PDIP Sindir Dominasi Lingkaran Satu Presiden

JAKARTA-Keluhan Presiden SBY mengenai para menterinya yang dipandang kurang tanggap “diamini” kalangan DPR. Dalam berinteraksi dengan parlemen, langkah yang diambil para menteri dianggap sering terkesan tidak sinkron dengan garis kebijakan presiden.

Anggota Komisi I Tjahjo Kumolo mencontohkan soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Masih ada pemahaman yang keliru sesama pejabat kementerian, karena tidak mampu menerjemahkan arahan presiden. “Ketika political will presiden dan komisi I DPR sudah jelas, eh kementerian terkait masih menerjemahkan lain,” kata Tjahjo di Jakarta, kemarin.

Tjahjo menyampaikan, Komisi I DPR ingin sekali bertemu langsung dengan presiden untuk membicarakan political will bersama soal alutsista TNI itu. Isu pokoknya adalah memberdayakan BUMN strategis dalam negeri. “Untuk hal-hal semacam ini apa perlu presiden sendiri yang memimpin rapat di masing-masing kementerian tersebut,” cetus Ketua Fraksi PDIP di DPR, itu.

Dia juga mengkritik kinerja lingkaran satu presiden yang tak jarang seolah mampu mengambil alih keputusan kementerian. Indikasi tunduknya menteri kepada “kemauan” lingkaran satu presiden itu sangat kuat. “Bagaimana keberanian wapres untuk mengoreksi kinerja lingkaran satu presiden itu,” ujarnya. Siapa yang dimaksud dengan lingkaran satu presiden? “Ya saya tak bisa menyebutkan,” jawab Tjahjo.

Tjahjo meyakini komisi-komisi lain di DPR juga merasakan hal sama. Dia berharap ketua DPR menggagas pertemuan konsultasi secara periodik antara pimpinan DPR, fraksi-fraksi DPR, dan pimpinan komisi-komisi DPR dengan Presiden SBY. “Kalau tidak ya percuma saja ada raker DPR dengan kementerian yang ada, tapi tidak pernah ada tindak lanjut yang cepat,” kata Tjahjo.

Tjahjo menyayangkan setelah enam tahun memimpin kabinet, presiden baru tersadar kalau selama ini terjadi kegaduhan politik di internal pemerintahannnya. Ini dipicu carutmarutnya tata kelola pelaksanaan pemerintahan. Ditambah lagi kuatnya egoisme sektoral di beberapa lembaga tinggi negara. Bahkan, sudah saling membangun citra sendiri sendiri termasuk saling menjatuhkan antarpimpinan lembaga tinggi negara. “Kinerja kementerian dan pengambilan keputusan politik pembangunan untuk kepentingan masyarakat luas akhirnya tidak optimal. Memang ironis, kasihan rakyat,” ujarnya. (www.radar-bogor.co.id)

Keseriusan Calon Diuji

Keseriusan Calon Diuji Polling Calon Walikota Periode II Lebih Seru

BOGOR-Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Jawa Barat Rudi Harsa Tanaya resmi ditetapkan sebagai pemenang dalam polling calon Walikota Bogor versi pembaca Radar Bogor. Untuk itu, Rudi bersama keenam calon yang memiliki suara terbanyak dalam polling akan bertarung kembali dalam polling pembaca tahap kedua.

Keenam nama calon Walikota Bogor selain Rudi Harsa Tanaya, yakni Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Bogor Nanny Ratnawati, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jajat Sudrajat, Ketua Dewan Pengawas PD Pasar Pakuan Jaya Untung Kurniadi, Sekretaris Daerah Kota Bogor Bambang Gunawan, anggota DPRD Jawa Barat Lalu Suryade dan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono.

Mereka akan beradu kekuatan untuk menarik dukungan warga Kota Bogor sebanyak-banyaknya pada periode II nanti. Pertarungan tidak semudah putaran sebelumnya, karena pada tahap kedua nanti si calon harus bisa mendapatkan kartu identitas pendukung untuk melampirkan kupon dukungannya. Artinya, keseriusan calon akan diuji pada tahap ini.

Ketua DPD PDI P Jabar Rudi Harsa tanaya mengatakan, agenda pemungutan suara di Radar Bogor menjadi ajang pemanasan bagi PDI P untuk menyosialisasikan calon walikota. “Dari polling tersebut bisa dinilai kerja mesin politik sebuah partai,” ujarnya.

