Ketua Umum Partai Golkar itu enggan mengungkapkan agenda di balik pertemuan nanti.

Pernyataan Kalla itu seperti membalikkan kabar sebelumnya yang menyebut Megawati mengambil inisiatif untuk bertemu Jusuf Kalla. “Siapa pun yang mengundang, itu bukan persoalan yang terlalu urgen. Yang penting, dua-duanya sudah saling mengundang,” tandas Pram.

Tanda-tanda koalisi kuning-merah itu seakan menghidupkannya lagi karena sudah muncul sebelumnya. Beberapa waktu lalu, Taufiq Kiemas, suami Mega mengisyaratkan bahwa partainya sangat bersemangat berkoalisi dengan Golkar. Dalam pertemuan kedua partai di Medan dan Palembang serta saat hadir dalam acara Dewan Penasihat Golkar tahun lalu, Kiemas menyebut PDIP-Golkar akan jadi koalisi kuat.

Pram menegaskan, rencana silaturahmi dengan Kalla akan dimatangkan sekembalinya Megawati dari luar negeri. Menurut dia, silaturahmi dua pucuk pimpinan parpol besar itu bernilai strategis menjelang pelaksanaan pemilu dan pilpres.

“Pemahaman keduanya tentu akan lebih memudahkan kalau suatu hari nanti jadi bekerjasama,” ujarnya.

Kabarnya, Kalla menuntut pertemuan tersebut di Slipi, bukan di Kantor DPP PDIP di Jalan Lenteng Agung? “Ah, itu kan belum JK (Jusuf Kalla, red) sendiri yang ngomong,” jawabnya, lantas tertawa.

Sementara Sekjen DPP Partai Golkar Soemarsono menyampaikan, belum ada keputusan resmi partai untuk mengundang Megawati Soekarnoputri ke Kantor DPP Partai Golkar. “Sampai hari ini (kemarin, red) belum ada keputusan itu. Mungkin lisan saja. Tapi, secara formal belum ada,” katanya.

Soemarsono mengaku tidak tahu ada undangan dari PDI Perjuangan kalau memang DPP Golkar yang diundang. “Mengundang belum, diundang juga belum. Mungkin omong-omong biasa, tapi ditafsirkan mengundang,” ujarnya.

Bila pertemuan tersebut benar-benar terealisasi, itu kali kedua Kalla bertemu dengan Megawati. Sebelumnya, pada 13 Oktober 2007 bertepatan dengan Idul Fitri, Kalla berinisiatif menemui Megawati di kediaman pribadi Megawati di Jalan Teuku Umar Jakarta Pusat.

Tak hanya itu, Kalla semakin melebarkan potensi berkoalisi. Kalla memang sangat cepat bergerak mencari teman gandeng tangan. Sebelumnya, dia bertandang ke kandang PKS serta saling melempar pantun sebagai isyarat akan membangun koalisi. Selain itu, Kalla sudah mengundang Ketua Umum PPP Suryadharma Ali ke DPP Golkar. Keduanya pun meneken prakontrak koalisi.
(www.radar-bogor.co.id)

Hanibal Resmi Pimpin DPRD

Hanibal Resmi Pimpin DPRD

CIBINONG - KALI pertama memimpin rapat Paripurna, usai pelantikan menjadi Ketua DPRD, Teuku Hanibal grogi. Ini tampak saat penyampaian sambutan, ia lupa menyebut kehadiran mertuanya, mantan Ketua DPP PPP Hamzah Haz, yang hadir khusus menyaksikan pelantikan menantunya di Gedung DPRD, kemarin. 
 
Setelah pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD Kabupaten Bogor pengganti antar waktu (PAW) masa jabatan 2004-2009, Teuku Hanibal resmi menjabat sebagai Ketua DPRD, Harun Al Rasyid dan Suprijanto sebagai wakil ketua DPRD.
 
Iqbal-sapaan akrabnya berharap kerjasama yang telah terjalin dengan pemkab dan Kejaksaan dapat berlangsung harmonis. 
 
Sesuai UU 22/2003 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPRD merupakan insitusi yang memiliki kedudukan setara dan sejajar dengan pemkab. Artinya, DPRD dan pemkab memiliki kedudukan yang sama sebagai mitra kerja yang berorientasi untuk kepentinggan rakyat sesuai tupoksi masing-masing.
 
Ia menilai pentingnya nilai kebersamaan antarwakil rakyat. Apalagi, pimpinan bukanlah atasan wakil rakyat atau anggota DPRD. Dengan prinsip kebersamaan ini, Iqbal minta dukungan DPRD, pemkab dan masyarakat untuk mengembangkan suasana kerja yang mengutamakan semangat kekeluargaan tanpa harus dibentengi sekat formal. Seperti, perbedaan fraksi atau parpol yang menaungi. 
 
