Rahman Bentuk Satgas Wajib Sekolah

Rahman Bentuk Satgas Wajib Sekolah

Cibinong - Agar pasangan Bupati-Wakil Bupati Bogor Rachmat Yasin-Karyawan Faturachman tidak dianggapsebagai pembual besar, semua elemen pendukungnya segera membentuk Satgas khusus untuk mengawal pembangunan sektor pendidikan. Sebab, sektor pendidikan merupakan salah satu prioritas kerja yang akan dilakukan pasangan Rahman selama lima tahun memimpin Kabupaten Bogor. Ini sangat penting karena keberhasilan Rahman akan ditentukan oleh kemampuannya meningkatkan IPM (indek pembangunan manusia) melalui program pendidikan yang berkualitas dan bermartabat.

Rahman menyatakan siap untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam bidang pendidikan sebagai konsekuensi memprioritaskan program tersebut. Demikian pula untuk menanggulangi sekolah-sekolah bobrok, baik akibat peninggalan masa pemerintahan sebelumnya atau pun karena umur gedung sekolah tersebut yang memang harus segera mendapatkan perbaikan. “Untuk mengatasi banyaknya sekolah yang rusak itu, kita bisa menggunakan dana rhole sharing. Dana rhole sharing ini bisa dipergunakan untuk memperbaiki atau membangun gedung baru SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Kita berharap, program rhole sharing ini bisa mengatasi permasalahan tersebut,” kata Bupati Bogor Rachmat Yasin kepada Jurnal Bogor, semalam.

Menurut Rachmat Yasin, karena pihaknya memprioritaskan pembangunan pendidikan untuk masyarakat Kabupaten Bogor, maka pembangunan infrastruktur pendukung pendidikan, termasuk gedung sekolah akan dikerjakan. Tanpa adanya dukungan infrastruktur ini, gedung sekolah yang ada saat ini belum tentu mampu menampung semua anak usia sekolah. “Untuk mendukung pembangunan pendidikan ini, kita akan membangun infrastruktur pendidikan yang lebih baik lagi. Gedung sekolah untuk setingkat SD akan kita bangun. Ini untuk menampung semua anak usia sekolah agar bisa melanjutkan pendidikannya,” jelas Rachmat Yasin.

Rachmat Yasin mengatakan, agar program pendidikan tersebut bisa terealisasi dengan baik, maka pihaknya akan membentuk tim Satgas Wajib Sekolah. Satgas Wajib Sekolah ini akan memantau secara langsung anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah saat jam sekolah sedang berlangsung. “Untuk tingkat desa, Satgas Wajib Sekolah ini dipimpin kepala desa dengan berkoordinasi pada UPTD Pendidikan. Sedangkan anggotanya akan kita libatkan RT/RW, Babinsa dan Babinkamtibmas,” jelas Rachmat Yasin.

Lebih lanjut Rachmat Yasin mengatakan, karena pembangunan pendidikan harus dilakukan secara berkesinambungan, maka pihaknya juga menyiapkan pembangunan gedung sekolah untuk lulusan sekolah dasar. Pasalnya, dengan adanya program wajib sekolah tersebut, maka lulusan sekolah dasar akan semakin banyak. Dengan demikian, maka daya tamping SMP juga harus ditambah. ”Program ini juga harus dibarengi dengan penyediaan sekolah untuk alumni sekolah dasar. Karena itulah, untuk tahap selanjutnya kita akan menyiapkan sekolah setingkat SMP untuk menampung lulusan SD tersebut,” jelasnya.

(www.jurnalbogor.com)

Bupati Hadapi Tugas Berat

Bupati Hadapi Tugas Berat

Bogor - Duet Bupati Bogor Rachmat Yasin dan wakilnya, Karyawan Faturachman menghadapi tantangan berat dalam memimpin Kabupaten Bogor. Hal ini karena banyaknya elemen masyarakat yang bersifat pragmatis. “Tugas berat bagi duet RY-Karfat untuk membangun Kabupaten Bogor. Pasalnya, kondisi masyarakat Kabupaten Bogor belum kondusif bagi pembangunan. Ini karena mental masyarakat, banyak yang bersifat pragmatis,” jelas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bogor Edison Hutahean.

