Sri Sultan Hadiri Pembekalan Kader PDIP

Sri Sultan Hadiri Pembekalan Kader PDIP

Yogyakarta: Sri Sultan Hamengku Buwono X yang disebut-sebut masuk nominasi sebagai calon wakil presiden pendamping Megawati Sukarnoputri, Senin (26/1), hadir dalam acara pembekalan kader dan calon legislatif Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dari seluruh wilayah di Yogyakarta. Kehadiran Sultan di Gedung Jogja Ekspo Center disambut meriah para kader PDI Perjuangan.

Bahkan sebuah spanduk betuliskan Sri Sultan Hamengku Buwono X mendampingi Megawati Sukarnoputri sebagai cawapres dari PDI Perjuangan terbentang di tempat acara. Namun, Sultan menegaskan kehadirannya di tempat ini adalah dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DIY.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan, Taufik Kiemas, yang membuka acara ini menyatakan dirinya tidak berani menyimpulkan peluang Sultan untuk mendampingi Megawati dalam Pilpres 2009. Sejauh ini masih ada sejumlah nama yang disebut-sebut berpeluang mendampingi Megawati. Mereka antara lain Wiranto, Prabowo, dan Sutiyoso yang dikabarkan juga akan hadir dalam Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Solo hari ini.

Pada malam harinya Sultan mengadakan pertemuan dengan Megawati di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kehadiran Megawati bersama Taufik Kiemas di keraton disambut langsung Sultan bersama Ratu Hemas di Gedong Jene, Kompleks Keraton Yogyakarta. Di dalam Gedong Jene keduanya tampak serius dan akrab berbincang bersama tamu lain.

Keduanya kemudian menuju bangsal Sri Nanganti untuk mengikuti jamuam makam malam. Dalam sambutannya Sultan mengatakan pertemuan antara dirinya dengan Megawati jangan selalu dimaknai sebagai peristiwa politik, tapi juga bisa peristiwa budaya dan peristiwa kemanusiaan.

Dalam kesempatan tersebut Sultan juga sempat meberikan ucapan selamat kepada Megawati yang berulang tahun beberapa waktu lalu. Sultan kemudian meberikan dua buah cinderamata yang salah satunya adalah foto Presiden Soekarno saat bersama Sri Sultan Hamengku Buwono ke-IX.

Usai acara keduanya kembali menegaskan bahwa pertemuan tersebut adalah hanya silaturahmi dan jamuan makan, tidak ada satupun pembicaraan soal politik. Mski keduanya membantah pertemuannya bersifat politik, dalam Rakernas PDIP akan dibicarakan pendamping Megawati sebagai cawapres dalam Pemilu 2009. Nama Sultan disebut-sebut memiliki kans kuat sebagai cawapres.
(Liputan6.com)

Setelah Dikritik Dewan Bupati bakal Buat Gebrakan

Setelah Dikritik Dewan Bupati bakal Buat Gebrakan

CIBINONG – Setelah 20 hari menjabat Bupati Bogor, Rachmat Yasin dinilai belum membuat gebrakan. Kebijakannya masih jauh dari mutakhir. “Memimpin daerah khususnya Kabupaten Bogor harus menyiapkan crash program (program spektakuler, red)” kata anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bogor Darwin Saragih.

Salah satu kritikan Darwin adalah ketidakmampuan Pemkab Bogor dalam menata bidang pendidikan. Sejatinya bupati bisa menerapkan pendidikan gratis sembilan tahun tanpa kecuali.

Mencoba memberi masukan, caleg DPR RI dari Partai Demokrat ini meminta agar bupati lebih memikirkan inovasi-inovasi kebijakan seperti yang dilakukan beberapa kepala daerah yang berhasil. 

“Contohlah Alex Noerdin memimpin Musi-Banyuasin, dia berani menerapkan sekolah gratis hingga tingkat atas. Tanpa kebijakan spektakuler, mustahil pendidikan di Kabupaten Bogor akan maju,” tambahnya.

Bupati juga diminta untuk membuka ulang buku sensus daerah. Buku-buku data yang berhubungan dengan masyarakat, menurutnya, harus sudah di meja kerja bupati selama masa kepemimpinan. 

“Maksimalkan data yang ada. (Kebijakan) jangan hanya diambil atas dasar kemauan bupati,” ujarnya.

Menanggapi kritikan Darwin, Rachmat Yasin bersikap santai. Saat ini dirinya memang belum membuat gebrakan. “APBD saja belum disahkan, bagaimana mau membuat gebrakan,” ujarnya saat dihubungi Radar Bogor, tadi malam.

