Megawati Heran Jabat Tangan Jadi Berita Utama

Megawati Heran Jabat Tangan Jadi Berita Utama
 
Jakarta  - Calon Presiden Megawati Soekarnoputi heran peristiwa salaman dirinya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi berita utama di media cetak dan elektronik.

"Aneh juga ya," kata Megawati dalam perjalanan dari Malang ke Jakarta, Minggu malam. Megawati sebelumnya pada Sabtu (30/5) menyaksikan Festival Tanah Lot di Tabanan Bali dan berziarah ke makam orang tuanya yang juga presiden pertama Indonesia, Soekarno, di Blitar, Jatim, pada Minggu sore.

Megawati mengatakan, pada Minggu pagi ia senyum-senyum melihat pemberitaan di media massa. "Salaman saja jadi `headline` (berita utama)," katanya.

Megawati mengatakan bahwa peristiwa tersebut biasa-biasa saja. Megawati juga mengatakan bahwa ia sering salaman dengan wartawan, yang lalu disambut ketawa wartawan.

Peristiwa salaman antara Megawati dan Yudhoyono terjadi saat keduanya berada kantor KPU, Sabtu pagi, saat menghadiri acara penentuan nomor urut peserta pemilu presiden 2009. Peristwa bertemunya kedua tokoh tersebut adalah yang pertama kali sejak lima tahun yang lalu.
(http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=megawati-heran-jabat-tangan-jadi-berita-utama&id=1243785929)

Prabowo: Demokrasi Damai Tidak Serang Perbedaan Perorangan

Prabowo: Demokrasi Damai Tidak Serang Perbedaan Perorangan

Jakarta  - Calon wakil presiden Prabowo mengatakan bahwa berdemokrasi tidak boleh menyerang pribadi apalagi perbedaan seperti ras dan agama.

"Dalam demokrasi damai, silakan adu dan debatkan substansi kebijakan. Jangan menyerang pribadi, apalagi menyinggung perbedaan agama, suku ataupun ras," kata Prabowo di Jakarta, Minggu.

Pada masa modern seperti ini, abad 21 sekarang ini, kata Prabowo, jika masih membicarakan perbedaan suku atau agama, maka hal itu sangatlah memalukan.

"Kita harus saling menghormati pilihan yang telah ditetapkan oleh orang lain. Dari perbedaan tersebut dapat muncul persatuan," kata Prabowo setelah menerima deklarasi dukungan Gerakan Damai Sejahtera (GDS) kepada pasangan Mega-Pro.

Hanya ada beberapa negara yang plural seperti Indonesia di dunia ini, tambah Prabowo.

"Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sumber daya alam. Tapi selama ini kita salah karena kita tidak pandai mensyukuri, mengolah, mengelola dan memanfaatkan semua itu. Kita harus koreksi diri kita sendiri," katanya.

Dia mengatakan, keterlibatan seseorang dalam politik haruslah untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mencari keuntungan pribadi.

"Yang harus diperjuangkan adalah kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Prabowo hadir pada acara deklarasi dukungan GDS kepada pasangan Mega-Pro untuk menerima secara langsung deklarasi yang diserahkan oleh Ketua GDS, Ivan Purba.

Dukungan GDS pada pasangan capres-cawapres nomor urut 1 tersebut didasarkan pada rasa nasionalisme dan kerakyatan yang dinilai paling kental terlihat pada pasangan ini dibandingkan calon lainnya.
(http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=prabowo-demokrasi-damai-tidak-serang-perbedaan-perorangan&id=1243779789)

Mendagri: Pelantikan Gubernur Lampung Menunggu Keppres

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menyatakan, pelantikan Sjachroedin ZP dan Joko Umar Said sebagai pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Lampung terpilih akan dilangsungkan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani keputusan presiden (Keppres).

"Kalau keppresnya sudah ditandatangani, tentu pelantikan itu akan berlangsung sesuai jadwal," kata Mendagri kepada wartawan usai menghadiri Temu Kader Posyandu 2009 di Jakarta, Jumat yang dihadiri Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Ketua Tim Penggerak PKK Nasional Effie Mardiyanto.

Pelantikan Sjachroedin ZP dan Joko Umar Said sebagai pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Lampung dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni 2009. 

Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dalam iklannya di sejumlah surat kabar nasional terbitan Kamis (28/5) "membatalkan" penetapan Sjachroedin ZP dan Joko Umar Said sebagai pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Lampung dan malah menetapkan Alzier Dianis Thabrani dan Bambang Sudibyo. Dengan alasan telah melakukan kesalahan penghitungan suara, KPU Lampung menetapkan Alzier dan Bambang karena perolehan suara mereka di pemilihan kepala daerah Gubernur Lampung pada 2008 paling banyak yakni di atas 30 persen. 

Mendagri mengatakan, surat pembatalan penetapan kemenangan Sjachroedin dan Joko Umar Said yang dikeluarkan KPUD Lampung muncul secara tiba-tiba. Sementara pemerintah pusat sedang memproses surat keputusan pengesahan dan pelantikan Sjachroedin-Umar.

Namun demikian, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, surat pembatalan penetapan pemenang pilkada Lampung itu tetap akan dikaji. 

"Akan kita pelajari dulu surat keputusan (KPU Lampung) itu dari segi administrasi hukum terutama berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undangnya bisa tidak seperti itu, apalagi Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan tidak ada alasan untuk tidak melantik. Jadi, sekarang pemerintah tak bisa langsung mengatakan menerima atau menolak," katanya.

Ketika didesak kembali apakah pemerintah akan tetap melantik Sjachroedin-Umar pada 2 Juni mendatang, Mendagri berkali-kali menekankan pelantikan tetap menunggu proses keluarnya keppres pelantikan pasangan tersebut. "Proses pelantikan masih berjalan sambil kita pelajari (surat keputusan KPU Lampung--Red)," tuturnya dengan tegas.

Dalam kesempatan itu, Mendagri membantah anggapan pemerintah mempersulit pelantikan Sjachroedin dan Joko Umar Said karena keduanya diusung oleh PDI Perjuangan. Mendagri menegaskan, aspek politik sama sekali tidak menjadi pertimbangannya dalam mengambil keputusan. 

"Saya selaku menteri dalam negeri, hanya memproses normatif administrasi saja. Saya tak pernah mempersoalkan aspek politis seperti itu," ujarnya. 
(http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=227950)

Revolusi Putih Ingin Sejahterakan Rakyat Kecil

Revolusi Putih Ingin Sejahterakan Rakyat Kecil

Jakarta - Gerakan Revolusi Putih, salah satu program calon presiden (capres) pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, untuk membiasakan rakyat kecil minum susu.

"Apabila sudah biasa minum susu, masyarakat akan sehat dan negara pun menjadi kuat," kata Anang Mansur, seorang pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di depan Kantor KPU Jakarta, Sabtu.

Disela-sela menunggu pembagian nomor urut bagi tiga pasangan Capres, dia mengatakan, bila pasangan Mega-Pro di pilih rakyat pada Pilpres 2009 ini, maka semangat reformasi akan dikembalikan kejati diri rakyat.

Dengan gerakan program Revolusi Putih itu, nantinya rakyat tidak hanya diberikan susu untuk peningkatan gizinya, tapi taraf hidupnya yang secara turun-temurun berada di lapisan bawah diupayakan akan diangkat.

Upaya itu sudah terlihat pada pembinaan terhadap masyarakat petani, nelayan dan buruh oleh Prabowo selama ini. Namun belum bisa bergerak leluasa karena masih ada batasan kekuasaan.

Tidak hanya sebatas akan meningkatkan ekonomi kerakyatan, katanya, tapi seluruh sumberdaya alam (SDA) yang ada di Tanah Air akan dikelola oleh anak bangsa sendiri.

Selama ini, sebagian besar SDA dikelola warga asing dengan kedok kerjasama, namun hasilnya tidak jelas dan rakyat merasakan limbahnya yang akan mematikan.

Contohnya, beberapa perusahaan pertambangan emas, batubara, semen, migas dan bahan produksi lainnya yang dikeruk dari perut bumi Indonesia sebagian besar adalah saham asing jelasnya.

Pola kolonialisme masih tertanam di bumi Indonesia ini. Untuk mengubahnya diperlukan pemimpin tangguh bersama rakyat, kata Anang yang juga menjadi salah satu tim sukses Mega-Pro.
(http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=revolusi-putih-ingin-sejahterakan-rakyat-kecil&id=1243674051)

Sistem Multi Partai Gagal Lembagakan Koalisi

Sistem Multi Partai Gagal Lembagakan Koalisi
 
Jakarta - Ahli hukum tata negara, Denny Indrayana, menilai sistem multi partai seperti yang berjalan sekarang, gagal untuk melembagakan format koalisi permanen di antara partai-partai non mayoritas di parlemen.

Padahal koalisi permanen sangat menentukan lancarnya pemerintahan presidensial yang lebih efekktif dengan sistem dua partai atau multi partai, katanya pada sarasehan dengan ikatan alumni perhimpunan mahasiswa hukum Indonesia (Ika- Permahi) di Jakarta, Jumat.

