Unggul di Survei, Rano Belum Pasti Jadi Jago PDIP

Unggul di Survei, Rano Belum Pasti Jadi Jago PDIP

Meski sejumlah hasil survei mengunggulkan Rano Karno sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta, namun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum memastikan Wakil Bupati Tangerang itu akan diusung sebagai calon Gubernur Jakarta periode 2012-2017.

Menurut Ketua Departemen Komunikasi PDIP Gus Suyadi, hasil survei selama ini masih akan dipertimbangkan dan diolah kembali oleh pengurus DPP PDIP. "Tentunya kebijakan tetap partai yang memutuskan," ujarnya kepada Tempo, Rabu, 11 Mei 2011.

Gus Suyadi menegaskan bahwa kader PDIP memang harus diprioritaskan untuk maju ke bursa pencalonan Gubernur Jakarta. "Tentunya posisi DKI I (kursi calon gubernur)," katanya. Untuk keputusan finalnya, DPP PDIP akan tetap melakukan survei siapa yang paling layak.

Media Survei Indonesia dan The Future Indonesia mengeluarkan hasil survei yang menggambarkan peta popularitas para kandidat calon Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. "Tiga yang terpopuler adalah Rano Karno, Fauzi Bowo, dan Tantowi Yahya," ujar Ketua Tim Peneliti Media Survei Indonesia, Rico Marbun, Sabtu malam, 7 Mei 2011.

Untuk ukuran popularitas, Rano Karno berada di tempat pertama karena ia dikenal oleh 98,8 persen penduduk DKI. Rekannya sesama artis, Tantowi Yahya, yang kini duduk sebagai anggota Komisi I DPR, berada di posisi ketiga dengan tingkat popularitas 89,7 persen.

"Mereka memiliki modal popularitas yang besar karena sebelumnya sudah lama berprofesi sebagai artis. Jadi, sebagian besar masyarakat mengenal mereka," ujar Rico.

Gubernur saat ini, Fauzi Bowo, berada dalam posisi kedua dengan tingkat popularitas sebesar 97,4 persen. "Ia diuntungkan karena posisinya sebagai incumbent," kata Rico.

Menyikapi hasil survei tersebut, DPP PDIP mengakui jika Rano Karno unggul dalam sejumlah survei baik yang dilakukan secara eksternal dan internal partai. "Hasil survei internal DPP PDIP yang dilakukan tiap bulan, Rano Karno masih tertinggi," katanya.

Menurut Gus Suyadi, calon yang akan diusung oleh DPIP adalah orang yang bisa mengatasi permasalahan klasik Jakarta seperti macet dan banjir. Koalisi partai juga harus mendukung.

DPP PDIP sudah memiliki poin dan punya nilai tersendiri terhadap Rano Karno yang kini menjabat sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi DPP PDIP itu. Sosok Rano sudah bisa membuktikan kemampuannya dalam pemerintahan di Kabupaten Tangerang. "Hanya saja keberadaannya sebagai orang kedua tidak bisa memegang kewenangan penuh," kata Gus. (TEMPO Interaktif, Tangerang)

Rano Karno Siap Maju Calon Gubernur DKI

Rano Karno Siap Maju Calon Gubernur DKI

Aktor Pemeran Si Doel dalam sinetron Si Doel Anak Sekolahan, Rano Karno menyatakan diri berminat maju menjadi calon Gubernur Jakarta 2012 mendatang. Mantan Wakil Walikota Tangerang yang juga memegang jabatan Ketua DPP PDI P Bidang Informasi mengaku siap jika memeng dikehendaki warga Jakarta. "Kalau warga setuju kita siap," ujarnya disela-sela pencanangan cabang Pelopor PDIP, Kamis 17 Maret 2011.

Rano mengatakan saat ini PDI P sedang melakukan survei elektabilitas sejumlah kader untuk maju Pilgub. Ia memperkirakan, hasil survei ini sudah akan keluar akhir bulan ini. "Kami akan patuhi apa pun hasil surveinya," jelas Karno.

Mengenai konsep yang akan diusung Rano Karno, mengaku akan melanjutkan kebijakan Fauzi Bowo yang mengutamakan pengendalian Banjir dan penanganan kemacetan. "Banjir dan macet itu prioritas," ujarnya. Ia pun mengakui, jika program yang diajukannya hanya meneruskan apa yang menjadi pendahulunya. "Konsepnya mungkin sama, tapi sekarang kebijakannya tidak jalan," ujarnya.

