Elit Parpol Was-was tak Kebagian Kursi

Elit Parpol Was-was tak Kebagian Kursi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal 214 Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, ternyata menimbulkan kecemasan sejumlah elit partai politik (Parpol) peserta pemilu. Terutama bagi mereka yang terlibat dalam pencalonan anggota legislatif.
Selama ini kan kita tahu semua bahwa peran pimpinan parpol yang sangat besar dalam membangun dan membesarkan partai. Omong kosong kalau sorang ketua partai atau pengurus tidak ingin menjadi anggota DPR atau DPRD. Tapi dengan putusan MK tersebut menyebabkan nasib mereka semakin tak jelas, ungkap Sekrtaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan) Kabupaten Bogor, Wawan Risdiawan Minggu (28/12) di Bogor, Jawa Barat.
Sebab kata Wawan, bagi para pemimpin parpol yang ikut dalam bursa pencalonan anggota legislatif yang umumbya nomor urut cantik menjadi tidak berarti apa-apa. Sebab dalam pemilu mendatang akan terjadi pertarungan terbuka yang mengabaikan nomor urut calon legislatif (Caleg). Ini kan tidak adil, orang yang telah mengabdi kepada partainya sekian lama, haknya disamakan dengan kader yang baru nonggol, tegas Wawan.
Namun caleg PDI Perjuangan nomor urut I dari daerah pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Bogor ini mengaku tetap akan mengikuti pemberlakukan putusan MK, yang menetapkan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak itu. Sebagai politisi yang tak aturan tentu saya akan tetap tunduk terhadap aturan tersebut, ungkapnya.
Ia pun meminta agar DPR, Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan putusan MK tersebut. Aturan ini tentu tidak bisa berdiri sendiri tanpa aturan teknis. sehingga tidak akan membingungkan partai politik, ugkapnya.
Dibagian lain Wawan mendesak KPU agar segera melakukan sosialisasi tata cara pemilu 2009, baik kepada partai politik maupun kepada masyarakat pemilih.
Tata cara pemilu 2009 kan juga mengalami perubahan dari sistem coblos menjadi sistim mencentang atau menandai. tapi sampai sekarang KPU sendiri belum melakukan sosialisasi terkait perubahan tersebut, tandasnya.
Pola sosialisasi tersebut menurut Wawan harus dilakukan secara intensif, mengingat tata cara pemilu yang akan datang ini cukup sulit. Bagi masyarakat yang sudah bisa tulis mungkin hanya membutuhkan waktu yang sebentar. Tapi bagi mereka yang buta huruf ini yang repot, ujarnya.
Namun tidak seluruh caleg nomor jadi merasa ketar-ketir dengan keputusan MK tersebut. Rifdian Suryadharma caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor urut 1 dari dapil VI Kabupaten Bogor. Sistim suara terbanyak siapa takut? karena saya ini sudah berjuang jauh-jauh hari sebelum putusan MK tersebut keluar, tegas Rifdian.
Ia mengaku sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam meraih simpati dari masyarakat, yakni ketika ia ditunjuk menjadi Direktur Rahmat Yasin Center hingga membawa kemenangan Rachmat Yasin di 40 Kecamatan di kabupaten Bogor . Kalau sekarang saya harus bersaing memperebutkan kursi hanya di 1 dapil saya optimis saya mampu memenangkan itu, katanya. (ck-17)
(http://www.hupelita.com)

PDIP: Keputusan MK Harus Diikuti Penyesuaian DCT

Bandung : Menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa calon anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak, DPD PDI-P Jawa Barat mengharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi ruang kepada para peserta Pemilu untuk menyesuaikan perubahan daftar calon tetap (DCT).

Ketua DPD Jabar, Rudi Harsa Tanaya di Bandung, Jumat [26/12], menuturkan penyesuaian ini diperlukan mengingat adanya parpol yang memasang strategi untuk menempatkan caleg berdasarkan nomor urut dan bukan suara terbanyak.

“Kami berharap KPU dapat memberikan ruang dan kesempatan untuk peserta Pemilu menata ulang susunan caleg berdasarkan hasil keputusan MK,” katanya.

Rudi menjelaskan PDIP Jabar telah melakukan penyusunan caleg dengan mengutamakan kualitas dan kredibilitas di nomor urut kecil. “Kebanyakan caleg PDI-P ditempatkan bukan di daerah asalnya namun kami menempatkan caleg di daerah pemilihan secara acak,” katanya. “Hal ini dimaksudkan agar kualitas caleg di setiap daerah pemilihannya menjadi merata,” ujar Rudi.

Ketika ditanya apakah sikap DPD Jabar ini mendahului sikap DPP PDIP, Rudi membantah jika pernyataannya adalah sikap. “Ini adalah harapan kami dan bukan menolak keputusan MK,” ujarnya. Jika aspirasinya ini tidak mendapat respon dari KPU, PDIP Jabar akan manut pada keputusan yang telah ditetapkan sambil menunggu sikap DPP.