Kegagalan penciptaan multi partai sederhana itu terlihat dari masih banyaknya jumlah partai politik yang berpartisipasi sebagai peserta Pemilu.

Contohnya, kata dia, pada Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai, 2004 ada 24 partai dan pada Pemilu 2009 ini diikuti oleh 44 partai enam di antaranya partai lokal.

Kondisi demikian dipicu beberapa hal, antara lain inkonsistensi regulasi sistem kepartaian. Pasal 316 huruf d UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif misalnya, menjadi bukti norma hukum yang manipulatif karena proses perumusannya nyata-nyata dipenuhi kepentingan partai besar dan kecil di DPR.

Ambang batas Pemilu yang sebelumnya diisyaratkan untuk peserta Pemilu 2009 dengan mudah dinaifkan, akibatnya agenda penyederhanaan Parpol tak terjadi.

Pasal 316 itu mengatur Parpol peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan pasal 315, dapat mengikuti Pemilu 2009 dengan ketentuan memiliki kursi di DPR hasil Pemilu 2004.

Ketentuan inilah yang menjadi tiket gratis bagi sembilan partai peserta Pemillu 2004, dapat menjadi peserta peserta Pemilu 2009 meski mereka tidak memenuhi ketentuan pasal 315.

Konsekuensinya, sistem presidensial yang ada tetap rapuh karena berpijak pada sistem multi partai yang semakin tak sederhana.

Upaya advokasi dalam peninjauan ulang konstitusi di Mahkamah Konstitusi(MK) tidak berhasil sempurna. Meskipun MK membatalkan ketentuan dalam pasal 316 hurup d UU Pemilu ligsilatif, namun putusannya Nomor 12/PUU-VI/2008 tidak serta merta membatalkkan keikutsertaan sembilan Parpol peserta Pemilu 2009.

Seharusnya, keputusan MK itu mempunyai dampak yuridis konstitusional pada pelaksanaan Pemilu 2009, namun justru bertentangan dengan konstitusionalitas putusan MK itu sendiri.

Karena itu, penerapan ambang batas harus lebih tegas diterapkan oleh KPU dan tidak hanya berlaku untuk Parpol calon peserta Pemilu saja, tetapi juga bagi Parpol peserta Pemilu sebelumnya berikut pengurusnya.

Hal itu tidak bertentangan dengan hak asasi untuk berserikat dan berkumpul, karena larangan itu hanya diberlakukan untuk satu kali Pemilu saja.

Dengan ketentuan seperti itu, maka petualang politik yang membuat partai hanya untuk kepentingan sesaat akan berkurang dan akhirnya tujuan penyederhanaan partai akan terwujud.

Ketua Ika-Permahi, Rini M Dahliani, pada acara itu menyatakan, dalam Pemilu 2009 ada beberapa hal yang menarik perhatian, antara lain akses sebagian warga negara untuk memilih terhalang manuver politik partai yang tidak logis.

Propaganda politik yang sulit dipersoalkan secara legal apabila terjadi ingkar janji, semuanya tersaji ke hadapan publik dan bisa menjadi tontonan yang tidak sehat bagi upaya pendewasaan pemahaman politik warga negara.

"Kami terpanggil melakukan sesuatu dalam bentuk mendorong munculnya kembali diskursus yang menyoal hakekat dari Pemilu dalam era modern saat ini," katanya.
(http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=sistem-multi-partai-gagal-lembagakan-koalisi&id=1243620305)

Pemerintah Pelajari Batalnya Pelantikan Gubernur Lampung

Kapanlagi.com - Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengatakan pemerintah akan mempelajari kasus rencana pembatalan jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih oleh DPRD Lampung.
"Saya akan pelajari kasus ini dengan cermat...kita cocokkan dengan aturan perundang-undangan," kata Mendagri di Jakarta, Jumat (29/05), saat ditanya mengenai sikap pemerintah.
Mendagri menegaskan, pemerintah akan mengkaji kasus tersebut dengan hati-hati dan mengacu pada peraturan karena sepenuhnya pemerintah menghormati peraturan yang berlaku.
Sebelumnya, Mendagri mengatakan bahwa pemerintah tetap menunggu jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih Sjachroedin ZP - Joko Umar Said pada 2 Juni mendatang.
"Walaupun ada keputusan seperti itu, tetapi saya tetap menunggu sampai jadwal pelantikan pada 2 Juni," katanya.
Rapat Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Lampung dengan agenda pembatalan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih, Sjachroedin ZP - Joko Umar Said, batal digelar Senin (25/5).
"Rapat hari ini tidak jadi digelar, kami menunggu pemberitahuan dari pimpinan dewan lebih lanjut," kata Sekretaris DPRD Lampung, Mahyudin.
Dia menjelaskan, pada Jumat (22/5) lalu, memang terdapat undangan rapat Panmus DPRD Lampung dengan agenda pembatalan pelantikan yang ditandatangani Ketua DPRD Lampung Indra Karyadi, namun undangan tersebut segera ditarik dan dibatalkan pada hari yang sama.
Menteri Dalam Negeri menjelaskan, Pemilihan Gubernur Lampung adalah satu dari 40 kabupaten/kota dan provinsi yang pelaksanaan pemilihannya diajukan pada tahun 2008.
Namun pelaksanaan pergantian pejabatnya tetap dilaksanakan pada 2 Juni 2009.
Dia mengatakan pada waktu proses berlangsung pemilihan memang ada keberatan dari salah satu calon, tetapi Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan keputusan untuk segera dilantik, artinya proses ini harus berjalan.
"Jadi kalaupun kemarin ada terjadi sesuatu hambatan dan memang itu tertuju kepada DPRD, maka itu sudah masuk ke ranah politik," katanya.
Pemerintah tetap konsisten dengan aturan selama tidak ada perubahan itu. "Pemerintah tidak pernah lepas dari norma dan aturan. Karena aturannya begitu pemerintah tetap melaksanakan," katanya.
Terkait dengan hak angket DPR tentang DPT Pemilu Legislatif, Mendagri mengatakan pihaknya siap menjawab apabila memang ditujukan kepadanya.
"Tinggal nanti hak angket itu kepada siapa, ... dan apa yang ditanyakan," katanya.
(http://www.kapanlagi.com/h/pemerintah-pelajari-batalnya-pelantikan-gubernur-lampung.html)

Mega Janji Tidak Akan Menambah Hutang

Mega Janji Tidak Akan Menambah Hutang
 
Pasangan Capres dan Cawapres Megawati-Prabowo berjanji apabila rakyat dalam Pilpres mendatang memberikan mandat untuk pasangan tersebut menjadi Presiden dan Wakil Presiden preiode 2009-2014 tidak akan menambah beban negara dengan hutang luar negeri.

Megawati (kiri), Capres yang diusung PDI-P dan Gerindra, menjawab pertanyaan dari masyarakat didampingi cawapres Prabowo dalam dialog mengenai "Ekonomi Kerakyatan" di Graha Saba, Solo, Jumat (29/5).  

Solo - Pasangan Capres dan Cawapres Megawati Sorkarnoputri - Prabowo Subianto (Mega-Pro) mengatakan, apabila rakyat dalam Pilpres mendatang memberikan mandat untuk pasangan tersebut menjadi Presiden dan Wakil Presiden preiode 2009-2014 tidak akan menambah beban negara untuk hutang keluar negeri lagi.

Megawati mengatakan hal tersebut dalam dialog publik `Ekonomi Kerakyatan` yang dihadiri pula Prabowo Subianto dengan dipandu oleh moderator dari Dosen Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Widodo Muktio di gedung Graha Saba Solo, Jumat.

"Ya kalau saya bersama Pak Prabowo dipilih rakyat dalam Pilpres mendatang kita harus bisa hidup mandiri dan jangan sampai menambah hutang lagi keluar negeri. Sebenarnya itu bisa dilakukan karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang lebih dan apabila dikelola dengan baik dan benar itu bisa menjadi kekuatan ekonomi tersendiri," katanya.

Dalam mengelola sumber daya alam ini akan lebih mengutamakan para ekonomi kerakyatan, tetapi juga tidak mungkin akan meninggalkan kepada para pengusaha yang besar. "Untuk mencapai itu maka kita harus bergotongroyong baik untuk yang besar maupun yang kecil, sehingga semuanya bisa hidup baik," jelasnya.

Menyinggung mengenai masalah banyaknya kontrak kerjasama dengan pihak investor asing untuk pengelolaan sumber daya alam yang merugikan negara, ia mengatakan untuk mengatasi persoalan tersebut tidak bisa langsung kontraknya dihentikan, karena ini ada konsekuensinya.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut perlu adanya pembicaraan ulang. Seperti yang terjadi pada pertambangan emas di Papua yang dilakukan oleh Freeport, ini memang dirasakan sangat merugikan.

Sementara itu Prabowo dalam dialog tersebut mengatakan bahwa program yang ditawarkan kepada rakyat telah jelas yaitu lebih menekankan kepada ekonomi kerakyatan, untuk itu apabila pihaknya bersama Megawati dipercaya oleh rakyat dalam Pilpres nanti akan mengubah sistem perekonomian yang ada sekarang ini.

