PDI Perjuangan Tetap Berada di Luar Pemerintahan

Reshuffle Kabinet PDI Perjuangan Tetap Berada di Luar Pemerintahan

PDI Perjuangan Kerharap presiden untuk tidak tersandera secara politik oleh parpol pendukungnya sehingga tidak bisa melakukan apa-apa buat kepentingan rakyat. Hal ini disampaikan Sekjen PDI Perjuangan menanggapi wacana reshuffle kabinet. “Kalau Presiden mengangap kinerja anggota kabinetnya tidak optimal, sudah tidak ada kesamaan pandang dalam kinerja pemerintahannya lagi, ya jangan diteruskan. Yang paling penting tiga tahun ke depan betul betul masyarakat menunggu kinerja yang dijanjikan dalam berbagai aspek," ujar Tjahjo Kumolo di Jakarta, Jumat pekan lalu (17/9).

Menurut Tjahjo Kumolo, untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak cukup dengan reshuffle kabinet. Yang terpenting, kata Tjahjo, pemerintah perlu mewujudkan janji-janji politik waktu kampanye.

“Tugas utama pemerintah ini harusnya adalah reformasi total birokrasi dan reformasi total tentang kebijakan politik pembangunannya. Berdasarkan hasil survey (kinerja pemerintah) sudah menurun pendapat masyarakat dan kondisi obyektif yang ada, harusnya ada optimalisasi kinerja yang lebih baik,” sambungnya.

Sekjen PDI Perjuangan ini mengatakan, PDI Perjuangan meminta reshuffle kabinet bukan sekadar pengalihan isu, dan pengantian menteri dilakukan dengan yang lebih tepat dan profesional di bidangnya, daripada hanya menghambur-hamburkan anggaran belanja negara. “Kami akan mengkritisi secara obyektif setiap program atau kinerja pemerintah. Bagi PDI Perjuangan, berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang paling utama,” jelas Tjahjo.

Senada dengan Tjahjo, Puan Maharani menegaskan, PDI Perjuangan tetap pada komitmen untuk menjadi penyeimbang pemerintah seperti hasil dari kongres di Bali. "Pada prinsipnya, kami tetap menjadi oposisi sesuai hasil kongres di Bali. Kami akan tetap berada di luar pemerintahan," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Politik dan Hubungan antar Lembaga beberapa waktu lalu. (www.pdiperjuangan.or.id)

PDI Perjuangan Temukan Padi MSP

PDI Perjuangan Temukan Padi MSP (Mari Sejahterakan Petani)

Ratusan petani di Kota Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Tegal kini mulai tertarik serta menyukai bibit padi MSP (Mari Sejahterakan Petani), yang merupakan hasil temuan kader PDI Perjuangan.
Ketertarikan para petani timbul setelah mengetahui kualitas maupun kuantitas gabah hasil panen perdana bibit padi MSP, di Desa Taman Sari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Selasa (7/6) lalu.

Untuk Kota Tegal, bibit padi MSP di tanam di Krandon Kecamatan Margadana, dengan luas lahan sekitar 1 hektare. Saat ini usia padi sekitar 2 bulan, diperkirakan 1 bulan lagi dilakukan panen raya. Sedangkan acara panen perdana di Taman Sari, dihadiri langsung oleh Ketua Bidang Pertanian dan Perikanan Kelautan DPP PDI Perjuangan Ir Mindo Sianipar, Ketua Departemen Pertanian dan Perikanan Kelautan DPP PDI Perjuangan Ir Lukman Hakim Sibuea, Bupati Tegal Agus Riyanto, Wali Kota Tegal H Ikmal Jaya SE Ak, Wakil Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Wali Kota Cirebon Supardi, Ketua DPRD Pemalang Waluyo AT, dan Ketua DPRD Kabupaten Tegal Rojikin AH, disamping puluhan warga serta petani Desa Taman Sari.

Menurut anggota Departemen Pertanian dan Perikanan Kelautan DPP PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti SIP, bibit padi MSP merupakan jenis bibit varietas unggul lokal, yang memiliki keistimewaan tersendiri dibanding varietas lokal lain. Selaku orang tua asuh bagi para petani di Daerah Pemilihan IX, MSP termasuk bibit padi lebih tahan dari serangan hama dibanding benih varietas lain.