Lebih lanjut Edison mengatakan, tidak hanya kondisi masyarakat yang pragmatis, Rahman juga harus bisa membenahi mental birokrat Kabupaten Bogor agar benar-benar mengabdikan diri untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Karena itulah, untuk penempatan posisi pejabat dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, pasangan Rahman bisa memilih orang-orang yang bermental birokrat sejati. ”Memilih dan menempatkan birokrat pada posisi sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya, terasa sangat berat. Pasangan Rahman harus bisa memilih orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan, sehingga visi dan misi Rahman untuk membangun Kabupaten Bogor benar-benar terlaksana. Ibarat sepakbola, harus fair play.” jelas pria yang akan menggantikan posisi Karyawan Faturachman di DPRD Kabupaten Bogor.

Edison mengatakan, pasangan Rahman akan berlaku adil dalam menempatkan orang-orang sesuai dengan OPD yang diamanahkan dalam PP Nomor 41 tersebut. Mereka yang duduk di lembaga itu, benar-benar orang pilihan yang memiliki kompetensi, bukan karena faktor kedekatan atau pun memiliki ikatan emosional dengan pasangan Rahman. “Saya yang akan berteriak jika pasangan Rahman memilih orang-orang yang tidak memiliki kompetensi menduduki jabatan penting. Pasalnya, penunjukan tersebut tidak akan membawa perubahan bagi masyarakat Kabupaten Bogor menuju ke arah yang lebih baik,” jelas Edison.

(www.jurnalbogor.com)

’Pejabat Ring-1’ Dampingi RY

’Pejabat Ring-1’ Dampingi RY

Cibinong-Ada yang menarik dari perayaan tahun baru di Lapang Tegar Beriman, Cibinong, kemarin. Sejumlah pejabat yang bakal menjadi formasi inti kabinet Rachmat Yasin tampak mendampingi Bupati Bogor tersebut. Siapa saja mereka? Deretan pejabat terdiri dari Kepala Dinas Cipta Karya Mas’an Djajuli, Kadishub Soebiantoro, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan HM Ridwan A. Tak bisa dipungkiri, efek domino pasca-Pilkada berdampak pada perencanaan Kabinet Rahman. Secara tidak langsung, kehadiran para pejabat di Lapang Tegar Beriman menjadi sinyal posisi mereka bakal aman dan mendapatkan promosi jabatan.

Sementara itu, Bupati Bogor Rachmat Yasin mendoakan agar masyarakat Kabupaten Bogor di tahun 2009 mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Tidak hanya itu, segala permasalahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor juga bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Selain para pejabat, unsur Muspida juga hadir. Pewakilan Kodim 0621 dan Kapolres Bogor AKBP Suntana ikut hadir dalam perayaan Tahun Baru 2009 di lapangan Tegar Beriman tersebut. “Saya doakan, di Tahun Baru 2009 ini, masyarakat Kabupaten Bogor bisa hidup lebih sejahtera, lebih makmur dan bahagia,” kata Rachmat Yasin.

Bersamaan dengan dibunyikannya terompet oleh Rachmat Yasin, ratusan kembang api langsung memenuhi langsung beterbangan memenuhi langit Kota Cibinong. Selama sekitar 15 menit, atraksi kembang api menghiasi langit Pemkab Bogor dan sekitarnya. Tepukan dan bunyi terompet juga membahana berbarengan dengan atraksi kembang api tersebut.

Sementara itu dari Pantauan Jurnal Bogor, kemeriahan menyambut datangnya Tahun Baru 2009 ini justru nampak di sepanjang Jalan Tegar Beriman. Empat jalur Jalan Tegar Beriman, baik jalur cepat maupun jalur lambat dipenuhi oleh pasangan muda-mudi bermotor yang akan merayakan pergantian tahun itu. Sambil duduk di atas sepeda motor, taman jalan dan trotoar Jalan Tegar Beriman, mereka menyiapkan terompet yang akan dibunyikan saat detik-detik pergantian tahun.

Penumpukan massa terlihat di perempatan lampu Merah Daralon atau pintu Gerbang Pemda Cibinong. Massa yang jumlahnya ratusan dengan sepeda motornya duduk-duduk di sekitar pintu Gerbang Pemda Cibinong tersebut. Sejumlah petugas dari Polres Bogor harus bekerja keras agar arus lalu lintas di tempat tersebut bisa lancar. Penumpukan massa juga terjadi akibat banyaknya pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam jajanan di sepanjang jalan itu. Jagung bakar dan bansus menjadi tempat tongkrongan yang paling diminati para pengunjung, selain para penjual terompet.