Rudi juga mengaku antusias untuk mengikuti polling pembaca Radar Bogor pada tahap kedua nanti. Ia mengatakan, dengan sistem menggunakan KTP memacu kerja mesin politik dan para calon untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Kota Bogor.

Hal serupa juga diutarakan oleh Nany Ratnawati yang berada di urutan kedua. Ia mengaku, pengajian rutin ibu-ibu menjadi senjatanya untuk sosialisasi dengan masyarakat. “Kami siap saja, karena saya sudah sering sosialisasi ke masyarakat. Hampir tiap hari saya mengikuti pengajian rutin ibu-ibu sebelum berangkat ke kantor (DPRD, red). Bahkan agenda pertemuan setiap Sabtu dan Minggu lebih banyak. Bulan-bulan ini saja sudah banyak undangan pertemuan dengan saya,” aku Nanny Ratnawati.

Koordinator polling calon walikota Bogor versi pembaca Radar Bogor, M Ridwan menjelaskan, pada periode dua nanti, mekanisme polling tak jauh berbeda dari sebelumnya. Hanya, pengirim wajib melampirkan fotokopi KTP atau kartu identitas lain dengan domisili Kota Bogor. Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat itu, akan dianggap sebagai suara tak sah.

Pada periode dua nanti, kami ingin melihat keseriusan calon dalam melakukan pendekatan atau sosialisasi dengan masyarakat. Kalau mereka (calon, red) pandai bersosialisasi, tentu akan dengan mudah mendapatkan dukungan masyarakat. Anggap saja ini sebagai pemanasan,” ujar Ridwan.

Untuk lebih menarik animo masyarakat, Radar Bogor akan menyiapkan hadiah di periode dua. Itulah sebabnya, pengirim harus melampirkan fotokopi kartu identitas, untuk mencocokkan kupon dengan si pengirim. “Kami ingatkan lagi, si pengirim harus beridentitas Kota Bogor. Kalau di luar itu, ya gugur,” kata dia.

Selain melalui polling, Radar Bogor juga mengagendakan dialog dengan para calon. Tujuannya, mengetahui progam kerja calon pemimpin Bogor itu, terutama dalam menyelesaikan persoalanpersoalan pelik kota ini.

Bagaimana jika ada masyarakat masih memilih calon lain, di luar tujuh calon yang lolos poling periode pertama? Radar Bogor tetap membuka kesempatan dengan menempatkan satu kolom calon lain pilihan pembaca. Nah, jika calon lain itu punya suara yang lebih besar dari calon yang masuk tujuh besar, tentu akan terjadi pergeseran.(www.radar-bogor.co.id)

Kunci Tujuh Besar - Rudi Harsa Pemenang Periode I

BOGOR-Tujuh besar polling calon walikota Bogor versi pembaca Radar Bogor terkunci. Secara mengejutkan, di akhir penghitungan, Lalu Suryade loncat dua peringkat, melangkahi Untung Maryono dan Andi Suryawijaya. Andi bahkan terlempar dari posisi tujuh ke delapan, sehingga gagal bersaing di periode II nanti.

Lalu yang masuk di pekan kedua polling, berjalan perlahan menembus sepuluh besar. Pertama menggeser rekan separtainya PKS, Yusuf Dardiri, lalu bertahan di posisi 8-9, dan finis di posisi enam.

Anggota DPRD Jawa Barat itu mengumpulkan 3,85 persen. Unggul tipis atas posisi tujuh Untung Maryono (3,79 persen).

Tahap pertama polling ini sendiri dimenangkan Rudi Harsa Tanaya. Di akhir perhitungan suara tadi malam, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat itu mengumpulkan 32,42 persen.

Sedikit lebih unggul dari pesaing utamanya, Nanny Ratnawati di tempat kedua dengan 30,69 persen. Sementara posisi 3-4 ditempati Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jajat Sudrajat (6,90 %) dan Ketua Dewan PD Pasar Pakuan Jaya, Untung Kurniadi (6,80 %).

Tujuh besar di periode pertama ini kemudian diadu kembali di periode II pertengahan Desember ini. Koordinator polling calon walikota Bogor versi pembaca Radar Bogor M Ridwan menjelaskan, pada periode dua nanti, mekanisme polling tak jauh berbeda dari sebelumnya.

Hanya, pengirim wajib melampirkan fotokopi KTP atau kartu identitas lain dengan domisili Kota Bogor. Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat itu, akan dianggap sebagai suara tak sah.