"Bibit padi MSP benar-benar sangat diidolakan para petani. Karena lebih tahan dari serangan hama, selain mampu menghasilkan gabah sangat melimpah. Terbukti, panen perdana di Kecamatan Jatinegara, mampu menghasilkan 6,2 ton per hektare. Setelah melihat bukti hasil panen kemarin, kini para petani mulai tertarik dan beramai-ramai menggunakan bibit padi MSP untuk masa tanam selanjutnya,” ucapnya.

Dijelaskan Damayanti, pengenalan dan penerapan bibit padi MSP kepada petani, merupakan salah satu kegiatan DPP PDI Perjuangan dalam program penguatan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program itu pula, DPP PDI Perjuangan berkenan memberikan bibit padi MSP secara cuma-Cuma, berikut obat-obatan pertanian yang dibutuhkan sesuai kebutuhan petani berdasarkan luas lahan yang bakal ditanami.
"Sasaran kami masyarakat petani Indonesia, yang berpredikat sebagai petani gurem, dan hanya memiliki lahan terbatas. Kami ingin memberikan yang terbaik, termudah, dan termurah bagi kaum petani, agar dapat meningkatkan kesejahteraan. Kami juga mengawal dari mulai tebar benih hingga penanaman awal. Semuanya kami lakukan, supaya petani tidak ketergantungan terhadap tengkulak atau sejenisnya yang hanya memberatkan beban hidup petani."

Ditambahkan Damayanti, saat ini program sosialisasi bibit padi MSP telah diterapkan di Kota Tegal, yakni di kelurahan Krandon seluas 1 hektare, di Kabupaten Tegal ada di Desa Karanganyar, Kecamatan Kedung Banteng seluas 3 hektare, Desa Kalijambe, Kecamatan Tarub seluas 1 hektare, di Desa Taman Sari Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Suradadi, di Desa Soka Tengah Kecamatan Bumijawa 1 hektare, dan di Kabupaten Brebes di Kecamatan Banjarharjo seluas 2 hektare. "Sebagai orang tua asuh, kami akan mengawal dan memperjuangkan para petani. Sehingga mereka dapat terputus, dari mata rantai para tengkulak," imbuhnya lagi.

HASIL MELIMPUH

Sementara itu Ketua Kelompok Tani Tumbuh Bersama, Nur Effendi mengungkapkan, keunggulan bibit padi MSP mampu menghasilkan hasil melimpah dengan pola tanam, tindakan, dan luas lahan minimalis. Menurutnya, pada padi bibit MSP mampu memproduksi gabah per tangkai (runggai) hingga 600 bulir. Sedangkan pada varietas lain hanya sampai 150 bulir.
Disamping itu, bibit padi MSP membutuhkan waktu singkat dan media minimalis untuk tumbuh. Pada saat penanaman pun berbeda dengan padi lain. Untuk pemilik sawah seluas 1 hektare diberikan bantuan bibit padi MSP sebanyak 18 lg. Ketika panen, DPP PDI Perjuangan pun berkenan membeli hasil panenan dengan harga standar.

"Saya sendiri memiliki setengah hektare sawah, hanya membutuhkan bibit padi 9 kg, dan mampu menghasilkan panen 3.035 kg. Sebelum bergabung dalam kelompok pengguna MSP, saya harus membeli 7 kantong atau 35 kg bibit padi varietas lain, dengan harga per kantong Rp30 ribu. Itu pun hanya mampu menghasilkan sekitar padi 2,4 ton," papar Effendi. (www.pdiperjuangan.or.id)

Jadikan Pancasila Sebagai Way of Life

Jadikan Pancasila Sebagai Way of Life

Megawati Soekarnoputri mengajak generasi muda Indonesia agar menjadikan Pancasila sebagai jalan hidup. Selain itu, Presiden ke 5 tersebut juga berharap generasi muda mempunyai keyakinan dan kepercayaan diri agar tidak kalah bersaing dengan bangsa lain. "Kita harus mempelajari Pancasila dan menjadikan Pancasila itu sebagai way of life,” ujar beliau saat memberikan "Kuliah Presiden” di Universitas Janabadra di Yogyakarta, Kamis (9/6).

Presiden ke 5 ini mengatakan, sekarang ini banyak generasi muda yang pandai dalam hal ilmu dan terori. Namun, kepintaran tersebut dalam pelaksanaan di lapangan masih sangat minim. Karenanya, beliau meminta kepintaran itu diterapkan ke seluruh negeri.