Bertepatan pukul 00:00 wib, massa yang sudah menyiapkan terompet langsung beramai-ramai membunyikan terompet tersebut. Bersamaan dengan itu pula, ratusan kembang api meluncur ke langit dan meledak membentuk bunga api. Setelah sekitar 10 menit, ratusan massa ini pun berangsur-angsur pergi meninggalkan Jalan Tegar Beriman kembali ke rumahnya masing-masing atau ke tempat lainnya untuk menghabiskan waktu.

(www.jurnalbogor.com)

RY Bisa Dianggap Pembual Besar

RY Bisa Dianggap Pembual Besar

Cibinong - Inilah warisan Bupati Bogor Agus Utara Effendi untuk penerusnya Bupati Rachmat Yasin. 2.309 ruangan kelas sekolah dasar yang menyebar di seluruh pelosok Kabupaten Bogor dalam keadaan rusak berat. Ruang kelas yang bobrok itu merupakan 26 persen dari 8.878 ruang kelas sekolah dasar (SD) yang ada saat ini di kabupaten.
Warisan Bupati Agus ini tentu harus segera diselesaikan oleh Rachmat Yasin dan pasanganya, Karyawan Faturachman. Jika tidak, maka harapan semua warga Kabupaten Bogor mengenai keberlangsungan pendidikan di usia wajib belajar, akan menjadi mimpi buruk di siang bolong. Dan, Rachmat Yasin-Karyawan Faturachman akan dianggap sama persis seperti para pendahulunya. Bahkan bisa dianggap pembual besar.
Selain itu, buruknya kondisi 2.309 ruang kelas SD itu akan menghambat pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM) yang mutlak harus dikejar jika ingin masyarakat Kabupaten Bogor berubah menjadi masyarakat yang cerdas, mandiri, dan sejahtera. RY dan Karfat akan mengalami kesulitan dalam menjalankan program wajib sekolah.
“Dari LKPJ akhir Bupati Agus Utara, sebanyak 2.309 ruang kelas SD dalam kondisi rusak berat. Ini terjadi karena pemerintah pusat tidak menepati janji dalam melaksanakan program rhole sharing. Padahal, untuk pemerintah daerah sendiri sudah melaksanakannya,” kata Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bogor Arief Munandar kepada Jurnal Bogor, kemarin.
Menurut Arief Munandar, program rhole sharing ini yang menyebabkan banyak ruang kelas yang masih rusak. Program dengan pembagian pembiayaan 50 persen ditanggung pemerintah pusat, 30 persen dibiayai pemerintah provinsi dan 20 persen pemerintah daerah kabupaten ini, tidak ditepati pemerintah pusat. Padahal, pemerintah Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bogor telah melaksanakan tugasnya untuk menyiapkan dana sebesar 20 persen dari kebutuhan pembiayaan. “Tahun 2006/2007 Mendiknas mencanangkan program rhole sharing dengan pembagian 50 persen pemerintah pusat, 30 persen pemerintah provinsi dan 20 persen pemerintah daerah. Namun realisasinya, pemerintah pusat tidak menyalurkan dana hingga 50 persen,” jelas Arief Munandar.
Arief Munandar berharap agar permasalahan ruang kelas ini bisa diselesaikan paling lambat tahun 2010. Apalagi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan telah menyatakan akan menetakan anggaran 20 persen untuk pendidikan. Tidak hanya itu, Ahmad Heryawan juga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menyetujui APBD daerah atau kota yang alokasi dana untuk pendidikan tidak mencapai 20 persen.
Sekedar mengingatkan, Bupati Rachmat Yasin mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan peran aparatur di desa untuk memantau secara langsung anak-anak usia sekolah yang berkeliaran di saat jam sekolah. Pihak desa diminta untuk menangkap anak tersebut agar dimasukkan ke sekolah. Sedangkan untuk memenuhi ruang kelas, Rachmat Yasin mengatakan akan mendirikan sekolah-sekolah baru, baik sekolah umum maupun madrasah. Dengan peninggalan ruang kelas yang rusak ini, tentu saja akan membuat tugas Rahman dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Bogor akan semakin berat. Ini karena Rahman mewajibkan anak usia sekolah untuk pergi sekolah. Padahal, fasilitas ruang sekolah hingga saat ini masih belum memadai untuk seluruh anak di wilayah Kabupaten Bogor.