Ketua KPU Jabar, Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan adanya permohonan untuk merubah DCT sangat mustahil dilakukan karena proses validasi surat suara yang memuat nama dan gambar caleg sudah akan masuk pencetakan.

“Saat ini sangat tidak mungkin jika ada yang ingin merubah DCT meskipun keputusan MK telah turun,” katanya.

Ferry memahami jika ada parpol yang merasa “terganggu” atas terbitnya keputusan MK tersebut. “Namun ini adalah konsekwensi logis dari adanya sebuah keputusan resmi,” katanya.

Ia menambahkan bagi caleg yang mengundurkan diri, KPU tetap tidak akan mengubah DCT. “Gambar dan nama caleg tersebut tetap akan tercantum namun pada penghitungan suara Pemilu mendatang perolehan suara yang bersangkutan hangus,” kata Ferry.
(beritasore.com)

Ahmad Fauzi Jadi Ketua KPU

Ahmad Fauzi Jadi Ketua KPU

Dengan diserahkannya hasil sidang pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor yang menetapkan pasangan Rachmat Yasin-Karyawan Faturachman (Rahman) kepada DPRD Kabupaten Bogor, maka berakhir pula tugas KPU. Dengan berakhirnya tugas tersebut, maka berakhir pula tugas Aan Hanafiah dan anggota KPU lainnya. “Tugas Ketua KPU Aan Hanafiah sudah berakhir. Sekarang, yang memimpin KPU Kabupaten Bogor untuk pemilihan legislatif adalah orang-orang yang kemarin lolos seleksi calon anggota KPU. Dan dari hasil sidang pleno KPU, Achmad Fauzi terpilih menjadi ketua KPU periode 2008-2013,” kata Sekretaris KPU Nuradi kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Lebih lanjut Nuradi mengatakan, pemilihan Achmad Fauzi menjadi ketua KPU Kabupaten Bogor ini dilakukan secara aklamasi, di mana seluruh anggota KPU menunjuk Achmad Fauzi untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Aan Hanafiah. “Secara aklamasi, anggota KPU memilih Achmad Fauzi menjadi ketua KPU. Semua anggota setuju dan mendukung Ahmad Fauzi,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan anggota KPU lainnya, Eko Romli Wahyudi. Pria yang sebelumnya dipercaya menjadi Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Bogor saat dipimpin Aan Hanafiah ini mengatakan, Ahmad Fauzi terpilih secara aklamasi saat rapat pleno KPU. Sedangkan untuk posisi empat anggota KPU lainnya, saat ini belum ditentukan. “Kita belum menentukan posisi anggota KPU lainnya. Untuk susunan anggota KPU sendiri ada perbedaan dari sebelumnya. Ada dua orang baru yakni Tugiman dan Gregorius Seeran, yang menggantikan posisi mantan ketua KPU Aan Hanafiah dan Saeful Alam Erbarnaz,” jelas Eko Romli.

Sementara itu, ketua KPU Kabupaten Bogor Achmad Fauzi mengatakan, setelah dilantik menjadi anggota KPU, pihaknya langsung bekerja. Tidak ada orientasi bagi anggota baru KPU karena memang tidak ada orientasi. Semua anggota KPU dituntut bekerja keras menyukseskan pemilihan legislatif. “Saya atas nama KPU Kabupaten Bogor meminta dukungan kepada masyarakat Kabupaten Bogor dan para pemangku jabatan agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan amanat undang-undang,” kata Achmad Fauzi.

Sekedar mengingatkan, saat ketua KPU Kabupaten Bogor masih dipimpin Aan Hanafiah, Achmad Fauzi dipercaya menjadi humas KPU. Sedangkan Eko Romli menjadi ketua Divisi Teknis, dan Haryanto Surbakti menjadi ketua Divisi Logistik dan Organisasi.
(www.jurnalbogor.com)

Reformasi Total Dinas Vital

Reformasi Total Dinas Vital

Cibinong - Tekad Rahman, pasangan bupati Bogor terpilih Rachmat Yasin-Karyawan Faturachman, untuk melakukan perubahan bagi masyarakat Kabupaten Bogor, mendapat sambutan hangat. Salah satu dukungan datang dari Jaringan Informasi dan Advokasi (JIA).

Direktur Eksekutif JIA Iwan Kusmawan mengatakan, untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, kabinet Rahman memerlukan pemimpin yang tegas dan memiliki prinsip.
Selain itu, Rahman juga harus memiliki keberanian untuk menempatkan orang yang betul-betul tepat, kredibel, dan profesional di tiga dinas yang memiliki peran penting dalam mengubah pembangunan Kabupaten Bogor.