"Ya nanti apabila pasangan Mega-Pro terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden sistem perekonomian akan diubah lebih menekankan kepada sistem ekonomi kerakyatan dan bukan saling menjegal, saling mencaplok, tetapi berjalan bersama-sama secara gotong royong," katanya.

"Dalam suatu organisasi hanya ada satu panglima dan kami dalam hal ini juga ingin menjadi wakil panglima yang baik," kata Prabowo yang juga mantan Danjen Kopassus.

Dialog Publik yang bertajuk Ekonomi Kerakyatan yang berlangsung sekitar dua jam ini dihadiri sekitar 1.000 massa dari berbagai perwakilan Parpol dan elemen masyarakat di Surakarta.

Untuk pasangan tersebut Jumat Pukul 19.00 WIB di Pasar Gede Solo juga akan mendeklarasikan tentang "Ekonomi Kerakyatan Megawati-Prabowo (Megra Pro Rakyat).
(http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=mega-janji-tidak-akan-menambah-hutang&id=1243604569)

Kursi Panas Gubernur Lampung

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengatakan pemerintah akan mempelajari kasus rencana pembatalan jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih oleh DPRD Lampung, untuk dicocokkan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Mendagri menegaskan, pemerintah akan mengkaji kasus tersebut dengan hati-hati dan mengacu pada peraturan karena sepenuhnya pemerintah menghormati peraturan yang berlaku.

Pernyataan Mendagri tersebut menyusul keputusan KPUD Lampung yang menganulir keputusan sebelumnya yang memenangkan pasangan Sjachroedin ZP - Joko Umar Said. KPUD Lampung, kemarin memuat iklan setengah halaman di harian ibukota yang menyatakan gubernur terpilih Lampung yang sah bukanlah pasangan Sjachroedin ZP - Joko Umar Said.

Sebelumnya, Mendagri mengatakan bahwa pemerintah tetap menunggu jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih Sjachroedin ZP - Joko Umar Said pada 2 Juni mendatang. “Walaupun ada keputusan seperti itu, tetapi saya tetap menunggu sampai jadwal pelantikan pada 2 Juni,” katanya.

Rapat Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Lampung dengan agenda pembatalan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih, Sjachroedin ZP - Joko Umar Said, batal digelar Senin (25/5). “Rapat hari ini tidak jadi digelar, kami menunggu pemberitahuan dari pimpinan dewan lebih lanjut,” kata Sekretaris DPRD Lampung, Mahyudin.

Mendagri menjelaskan, Pemilihan Gubernur Lampung adalah satu dari 40 kabupaten/kota dan provinsi yang pelaksanaan pemilihannya diajukan pada tahun 2008. Namun pelaksanaan pergantian pejabatnya tetap dilaksanakan pada 2 Juni 2009.

Dia mengatakan pada waktu proses berlangsung pemilihan memang ada keberatan dari salah satu calon, tetapi Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan keputusan untuk segera dilantik, artinya proses ini harus berjalan. “Jadi kalaupun kemarin ada terjadi sesuatu hambatan dan memang itu tertuju kepada DPRD, maka itu sudah masuk ke ranah politik,” katanya.
(http://matanews.com/2009/05/30/kursi-panas-gubernur-lampung/)

Deklarasi Mega-Prabowo Diguyur Hujan di Solo

Solo - Deklarasi Ekonomi Kerakyatan Mega-Prabowo, yang dihadiri oleh pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, di depan Pasar Gede Solo, Jumat malam di guyur hujan lebat.

Deklarasi pasangancapres dan cawapres iu meskipun diguyur hujan lebat tetapi tidak mengurangi semangat para simpatisan dan pendukung pasangan Mega-Prabowo, dan mereka tetap antusias mengikuti jalannya acara ini sampai selesai.

Megawati bersama Prabowo beserta rombongan yang sedianya berangkat dari hotel menuju ketempat deklarasi tersebut naik `andong` (kereta kuda), tetapi berhubung hujan dibatalkan, dan gantinya naik mobil.

Untuk acara lainnya seperti penampilan para pedagang pasar, petani, nelayan dan atraksi lainnya juga ditiadakan, termasuk pertunjukan Reog Ponorogo.

"Acara ini justru merakyat benar, meskipun hujan ibu Megawati dan Pak Prabowo juga tidak ada mempersoalan dan bahkan berhujan-hujanan bersama pendukungnya, ini namanya merakyat," kata Aria Bima salah satu anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan.

Megawati dalam sambutannya pada acara tersebut mengatakan pasar tradisional merupakan salah satu bagian dari ekonomi kerakyatan`Untuk itu pasar-pasar yang ada itu harus deterus dihidupkan bahkan dipugar kembali agar bisa mampu bersaing dengan pasar-pasar modern.

"Saya minta untuk pasar-pasarb tradisional yang merupakan pusat perekonomian wong cilik juga diperhatikan dan dipugar sehingga bisa menarik para pengunjung untuk berbelanja kepasar ini," katanya.

Sementara itu Prabowo dihadapan ribuan massa yang hadir dalam deklarasi tersebut berjanji akan berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan dalam Pilpres mendatang dan memperjuangkan ekonomi `wong cilik`.

Tujuan utama diterapkan ekonomi kerakyatan adalah menciptakan kondisi ekonomi politik Indonesia yang lebih demokratis dan berkeadilan, kata Ir Joko Widodo Walikota Surakarta yang membacakan deklarasi tersebut.

Dikatakan dengan demikian, diharapkan bisa meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Dalam ekonomi kerakyatan ini, kemakmuran rakyat lebih diutamakan daripada kemakmuran orang per orang.
(http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=deklarasi-mega-prabowo-diguyur-hujan-di-solo&id=1243609824)

Ketua Deperpu Beri Arahan untuk Pemenangan Pilpres

Ketua Deperpu Beri Arahan untuk Pemenangan Pilpres 

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Perjuangan (PDI Perjuangan) HM Taufiq Kiemas memberikan pengarahan tertutup dengan para Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan dan Partai Gerinda se-Jabodetabek di kediaman Ketua Umum Partai, Ibu Hj Megawati Soekarnoputri, di kediaman beliau, jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis(28/05).

Pengarahan tersebut terkait beberapa agenda kedepan, diantaranya acara pengambilan nomor urut Capres dan Cawapres untuk pilpres 8 Juli 2009.
 
Lalu persiapan untuk acara malam renungan hari lahirnya Pancasila pada tanggal, 31 Mei 2009, yang rencananya dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan.

Selanjutnya yakni acara memperingati hari lahirnya Proklamator Indonesia yaitu Bung Karno. Acara akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2009 di Monumen Nasional (Monas). 
(http://www.pdi-perjuangan.or.id/)

Pelantikan Gubernur Lampung

Poltabes Bandarlampung menyiapkan pengamanan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Lampung terpilih yang dijadwalkan Selasa (2/6) melalui sistem berlapis. “Kita tetap mempersiapkan pengamanan dengan kekuatan penuh, meskipun surat pemberitahuan resmi tentang pelantikan gubernur terpilih pada hari tersebut belum saya terima,” kata Kapoltabes Bandarlampung, di Bandarlampung, Kamis.

Dia mengatakan, polisi sebagai penanggungjawab pengamanan tidak ingin kecolongan sehingga dalam sistem pengamanan acara pelantikan, pihak kepolisian lebih memilih melakukan antisipasi berlebih. “Kami mensiagakan 937 personil pengamanan yang merupakan tim gabungan Poltabes Bandarlampung dan Polda Lampung,” kata dia.

Selain itu, rumah calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih akan dijaga oleh satu regu petugas kepolisian sejak H-1 (1 Juni 2009), dan akan mendapat pengamanan khusus saat pelantikan berlangsung. “Sejak berangkat dari rumah, mereka sudah kami kawal hingga ke lokasi pelantikan. Selain itu, kami siagakan dua unit mobil `escape` untuk mengamankan keduanya apabila terjadi hal-hal yang mengganggu keamanan mereka,” kata Syauqie.

Sementara itu, Gedung DPRD Lampung yang menjadi lokasi pelantikan juga akan disterilkan sejak tanggal 1 Juni 2009, hingga pelantikan selesai. Semua undangan yang masuk akan melalui tiga ring pengamanan dan diperiksa dengan menggunakan “metal detector”. “Telepon genggam undangan tidak boleh dibawa ke dalam ruangan,” kata dia.

Selain pengamanan berlapis, Poltabes Bandarlampung juga melakukan antisipasi pengerahan massa dengan menyiagakan dua unit mobil `water cannon` di lokasi pelantikan. “Pokoknya saya `over estimated` dan tidak mau kecolongan,” katanya.
(http://matanews.com/2009/05/29/pelantikan-gubernur-lampung/)

Mega-Prabowo Didukung Tujuh Parpol Di Jateng

Mega-Prabowo Didukung Tujuh Parpol Di Jateng
 
Pasangan calon presiden Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto akan memperoleh dukungan dari tujuh partai politik di Jawa Tengah yang tidak lolos "Parliamentary Threshold" (ambang batas parlemen) di tingkat pusat. 

Semarang - Pasangan calon presiden Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto akan memperoleh dukungan dari tujuh partai politik di Jawa Tengah yang tidak lolos "Parliamentary Threshold" (ambang batas parlemen) di tingkat pusat. 