Diperkirakan akhir Januari ini APBD akan disahkan. Bupati berjanji setelah APBD berjalan bakal membuat kebijakan mutakhir dan spektakuler. Seperti apa? “Tunggu saat yang tepat. Saya tidak akan mau memberitahunya sekarang,” katanya mencoba misterius.

Di lain pihak, anggota Gapensi sekaligus tokoh pemuda Kabupaten Bogor di wilayah selatan Ebing S Darsyah justru melihat Rachmat sudah bekerja baik. Keputusan menggandeng BPN Kabupaten Bogor dalam menyelesaikan silang sengkarut permasalahan tanah dinilai merupakan keputusan yang tepat.

“Kerjasama di bidang pertanahan yang baru diteken kemarin (dua hari lalu, red) dengan BPN merupakan langkah jitu. Saya siap mendukung serta memberi masukan untuk menyelesaikan kasus tanah di kawasan Puncak,” kata Ebing.

Ketua Barisan Muda Kosgoro 1957 ini berharap kesepakatan yang telah tercapai dapat menyelesaikan kasus tanah di kawasan Puncak yang sudah seperti benang kusut. “Kedatangan Rachmat Witoelar (Menteri Negara Lingkungan Hidup, red) harus ditindaklanjuti pemkab untuk lebih tegas menertibkan vila-vila liar di Puncak,” ingatnya.
(www.radar-bogor.co.id)

Edison Minta di Komisi D, Aritha Komisi C

Edison Minta di Komisi D, Aritha Komisi C

CIBINONG – Pergantian Antarwaktu (PAW) Rachmat Yasin (RY) dan Karyawan Fathurachman (KF) berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD, kemarin. Pengganti RY adalah Aritha Utama Surbakti, sedangkan Edison Hutahean menggantikan KF.

Acara ini menjadi istimewa karena dihadiri KF yang saat ini menjabat Wakil Bupati Bogor. Sementara Bupati Rachmat Yasin berhalangan hadir karena harus melantik sekretaris desa (sekdes).  

“Saya mohon maaf bila selama bergabung dengan lembaga ini ada hal yang kurang berkenan,’’ kata KF. 

Pengalamannya di DPRD membuatnya bertekad untuk menjalin hubungan yang lebih harmonis antara legislatif dan eksekutif. Keduanya bisa menjadi duet yang menuai prestasi dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Bogor.

Sementara Edison Hutahean mengaku akan memaksimalkan waktunya untuk masyarakat, meski hanya tersisa waktu efektif lima bulan. Dia berharap dapat menjadi bagian dari Komisi D. 

Alasannya, ia pernah bekerja di perusahaan sehingga memahami dunia ketenagakerjaan. Selain itu, sebagai manajer bidang teknik Persikabo, tentunya ia lebih memahami dunia olahraga. ‘’Saya senang di bidang Komisi D,’’ aku Edison. 

Sedangkan Aritha Utama Surbakti masih belum mengetahui di mana ia bertugas. Soalnya, masih ada dua kemungkinan, yakni Komisi A atau C. ‘’Sepertinya saya masuk di Komisi C, karena wakil rakyat dari PPP di Komisi itu hanya ada Pak Topik Masduki,’’ kata Aritha yang juga seorang wartawan ini.
(www.radar-bogor.co.id)