“Pasangan Rahman harus memberikan perhatian lebih pada tiga dinas dan badan yang memiliki peran penting dalam pembangunan Kabupaten Bogor. Tiga dinas dimaksud adalah Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), Badan Pengawasan Daerah (Bawasda), dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Ketiga dinas tersebut, sangat menentukan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Iwan Kusmawan kepada Jurnal Bogor di Cibinong, Minggu (21/12).

Menurut Iwan, untuk dinas-dinas lainnya yang menjadi penunjang dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor, harus dilakukan reformasi total. Pasalnya, selama ini dinas-dinas tersebut bekerja secara monoton, sehingga tidak ada perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor.

“Karena itulah, tidak ada alasan bagi Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) untuk tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan pasangan Rahman dalam memilih orang-orang yang akan menjadi kepala dinas atau kepala badan,” jelas Iwan.
Iwan mengatakan, konsultasi Baperjakat dengan pasangan Rahman dilakukan karena organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan diputuskan oleh Baperjakat, akan bekerja untuk pasangan Rahman, bukan untuk pemimpin masa lalu.

“Untuk itulah, perlu dilakukan fit and proper test bagi calon kepala dinas, kepala bidang, dan kepala seksi. Ini penting dilakukan, agar penempatan orang-orang tersebut fair,” jelas Iwan.
Iwan juga mengingatkan, kepemimpinan pasangan Rahman lima tahun ke depan akan menjadi barometer bagi perubahan di Kabupaten Bogor. Karena itulah, pasangan Rahman diminta cermat dalam menempatkan orang-orang yang akan bekerja di masa kepemimpinannya.

“Para kepala dinas, kepala bidang dan kepala seksi, bekerja untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Bogor. Dia ditempatkan bukan karena pertemanan atau toleransi pasangan Rahman,” tandas Iwan.

(www.jurnalbogor.com)

Bobar Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur

19-12-2008 13:06 WIB
Hasil Reses Anggota DPRD
Bobar Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur

BOGOR BARAT - Reses para anggota DPRD Kota Bogor di akhir tahun 2008 benar-benar dimanfaatkan secara khusus, terutama oleh para dewan dari daerah pemilihan Bogor Barat yang kembali mencalonkan diri di Pileg 2009. Anggota dewan ini seolah-olah ingin menarik simpati warga di dapilnya seperti yang dilakukan oleh Dedi Supriadi, Untung W Maryono, Jajat Sudrajat, Adhi Daluputra, Iwan Suryawan sedangkan Gatut Susanta tak hadir dalam acara reses kemarin.

Dalam kegiatan tersebut, para anggota dewan itu langsung terjun ke lapangan yang sebelumnnya mereka evaluasi dari program 2008 serta program yang akan dilaksanakan pada 2009 di Aula Kecamatan Bogor Barat yang dihadiri para lurah di kecamatan tersebut.

Usai rapat evaluasi, anggota dewan pun meninjau beberapa titik pembangunan di tahun 2008 seperti pembangunan jalan di Gang Masjid Kelurahan Cilendek Timur. Namun karena minimnya dana pembangunan jalan sepanjang 1,7 km, program tertunda sekitar 200 meter lagi. “Sebenarnya kita berharap pembangunnnya tahun kemarin dituntaskan, tetapi karena dananya minim jadi tertunda beberapa meter,” kata Lurah Cilendek Timur, Rusmana.

Anggota dewan dari Fraksi PKS Jajat Sudrajat mengatakan untuk 2008, pembangunan yang dialokasikan dari dana APBD maupun DAK hampir terserap semuanya. “Kalau dipersentasikan pembangunan yang terserap sekitar 100 persen,” kata Jajat, saat meninjau jalan Gang Masjid tersebut.

Bahkan di tahun 2009, kata dia, pembangunan di Kecamatan Bogor Barat akan tetap berkisar pada perbaikan infrastruktur.

Sedangkan anggota dewan dari Fraksi PAN, Dedi Supriadi mengatakan bahwa selain pembangunan fisik, dalam APBD juga tersirat bahwa pembangunan akan dititikberatkan pada bidang pendidikan dan kesehatan. “Jadi kedua bidang ini juga dinilai amat penting selain peningkatan infrastruktur,” pungkas Dedi.

(www.radar-bogor.co.id)

Rudi: Jangan Terlena Kemenangan Rahman, PDIP Konsolidasi di Bogor Barat

Rudi: Jangan Terlena Kemenangan Rahman, PDIP Konsolidasi di Bogor Barat

Ciampea-Calon Legeslatif (Caleg) asal PDIP untuk DPR RI, DPRD Jawa Barat, dan DPRD Kabupaten Bogor, kemarin mengadakan konsolidasi di Kecamatan Tenjolaya, Cibungbulang dan Ciampea. Konsolidasi yang melibatkan penguru PAC dan Ranting PDIP itu akan dilanjutkan hari ini di Kecamatan Pamijahan, Leuwiliang dan Leuwisadeng.