"Selain memperoleh dukungan penuh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra, kami akan didukung tujuh parpol lainnya," kata Sekretaris DPD PDIP Jateng Nuniek Sri Yuningsih di Semarang, Rabu (27/5).

Tujuh parpol itu yakni PNI Marhaenisme, Partai Buruh, Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Barisan Nasional (Barnas), PSI, Pakar Pangan dan Partai Damai Sejahtera (PDS). 

Menurut rencana, deklarasi tim sukses pasangan Mega-Pro di wilayah Jateng akan digelar pada Jumat (29/5) pukul 19:00 WIB di Pasar Gede, Solo. 

Pada deklarasi itu rencananya hadir pasangan Mega-Pro, dan diikuti sekitar 10.000 orang.

Ia mengatakan ketua tim sukses pemenangan pasangan tersebut Murdoko, yang saat ini menjabat ketua DPD PDIP Jateng.

Selain memperoleh dukungan dari tujuh parpol, kata Nuniek, Mega-Pro juga akan didukung tim relawan Jateng yang akan dipimpin Wakil Gubernur Jateng Rustriningsih.

Rustriningsih yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Kebumen itu, menurut dia memperoleh mandat untuk menggalang dukungan dari berbagai elemen masyarakat, terutama massa mengambang yang belum menentukan pilihan politiknya pada pemilu presiden mendatang.

Menurut dia, dukungan juga datang dari sejumlah kepala daerah dan wakilnya yang berasal dari PDIP. 

"Untuk kepala daerah atau wakilnya yang juga menjadi pengurus DPC di kabupaten/kota di Jateng akan masuk tim sukses. Namun, kepala daerah atau wakilnya yang saat pencalonannya didukung PDIP hanya bertugas mendukung Rustriningsih sebagai ketua tim relawan di Jateng," katanya.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, kata dia, pihaknya optimistis pasangan Mega-Pro akan meraih kemenangan di Jateng.

Mengenai keterlibatan Gubernur Jateng Bibit Waluyo untuk berkampanye bagi Mega-Pro, kata Nuniek pihaknya belum dapat memastikan. "Hanya saja, kalangan PDIP berharap dia berperan aktif dalam pemenangan Mega Pro," katanya.

Sebelumnya, pada Sabtu (23/5) lalu Bibit dan Rustriningsih juga hadir bersama kepala daerah lainnya di kediaman Megawati. 

"Kita lihat saja, apakah dengan kehadirannya pada pertemuan itu, dia berubah pikiran untuk bersedia berkampanye atau tidak," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Jateng Abdul Wachid mengatakan segenap jajaran pengurus dan kader Partai Gerindra Jateng siap memenangkan pasangan Mega-Pro.

Sebelumnya, dia sempat menolak pasangan tersebut, namun kini seluruh pengurus dan simpatisan Partai Gerindra di Jateng dapat menerima pasangan itu.
(http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=mega-prabowo-didukung-tujuh-parpol-di-jateng&id=1243437904)

Pemerintah Tetap Lantik Gubernur Lampung

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto menegaskan, tetap menunggu jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih Sjachroedin ZP-Joko Umar Said pada 2 Juni mendatang. “Walaupun ada keputusan seperti itu tetapi saya tetap menunggu sampai jadwal pelantikan pada 2 Juni,” kata Mendagri di Jakarta, Senin terkait rencana pembatalan jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih oleh DPRD Lampung.

Rapat Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Lampung dengan agenda pembatalan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih, Sjachroedin ZP-Joko Umar Said, batal digelar Senin (25/5). “Rapat hari ini tidak jadi digelar, kami menunggu pemberitahuan dari pimpinan dewan lebih lanjut,” kata Sekretaris DPRD Lampung, Mahyudin.

Dia menjelaskan, pada Jumat (22/5) lalu, memang terdapat undangan rapat Panmus DPRD Lampung dengan agenda pembatalan pelantikan yang ditandatangani Ketua DPRD Lampung Indra Karyadi, namun undangan tersebut segera ditarik dan dibatalkan pada hari yang sama.

Menteri Dalam Negeri menjelaskan, Pemilihan Gubernur Lampung adalah satu dari 40 kabupaten/kota dan provinsi yang pelaksanaan pemilihannya diajukan pada tahun 2008.

Dia mengatakan pada waktu proses berlangsung pemilihan memang ada keberatan dari salah satu calon, tetapi Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan keputusan untuk segera dilantik.

Artinya proses ini harus berjalan. “Jadi kalaupun kemarin ada terjadi sesuatu hambatan dan memang itu tertuju kepada DPRD, maka itu sudah masuk ke ranah politik,” katanya.

Pemerintah tetap konsisten dengan aturan selama tidak ada perubahan itu. “Jadi pemerintah tidak pernah lepas dari norma dan aturan. Karena aturannya begitu pemerintah tetap melaksanakan,” katanya.
(http://matanews.com/2009/05/26/pemerintah-tetap-lantik-gubernur-lampung/)

PDIP Terjunkan Jurkam Akademisi dan Pengamat

Bekasi - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra akan menerjunkan juru kampanye dari kalangan akademisi dan pengamat, disamping petinggi kedua partai politik itu dalam kampanye Pemilu Presiden 2009. 

"Juga akan diterjunkan jurkam dari kalangan tokoh agama serta purnawirawan TNI," kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Menurut dia, PDIP dan Partai Gerindra akan menyatukan seluruh komponen guna menarik simpati rakyat dalam upaya memenangkan pasangan Megawati-Prabowo dalam pemilu presiden mendatang.

Ia menyebutkan jurkam dari kalangan akademisi yang akan diterjunkan di antaranya Iman Sugema dan Fadli Zon.

Puan mengatakan, ia sendiri juga ikut menjadi juru kampanye dan akan turun ke daerah-daerah guna mencari dukungan bagi kemenangan pasangan Megawati-Prabowo.

Ia mengatakan para jurkam dari kedua parpol tersebut diyakininya memiliki kapasitas dan kapabilitas serta kemampuan berorasi yang baik, sehingga diharapkan bisa menggugah semangat massa dalam menyalurkan hak politiknya bagi kemenangan pasangan tersebut.

Puan mengatakan basis massa PDIP selama ini seperti Jawa Tengah dan Bali akan tetap dipelihara, sementara daerah lain akan digarap lebih intensif.

Materi kampanye nanti, menurut dia antara lain terkait dengan kesejahteraan yang belum dinikmati sebagian besar rakyat Indonesia, serta bagaimana menjadi bangsa yang berdaulat di negeri sendiri.

"Para jurkam nanti harus mampu meyakinkan rakyat bahwa pasangan Megawati-Prabowo adalah pasangan yang layak dipilih," katanya.

Ia mengatakan, usai deklarasi pasangan Megawati-Prabowo sebagai capres-cawapres di Bantar Gebang, Bekasi, Minggu (24/5), tim sukses pasangan itu juga akan dibentuk di seluruh provinsi serta kabupaten dan kota.

"Kami harus bertindak cepat dalam mempersiapkan kampanye, sehingga bisa diperoleh hasil optimal," kata Puan Maharani.
(http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=pdip-terjunkan-jurkam-akademisi-dan-pengamat&id=1243092730)

Pelantikan Gubernur Lampung bukan Urusan KPU Provinsi

JAKARTA - Pelantikan Sjahroedin ZP dan Joko Umar Said sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung bukan urusan KPU provinsi lagi. KPU Lampung hanya mengantarkan sampai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih ditetapkan dan dilantik. 

"Kalau saya berpendapat, selama ini kalau orang itu sudah dilantik, bukan urusan KPU lagi, KPU hanya mengantarkan sampai orang dilantik, begitu orang sudah dilantik, kalau misalnya terjadi pergantian segala macam, itu urusannya Depdagri," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di kantor KPU, Jakarta, Sabtu (23/5). 

Ia menjelaskan sekalipun ada putusan pengadilan yang bisa berpengaruh pada pergantian calon terpilih, Departemen Dalam Negeri-lah yang berhak menindaklanjuti. "Kecuali ada surat Depdagri yang meminta penetapan ke KPU provinsi. Begitu ditetapkan KPU provinsi calon gubernur-calon wakil gubernur terpilih, sudah selesai sebenarnya urusannya," katanya. 

Hafiz mengatakan pihaknya belum membahas dalam pleno karena belum menerima laporan dari KPU Lampung. "Belum tau nanti seperti apa (hasil pleno KPU). Tapi itu kewenangan KPU provinsi, karena ini kan pilkada," katanya.
(http://www.mediaindonesia.com/read/2009/05/05/76056/18/1/Pelantikan-Gubernur-Lampung-bukan-Urusan-KPU-Provinsi)

Saldo Awal Kampanye Megawati-Prabowo Rp15 Miliar

Jakarta - Saldo awal tim kampanye nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto mencapai sekitar Rp15 miliar.

Menurut Koordinator Teknologi Informasi, Tabulasi, dan Penghubung Tim Kampanye Megawati-Prabowo, Arif Wibowo, di Jakarta, rekening beserta saldo awal tersebut telah diserahkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat.

