Pembentukan DCP Taruna Merah Putih Kota & Kab Bogor

Pembentukan & Pengukuhan DCP Taruna Merah Putih Kota & Kab Bogor

Untuk memantapkan posisi dan raihan suara dalam pileg, pilkada dan pilpres, kemarin PDIP mengukuhkan kepengurusan sayap politiknya yaitu Taruna Merah Putih (TMP) Kota dan Kabupaten Bogor di Gedung Wanita Kota Bogor.

Sedikitnya 30 kader pengurus TMP tingkat Kota dan Kabupaten Bogor dilantik. Hadir dalam acara, Ketua Umum TMP Maruarar Sirait, Korwil TMP Kota dan Kabupaten Bogor Dadang I Danubrata, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Rudi Harsa Tanaya, Ketua DPC PDIP Kota Bogor Untung W Maryono, Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor Karyawan Faturrahman, Sekda Kota Bogor Bambang Gunawan dan Asisten Tata Praja Ade Syarief Hidayat.

Dalam pidato sambutannya, Rudi Harsa Tanaya menegaskan, TMP adalah organisasi sayap partai yang didisposisikan untuk menyiapkan kader-kader partai serta menggalang kekuatan baru guna mengokohkan suara dalam pemilu.

“Saya yakin, tak ada satu tahun bahkan mungkin enam bulan ke depan, kader-kader PDIP berasal dari kader TMP . Ini merupakan kesungguhan kami untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya. (http://www.radar-bogor.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=80160)

PDIP Buka Pendaftaran Cagub DKI

PDIP Buka Pendaftaran Cagub DKI

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta akan digelar pada pertengahan tahun 2012, partai peserta Pemilukada 2012 pun mulai mengambil ancang-acang untuk menghadapi pemilihan gubernur DKI Jakarta. Seperti

yang dilakukan DPD PDIP DKI Jakarta yang membuka pendaftaran bagi kandidat calon gubernur (Cagub) atau calon Wakil Gubernur (Cawagub).

"Berdasarkan hasil rapat yang melibatkan DPP, DPD, DPC dan fraksi PDIP DPRD DKI, Rabu (21/9) malam lalu disepakati bahwa penjaringan kandidat cagub atau cawagub akan dilakukan sekitar Oktober hingga November mendatang," kata Wakil ketua DPD PDIP DKI, Boy Bernadi Sadikin saat dihubungi di Jakarta, Jumat (23/9/2011).

Menurutnya, nantinya tingkat anak ranting mengusulkan nama ke DPC. Kemudian DPC akan menyerahkan ke DPD untuk diteruskan ke DPP. "Setelah itu DPP akan melakukan fit and proper test terhadap nama-nama kandidat yang diusulkan tersebut. Dari hasil fit n proper test akan dilakukan rakerdasus, yang akan disosialisasikan pada mesin partai. Insya Allah, Desember akan digelar rakerdasus," kata putra mantan Gubernur Ali Sadikin.

Sementara Bendahara DPC PDIP Jakarta Selatan, Panji Virgianto, mengharapkan agar fit and proper test DPP dilakukan sesuai acuan dari DPC atau DPD. "Karena dikhawatirkan kandidat langsung lobi ke DPP. Kalau ini terjadi bisa jadi miskomunikasi yang berakibat macetnya mesin partai. Jadi DPP harus tegas agar kandidat mematuhi mekanisme yang sudah diatur oleh DPP sendiri,"ujarnya lagi. ( INILAH.COM, Jakarta)

PDI Perjuangan Tetap Berada di Luar Pemerintahan

Reshuffle Kabinet PDI Perjuangan Tetap Berada di Luar Pemerintahan

PDI Perjuangan Kerharap presiden untuk tidak tersandera secara politik oleh parpol pendukungnya sehingga tidak bisa melakukan apa-apa buat kepentingan rakyat. Hal ini disampaikan Sekjen PDI Perjuangan menanggapi wacana reshuffle kabinet. “Kalau Presiden mengangap kinerja anggota kabinetnya tidak optimal, sudah tidak ada kesamaan pandang dalam kinerja pemerintahannya lagi, ya jangan diteruskan. Yang paling penting tiga tahun ke depan betul betul masyarakat menunggu kinerja yang dijanjikan dalam berbagai aspek," ujar Tjahjo Kumolo di Jakarta, Jumat pekan lalu (17/9).

Menurut Tjahjo Kumolo, untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak cukup dengan reshuffle kabinet. Yang terpenting, kata Tjahjo, pemerintah perlu mewujudkan janji-janji politik waktu kampanye.

“Tugas utama pemerintah ini harusnya adalah reformasi total birokrasi dan reformasi total tentang kebijakan politik pembangunannya. Berdasarkan hasil survey (kinerja pemerintah) sudah menurun pendapat masyarakat dan kondisi obyektif yang ada, harusnya ada optimalisasi kinerja yang lebih baik,” sambungnya.

Sekjen PDI Perjuangan ini mengatakan, PDI Perjuangan meminta reshuffle kabinet bukan sekadar pengalihan isu, dan pengantian menteri dilakukan dengan yang lebih tepat dan profesional di bidangnya, daripada hanya menghambur-hamburkan anggaran belanja negara. “Kami akan mengkritisi secara obyektif setiap program atau kinerja pemerintah. Bagi PDI Perjuangan, berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang paling utama,” jelas Tjahjo.

Senada dengan Tjahjo, Puan Maharani menegaskan, PDI Perjuangan tetap pada komitmen untuk menjadi penyeimbang pemerintah seperti hasil dari kongres di Bali. "Pada prinsipnya, kami tetap menjadi oposisi sesuai hasil kongres di Bali. Kami akan tetap berada di luar pemerintahan," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Politik dan Hubungan antar Lembaga beberapa waktu lalu. (www.pdiperjuangan.or.id)