Pemilihan Presiden 8 Juli 2009

Pemilihan Presiden 8 Juli 2009

Kota, Warta Kota - Rapat pleno anggota Komisi Pemilihan Umum telah menyepakati jadwal pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) putaran pertama pada 8 Juli 2009 dan jika ada putaran kedua akan dilaksanakan pada 8 September 2009. ”Rapat pleno menyetujui 8 Juli untuk pilpres putaran satu dan 8 September untuk putaran kedua,” kata anggota KPU Abdul Aziz, saat ditemui di ruang kerjanya di Jakarta, Kamis (22/1).
Dalam menetapkan jadwal pilpres, anggota KPU mempertimbangkan beberapa poin, di antaranya mengenai pelaksanaan tahapan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, verifikasi, kampanye, sampai pengadaan logistik. ”Logistik pilpres putaran pertama prosesnya bisa dimulai sebelum penetapan capres. Yang berat memang untuk (logistik) putaran kedua,” katanya.
Ditemui terpisah, anggota KPU Andi Nurpati mengatakan rapat pleno KPU telah memutuskan untuk tidak mempertimbangkan waktu penyelesaian sengketa pemilu legislatif dalam menetapkan jadwal Pilpres sehingga putaran pertama dapat dilaksanakan di awal Juli 2009.
KPU sepakat untuk menjadikan penetapan hasil pemilu legislatif yang diumumkan pada 9 Mei 2009 sebagai dasar untuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden oleh partai yang memenuhi syarat.
Sebelumnya, saat menyusun jadwal pilpres KPU mempertimbangkan waktu penyelesaian sengketa pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota KPU berulangkali melakukan koordinasi dengan hakim MK dan meminta agar waktu penyelesaian sengketa dipercepat.
Namun, rapat pleno KPU memutuskan untuk tidak menunggu hasil sengketa pemilu legislatif di MK. Landasan KPU untuk menerima pendaftaran calon presiden dan wakil presiden adalah hasil pemilu legislatif yang ditetapkan oleh KPU pada 9 Mei 2009.
Andi mengungkapkan jika pilpres dilaksanakan awal Juli 2009 maka waktu penyiapan logistik masih mencukupi. Panitia Pengadaan dapat memulai lelang sejak April 2009. ”Tetapi khusus surat suara tidak bisa dicetak dulu kalau belum ada calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi syarat,” katanya. Menanggapi usulan Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Melkianus Adoe dan anggota lainnya tentang pergeseran jadwal pemilu legislatif karena bertepatan dengan perayaan Kamis Putih bagi umat Katolik, Andi mengatakan, KPU masih membahas alternatif yang dapat dilakukan pada hari itu, agar masyarakat NTT dapat menjalankan ibadah sekaligus menggunakan hak pilihnya.
KPU juga berencana menyosialisasikan sejumlah peraturan teknis pemilu kepada partai politik pada Sabtu (24/1). Di antara peraturan yang akan disosialisasikan adalah jadwal pemilihan presiden 2009, tata cara penetapan calon terpilih dengan suara terbanyak, dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
(www.wartakota.co.id)

PDIP Sentil Demokrat Bikin Iklan BBM Tandingan

PDIP Sentil Demokrat Bikin Iklan BBM Tandingan

Menteng, Warta Kota - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan telah membuat iklan penurunan bahan bakar minyak (BBM) sebagai tandingan iklan Partai Demokrat. Iklan itu akan mulai ditayangkan di media massa mulai hari Jumat (22/1) ini. Sekjen PDIP, Pramono Anung, mengatakan, iklan itu akan mengangkat enam langkah parpolnya dalam menghadapi krisis global. ”Iklan yang akan kami tayangkan ini bukan sekadar ingin menyenangkan masyarakat. Kami akan memberikan solusi alternatif,” katanya kepada wartawan di Megawati Institute, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).
Menurutnya, iklan Partai Demokrat yang mengklaim keberhasilan Persiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang diusung oleh parpol itu di Pemilu 2004, menurunkan harga BBM hanya sekadar mencari popularitas semata. ”Padahal memang sepatutnya harga BBM turun, bahkan seharusnya mencapai 70 persen. Jadi, jangan hanya sekadar mencari popularitas semata saja,” ujar Pramono.
Penurunan BBM saat ini, kata Pramono, tidak signifikan dengan persentase kenaikan yang lebih dari 100 persen. Sebab, persentase penurunan itu baru mencapai 25 persen, dan tidak siginfikan dengan penurunan harga minyak dunia. Seharusnya, harga BBM Rp 3.500 per liter.
Untuk itu, imbuhnya, pemerintah jangan mempermainkan masalah BBM hanya untuk meraih simpati publik karena harga BBM di Indonesia termasuk yang paling mahal di dunia. ”Presiden SBY jangan ikut menumbuhkan tradisi demokrasi yang kurang sehat, yaitu tradisi mengklaim apa yang bukan menjadi prestasi. Ini bukan saja dapat mengarah kepada penyebaran informasi yang tidak benar, tapi juga dapat menyentuh pelanggaran etika politik berupa kebohongan publik,” tandasnya. Adapun pakar komunikasi politik Yudi Latif menilai iklan Demokrat yang mengangkat tiga kali penurunan harga BBM merupakan hal yang keliru. Sebaliknya, hal itu justru merupakan kegagalan karena hanya membuat trial and error dalam mengambil keputusan.
Sementara itu, Ketua Panitia Rakernas IV PDIP di Solo pada 27-29 Januari nanti, Puan Maharani, mengatakan, salah satu agendanya adalah penyampaian kandidat calon wapres. Akan tetapi, persoalan itu masih terus dibahas dalam pembicaraan informal untuk kemudian diputuskan oleh Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP sekaligus calon presiden.
Ketua DPP PDIP Bidang Kewanitaan ini menambahkan, Rakernas akan membahas antara lain sosialisasi kampanye iklan PDIP berkaitan dengan BBM. PDIP juga akan melakukan konsolidasi parpol, penyamaan platform, strategi pemenangan pemilu, dan penyampaian kandidat cawapres. Rakernas akan dihadiri 1200 peserta dari 33 provinsi, 470 DPC, 1.500 penggembira, para Kepala Daerah Jawa Tengah. Sebagai pembicara akan hadir Gubernur BI, Ketua KPU, Panglima TNI, dan Ketua KPK.
(www.wartakota.co.id)

Siapa Jodoh Mega?