"Laporan awal berupa rekening khusus dana kampanye ini telah kami serahkan ke KPU hari ini. Jumlah saldo awal tim kampanye nasional pasangan Megawati-Prabowo yaitu Rp15,005 miliar," katanya ketika ditemui di Gedung KPU, jalan Imam Bonjol.

Lebih lanjut Arif mengatakan dana kampanye ini hanya tersimpan di satu rekening saja. Dana awal kampanye ini tersimpan di Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Kramat, Jakarta Pusat, atas nama tim kampanye nasional Megawati. 

"Rekening ini dibuka untuk umum agar masyarakat yang ingin berpartisipasi dapat menyumbang melalui rekening ini," katanya.

Ia memastikan penerimaan dan penggunaan dana kampanye akan disampaikan dengan transparan termasuk sumber dana atau asal saldo.

"Kami siap untuk terbuka," katanya.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden 2009, pasal 98 ayat 1 menyebutkan dalam rangka kampanye, pasangan calon presiden/wakil presiden dan tim kampanye di tingkat pusat wajib memiliki rekening khusus dana kampanye.

Rekening khusus dana kampanye pasangan calon dan tim kampanye didaftarkan ke KPU paling lama 7 hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pilpres.
(http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=saldo-awal-kampanye-megawati-prabowo-rp15-miliar&id=1242998911)

Tiga Konsep Visi Misi Mega-Prabowo

JAKARTA - Pasangan capres dan cawapres Megawati-Prabowo mengusung tiga konsep dalam visi dan misinya. Hal tersebut disampaikan Tim Kampanye Nasional Megawati-Prabowo sekaligus Koordinator IT, Tabulasi Suara, dan Relasi KPU Arif Wibowo, di sela penyerahan kelengkapan berkas pendaftaran syarat calon, di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (22/5).

"Visi misi fokusnya pada ekonomi kerakyatan. Didasarkan pada tiga konsep dasar," kata Arif.

Sesuai ketetapan, tiga pasangan calon harus menyertakan naskah visi, misi dan program yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dalam berkas pendaftaran syarat capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Arif memaparkan tiga konsep dasar visi dan misi pasangan Megawati-Prabowo, yakni, pertama, Berdaulat di bidang politik. Kedua, berdikari di bidang ekonomi. Dan ketiga, berkepribadian budaya.
(http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/22/19262074/Tiga.Konsep.Visi.Misi.Mega-Prabowo)

Mega-Prabowo: Program 100 Hari Bukan Tolok Ukur

JAKARTA - Setiap calon presiden selalu ditanya apa saja program 100 hari pertama yang akan dilakukan jika terpilih. Pasangan Megawati-Prabowo berpendapat, program 100 hari tak bisa menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan.

"Seratus hari pertama tidak menjadi tolok ukur yang bermanfaat, karena kita dipilih untuk lima tahun. Pekerjaan yang akan dihadapi cukup berat, yaitu memperbaiki kondisi ekonomi. Sehingga, kami bertindak dengan teliti, terencana, dan dalam kerangka lima tahunan," kata Prabowo dalam jumpa pers seusai Dialog Calon Presiden 2009 oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, di Jakarta, Jumat (22/5).

Sebelumnya, pada saat berlangsung dialog, Mega juga ditanya hal yang sama. Senada dengan Prabowo, menurut mantan Presiden itu, program 100 hari tidak mungkin dilaksanakan.

"Seratus hari akan berbuat ini-itu. Pengalaman saya sudahlah tidak mungkin. Pertanyaan itu bisa terjawab kalau sudah terbentuk pemerintahan. Kalau jawabannya sekarang, hanya bersifat analisa dan prediksi saja," kata Mega.
(http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/22/18443996/mega-prabowo.program.100.hari.bukan.tolok.ukur)

Mega-Pro Pilih Bantar Gebang Bukan karena Sampahnya

JAKARTA — Lokasi deklarasi pasangan capres Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto yang akan dilakukan di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, pada hari Minggu (24/5) mendatang, menimbulkan beragam reaksi. Ada yang berpendapat sekadar mencari sensasi, ada pula yang tak melihat esensi di balik lokasi deklarasi.

Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, pemilihan Bantar Gebang bukan karena faktor sampah yang menjadi identitas dari kawasan tersebut. "Message utamanya adalah kemandirian ekonomi. Ini penting, kenapa dipilih Bantar Gebang, bukan karena sampahnya. Ada multiplier effects dari ekonomi masyarakat di sana yang bisa menghasilkan seperti memulung, membuat pembangkit tenaga listrik," ujar Pramono, Jumat (22/5) di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Bantar Gebang dinilai sebagai salah satu simbol bangkitnya ekonomi kerakyatan, citra yang ingin dikuatkan oleh pasangan ini. "Acaranya sederhana, jika dibanding calon lain," kata dia.

Berdasarkan run down acara yang diterima Kompas.com, acara deklarasi yang akan berlangsung selama dua jam itu dimulai pukul 14.00. Serangkaian acara yang disiapkan, di antaranya pembacaan puisi "Karawang Bekasi" oleh WS Rendra, serta penyampaian harapan-harapan dari perwakilan masyarakat pemulung, buruh, tani, dan nelayan.
(http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/22/11002263/mega-pro.pilih.bantar.gebang.bukan.karena.sampahnya)

Mega-Prabowo Kumpulkan Tim Kampanye

JAKARTA — Pasangan capres-cawapres PDI Perjuangan dan Gerindra, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, mengadakan rapat tertutup dengan Tim Kampanye Nasional Mega-Pro, di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (22/5).

Sekretaris I Tim Kampanye Nasional, Hasto Kristianto, mengatakan, pada rapat tersebut Mega-Prabowo akan memberikan pengarahan secara langsung. "Akan ada pengarahan langsung dari Ibu Mega dan Pak Prabowo di hadapan tim kampanye. Pengarahan ya terkait dengan kegiatan menjelang pilpres," ujar Hasto.

Selain itu, akan dibahas pula laporan persiapan acara deklarasi Mega-Prabowo yang akan dilaksanakan di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, pada hari Minggu mendatang. Saat ditanya apakah tim juga mulai membahas komposisi kabinet bayangan, Hasto mengaku belum mengetahuinya.

"Soal komposisi kabinet bayangan, kami belum mendapat mandat soal itu, tergantung Ibu Mega dan Pak Prabowo. Selain itu juga pembahasan mengenai dana kampanye," ujarnya.

Sejumlah anggota Tim Kampanye Nasional Mega-Pro yang sudah terlihat di antaranya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Moerdiono.
(http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/22/09583141/mega-prabowo.kumpulkan.tim.kampanye)

KPU Lampung Minta Pembatalan Pelantikan Gubernur

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung mengeluarkan surat tentang pembatalan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih, Sjachroedin ZP dan Joko Umar Said, yang ditandatangani lima anggota dan ditujukan ke DPRD setempat untuk meminta persetujuan.

Menurut informasi yang dihimpun ANTARA, Kamis, surat tersebut dikeluarkan pada Selasa (19/5), setelah KPU Lampung menerima surat dari pengacara enam pasangan cagub/cawagub Lampung, terkait adanya putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, serta berdasarkan fatwa Mahkamah Agung (MA).

Anggota KPU Lampung, Handi Mulyaningsih kepada wartawan mengatakan, pihaknya menerima surat dari para pengacara tersebut, lalu melakukan pleno yang dihadiri seluruh anggota, dan menganggap semua itu sah sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2007.

Menurutnya, surat tersebut isinya meminta persetujuan DPRD Lampung guna membatalkan gubernur terpilih berdasarkan surat dari pengacara enam cagub isinya tentang putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Nurlela yang dinyatakan telah melakukan tindak pidana politik uang untuk memenangkan salah satu pasangan.

"KPU Lampung dalam hal ini menggunakan fatwa MA," jelasnya, tanpa memerinci fatwa tersebut.

Menyinggung apakah hal itu bukan merupakan intervensi, ia menyangkal bahwa yang ditandatangani tersebut merupakan bentuk intervensi terhadap pelantikan Sjachroedin-Joko, dan meminta tidak mengaitkan dengan rencana pelantikan.

Sementara informasi pembatalan dari KPU Lampung terhadap pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih menjadi pembicaraan masyarakat.

Bahkan, sejumlah tim atau orang dekat dari pasangan tersebut memberikan respon negatif dengan upaya yang dilakukan KPU Lampung, dan menuduh adanya politisasi di balik itu semua. 
(http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=kpu-lampung-minta-pembatalan-pelantikan-gubernur&id=1242928581)

Gubernur Sjachroedin ZP Terancam

Posisi politik Gubernur/Wakil Gubernur Lampung terpilih, Sjachroedin ZP-Joko Umar Said terancam, menyusul surat yang dikeluarkan KPUD Lampung yang ditujukan kepada DPRD Lampung, tentang pembatalan pelantikan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

KPUD meminta persetujuan DPRD atas rencana pembatalan tersebut. Surat tersebut sebenarnya sudah dikeluarkan Selasa (19/5) lalu, setelah KPU Lampung menerima surat dari pengacara enam pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, terkait adanya putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, serta berdasarkan fatwa Mahkamah Agung (MA).