Dalam konsolidasi yang berlangsung meriah ini, hadir dua orang Caleg DPR RI Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor yaitu Caleg nomor urut 1 Helmi Fauzi yang juga Direktur Mega Center, Caleg DPR RI nomor urut 2 Andreas Fariera yang juga Wakil Ketua DPD PDIP Jabar. Selain itu, hadir juga empat Caleg DPRD Jawa Barat dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor, diantaranya Caleg Nomor urut 1 Rudy Harsa Tanaya yang juga Ketua DPD PDIP Jabar dan lima Caleg Kabupaten Bogor daerah pemilihan Dapil VI yang diantaranya Caleg nomor urut 1 Madsoleh serta Sekretaris Umum DPC PDIP Kabupaten Bogor Bambang Gunawan.

Dalam rapat konsolidasi tersebut, Rudi Harsa Tanaya menjelaskan tentang strategi PDIP dalam pemenangan Pemilu 2009 dan cara pemilihan yang semakin rumit. Bahkan untuk memotivasi pengurus partai, Rudi menegaskan, kemenanan pasangan Rachmat Yasin –Karyawan Fathurrahman (Rahman) belum menjadi ukuran kemenangan PDIP di Pemilu 2009. Namun, kemanangan Rahman itu harus menjadi tolak ukur. Apalagi basis massa PDIP Kabupaten Bogor ini tersebar di Bogor Barat.

“Kemanangan Rahman yang mencapai 63,55 persen ini, merupakan barometer bahwa suara PDIP benar-benar signifikan, dan pada Pemilu 2009, kader PDIP harus mampu sebanyak-banyaknya meraih kursi di DPR RI, DPR Jabar dan DPRD Kabupaten Bogor. Namun, kemenangan Rahman jangan membuat terlena. PDIP harus bekerja keras,”kata Rudi Harsa Tanaya.

Rudi Harsa menjalaskan, sebelum kampanye terbuka, pihaknya harus menggelar konsolidasi menimal 4 kali putaran. Konsolidasi putaran pertama ini dilakukan oleh DPD PDIP Jabar dua hari dalam sepekan. Setiap harinya minimal harus melakukan pertemuan di tiga kecamatan. Sedangkan konsolidasi Caleg putaran kedua dan tahap berikutnya akan digelar oleh setiap PAC dengan mengundang sejumlah eleman masyarakat. “Konsolidasi putaran pertama ini harus selesai sebelum Rakernas DPP PDIP yang akan digelar akhir Januari 2009,”ujarnya.
(www.jurnalbogor.com)

Mencari Pendamping Megawati

Mencari Pendamping Megawati

Jakarta: Peluncuran buku "Mereka Bicara Mega" di Jakarta, Jumat (12/12) malam, berubah bak pentas kandidat calon wakil presiden pendamping Megawati Sukarnoputri. Sebab para tetamu yang datang merupakan para kandidat capres-wapres 2009.

Tokoh yang hadir antara lain Sri Sultan Hamengku Buwono X, Rizal Ramli, serta Fadel Mohamad. Selain banyak menyinggung kepemimpinan Megawati, mereka juga mengkritisi masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla saat ini.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hingga kini belum menentukan siapakah kandidat yang akan mendampingi Mega. Rencananya calon pendamping Mega akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional Ketiga PDIP bulan depan di Solo.(JUM/Clara Tampubolon dan Babang Purwanto)

Megawati "Meminang" Sultan?

Jakarta: Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyatakan tak menutup kemungkinan dirinya berpasangan dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Pemilihan Umum 2009. Namun, Megawati buru-buru mengatakan. "Kita masih harus menghadapi dua pemilu...kita lihat prosesnya," ujar Megawati seusai menghadiri peluncuran buku Mereka Bicara Mega di Jakarta, Jumat (12/12) malam.

Sultan sebenarnya telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Karena itu belum ada kepastian Sultan bersedia atau tidak mendampingi Megawati dalam Pemilu 2009. "Karena yang menentukan pasangan itu (capres maupun cawapres) partai politik...saya itu kan tidak membawa partai politik," ujar Sri Sultan.

Selain Sultan, PDI Perjuangan masih menggodok sejumlah nama dan akan diuji melalui survei. "Banyak nama yang dimunculkan...untuk rakernas (rapat kerja nasional) nanti," kata Megawati. Lima nama hasil jajak pendapat tersebut akan diumumkan pada rakernas, Januari 2009.(IKA/Clara Tampubolon dan Babang Purwanto)
(www.liputan6.com)