Siapa Jodoh Mega?

Jakarta: Kandidat calon presiden, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sutiyoso secara bergantian berkunjung ke kediaman Megawati Sukarnoputri. Sebelumnya, Megawati bertemu Prabowo. Pertemuan ini dapat ditafsirkan sebagai upaya mencari calon pendamping Mega yang akan diumumkan pada Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Solo, Jawa Tengah, pada pekan depan.

Namun, baik itu Sri Sultan maupun Sutiyoso, menyangkal membicarakan soal posisi calon wakil presiden dari PDI Perjuangan. Menurut Sri Sultan, pertemuan ini hanya sebagai silaturahmi meski mendapat undangan untuk menghadiri Rakernas PDIP mendatang.

Sejauh ini ada sekitar lima nama yang disebut-sebut akan menjadi pendamping Mega. Mereka adalah Sri Sultan, Hidayat Nurwahid, Sutiyoso, Prabowo, dan Akbar Tanjung. Dari kelimanya, Sri Sultan yang disebut-sebut sebagai calon kuat pendamping Mega.

Rakernas PDI Perjuangan mendatang memang membahas hal siapa yang akan berpasangan dengan Megawati pada pemilu presiden. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP, Pramono Anung, saat ini masih tahap silaturahmi. "Mengenal lebih jauh gagasan atau ide konsep jika nantinya maju bersama Mega," imbuh Pramono dalam dialog Liputan 6 Petang, Tabu (21/1).

Lebih lanjut, Pramono Anung menjelaskan bahwa lima nama yang santer digadang-gadang bakal mendampingi Mega merupakan pengerucutan 14 nama pada waktu Rakernas di Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk dikaji lebih lanjut dengan, tentu saja, pertimbangan memiliki elektibilitas dan dukungan tertinggi dari masyarakat.

Diharapkan dalam Rakernas Solo, nama calon pendamping Mega kian menyempit menjadi tiga orang atau bahkan satu. Kriterianya sendiri, jelas Pramono Anung, terutama adalah bisa melengkapi Mega. "Semua tergantung dinamika dalam Rakernas nanti," tutup Pramono Anung.(Liputan6.com)

Jawa Barat Jadi Incaran Parpol

BANDUNG -Provinsi Jawa Barat menjadi incaran perolehan suara bagi partai-partai politik (parpol) dalam Pemilu 2009. Bahkan, beberapa partai sudah memasang strategi untuk meraih suara terbanyak. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menargetkan 25%-30%, sedangkan Partai Pelopor menargetkan 20% suara di Jawa Barat.

"Kami optimistis Partai Pelopor di Jabar akan mendapat simpati di masyarakat karena kami telah membina kader-kader yang langsung bersentuhan dengan akar rumput," ujar Ketua DPD Partai Pelopor Jabar, Enceng Supriatna di sela-sela Rakerda Partai Pelopor Jabar di Hotel Bumi Asih, Jln. Soekarno-Hatta Bandung, Minggu (13/7).

Sementara itu, target raihan suara PDIP diungkapkan Ketua DPD PDIP Jabar, Rudi Harsa Tanaya. "Kami optimistis bisa memenuhi target 30% suara," katanya. Menurut Rudi, daerah-daerah yang diperkirakan menjadi kantong suara PDIP adalah Subang, Majalengka, Sumedang, Cirebon, Indramayu, Banjar, Sukabumi, Cianjur, dan Ciamis.

Guna mencapai target tersebut, PDIP akan berusaha mempertahankan pemilih Pemilu 2004. "Berbeda dengan pemilih tahun 1999, pemilu lalu kami banyak memperoleh suara dari pemilih tetap," ujarnya pula.

Rudi mengakui, pada Pemilu 2009, PDIP akan bertemu rival terberat yakni Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "Namun kami yakin bisa menjadi nomor satu," tuturnya.

Caleg muda

Terkait hal itu, kata Rudi, PDIP akan mengedepankan pemuda sebagai caleg. "Sebanyak 70% caleg kami berasal dari kaum muda. Itu kami lakukan untuk memenuhi keinginan masyarakat yang menginginkan tampilnya pemimpin muda," ucapnya.

Selain itu, PDIP akan memanfaatkan masa kampanye dengan melakukan dialog antara caleg dan masyarakat. Upaya tersebut akan dilakukan hingga tingkat ranting. "Dengan demikian, masyarakat bisa lebih mengenal caleg lebih jauh," tutur Rudi.

(pr.qiandra.net.id)