Anggota KPU Lampung, Handi Mulyaningsih kepada wartawan mengatakan, pihaknya menerima surat dari para pengacara tersebut, lalu melakukan pleno yang dihadiri seluruh anggota, dan menganggap semua itu sah sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2007.

Menurut Handi, surat tersebut isinya meminta persetujuan DPRD Lampung guna membatalkan gubernur terpilih berdasarkan surat dari pengacara enam cagub isinya tentang putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Nurlela yang dinyatakan telah melakukan tindak pidana politik uang untuk memenangkan salah satu pasangan.

“KPU Lampung dalam hal ini menggunakan fatwa MA,” jelas Handi, tanpa mau memerinci isi fatwa MA tersebut.

Menyinggung apakah hal itu bukan merupakan intervensi, ia menyangkal bahwa yang ditandatangani tersebut merupakan bentuk intervensi terhadap pelantikan Sjachroedin-Joko dan meminta tidak mengaitkan dengan rencana pelantikan.

Informasi pembatalan dari KPU Lampung terhadap pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih, saat ini menjadi pembicaraan masyarakat. Bahkan, sejumlah tim atau orang dekat dari pasangan tersebut memberikan respon negatif dengan upaya yang dilakukan KPU Lampung dan menuduh adanya politisasi di balik itu semua.
(http://matanews.com/2009/05/22/gubernur-sjachroedin-zp-terancam/)

300 Polisi Akan Amankan Deklarasi Mega-prabowo

300 Polisi Akan Amankan Deklarasi Mega-prabowo
 
Bekasi - Sebanyak 300 orang aparat kepolisian Polres Metro Kota Bekasi akan dikerahkan mengamankan deklarasi pasangan capres Megawati Soekarnoputri dan cawapres Prabowo Subianto di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Minggu (24/5).

Kepala Polres Metro Kota Bekasi, Kombes Pol. Mas Guntur Laupe, di Bekasi, Rabu (20/5), mengatakan, aparat juga dibekali dengan kendaraan taktis (Rantis) berupa water canon serta petugas penjinak bahan peledak.

"Kita juga siapkan aparat dalmas untuk mengantisipasi bila terjadi demonstrasi di lokasi tempat berlangsungnya acara," ujarnya.

Pengamanan dilakukan di seluruh rute perjalanan pasangan tersebut mulai dari rumah hingga ke tempat pelaksanaan acara dan sebaliknya.

Ijin menggelar kegiatan tersebut sudah diterima Polda Metro Jaya kesatuan induk Polres Metro Kota Bekasi. 

Menurut Kapolres hingga saat ini pihaknya belum akan melakukan tambahan personil ke Polda Metro Jaya untuk mengamankan kegiatan deklarasi tersebut.

"Kalau memang kita cukup dengan personil dan peralatan yang ada, kita putuskan tak perlu tambahan personil dari Polda Metro Jaya," ujarnya.

Pemilihan lokasi Bantar Gebang didasarkan pertimbangan yang dikemukakan panitia, menurut Kapolres terkait dengan tempatnya yang strategis dan luas.

"Kalau untuk alasan politis saya tidak tahu pertimbanganya," ujar Kapolres yang mengaku tidak ikut mengecek ke lokasi bersama Walikota Bekasi, karena saat yang bersamaan tengah berada di rumah Habib Ali.

Pelaksanaan pengamanan dimulai satu hari sebelum kegiatan deklarasi dimulai serta sepanjang jalan yang dilalui iring-iringan peserta dan undangan deklarasi.

"Acara ini semula akan digelar Rabu (19/5) tapi karena panitia tidak siap, akhirnya diundur jadi Minggu," ujarnya.
(http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=300-polisi-akan-amankan-deklarasi-mega-prabowo&id=1242815507)

Tim Kampanye Mega-Pro Antisipasi Isu 'Musiman'

JAKARTA — Nama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto selalu dikaitkan dalam kasus dugaan pelanggaran HAM saat pergolakan reformasi tahun 1998. 

Kini, saat ia maju sebagai cawapres Megawati Soekarnoputri, isu pelanggaran HAM kembali digulirkan. Sekretaris Umum Tim Kampanye Nasional Megawati-Prabowo, Fadli Zon, mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi jika isu tersebut dijadikan 'senjata' kompetitor untuk menjatuhkan.

"Selalu ada isu musiman seperti itu untuk Pak Prabowo. Kami sudah mengantisipasinya, karena sesungguhnya sudah diselesaikan secara gamblang dan tidak ada masalah lagi," ujar Fadli, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, menjawab pertanyaan wartawan, Senin (18/5) sore.

Menurut dia, masalah yang menyeret nama Prabowo tersebut sudah diselesaikan secara hukum dan tidak menyisakan persoalan lagi. "Kita antisipasi yang memainkan isu-isu musiman seperti itu," katanya.

Kasus dugaan pelanggaran HAM dan penghilangan orang secara paksa, saat ini masih ditangani oleh pansus di DPR. Pansus berencana akan memanggil sejumlah nama yang diduga terlibat. Ketua Pansus sendiri merupakan fungsionaris PDI Perjuangan, Effendi Simbolon.
(http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/18/18282482/tim.kampanye.mega-pro.antisipasi.isu.musiman)

Tim Kampanye Mega-Prabowo Optimistis Menang Satu Putaran

JAKARTA — Tim Kampanye Nasional pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto optimistis jagoan PDI Perjuangan-Gerindra itu bisa memenangkan pertarungan dalam satu putaran saja. Keyakinan itu disampaikan Sekretaris I Tim Kampanye Nasional Mega-Pro, Hasto Kristianto, dalam jumpa pers di BP Presiden PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Senin (18/5) sore.

"Target itu berdasarkan peta dan dinamika politik yang ada. Berdasarkan modal 21 juta suara, kami optimistis," ujar Hasto menjawab pertanyaan wartawan mengenai target tim pemenangan pasangan tersebut. Modal yang dimaksud adalah gabungan perolehan suara PDI-P dan Gerinda dalam pemilihan legislatif lalu.

Meski demikian, Hasto mengakui, timnya juga mempersiapkan skenario jika pemilihan presiden berlangsung dua putaran. "Segala kemungkinan untuk mengantisipasi sudah disiapkan, dalam rangka untuk menjaga dan mendapatkan yang terbaik," ujar anggota Komisi VI DPR ini.
(http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/18/18024313/tim.kampanye.mega-prabowo.optimistis.menang.satu.putaran)

Tim Kampanye Mega-Prabowo Diperkuat Profesional

JAKARTA — Sejumlah kalangan profesional akan memperkuat tim kampanye guna pemenangan pasangan Megawati-Prabowo Subianto dalam pilpres 8 Juli 2009. Kalangan profesional tersebut terutama adalah mereka para ahli yang bisa menguatkan konsep ekonomi kerakyatan yang akan dijadikan image pasangan usungan PDI Perjuangan dan Gerindra.

Dalam keterangan pers, Senin (18/5) sore, Sekretaris Umum Tim Kampanye Mega-Prabowo, Fadli Zon, menerangkan, tim ahli tersebut di antaranya Dr Prakosa (mantan Menteri Kehutanan), Bungaran Saragih (mantan Menteri Pertanian), Endang Tohari (ahli keuangan mikro), dan Iman Sugema (ekonom Indef).

"Akan menyusul pakar-pakar ekonomi dan pakar lainnya yang punya haluan di bidang ekonomi kerakyatan," ujar Fadli di Posko BP Presiden PDI Perjuangan, Jalan Cik Ditiro 43, Menteng, Jakarta Pusat.

Pelibatan kalangan profesional ini juga untuk mewujudkan tagline pasangan Mega-Prabowo yang bisa menerjemahkan konsep ekonomi kerakyatan. Sekretaris I Tim Kampanye, Hasto Kristianto, menambahkan, positioning akan dilakukan melalui iklan dan melalui jaringan-jaringan relawan yang akan segera turun ke lapangan.

Tim kampanye Mega-Prabowo dipimpin oleh anggota Deperpu PDI Perjuangan, Theo Syafei. Jajaran pengurus itu antara lain Sekretaris Umum Fadli Zon, Sekretaris I Hasto Kristianto, Wakil Ketua Edi Budianto, Koordinator Advokasi Gayus Lumbuun dan Mahendradatta, Koordinator Kampanye Iklan Puan Maharani dan Ida Sudoyo, serta beberapa koordinator, seperti media centre, kunjungan, event, penggalangan ormas, massa, dan perekrutan saksi. Secara keseluruhan, tim kampanye berjumlah 81 orang.

Untuk tahap awal, tim akan bekerja sesuai tahapan KPU, dan membentuk tim kampanye daerah. "Kami akan segera mendaftarkan ke KPU dan segera bekerja untuk pemenangan pasangan Mega-Prabowo," kata Fadli Zon.
(http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/18/17290160/tim.kampanye.mega-prabowo.diperkuat.profesional)

Tim Sukses Mega-Pro Siap Gelar Deklarasi

Tim Sukses Mega-Pro Siap Gelar Deklarasi

Ketua DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menyatakan, Secara resmi, deklarasi Capres dan Cawapres yang diusung PDI Perjuangan bersama Partai Gerindra itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

Jakarta, (ANTARA News) - Ketua DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Senin, menyatakan, Tim Sukses Mega-Prabowo kini tengah siap-siap menggelar deklarasi pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya.