Menurut Rano, hal pertama yang harus diperbaiki di Jakarta adalah soal drainase. Drainase menjadi sangat krusial karena untuk membangun transportasi masal seperti kereta bawah tanah memerlukan penanganan banjir yang memadai. "Kalau drainasenya masih kacau, bisa bongkar pasang terus," ujarnya.

Ia pun mengimpikan Jakarta memiliki jalan layang tiga lapis seperti yang ada di Bangkok, Thailand. "Bangkok dulu kota paling macet, tapi begitu triple deck selesai, semua lancar," jelasnya. Selain itu, ia mengatakan, pemerintah juga harus memiliki konsep pembatasan kendaraan yang jelas untuk menekan angka pertumbuhan kendaraan. "Sekarang ini, sekitar 600 mobil dan 1500 motor baru keluar setiap harinya," ujar Rano.

Ia pun mengaku siap meneruskan konsep megapolitan seperti yang dicanangkan mantan Gubernur DKI, Ali Sadikin. "Penanganan Jakarta harus terkoneksi degan daerah sekitarnya," tegas Rano. Namun, ia mengatakan, penanganan Jakarta mebutuhkan waktu lebih dari 5 tahun. "Paling tidak 10 tahun," ujarnya.

Tapi ia yakin akan mampu memberikan yang terbaik untuk warga Jakarta ketimbang saat dirinya menjadi Wakil Walikota Tangerang. "Lebih enak jadi sutradara dibanding asisten sutradara, kreativitas bisa lebih keluar," ujarnya. (TEMPO Interaktif)

Mega Canangkan Cabang Pelopor

Mega Canangkan Cabang Pelopor

KETUA DPP Bidang Informasi dan Komunikasi Rano Karno mengatakan PDI Perjuangan pencanangan Cabang Pelopor untuk merealisasikan konsep rumah aspirasi yang sebelumnya sudah dimiliki sejumlah kader di daerah pemilihannya masing-masing. Pencanangan sebagai pilot project jembatan masyarakat dengan pengurus pusat ini dilakukan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Desa Jambaan, Kecamatan Bayat, Klaten, Kamis (17/3).
Dipilihnya Desa Jambakan di Kec Bayat, Klaten, jelas Rano, karena sudah menyiapkan diri secara maksimal, baik dari segi teknis maupun kekompakan. Ada lebih dari 30 daerah lagi yang akan menjadi pelopor di seluruh Nusantara.

Kegiatan pencanangan ini diikuti sekitar 60 ribu kader dari unsur perwakilan DPD se-Indonesia dan seluruh anak ranting Se-Jawa Tengah. Dan pada kesempatan tersebut, Megawati menyampaikan pidato politik sebagai pencanangan Cabang Pelopor.

Melalui pencanangan Cabang Pelopor ini, lanjut Rano, PDI Perjuangan berharap kebutuhan masyarakat di kalangan bawah mudah terpenuhi. Masyarakat bisa datang langsung ke pengurus ataupun pengurus sendiri juga bisa langsung jemput bola ke masyarakat.

Berbagai persoalan rakyat seperti minimnya lahan irigasi bagi kelompok tani, tekanan tengkulak pada pedagang pasar atau produsen bahan makanan, balita kurang gizi hingga persoalan putus sekolah akan ditangani langsung Cabang Pelopor ini.

Selain itu, lanjut Si Doel panggilan Akrab Rano, Cabang Pelopor adalah cabang yang dipilih untuk melaksanakan sinergitas kader partai di Tiga Pilar. Tiga Pilar yang dimaksud Rano antara lain jajaran struktural partai, legislatif (DPRD) dan eksekutif (Pemerintah Daerah).

Cabang Pelopor ini akan melibatkan seluruh jaringan struktur partai, mulai tingkat DPD (Provinsi), DPC (kabupaten/kota), Pengurus Anak Cabang (kecamatan), Ranting (desa) hingga anak ranting (pedukuhan). Sehingga semua kader dan fungsionaris partai di masing-masing level itu akan bekerja mengidentifikasi berbagai masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat.

Tidak hanya berhenti sampai pada tahap identifikasi masalah akan tetapi fungsionaris dan kader partai harus melakukan advokasi atau membantu bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Sehingga PDIP tetap melaksanakan amanat kongres yaitu Berjuang Untuk Kesejahteraan Rakyat.