Menurut beliau, dirinya berharap generasi muda mau bekerja keras membangun bangsa. Bukan menjadikan kepintaran itu hanya untuk keuntungan diri sendiri. “Wahai anak muda tidak ada pekerjaan yang enak, pekerjaan keras yang enak.”

"Anak muda tidak hanya pintar saja tapi juga kritis, bertindak cepat dan berkepribadian dalam budaya serta mampu mengimplementasikannya. Kita tidak boleh minder dengan bangsa lain," ujar beliau seraya mengingatkan generasi muda jangan terlalu sombong dengan pikiran-pikiran ala barat. “Sebagai bangsa Indonesia, tentu memiliki pikiran dan perasaan sendiri.”

Ketidak percayaan diri, sambung beliau, bisa berakibat pada kalahnya bangsa Indonesia dalam persaingan dengan bangsa lain. Padahal, menurut Presiden ke 5 ini, Indonesia bisa jadi negara besar. Salah satu caranya dengan mengimplementasikan Pancasila sebagai bagian kekuatan bangsa, termasuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup.

"Pancasila harus diimplementasikan secara konsekuen agar seluruh sendi kehidupan bangsa bisa berjalan secara berdaulat termasuk politik dan ekonomi," kata Megawati kepada calon-calon pemimpin bangsa.

Masih menurut Presiden ke 5 ini, Trisakti Bung Karno juga harus dipelajari oleh generasi muda agar bisa menjadikan Indonesia berdaulat secara politik, berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan. (www.pdiperjuangan.or.id)

Unggul di Survei, Rano Belum Pasti Jadi Jago PDIP

Unggul di Survei, Rano Belum Pasti Jadi Jago PDIP

Meski sejumlah hasil survei mengunggulkan Rano Karno sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta, namun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum memastikan Wakil Bupati Tangerang itu akan diusung sebagai calon Gubernur Jakarta periode 2012-2017.

Menurut Ketua Departemen Komunikasi PDIP Gus Suyadi, hasil survei selama ini masih akan dipertimbangkan dan diolah kembali oleh pengurus DPP PDIP. "Tentunya kebijakan tetap partai yang memutuskan," ujarnya kepada Tempo, Rabu, 11 Mei 2011.

Gus Suyadi menegaskan bahwa kader PDIP memang harus diprioritaskan untuk maju ke bursa pencalonan Gubernur Jakarta. "Tentunya posisi DKI I (kursi calon gubernur)," katanya. Untuk keputusan finalnya, DPP PDIP akan tetap melakukan survei siapa yang paling layak.

Media Survei Indonesia dan The Future Indonesia mengeluarkan hasil survei yang menggambarkan peta popularitas para kandidat calon Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. "Tiga yang terpopuler adalah Rano Karno, Fauzi Bowo, dan Tantowi Yahya," ujar Ketua Tim Peneliti Media Survei Indonesia, Rico Marbun, Sabtu malam, 7 Mei 2011.

Untuk ukuran popularitas, Rano Karno berada di tempat pertama karena ia dikenal oleh 98,8 persen penduduk DKI. Rekannya sesama artis, Tantowi Yahya, yang kini duduk sebagai anggota Komisi I DPR, berada di posisi ketiga dengan tingkat popularitas 89,7 persen.

"Mereka memiliki modal popularitas yang besar karena sebelumnya sudah lama berprofesi sebagai artis. Jadi, sebagian besar masyarakat mengenal mereka," ujar Rico.

Gubernur saat ini, Fauzi Bowo, berada dalam posisi kedua dengan tingkat popularitas sebesar 97,4 persen. "Ia diuntungkan karena posisinya sebagai incumbent," kata Rico.

Menyikapi hasil survei tersebut, DPP PDIP mengakui jika Rano Karno unggul dalam sejumlah survei baik yang dilakukan secara eksternal dan internal partai. "Hasil survei internal DPP PDIP yang dilakukan tiap bulan, Rano Karno masih tertinggi," katanya.

Menurut Gus Suyadi, calon yang akan diusung oleh DPIP adalah orang yang bisa mengatasi permasalahan klasik Jakarta seperti macet dan banjir. Koalisi partai juga harus mendukung.