“Pada periode dua nanti, kami ingin melihat keseriusan calon dalam melakukan pendekatan atau sosialisasi dengan masyarakat.

Kalau mereka (calon, red) pandai bersosialisasi, tentu akan dengan mudah mendapatkan dukungan masyarakat. Anggap saja ini sebagai pemanasan,” ujar Ridwan.

Untuk lebih menarik animo masyarakat, Radar Bogor akan menyiapkan hadiah di periode dua. Itulah sebabnya, pengirim harus melampirkan fotokopi kartu identitas, untuk mencocokkan kupon dengan si pengirim. “Kami ingatkan lagi, si pengirim harus beridentitas Kota Bogor. Kalau di luar itu, ya gugur,” kata dia.

Selain melalui polling, Radar Bogor juga mengagendakan dialog dengan para calon. Tujuannya, untuk mengetahui progam kerja calon pemimpin Bogor itu, terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pelik kota ini.

Bagaimana jika ada masyarakat masih memilih calon lain, di luar tujuh calon yang lolos polling periode pertama? Radar Bogor tetap membuka kesempatan dengan menempatkan satu kolom calon lain pilihan pembaca.

Nah, jika calon lain itu punya suara yang lebih besar dari calon yang masuk tujuh besar, tentu akan terjadi pergeseran.(www.radar0bogor.co.id)

Atut-Rano Menang Satu Putaran

PASANGAN nomor urut 1, Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno, memenangi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2011 dalam satu putaran dengan meraih 2.136.035 suara sah atau 49,65 persen,
Pasangan nomor urut 2, Wahidin Halim dan Irna Narulita, meraih 1.674.957 suara sah atau 38,93 persen. Pasangan nomor urut 3, Jazuli Juwaini dan Makmun Muzakki, meraih 491.432 suara sah atau 11,42 persen.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Banten Hambali menyampaikan pernyataan itu dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan calon terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di Gedung Serbaguna Balai Besar Latihan Kerja Industri di Kota Serang, Minggu (30/10) sore.

"Pasangan nomor urut 1 sebagai calon terpilih," kata Hambali.

Dalam rapat yang hanya dihadiri pasangan Atut-Rano itu juga diumumkan jumlah suara sah mencapai 4.302.4244 suara dan suara tidak sah 137.955 suara. Pemilih yang tidak memberikan suara 2.678.208 orang atau 37,62 persen dari 7.118.587 pemilih di daftar pemilih tetap.

Berita acara rapat pleno hanya ditandatangani Jajuli selaku saksi Atut-Rano. Imron Hamami selaku saksi Wahidin-Irna datang, tetapi menolak menandatangani berita acara dan mengajukan keberatan. Sementara saksi Jazuli-Makmun tidak hadir.

Atut-Rano menang di tujuh daerah, yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Atut-Rano hanya kalah di Kota Tangerang oleh Wahidin-Irna.

Legitimasi lemah

Pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Gandung Ismanto, menilai, perolehan suara Atut-Rano yang hanya 2.136.035 suara sah mencerminkan lemahnya dukungan. Ini karena jumlahnya jauh lebih kecil daripada jumlah pemilih yang tidak memberikan hak pilih sebanyak 2.678.208 orang.

Secara terpisah, Jajuli Abdilah, Juru Bicara Tim Kampanye Wahidin Halim-Irna Narulita, mengatakan siap mengajukan gugatan hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Timnya mengklaim menemukan banyak kecurangan, antara lain terkait dengan daftar pemilih tetap, praktik politik uang, intervensi birokrat atas dorongan petahana, dan ketidaknetralan KPU. Ini senada dengan yang diutarakan Miftahuddin, Juru Bicara Tim Kampanye Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki.

Atut menyatakan akan menghormati langkah tim kampanye lawan. "Kami ikuti tahapan yang ada," katanya kepada pers seusai rapat pleno. (BRO)
(sumber : http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/index.php?mod=berita&id=4923)

Pembentukan DCP Taruna Merah Putih Kota & Kab Bogor

Pembentukan & Pengukuhan DCP Taruna Merah Putih Kota & Kab Bogor

Untuk memantapkan posisi dan raihan suara dalam pileg, pilkada dan pilpres, kemarin PDIP mengukuhkan kepengurusan sayap politiknya yaitu Taruna Merah Putih (TMP) Kota dan Kabupaten Bogor di Gedung Wanita Kota Bogor.