"Ketua umum telah menegaskan pada pidato akhir tahun 2010 lalu, bahwa fungsionaris partai tidak untuk sekadar berebut kursi kekuasan dan kue pembangunan. Tapi bagaimana yang utama setiap fungsionaris partai bermanfaat bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing," katanya. (aven)

(http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/index.php?mod=berita&id=4089)

Gubernur Setuju Provinsi Bogor Raya

CIBINONG - Wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya kembali menguat bertepatan dengan momentum Hari Jadi ke-528 Bogor, kemarin. Bahkan, rencana kehadiran sejumlah kepala daerah yang dirancang Bupati Bogor Rachmat Yasin dalam pertemuan Bogor Economic Summit di akhir Juni mendatang diharapkan akan membahas soal itu. Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan bahkan tidak menolak jika elemen masyarakat Bogor dan sejumlah daerah lainnya ingin bergabung untuk memekarkan diri dari Provinsi Jawa Barat. “Kami akan mengakomodasi aspirasi pembentukan provinsi baru seperti di wilayah III Cirebon dan Bodebek,” kata Achmad Heryawan kepada wartawan baru-baru ini. Heryawan mengatakan, tidak akan menghalangi keinginan masyarakat untuk membentuk provinsi baru yang terpisah dari Jabar. Dia mengakui, saat ini, di sejumlah daerah memang muncul wacana untuk memisahkan diri dari Jabar. Misalnya, di Wilayah III Cirebon (Pantura) dan Bogor, Depok, Bekasi dengan nama Provinsi Bogor Raya. “Selama proses pemisahan diri ini dilakukan secara konstitusional, kami tidak bisa menghalanginya,” katanya. Menurut Heryawan, proses pembentukan provinsi baru yang terdiri atas beberapa kabupaten dan kota yang saat ini berada dalam lingkup Provinsi Jabar, paling cepat membutuhkan waktu dua tahun. Syarat pertama adalah adanya kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat yang didukung penelitian awal. Bila semua aspek dinilai telah memenuhi syarat untuk membentuk provinsi baru, maka rekomendasi atau usulannya disampaikan ke pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri. Dalam rekomendasi berbentuk keputusan DPRD itu, dilampirkan hasil penelitian komprehensif yang mendukung keinginan pemisahan diri, persetujuan dari DPRD Jabar, dan persetujuan dari DPRD kabupaten/kota setempat. Sebelumnya, wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya sempat menguat beberapa tahun lalu. Wacana ini digulirkan oleh sejumlah politisi dan tokoh masyarakat di wilayah II Bogor. Bahkan, sembilan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Jawa Barat sempat menyatakan dukungannya untuk mendukung pembentukan Provinsi Bogor Raya. Sembilan DPD KNPI itu yakni DPD KNPI Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Depok hingga Kabupaten Karawang. (http://www.radar-bogor.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=56793)

Susunan Pengurus DPP PDI Perjuangan 2010-2015

Susunan Pengurus DPP PDI Perjuangan 2010-2015
.
Berikut susunan kepengurusan PDIP periode 2010-2015:

Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

Susunan Ketua DPP:
1. Ketua Bidang Kehormatan Partai :Sidharto Danusubroto 
2. Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga Negara: Puan Maharani 
3. Ketua Bidang Keanggotan Kaderisasi Rekrutmen: Idham Samawi 
4. Ketua Bidang Organisasi: Djarot Syaiful Hidayat 
5. Ketua Bidang Bidang Informasi dan Komunikasi: Rano Karno. 
6. Ketua Bidang Sumber Daya dan Dana: Effendi Simbolon 
7. Ketua Bidang Pertanian Perikanan dan Kelautan: Mindo Sianipar 
8. Ketua Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja: Ribka Tjiptaning 
9. Ketua Bidang Pendidikan Keagamaan, dan Kebudayaan: Hamka Haq 
10.Ketua Bidang Industri Perdagagan, Nusyirwan Sujono 
11.Ketua Bidang Perempuan dan Anak: Wiryanti Sukamdani 
12.Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Maruarar Sirait 
13.Ketua Bidang Infrastruktur dan Perumahan: I Made Urip 
14.Ketua Bidang Energi dan Pertambangan dan Lingkungan Hidup: Bambang Mulyanto 
15.Ketua Bidang Kehutanan dan Perkebunan: Muhammad Prakosa 
16.Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan: Emir Moeis 
17.Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan: Trimedya Panjaitan 
18.Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan dan Hubungan Internasional: Andreas Pareira 
19.Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Komarudin. 