DPP PDIP sudah memiliki poin dan punya nilai tersendiri terhadap Rano Karno yang kini menjabat sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi DPP PDIP itu. Sosok Rano sudah bisa membuktikan kemampuannya dalam pemerintahan di Kabupaten Tangerang. "Hanya saja keberadaannya sebagai orang kedua tidak bisa memegang kewenangan penuh," kata Gus. (TEMPO Interaktif, Tangerang)

Rano Karno Siap Maju Calon Gubernur DKI

Rano Karno Siap Maju Calon Gubernur DKI

Aktor Pemeran Si Doel dalam sinetron Si Doel Anak Sekolahan, Rano Karno menyatakan diri berminat maju menjadi calon Gubernur Jakarta 2012 mendatang. Mantan Wakil Walikota Tangerang yang juga memegang jabatan Ketua DPP PDI P Bidang Informasi mengaku siap jika memeng dikehendaki warga Jakarta. "Kalau warga setuju kita siap," ujarnya disela-sela pencanangan cabang Pelopor PDIP, Kamis 17 Maret 2011.

Rano mengatakan saat ini PDI P sedang melakukan survei elektabilitas sejumlah kader untuk maju Pilgub. Ia memperkirakan, hasil survei ini sudah akan keluar akhir bulan ini. "Kami akan patuhi apa pun hasil surveinya," jelas Karno.

Mengenai konsep yang akan diusung Rano Karno, mengaku akan melanjutkan kebijakan Fauzi Bowo yang mengutamakan pengendalian Banjir dan penanganan kemacetan. "Banjir dan macet itu prioritas," ujarnya. Ia pun mengakui, jika program yang diajukannya hanya meneruskan apa yang menjadi pendahulunya. "Konsepnya mungkin sama, tapi sekarang kebijakannya tidak jalan," ujarnya.

Menurut Rano, hal pertama yang harus diperbaiki di Jakarta adalah soal drainase. Drainase menjadi sangat krusial karena untuk membangun transportasi masal seperti kereta bawah tanah memerlukan penanganan banjir yang memadai. "Kalau drainasenya masih kacau, bisa bongkar pasang terus," ujarnya.

Ia pun mengimpikan Jakarta memiliki jalan layang tiga lapis seperti yang ada di Bangkok, Thailand. "Bangkok dulu kota paling macet, tapi begitu triple deck selesai, semua lancar," jelasnya. Selain itu, ia mengatakan, pemerintah juga harus memiliki konsep pembatasan kendaraan yang jelas untuk menekan angka pertumbuhan kendaraan. "Sekarang ini, sekitar 600 mobil dan 1500 motor baru keluar setiap harinya," ujar Rano.

Ia pun mengaku siap meneruskan konsep megapolitan seperti yang dicanangkan mantan Gubernur DKI, Ali Sadikin. "Penanganan Jakarta harus terkoneksi degan daerah sekitarnya," tegas Rano. Namun, ia mengatakan, penanganan Jakarta mebutuhkan waktu lebih dari 5 tahun. "Paling tidak 10 tahun," ujarnya.

Tapi ia yakin akan mampu memberikan yang terbaik untuk warga Jakarta ketimbang saat dirinya menjadi Wakil Walikota Tangerang. "Lebih enak jadi sutradara dibanding asisten sutradara, kreativitas bisa lebih keluar," ujarnya. (TEMPO Interaktif)

Mega Canangkan Cabang Pelopor

Mega Canangkan Cabang Pelopor

KETUA DPP Bidang Informasi dan Komunikasi Rano Karno mengatakan PDI Perjuangan pencanangan Cabang Pelopor untuk merealisasikan konsep rumah aspirasi yang sebelumnya sudah dimiliki sejumlah kader di daerah pemilihannya masing-masing. Pencanangan sebagai pilot project jembatan masyarakat dengan pengurus pusat ini dilakukan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Desa Jambaan, Kecamatan Bayat, Klaten, Kamis (17/3).
Dipilihnya Desa Jambakan di Kec Bayat, Klaten, jelas Rano, karena sudah menyiapkan diri secara maksimal, baik dari segi teknis maupun kekompakan. Ada lebih dari 30 daerah lagi yang akan menjadi pelopor di seluruh Nusantara.

Kegiatan pencanangan ini diikuti sekitar 60 ribu kader dari unsur perwakilan DPD se-Indonesia dan seluruh anak ranting Se-Jawa Tengah. Dan pada kesempatan tersebut, Megawati menyampaikan pidato politik sebagai pencanangan Cabang Pelopor.