(www.jurnalbogor.com)

Bupati Bogor Lantik 26 Kades

Bupati Bogor Lantik 26 Kades

Bogor - Hari pertama kerja, pasangan bupati dan wakil bupati Bogor Rachmat Yasin-Karyawan Faturachman (Rahman) langsung memimpin upacara pelantikan 26 kepala desa (kades) terpilih di Gedung Serbaguna 1 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Pelantikan kades tersebut merupakan tugas pertama yang diemban pasangan bupati dan wakil bupati Bogor yang dilantik pada tanggal 30 Desember 2008 lalu. “Pelantikan kades ini merupakan pekerjaan pertama bupati dan wakil bupati Bogor. Para kades ini merasa sangat bangga karena dilantik oleh bupati yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Bogor dalam pilkada Kabupaten Bogor,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) pemkab Bogor Achmad Sundawa kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Lebih lanjut Achmad Sundawa mengatakan, untuk tahun 2009 nanti tidak akan ada pemilihan kepala desa lagi. Pasalnya, selain tidak ada kepala desa yang berakhir masa jabatannya di tahun 2009, juga karena adanya instruksi dari Pemerintah agar tidak ada kegiatan pemilihan pimpinan kepala daerah selama tahun 2009. “Untuk tahun 2009 nanti, tidak ada pemilihan atau pun pelantikan kepala desa,” tegas Achmad Sundawa.

Sementara itu, dalam pelantikan kepala desa di gedung Serbaguna 1 Pemkab Bogor, bupati Rachmat Yasin mengatakan jika setiap desa memiliki karakteristik dan potensi sendiri-sendiri. Karena itulah, untuk pembangunan di setiap desa harus berdasarkan pada potensi masing-masing desanya. Ini karena di masa kepemimpinan pasangan Rahman, pembangunan Kabupaten Bogor akan berbasis pada kompetensi desa. “Lima tahun masa kepemimpinan pasangan Rahman, kita akan menuntaskan pembangunan Kabupaten Bogor dengan berbasis pada kompetensi masing-masing desa. Karena itulah, untuk program imbal swadaya akan kita arahkan diserahkan pada desa dan BPD,” kata Rachmat Yasin.

Rachmat Yasin mengatakan, agar pembangunan desa bisa berlangsung dengan sempurna, maka Pemerintah Kabupaten Bogor harus memberikan penghargaan kepada para kades. Berbagai hambatan yang mungkin terjadi, sebisa mungkin dihindarkan. “Tidak hanya itu, kita juga meminta kepada para kades dan aparaturnya untuk memantau anak-anak usia sekolah yang ada di daerahnya. Jika ditemukan anak yang tidak bersekolah pada jam sekolah, agar diamankan. Kita akan memprogramkan wajib sekolah bagi anak-anak,” kata Rachmat Yasin.

(www.jurnalbogor.com)

RY Diminta Mendorong Pemekaran Bobar

RY Diminta Mendorong Pemekaran Bobar

Bogor - Dilantiknya pasangan Rachmat Yasin-Karyawan Faturachman (Rahman) menjadi bupati dan wakil bupati Bogor menggantikan penjabat bupati Soemirat memberikan harapan baru bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Karena itulah, dengan dilantiknya pasangan Rahman menjadi bupati dan wakil bupati Bogor, sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Bogor pun berharap agar Rahman bisa menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa semakin meningkat. “Saya merasa senang bisa menyaksikan pelantikan bupati Bogor secara langsung. Baru kali ini saya bisa menyaksikan acara seperti ini. Karena Rahman bupati rakyat, maka sebagai rakyat saya meminta kepada pasangan Rahman untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya,” kata Soleh, warga Cibungbulang yang ikut menyaksikan pelantikan pasangan Rahman di lapangan Tegar Beriman.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Lembaga Pemantau Pembangunan Bogor (LPPB) Ujang Khadafi. Dia mengatakan, pihaknya sangat apresiasi dengan pelantikan pasangan Rahman dimana ribuan masyarakat Kabupaten Bogor diundang untuk menyaksikan pelantikan tersebut secara langsung. Menurutnya, hal tersebut memang harus dilakukan pasangan Rahman, karena dia dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Bogor dipilih langsung oleh masyarakat. “Seharusnya memang rakyat yang diundang untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Apakah nanti Rahman bisa menyalami semua warga yang datang atau tidak, itu urusan nanti. Yang pasti, sebagai bupati pilihan rakyat, Rahman harus mengundang masyarakat untuk menyaksikannya,” kata Ujang Khadafi.