Sementara Bupati Rachmat Yasin mengatakan, jabatan ini memberikan kesempatan lebih terbuka untuk menentukan arah dan tujuan lembaga sebagai penyalur aspirasi masryakat. 
 
Ia mengatakan pimpinan memiliki konsekusi dan tantangan yang perbedaan segi kemampuan berbagai aspek, yakni dituntut lebih tanggap dan lebih bijak dalam mengambil keputusan.
 
Tantangan DPRD ke depan, lanjut bupati, menghadapi demokrasi yang kian kritis dan dinamis menjelang pemilu 2009. Saat ini, DPRD menghadapi tantangan berat menjalankan dua fungsi, yakni menyampaikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 
Sedangkan mantan Wakil Presiden Hamzah Haz menyambut pelantikan menantunya itu sebagai bentuk tantangan. ''Ini amanah dari Allah SWT dan motivasi agar lebih berjuang. Kalau mampu maka karirnya meningkat,'' ujarnya.
(www.radar-bogor.co.id)

Bupati Lantik Lagi Kabinetnya

Bupati Lantik Lagi Kabinetnya

CIBINONG - BUPATI Rachmat Yasin kembali melantik jajarannya. Kemarin, untuk kali pertama mengubah sedikit susunan kabinetnya sejak pelantikkan pejabat pemkab pada 8 Januari lalu.

Tercatat 21 pejabat eselon II dan III mendapat tugas baru, seperti Siti Farikah yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) menjadi Kabag Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 

Namun sebagian besar pejabat yang mendapat tugas baru ini mengisi pejabat yang sudah pensiun dan meninggal dunia. 
   
Menurut bupati, keinginan bergerak cepat mengisi kekosongan ini mencotoh kedisiplinan jajaran Polres, Kejari, Kodim 0621/Suryakencana dalam mengisi jabatan kosong. Buktinya, baru sehari Kepala Satpol PP Hary Heryawan pensiun, bupati segera melantik pejabat baru. Pemda pun segera mengganti Camat Babakanmadang sepeninggal alm Agun Ambah. 

''Banyak yang terheran-heran, kok pelantikan begitu cepat,'' kata bupati mengutip komentar jajarannya. 
 
Bupati memandang penting pengisian jabatan kosong sesegera mungkin. Alasannya, bila jabatan terlalu lama kosong sangat mempengaruhi kinerja pemerintah termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.

''Kita membiasakan setiap pejabat yang memasuki usia pensiun harus satu paket menyiapkan penggantinya, sehingga tidak ada kekosongan kepemimpinan pada SKPD terkait,'' ujar suami Ny Elly Halimah itu.
 
Ia mengimbau pada pejabat yang baru dilantik untuk menjadikan jabatan baru sebagai tanggungjawab bukan predikat atau atribut belaka. ''Kepemimpinan merupakan tindakan bukan posisi. Seringkali orang terjebak posisi adalah pejabat,'' pungkasnya.
(www.radar-bogor.co.id)

Danny Terancam Pidana Seumur Hidup

Danny Terancam Pidana Seumur Hidup

JAKARTA – MANTAN Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan mulai kemarin duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tipikor. Pria 63 tahun itu disidangkan karena diduga melakukan korupsi dalam berbagai proyek pengadaan yang merugikan negara puluhan miliar rupiah.  
   
Mantan orang nomor satu di Jabar itu pun terancam pidana badan seumur hidup. Dalam persidangan itu Danny tak sendiri. Di sebelahnya duduk dua orang terdakwa yang dulu mantan bawahannya, yakni mantan Kabiro Perlengkapan Setda Provinsi Jabar Wahyu Kurnia dan Ijuddin Budhyana mantan Kabiro Perlengkapan dan Pengendalian Program Setda Pemprov Jabar.  

Danny terlihat lesu saat mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan bergantian JPU KMS Roni dan I Ketut Sumedana itu. Dalam surat dakwaan subsidiaritas tersebut jaksa menjerat Danny Cs melanggar pasal 2 (1) UU Pemberantasan Tipikor. Norma itu mengatur larangan penyelenggara negara yang memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Menurut Jaksa Roni, masing-masing terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan melakukan proyek pengadaan 2003 dan 2004 dengan metode penunjukan langsung. Di antaranya menunjuk PT Istana 
Sarana Raya. “Proyek itu untuk pengadaan bertipe V 80 ASM sebanyak 52 unit,” kata jaksa Roni.