"Tinggal mencari waktu dan tempat yang paling tepat. Sejauh ini sudah beberapa alternatif yang kami terima," katanya kepada ANTARA.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, usai menentukan Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum DPP PDI Perjuangan) sebagai calon wakil presiden (Cawapres) dan Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra) selaku calon wakil presiden (Cawapres), keduanya langsung memasuki banyak tahapan administratif menuju pencalonannya untuk maju di Pemilu Presiden (Pilpres).

"Secara resmi, deklarasi Capres dan Cawapres yang diusung PDI Perjuangan bersama Partai Gerindra itu akan dilakukan dalam waktu dekat, dengan memilih sebuah lokasi yang merepresentasikan situasi masyarakat yang harus kami perjuangkan harkat dan martabatnya dalam lima tahun ke depan," kata Tjahjo Kumolo lagi.

Pembentukan Tim Sukses

Sementara itu, mengenai pembentukan Tim Sukses Megawati-Prabowo atau yang sering di-`jargon`-kan `Mega-Pro`, menurut Tjahjo Kumolo, kini secara spontan terus terjadi hingga ke berbagai pelosok.

"Spontan saja terjadi. Ini memang hajatan rakyat, terutama kalangan yang memang ingin perubahan," katanya.

Dikatakan, selain tim sukses yang memang dibentuk bersama oleh kedua partai pengusung Mega-Pro, juga muncul tim-tim lainnya di kalangan masyarakat.

Misalnya dari Batam, ANTARA mendapat informasi, telah muncul Barisan Pendukung Mega-Pro bentukan empat komunitas etnis (Sulawesi Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Papua). Begitu juga di Manado, ada kelompok yang menamakan diri `Perjuangan Ke Arah Perubahan Bersama Mega-Pro`.
(http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=tim-sukses-mega-pro-siap-gelar-deklarasi&id=1242634417)

Tim Sukses: IQ Mega Tertinggi

JAKARTA - Pasangan capres-cawapres Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega-Pro), Minggu (17/5) kemarin telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan psikotes. Dari hasil tes kejiwaan, Tim Sukses Mega-Pro mengklaim, kecerdasan Mega paling tinggi dibanding calon lain.

”Hasil tes psikologi, IQ Ibu Mega paling tinggi,” kata Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Agnita Singedikane di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/5).

Mega tiba di kediaman pukul 17.30 setelah menjalani pemeriksaan kesehatan sekitar 10 jam di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat. ”Ibu Mega memang paling akhir selesai pemeriksaannya, karena harus menjalani pemeriksaan papsmir (kandungan),” ujar Agnita. 

Sementara itu, JK optimistis akan lolos pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di RSPAD. ”Saya jogging 30 tahun, Insya Allah saya lolos,” ujar JK kepada wartawan di selesa-sela pemeriksaan.

JK mengaku selalu berobat di dalam negeri. ”Kita harus percaya kepada dokter-dokter kita,” ujarnya.

Beberapa menit setelah JK keluar dari RSPAD, Wiranto juga selesai menjalani pemeriksaan. Wiranto bercerita telah menjawab setidaknya 500 pertanyaan tes psikologi. ”Tadi ada yang bertanya tes psikologinya bagaimana? Saya tidak bisa menjelaskan karena ada 500 pertanyaan lebih,” ujar Ketua Umum Partai Hanura ini.

Dia mengatakan telah menjalani pemeriksaan dua kali, mental dan fisik. ”Beruntung kita tidak yang termasuk sakit jiwa,” kelakarnya.

Kepala RSPAD Brigjen TNI dr Supriyantoro SpP Mars mengatakan, capres perempuan diwajibkan menjalani pemeriksaan tambahan, yaitu pemeriksaan kandungan. Namun, Mega tetap optimistis akan lolos tes kesehatan. ”Optimis,” ujarnya kepada wartawan di Kedokteran Nuklir RSPAD.
(http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/18/05564312/tim.sukses.iq.mega.tertinggi)

50 Anggota DPRD Kabupaten Bogor Ditetapkan

50 Anggota DPRD Kabupaten Bogor Ditetapkan 

Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Bogor, hasil pemilu legislatif (Pileg) 9 April 2009, ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, di gedung Serbaguna I, Komplek Perkantoran Pemkab Bogor, Sabtu (16/5).

Dalam rapat pleno penetapan hasil perolehan suara dan jumlah kursi tingkat Kabupaten Bogor yang berlangsung sejak pukul 10.00-13.00 WIB tersebut dihadiri oleh wakil Bupati Bogor dan sejumlah pimpinan parpol serta beberapa unsur Muspida dilingkungan Pemkab Bogor.

Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ahmad Fauzi mengatakan Rapat pleno Penetapan ini sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 20 tahun 2008 jadwal tahapan pelaksanaan pemilu legilatif 2009, dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penetapan perolehan kursi dilakukan antara tanggal 15-17 Mei 2009.
Dan kami memilih tanggal 16 Mei untuk melaksanakan rapat pleno penetapan perolehan kursi, kata Ahmad Fauzi.
Dan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2009 tentang tatacara penetapan kursi dan calon terpilih, disebutkan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil tersebut kepada pimpinan parpol, Panwaslu, DPRD, maupun kepada caleg terpilih.
Berdasarkan hasil penghitungan perolehan jumlah kursi Partai Demokrat memperoleh kursi terbanyak 14 kursi, PDIP sebanyak 8 Kursi, Partai Golkar 7 Kursi, PKS 6 kursi, PPP 6 kursi, Gerindra 5 kursi, PAN 3 kursi dan Hanura 1 kursi.
Anggota terpilih

Ke-50 anggota dewan terpilih tersebut yakni

Partai Demokrat, Albiner Banjarnahor, Dedi Mulyadi, Dewi Neni Nurhaeni, Junaedi Sirait, Mohamad Hanafi, Taufik Hidayat, N Eti Sunarti, Chusnul Chotimah, Iyus Djuher, Kamal Suparman, Ati Ruhiyati, Irman Nurahman, dan H Nuraya. 

PDIP yakni Edison Hutahean Suprijanto, Bambang Gunawan, Dian Rosita, Abdul Rahman, Halim Yohanes, Ida Royani dan Wawan Risdiawan.

Partai Golkar Fitri Putra Nugraha, Sanapi, Wawan Hikal Kurdi, Hasanabe, Erwin Najmudin, Ade Ruhandi, Tohawi. 

PKS yakni Hj Ida Farida Darwi, Eko Syaiful Rohman, Sumarli, Wasto, Dadeng Wahyudi, Sadari.

PPP yakni Ade Munawaroh, Rasim Kusba, Teuku Hanibal, Muhamad Romli, Ruskandi, Rifdian Suryadarma.

Partai Gerindra Kukuh Sri Widodo, H Andi, Iwan Setiawan, Haerul Anwar, Andri Yudha Wirasakti,

PAN yakni Usep Saefullah, Permadi, Maryono, dan Partai Hanura, Hendrayana.

(http://www.hupelita.com/baca.php?id=71112)

Menanti "Perang" Image SBY-Boediono Vs Mega-Prabow

JAKARTA — Tiga kontestan pemilihan presiden sudah di depan mata. Ada SBY-Boediono, Jusuf Kalla-Wiranto, dan yang paling gres Megawati-Prabowo. Coba kita lihat, kira-kira pencitraan (image) seperti apa yang dibangun ketiganya.

Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi melihat, kemungkinan 'perang' seru akan terjadi antara pasangan SBY-Boediono dengan Megawati-Prabowo. Pasalnya, menurut dia, kedua pasangan ini memiliki image yang sangat bertolak belakang. Burhanuddin menyebutnya contrasting image.

Menggandeng Boediono, membuat kubu SBY harus bekerja keras menepis image yang ditabalkan pada Gubernur Bank Indonesia itu, yang dicap sebagai penganut mazhab neoliberalisme yang lebih berpihak ke asing. Boediono sudah membantahnya saat memberikan pidato politik perdananya, di Sabuga, Bandung, ketika deklarasi malam tadi.

"Memang bisa menjadi bahan untuk saling menyerang, cap yang sering disebut bahwa Boediono lebih berpihak ke asing. Walaupun belum tentu benar. Tapi akhirnya ada contrasting image yang mau tidak mau akan terbangun antara pasangan SBY-Boediono dan Mega-Prabowo. Antara kelompok yang mengidentitaskan diri sebagai pejuang ekonomi kerakyatan vs liberal," papar Burhanuddin, dalam perbincangan bersama Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Megawati dan Prabowo sendiri tampaknya ingin meneguhkan citranya sebagai pemimpin yang lebih pro wong cilik. Hal itu tergambar pula pada pernyataan keduanya, saat memberikan keterangan pers mengenai kepastian mereka berpasangan sebagai capres dan cawapres.