Lebih lanjut Ujang Khadafi mengatakan, pihaknya berharap, pasangan Rahman bisa menjadi Kabupaten Bogor sebagai pilot project bagi daerah-daerah lainnya dalam rangka memberantas korupsi di daerah. Dengan niat yang tulus, ujar Ujang Khadafi, hal tersebut dapat dilaksanakan. “Saya ingi Kabupaten Bogor menjadi contoh gerakan anti korupsi bagi daerah-daerah lainnya,” kata Ujang Khadafi.

Sementara itu, Ketua Korwil Komite Persiapan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPP KBB) Irfan Darajat mengharapkan agar bupati Bogor memasukkan agenda pemekaran Kabupaten Bogor Barat (Bobar) dalam agenda prioritas 100 hari kerja. Karena sekarang usulan tersebut, sudah terdapat di pemerintah pusat yaitu Presiden atau Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Dengan segala kewenangan, kapasitas dan aksesibilitas, kami meminta kepada bupati dan wakil bupati Bogor untuk bisa membantu mempercepat pemekaran Kabupaten Bogor Barat tersebut. Jika bisa mendorong DPR RI untuk menggunakan hak inisiatifnya, sehingga akan mempercepat pemekaran,” kata Irfan.

Lebih lanjut Irfan mengatakan, pemekaran Kabupaten Bogor Barat merupakan salah satu solusi alternatif untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bogor, sehingga sejalan dengan visi misi pasangan Rahman.

(www.jurnalbogor.com)

Rahman Rombak Kabinet, Bahas OPD Baru Sesuai PP 41

Rahman Rombak Kabinet, Bahas OPD Baru Sesuai PP 41

Bogor - Rapat koordinasi yang dilakukan bupati dan wakil bupati Bogor Rachmat Yasin-Karyawan Faturachman (Rahman) di Pendopo Bupati bersama kepala SKPD se-Kabupaten Bogor, membahas berbagai hal, termasuk diantaranya pengisian struktur organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bogor sesuai dengan instruksi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tentang organisasi perangkat daerah. Dalam rapat koordinasi tersebut dijelaskan jika pengisian jabatan struktur OPD dilakukan karena tuntutan aturan, bukan karena kebijakan pasangan bupati maupun wakil bupati Bogor.

“Dalam rapat koordinasi tersebut, bupati Bogor menargetkan dalam waktu tiga bulan pertama akan menyelesaikan permasalahan pengisian struktur OPD sesuai PP nomor 41. Tidak hanya itu, dibahas pula tentang pemberantasan penyakit masyarakat,” kata Kepala Bagian Humas Pemkab Bogor Kardenal kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Lebih lanjut Kardenal mengatakan, pengisian struktur OPD Kabupaten Bogor ini harus segera dilakukan, mengingat dalam APBD Kabupaten Bogor sudah disesuaikan dengan susunan dan kebutuhan OPD sesuai PP Nomor 41 tersebut. Tidak hanya itu, karena OPD ini sudah menjadi keharusan, maka secepatnya harus direalisasikan. “Kapan waktu realisasi pengisian OPD baru ini, belum bisa ditentukan. Yang pasti, saat ini kita sedang membahasnya,” jelas Kardenal.

Sementara itu, Sekda Achmad Sundawa mengatakan, pihaknya belum bisa menentukan kapan pengisian susunan OPD baru tersebut akan dilakukan. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima seluruh hasil fit and proper test yang dilakukan untuk para pejabat eselon 4,3 dan 2. Pihaknya berharap, dalam waktu dekat ini hasil tes kelayakan itu bisa diterimanya, sehingga bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam pengisian susunan OPD Pemkab Bogor. “Hasil tes kelayakan itu belum semuanya kita terima. Karena itulah, kita belum bisa memutuskan akan pengisian OPD tersebut. Memang, hasil tes kelayakan ini tidak mutlak mempengaruhi penempatan seseorang,” jelas Achmad Sundawa.

Achmad Sundawa mengatakan, selain hasil tes kelayakan tersebut, penempatan seseorang pada OPD baru juga didasarkan pada hasil rekam jejak di Bagian Kepegawaian, serta berbagai rekomendasi atau cacatan dari Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Bogor. “Tidak mutlak hanya hasil tes, namun Baperjakat juga mempertimbangkan rekomendasi atau catatan dari Bawasda,” tandas Sekda.

(www.jurnalbogor.com)