Mereka juga berperan dalam rangkaian pengadaan lain, di antaranya PT Traktor Nusantara dalam pengadaan alat berat stoom walls sebanyak 25 unit, menunjuk PT Setia Jaya Mobilindo untuk pengadaan dump truck 57 unit dan pengadaan ambulans 41 unit.
Sementara tahun berikutnya, terdakwa menunjuk kembali PT Istana Sarana Raya dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran enam unit, menunjuk PT Satal Nusantara untuk pengadaan damkar tiga unit, PT Traktor Nusantara untuk pengadaan stom walls 25 unit, backhoe loader 12 unit, PT Setia Utama Mobilindo untuk proyek mobil penerangan jalan umum 25 unit dan masih banyak lagi pengadaan lainnya. 

Dari proses pengadaan itu, Danny terindikasi memperkaya diri sebanyak Rp2,7 miliar, Wahyu Kurnia senilai Rp1,3 miliar dan Ijuddin senilai Rp2,2 miliar. Kemudian PT Istana Sarana Raya yang dipimpin Hengky Samuel Daud (buron KPK) telah memperoleh keuntungan senilai Rp16,7 miliar. Sementara Yusuf Setiawan dari PT Setiajaya Mobilindo diuntungkan Rp18,8 miliar. “Mereka juga memperkaya oranglain dan perusahaan yang terlibat dalam proyek,” terang Roni. 

Skandal pengadaan itu bermula ketika Danny menjabat sebagai sekda Pemprov Jabar. Saat itu Danny menerima aliran dana Rp50 juta yang waktu itu bertepatan dengan penyusunan RAPBD 2003. “Terdakwa diberikan dana untuk lebaran oleh Yusuf Setiawan, salah seorang rekanan,” kata Roni.

Yusuf juga menemui Danny untuk bisa mendapatkan proyek pengadaan di Pemprov Jabar. Dia memerintahkan Wahyu Kurnia untuk memerintahkan mengikutsertakan Yusuf dalam proyek itu. Ketiga terdakwa juga mengatur arahan kepada tim penyusunan anggaran eksekutif agar mau mencantumkan kegiatan pengadaan mobil dan alat berat itu. Mereka memberikan arahan dengan menunjuk langsung merek rekanan tersebut.

Karena munculnya penunjukan langsung itu, anggaran yang disediakan Pemprov senilai Rp38 miliar akhirnya membengkak Rp90 miliar. Wahyu Kurnia kemudian melaporkan hal tersebut ke Danny. Namun sekda tetap bertahan dengan sikapnya itu. Danny akan meminta agar pengadaan dialokasikan khusus kepada biro perlengkapan, di mana Danny akan mengusahakan dananya dari Dinas Pendapatan Daerah.
(www.radar-bogor.co.id)

Menelusuri Lahan Padi Percontohan MSP di Jasinga (1)

Menelusuri Lahan Padi Percontohan MSP di Jasinga (1)
Miliki Banyak Keunggulan, Petani Sempat tak Tertarik 

Temuan baru bibit padi unggulan mari sejakterakan petani (MSP) telah teruji. Di lahan percontohan MSP di Kampung Tarisi Desa Bagoang Kecamatan Jasinga, hasil panennya melimpah ruah. Petani padi di Jasinga pun tertarik menanam bibit padi unggul tersebut. Apa saja kelebihannya?

Bercocok tanam padi sudah menjadi turun menurun warga Kabupaten Bogor yang tinggal di pelosok, sepeti warga Cariu dan Jasinga. 

Seiring berjalannya waktu, perkembangan ilmu pertanian kian pesat, berbagai upaya peningkatan hasil pertanian ditemukan, mulai pupuk buatan hingga penggunaan berbagai jenis pestisida dan vitamin tumbuhan untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan hasil panes. 
 
Belum lama ini, telah ada penemuan jenis bibit padi unggul yakni MSP. Meskipun sudah terkenal, namun, para petani masih enggan menggunakannya karena hasilnya belum terlihat secara nyata. 

Nah, untuk membuktikannya Wabup Bogor Karyawan Faturachman mendatangi lahan percobaan MSP di blok pesawahan gedong, Desa Bagoang Kecamatan Jasinga.
 
Hamparan pesawahan seluas tiga hektare ini menjadi lahan percobaan oleh warga di wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Seakan menjadi bukti keunggulan MSP dibandingkan bibit padi lainnya yang biasa petani tanam di desa ini. 
 
Padi jenis MSP ini memiliki banyak keunggulan. Perbandingan antara MSP dengan padi jenis Cibodas untuk satu hektar sawah, cukup dengan delapan sampai 10 kg bibit saja, sedangkan jenis Cibodas butuh 40 kg dengan hasil panen dua kali lipat lebih banyak.  
 
“Padi yang sudah terpotong pun bakal tumbuh lagi tanaman kedua, yang jumlahnya dua pertiga dari panen pertama,” kata Wabup. 
 