"PDI Perjuangan-Gerindra mempunyai komitmen besar pada Pancasila, kedaulatan ekonomi, berpihak pada wong cilik, petani, nelayan, guru, pedagang kecil, dan mereka yang sampai saat ini masih dalam keadaaan susah," janji Prabowo.

Bahkan, keduanya telah pula bersepakat berbagi peran. Prabowo ditugaskan mengurusi segala hal yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, jika terpilih nanti. Megawati juga menjanjikan, bersama pasangannya akan menciptakan bangsa yang mandiri dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan.

"Mega dan Prabowo memang selalu mengatakan bahwa mereka pro terhadap wong cilik, anti-investasi asing. Sedangkan SBY-Boediono dicitrakan cenderung ke kapitalisme internasional. Walaupun hanya permainan citra. Keluarga Prabowo juga memiliki usaha besar yang berafiliasi asing. Intinya, bagaimana mereka bisa bermain citra," ujar Burhanuddin.

Bagaimana dengan JK-Wiranto?

Pasangan usungan Golkar-Hanura ini relatif memilih pencitraan yang lain. Dengan tagline "Lebih cepat lebih baik dengan hati nurani", keduanya ingin menunjukkan karakter pemimpin yang tegas, cepat dalam mengambil keputusan dan tidak peragu. Sebuah iklan di mana JK kembali menyingsingkan lengan bajunya, sudah tayang di televisi.

Kekuatan modal dan seberapa mampu memanfaatkan pencitraan di media, telah memberi bukti keefektivitasan untuk mendongkrak suara pada pemilu legislatif lalu. Sebagai incumbent, SBY pasti juga memiliki sokongan dana yang kuat. Prabowo juga tak jauh berbeda. Berani iklan berbulan-bulan pada pemilu lalu, menunjukkan bahwa ia sudah menyiapkan logistik yang tak sedikit.

Siapa yang memenangkan 'perang' image ini? Siapkan mata, siapkan telinga, dan siapkan memori Anda terhadap janji-janji politik mereka di iklan-iklannya. Kita nantikan bersama....
(http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/16/1122181/menanti.perang.image.sby-boediono.vs.mega-prabowo)

Megawati-Prabowo Serukan Pilpres Jurdil

Jakarta - Pasangan kandidat presiden dan wakil presiden Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto menyerukan penyelenggaraan Pemilu Presiden 2009 yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. 

Dalam deklarasinya sebagai pasangan capres/cawapres, di Jakarta, Jumat malam, Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengharapkan pemerintahan sekarang menyelenggarakan Pilpres yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia demi tegaknnya demokratisasi di Indonesia.

"Seperti diketahui, pada pemilu legislatif kemaren banyak hal yang telah terjadi yang tidak mungkin saya sebutkan lagi, tetapi saya berharap itu tidak terulang lagi sehingga cita-cita kemerdekaan dan demokratisasi di Indonesia dapat diwujudkan," ujarnya.

Seruan senada diungkapkan Prabowo Subianto yang mengatakan Pilpres mesti dilaksanakan dengan jujur, bersih, adil, dan demokratis.

"Semua pengalaman dan kekurangan yang terjadi selama Pemilu Legislatif dapat diatasi dan diperbaiki demi masa depan bangsa dan negara Indonesia yang lebih baik," katanya.

Deklarasi pasangan capres/cawapres Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dilaksanakan di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, setelah melalui pembahasan yang lama dan alot.

Rencananya pasangan capres/cawapres yang diusung PDI-Perjuangan dan Gerindra ini akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Sabtu (16/5) siang.
(http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=megawati-prabowo-serukan-pilpres-jurdil&id=1242408184)

PDIP Jabar Siap Menangkan Mega-Prabowo

Jakarta - Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) Rudy Harsa Tanaya, Sabtu dini hari, mengatakan siap memenangkan pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) Megawati-Prabowo pada pemilihan presiden (Pilpres) 2009.

"Jabar siap mengerahkan segenap massa PDIP untuk memenangkan pasangan Ibu Mega dan Pak Prabowo," kata Rudy usai pengumuman deklarasi Mega-Prabowo sebagai Capres dan Cawapres koalisi PDIP-Gerindra.

Rudy berjanji akan segera mengundang seluruh ketua cabang PDIP se-Jabar untuk segera masuk dalam program kerja pemenangan pasangan Mega-Prabowo.

Mantan bakal calon Gubernur Jabar itu menuturkan, PDIP maupun Gerindra sebagai partai pengusung memiliki waktu sekitar 50 hari kerja sebelum pelaksanaan pilpres untuk mengefektifkan mesin politik dalam rangka pemenangan pasangan Mega-Prabowo.

Rudy mengungkapkan sejak awal DPD PDIP Jabar mengajukan Mega-Prabowo untuk menjadi Capres dan Cawapres, karena partai tersebut memiliki visi dan misi yang sama dengan Partai Gerindra, yakni berpihak pada "wong cilik" (rakyat kecil).

"Prabowo juga merupakan generasi muda yang memiliki bakat," katanya.

Disinggung target suara yang akan diraih DPD PDIP Jabar untuk pemenangan Mega-Prabowo terkait dengan raihan pada pemilihan legislator, Rudy menjelaskan perolehan suara pada pemilu 9 April 2009 tersebut tidak bisa dijadikan parameter pada Pilpres.

"Pengaruh ketokohan Mega dan Prabowo cukup kuat di Jabar sehingga kita optimistis bisa meraih suara banyak pada pilpres mendatang," kata Rudi.
(http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=kanal-pemilu-pdip-jabar-siap-menangkan-mega-prabowo&id=1242408457)

Mega-Prabowo Harapan Baru Indonesia Jaya

Mega-Prabowo Harapan Baru Indonesia Jaya 

PDI Perjuangan dan Partai Gerindra resmi mengusung pasangan Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto sebagai pasangan capres-cawapres pada pemilihan presiden 2009. Pengumuman resmi tersebut digelar dengan cara sederhana dan hikmat di “Rumah Perjuangan”, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat (15/5).

"Hari ini, Jumat, 15 Mei 2009, telah disepakati bahwa Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri dan Bapak H. Prabowo Subianto akan maju sebagai pasangan capres dan cawapres," ungkap Sekjen PDI Perjuangan, Pramono Anung didampingi oleh Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto.

Pengumuman duet Mega-Prabowo itu segera disambut massa pendukung Mega-Prabowo dengan yel-yel “Hidup Mega-Prabowo Harapan Baru Indonesia”. Sejak pagi hari memang para pendukung Mega-Prabowo telah berdatangan memadati “Rumah Perjuangan”. Mereka sabar bertahan hingga malam hari karena ingin mendengarkan secara langsung keputusan final yang akan diucapkan oleh Hj. Megawati Soekarnoputri.

Dalam kesempatan itu, Hj. Megawati Soekarnoputri menyampaikan tekadnya untuk berjuang serta menegakkan NKRI, Pancasila dan menyejahterakan rakyat Indonesia. “Kami ingin berjuang bersama dalam rangka menegakkan NKRI, Pancasila dan menyejahterakan rakyat Indonesia melalui ekonomi kerakyatan yang berdasarkan penugasan dan di dalam rangka menjalankan apa yang telah diinginkan founding fathers kita, Bung Karno, untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri," tegas Mega. 

Ketua Umum PDI Perjuangan ini juga tak lupa mengucapkan syukur karena di penghujung waktu batas akhir pendaftaran pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah berhasil membuat kesepakatan dengan baik. 
Capres paling cantik ini selanjutnya menjelaskan bahwa dirinya telah berbagi tugas dengan cawapresnya dalam menyejahterakan rakyat Indonesia. “Insya Allah kalau mendapat dukungan dari rakyat dan Allah SWT, maka kalau saya terpilih menjadi Presiden RI kembali dan Bapak Prabowo sebagai wapres saya, dalam penugasan yang akan ada pada Beliau, Beliau akan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan dan tentunya hal-hal yang bersifat konstruktif akan dilakukan kita bersama," terang Mega.
(http://www.megaprabowo.com/index.php?/mega-prabowo-harapan-baru-indonesia-jaya.html)

"Mega Pro" Bergema di Teuku Umar

JAKARTA — Beberapa spanduk besar bertulisan "Mega-Prabowo, Harapan Baru Indonesia", ternyata sudah disiapkan oleh para simpatisan PDI Perjuangan yang mendukung pencapresan Megawati Soekarnoputri. Menjelang jumpa pers pengumuman pasangan capres yang hampir dipastikan bersama Prabowo Subianto, para pendukung Mega mulai memasang dan mengusung spanduk tersebut.

Teriakan "Hidup Mega Pro (singkatan Prabowo)" juga mereka lontarkan berulang-ulang. Ini merupakan sinyal kepastian pasangan Megawati-Prabowo menjadi pesaing dua pasangan sebelumnya, Jusuf Kalla-Wiranto dan SBY-Boediono.

Selain meneriakkan yel-yel, para pendukung ini juga memberikan orasi yang pada intinya mendukung pengusungan pasangan Megawati-Prabowo. Sekitar pukul 21.30, beberapa petinggi Partai Gerindra, seperti Sekjen Ahmad Muzani, juga telah tiba di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
(http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/15/22134620/mega.pro.bergema.di.teuku.umar)