Melalui pencanangan Cabang Pelopor ini, lanjut Rano, PDI Perjuangan berharap kebutuhan masyarakat di kalangan bawah mudah terpenuhi. Masyarakat bisa datang langsung ke pengurus ataupun pengurus sendiri juga bisa langsung jemput bola ke masyarakat.

Berbagai persoalan rakyat seperti minimnya lahan irigasi bagi kelompok tani, tekanan tengkulak pada pedagang pasar atau produsen bahan makanan, balita kurang gizi hingga persoalan putus sekolah akan ditangani langsung Cabang Pelopor ini.

Selain itu, lanjut Si Doel panggilan Akrab Rano, Cabang Pelopor adalah cabang yang dipilih untuk melaksanakan sinergitas kader partai di Tiga Pilar. Tiga Pilar yang dimaksud Rano antara lain jajaran struktural partai, legislatif (DPRD) dan eksekutif (Pemerintah Daerah).

Cabang Pelopor ini akan melibatkan seluruh jaringan struktur partai, mulai tingkat DPD (Provinsi), DPC (kabupaten/kota), Pengurus Anak Cabang (kecamatan), Ranting (desa) hingga anak ranting (pedukuhan). Sehingga semua kader dan fungsionaris partai di masing-masing level itu akan bekerja mengidentifikasi berbagai masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat.

Tidak hanya berhenti sampai pada tahap identifikasi masalah akan tetapi fungsionaris dan kader partai harus melakukan advokasi atau membantu bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Sehingga PDIP tetap melaksanakan amanat kongres yaitu Berjuang Untuk Kesejahteraan Rakyat.

"Ketua umum telah menegaskan pada pidato akhir tahun 2010 lalu, bahwa fungsionaris partai tidak untuk sekadar berebut kursi kekuasan dan kue pembangunan. Tapi bagaimana yang utama setiap fungsionaris partai bermanfaat bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing," katanya. (aven)

(http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/index.php?mod=berita&id=4089)

Gubernur Setuju Provinsi Bogor Raya

CIBINONG - Wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya kembali menguat bertepatan dengan momentum Hari Jadi ke-528 Bogor, kemarin. Bahkan, rencana kehadiran sejumlah kepala daerah yang dirancang Bupati Bogor Rachmat Yasin dalam pertemuan Bogor Economic Summit di akhir Juni mendatang diharapkan akan membahas soal itu. Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan bahkan tidak menolak jika elemen masyarakat Bogor dan sejumlah daerah lainnya ingin bergabung untuk memekarkan diri dari Provinsi Jawa Barat. “Kami akan mengakomodasi aspirasi pembentukan provinsi baru seperti di wilayah III Cirebon dan Bodebek,” kata Achmad Heryawan kepada wartawan baru-baru ini. Heryawan mengatakan, tidak akan menghalangi keinginan masyarakat untuk membentuk provinsi baru yang terpisah dari Jabar. Dia mengakui, saat ini, di sejumlah daerah memang muncul wacana untuk memisahkan diri dari Jabar. Misalnya, di Wilayah III Cirebon (Pantura) dan Bogor, Depok, Bekasi dengan nama Provinsi Bogor Raya. “Selama proses pemisahan diri ini dilakukan secara konstitusional, kami tidak bisa menghalanginya,” katanya. Menurut Heryawan, proses pembentukan provinsi baru yang terdiri atas beberapa kabupaten dan kota yang saat ini berada dalam lingkup Provinsi Jabar, paling cepat membutuhkan waktu dua tahun. Syarat pertama adalah adanya kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat yang didukung penelitian awal. Bila semua aspek dinilai telah memenuhi syarat untuk membentuk provinsi baru, maka rekomendasi atau usulannya disampaikan ke pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri. Dalam rekomendasi berbentuk keputusan DPRD itu, dilampirkan hasil penelitian komprehensif yang mendukung keinginan pemisahan diri, persetujuan dari DPRD Jabar, dan persetujuan dari DPRD kabupaten/kota setempat. Sebelumnya, wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya sempat menguat beberapa tahun lalu. Wacana ini digulirkan oleh sejumlah politisi dan tokoh masyarakat di wilayah II Bogor. Bahkan, sembilan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Jawa Barat sempat menyatakan dukungannya untuk mendukung pembentukan Provinsi Bogor Raya. Sembilan DPD KNPI itu yakni DPD KNPI Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Depok hingga Kabupaten Karawang. (http://www.radar-bogor.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=56793)