Selain itu, padi jenis MSP ini juga lebih kuat dan tahan terhadap cuaca, kekeringan masih bisa diantisipasi cukup dengan air satu buku jari saja, sudah bisa bertahan hidup, sehingga bisa juga di jadikan gogo ranca dan anti hama. Usia tanamnya pun lebih singkat 20 hari dibadingkan dengan padi Cibodas yakni 95 hari sudah bisa panen.
 
“Pemupukannya juga cukup dengan pupuk kandang saja, sehingga bisa menghemat biaya operasi penanaman,” terangnya.
(www.radar-bogor.co.id)

DPD Jabar Tekankan Caleg untuk Maksimalkan Jadwal Kampanye

DPD Jabar Tekankan Caleg untuk Maksimalkan Jadwal Kampanye 
   
Infokom-Media PDI Perjuangan: Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Propinsi Jawa Barat akan lebih menekankan metode kampanye secara langsung secara door to door dalam periode kampanye selama bulan Maret sampai dengan April ini.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Rudy Harsya Tanaya, terkait jadwal kampanye Partai yang hanya dua kali dalam kurun waktu dua bulan tersebut. 

Menurut Rudy, jadwal kampanye tersebut tidak cukup optimal untuk mendulang suara sehingga seluruh caleg harus dapat melakukan sosialisasi dan kampanye secara total. 

"Mereka harus turun sampai ke pasar sekalipun. Jangan cuma menggunakan kampanye di atas panggung. Ini kan sudah masa-masa menentukan, jadi harus turun maksimal," tegasnya seperti yang dikutip Detik.com (03/03).

Di Propinsi Jawa Barat, PDI Perjuangan memiliki jadwal kampanye terbuka pada tanggal 23 Maret dan 3 April 2009. menurut rencana, Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga calon Presiden RI 2009, Hj Megawati Soekarnoputri, akan menghadiri salah satu kampanye terbuka tersebut.
(www.pdi-perjuangan.or.id)

Wujudkan Kedaulatan Pangan

Wujudkan Kedaulatan Pangan 

JASINGA - Potensi pertanian khususnya padi di wilayah Bogor Barat sangat besar. Sayangnya potensi tersebut belum tergali secara maksimal dengan baik, sehingga hasil pertaniannya pun hanya sebatas pemenuhan kebutuhan saja. Nah, untuk menjawabnya, Wakil Bupati Bogor Karyawan Fathurachman memberikan bibit unggul Mari Sejahterakan Petani (MSP).

“Kedaulatan pangan adalah kedaulatan petani, jika kedaulatan petani sudah tercapai, kesejahteraan masyarakat bakal menyusul,” kata Wabup saat panen di kawasan pertanian percontohan padi jenis MSP di Kampung Tarisi Desa Bagoang Kecamatan Jasinga, kemarin.

Jenis MSP memiliki banyak keunggulan dibanding dengan jenis padi lainnya. Padi jenis MSP hasilnya dua kali lipat lebih banyak. Ia membandingkannya dengan padi jenis Ciherang yang bisa di tanam masyarakat Jasinga.

“Batang padi yang sudah terpotong pun bakal tumbuh lagi tanaman kedua, yang jumlahnya dua pertiga dari panen pertama,” terang wabup.

Wabup terus mempromosikan, jenis MSP ini tahan terhadap cuaca, kekeringan masih bisa diantisipasi, karena MSP ini mampu bertahan hidup meski dengan sedikit air, sehingga bisa juga menjadi gogo ranca dan anti hama. “Cukup dengan air satu buku jari saja, sudah bisa bertahan hidup,” terangnya.

Hasil penelitian MSP itu, sudah teruji selama 14 tahun dan diuji cobakan di Lampung dengan penelitian oleh alumni Institute Pertanian Bogor (IPB). Dari keberhasilannya itu, maka kedepannya, padi MSP itu menjadi program Pemkab Bogor, sehingga kedaulatan pangan menjadi kenyataan.

“Kedepannya Cibinong menjadi pusat pemeritahan sementara sentra ekonomi ada di tiap desa,” tuturnya.

Sementara itu, Kades Bagoang Daeng Darma bangga atas kedatangan wakil bupati Bogor ke desanya. Menurutnya, momentum itu sangat langka, mengingat lokasi Desa Bagoang yang merupakan desa paling ujung di Kabupaten Bogor dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

“Sudah pasti saya bangga atas kedatangan beliau, bahkan ia mau berlumuran lumpur untuk memanen padi,” kata Daeng.

Sebagai ungkapan rasa syukur, kedatangan wabup ini disambut dengan potong kambing.
(www.radar-bogor.co.id)