20. Sekjen : Tjahjo Kumolo

21.Wasekjen Bidang Internal: Eriko Sotarduga
22.Wasekjen Bidang Program : Ahmad Basarah 
23.Wasekjen Bidang Kesekretariatan: Hasto Kristianto 

24.Bendahara Umum: Olly Dondokambey

25.Wakil Bendahara Bidang internal : Rudianto Tjen
26.Wakil Bendahara Bidang program : Juliari Pieter Batubara

(Minggu, 11 April 2010 diposting pada kategori KONGRES III BALI)

Karyawan Faturrachman Terpilih Jadi Ketua DPC PDIP Bogor 2010-2015

Karyawan Faturrachman Terpilih Jadi Ketua DPC PDIP Bogor 2010-2015

BOGOR, (PRLM).- Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturrachman terpilih kembali menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Bogor periode 2010-2015 dalam konferensi cabang (Konfercab) III, Minggu (14/2) di Sentul, Bogor. Terpilihnya Karyawan setelah ada kesepakatan dengan rivalnya Bambang Gunawan yang sebelumnya bersaing ketat dalam pemilihan ketua DPC.

Kesepakatan dalam bentuk musyawarah diserukan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Rudy Harsa Tanaya yang membuka konfercab. Sebelumnya, dalam pemilihan di tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) terjadi persaingan yang ketat di antara kedua calon tersebut. "Musyawarah untuk mencari hal terbaik dalam kepemimpinan di DPC," kata Rudy.

Pelaksanaan konfercab yang sempat tertunda satu bulan, diasumsikan bakal ramai. Sebab, setelah ada keputusan di tingkat PAC-PAC, muncul dua nama yang bersaing ketat yakni Karyawan dan Bambang Gunawan yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Bogor.

Persaingan tersebut sempat memanaskan suasana di tubuh DPC. Bahkan, beberapa waktu lalu ada aksi unjukrasa ke DPD Jawa Barat terkait masalah hasil PAC dan meminta DPD Jabar untuk tidak ikut intervensi.

Dalam konfercab yang dihadiri pengurus DPD dan PAC se-Kab. Bogor awalnya suasana cukup tegang, karena adanya persaingan kedua calon tersebut. Namun, adanya suara dan ajakan agar ada musyawarah di antara kedua kandidat itu, maka pelaksanaan konfercab yang semula diperkirakan alot, berlangsung lancar.

Selain terpilihnya kembali Karyawan Faturrachman sebagai ketua DPC untuk kedua kalinya, sebagai sekretaris juga masih dijabat oleh Bambang Gunawan. Sedangkan untuk posisi bendahara diisi oleh Halim Yohanes.

(http://www.pikiran-rakyat.com/node/107397)

Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Bogor 2009-2014

Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Bogor 2009-2014 

Jumlah Komisi DPRD terdiri dari :
a. Komisi A : Bidang Pemerintahan dan Hukum;
b. Komisi B : Bidang Ekonomi dan Keuangan;
c. Komisi C : Bidang Pembangunan; dan
d. Komisi D : Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pembagian tugas masing-masing Komisi yaitu :

Komisi A, Bidang Pemerintahan dan Hukum, meliputi :
1. Pemerintahan Umum;
2. Ketertiban dan Keamanan;
3. Politik, Hukum, dan Perundang-undangan;
4. Humas/Pers;
5. Kepegawaian/Aparatur Daerah;
6. Organisasi Masyarakat;
7. Tata Ruang dan Pertanahan;dan
8. Perizinan.

Komisi B, Bidang Ekonomi dan Keuangan, meliputi :
1. Perindustrian dan Perdagangan;
2. Koperasi, dan Usaha Kecil Menangah (UKM);
3. BUMN/BUMD dan Dunia Usaha lainnya;
4. Pendapatan dan Aset Daerah;
5 Perbankan dan Penanaman Modal;
6. Pariwisata; dan
7. Seni dan Budaya.

Komisi C, Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, meliputi :
1. Pekerjaan Umum;
2. Infrastruktur;
3. Kebersihan dan Pertamanan;
4. Lingkungan Hidup;
5. Perumahan Rakyat;
6. Energi dan Sumberdaya Mineral; dan
7. Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.


Komisi D, Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
1. Agama;
2. Pendidikan dan Kesehatan;
3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
5. Kepemudaan dan Olahraga.
6. Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
7. Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan; dan
8. Peternakan dan Perikanan.

Komisi mempunyai tugas :
a. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, dan rancangan keputusan DPRD;
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing-masing;
d. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan masyarakat kepada DPRD;
e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
g. melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
h. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi; dan
j. memberikan laporan tertulis dan/atau rekomendasi kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
DPRD KABUPATEN BOGOR 2009 - 2014

KOMISI A
1. Junedi Sirait, SH (Fraksi Partai Demokrat/Ketua)
2. Edison H Hutahaean (Fraksi PDIP/Wakil Ketua)
3. Ade Munawaroh, SH (Fraksi PPP/Sekretaris)
4. H. Nuraya (Fraksi Partai Demokrat/Anggota)
5. Atty Ruhiyati, S.Ip (Fraksi Partai Demokrat/Anggota)
6. Drs. Wawan Risdiawan (Fraksi PDIP/Anggota)
7. Sanapi (Fraksi Partai Golkar/Anggota)
8. Wasto, S.Hut (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera/Anggota)
9. Rifdian Surya Darma, SE (Fraksi PPP/Anggota)
10. Kukuh Sri Widodo (Fraksi Partai Gerindra/Anggota)
11. Usep Saefullah, SH (Fraksi Amanat Rakyat/Anggota)

KOMISI B

1. H. Iwan Setiawan, SE (Fraksi Partai Gerindra/Ketua)
2. Taufik Hidayat, SE,. MM (Fraksi Partai Demokrat/Wakil Ketua)
3. Maryono, A.Md (Fraksi Partai Amanat Rakyat/Sekretaris)
4. H. Dedi Mulyadi (Fraksi Partai Demokrat/Anggota)
5. Drs. H. Iyus Djuher, MM (Fraksi Partai Demokrat/Anggota)
6. Irman Nurcahyan (Fraksi Partai Demokrat/Anggota)
7. Halim Yohanes, SE (Fraksi PDIP/Anggota)
8. Hj. Dian Rosita (Fraksi PDIP/Anggota)
9. Erwin Najmudin (Fraksi Partai Golkar/Anggota)
10. A. Tohawi (Fraksi Partai Golkar/Anggota)
11. Sadari, S.TP (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera/Anggota)
12. Teuku Hanibal, SE (Fraksi PPP/Anggota)
13. Ruskandi, S.Hi (Fraksi PPP/Anggota)

KOMISI C

1. H. Ade Ruhandi, SE (Fraksi Partai Golkar/Ketua)
2. Permadi, SE (Fraksi Partai Amanat Rakyat/Wakil Ketua)
3. Albiner Banjarnahor (Fraksi Partai Demokrat/Sekretaris)
4. Ir. Kamal Suparman (Fraksi Partai Demokrat/Anggota)
5. Husnul Khotimah (Fraksi Partai Demokrat/Anggota)
6. H. Abdul Rahman (Fraksi PDIP/Anggota)
7. Wawan Hikal Kurdi (Fraksi Partai Golkar/Anggota)
8. Ir. Sumarli (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera/Anggota)
9. Rasim Kusba, S.Pd (Fraksi PPP/Anggota)
10. Andry Yudha Wirasakti, SH (Fraksi Partai Gerindra/Anggota)
11. H. Andi (Fraksi Partai Gerindra/Anggota)

KOMISI D

1. N. eti Sunarti, SH (Fraksi Partai Demokrat/Ketua)
2. Hendrayana (Fraksi Amanat Rakyat/Wakil Ketua)
3. Drs. H. Hasanabe (Fraksi Partai Golkar/Sekretaris)
4. H. Moch. Hanafi, S.Pd (Fraksi Partai Demokrat/Anggota)
5. Dewi Neni Nurhaeni (Fraksi Partai Demokrat/Anggota)
6. Suprijanto, SE (Fraksi PDIP/Anggota)
7. Ida Royani (Fraksi PDIP/Anggota)
8. Eko Syaiful Rohman (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera/Anggota)
9. Dra. Hj. Ida Farida Darwi, MA (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera/Anggota)

10. Muhamad Romli (Fraksi PPP/Anggota)         

11. Haerul Anwar (Fraksi Partai Gerindra/Anggota)  

DAFTAR ANGGOTA DEWAN DPRD-II (PDI PERJUANGAN) KAB BOGOR 2009-2014

wakil ketua DPRD  Bambang Gunawan  

Komisi A
1. Edison H Hutahaean (Fraksi PDIP/Wakil Ketua)
2. Drs. Wawan Risdiawan (Fraksi PDIP/Anggota)

Komis B
1. Halim Yohanes, SE (Fraksi PDIP/Anggota)
2. Hj. Dian Rosita (Fraksi PDIP/Anggota)

Komisi C
1. H. Abdul Rahman (Fraksi PDIP/Anggota)

Komisi D
1. Suprijanto, SE (Fraksi PDIP/Anggota)
2. Ida Royani (Fraksi PDIP/Anggota)