Sedikitnya 30 kader pengurus TMP tingkat Kota dan Kabupaten Bogor dilantik. Hadir dalam acara, Ketua Umum TMP Maruarar Sirait, Korwil TMP Kota dan Kabupaten Bogor Dadang I Danubrata, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Rudi Harsa Tanaya, Ketua DPC PDIP Kota Bogor Untung W Maryono, Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor Karyawan Faturrahman, Sekda Kota Bogor Bambang Gunawan dan Asisten Tata Praja Ade Syarief Hidayat.

Dalam pidato sambutannya, Rudi Harsa Tanaya menegaskan, TMP adalah organisasi sayap partai yang didisposisikan untuk menyiapkan kader-kader partai serta menggalang kekuatan baru guna mengokohkan suara dalam pemilu.

“Saya yakin, tak ada satu tahun bahkan mungkin enam bulan ke depan, kader-kader PDIP berasal dari kader TMP . Ini merupakan kesungguhan kami untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya. (http://www.radar-bogor.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=80160)

PDIP Buka Pendaftaran Cagub DKI

PDIP Buka Pendaftaran Cagub DKI

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta akan digelar pada pertengahan tahun 2012, partai peserta Pemilukada 2012 pun mulai mengambil ancang-acang untuk menghadapi pemilihan gubernur DKI Jakarta. Seperti

yang dilakukan DPD PDIP DKI Jakarta yang membuka pendaftaran bagi kandidat calon gubernur (Cagub) atau calon Wakil Gubernur (Cawagub).

"Berdasarkan hasil rapat yang melibatkan DPP, DPD, DPC dan fraksi PDIP DPRD DKI, Rabu (21/9) malam lalu disepakati bahwa penjaringan kandidat cagub atau cawagub akan dilakukan sekitar Oktober hingga November mendatang," kata Wakil ketua DPD PDIP DKI, Boy Bernadi Sadikin saat dihubungi di Jakarta, Jumat (23/9/2011).

Menurutnya, nantinya tingkat anak ranting mengusulkan nama ke DPC. Kemudian DPC akan menyerahkan ke DPD untuk diteruskan ke DPP. "Setelah itu DPP akan melakukan fit and proper test terhadap nama-nama kandidat yang diusulkan tersebut. Dari hasil fit n proper test akan dilakukan rakerdasus, yang akan disosialisasikan pada mesin partai. Insya Allah, Desember akan digelar rakerdasus," kata putra mantan Gubernur Ali Sadikin.

Sementara Bendahara DPC PDIP Jakarta Selatan, Panji Virgianto, mengharapkan agar fit and proper test DPP dilakukan sesuai acuan dari DPC atau DPD. "Karena dikhawatirkan kandidat langsung lobi ke DPP. Kalau ini terjadi bisa jadi miskomunikasi yang berakibat macetnya mesin partai. Jadi DPP harus tegas agar kandidat mematuhi mekanisme yang sudah diatur oleh DPP sendiri,"ujarnya lagi. ( INILAH.COM, Jakarta)

PDI Perjuangan Tetap Berada di Luar Pemerintahan

Reshuffle Kabinet PDI Perjuangan Tetap Berada di Luar Pemerintahan

PDI Perjuangan Kerharap presiden untuk tidak tersandera secara politik oleh parpol pendukungnya sehingga tidak bisa melakukan apa-apa buat kepentingan rakyat. Hal ini disampaikan Sekjen PDI Perjuangan menanggapi wacana reshuffle kabinet. “Kalau Presiden mengangap kinerja anggota kabinetnya tidak optimal, sudah tidak ada kesamaan pandang dalam kinerja pemerintahannya lagi, ya jangan diteruskan. Yang paling penting tiga tahun ke depan betul betul masyarakat menunggu kinerja yang dijanjikan dalam berbagai aspek," ujar Tjahjo Kumolo di Jakarta, Jumat pekan lalu (17/9).

Menurut Tjahjo Kumolo, untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak cukup dengan reshuffle kabinet. Yang terpenting, kata Tjahjo, pemerintah perlu mewujudkan janji-janji politik waktu kampanye.

“Tugas utama pemerintah ini harusnya adalah reformasi total birokrasi dan reformasi total tentang kebijakan politik pembangunannya. Berdasarkan hasil survey (kinerja pemerintah) sudah menurun pendapat masyarakat dan kondisi obyektif yang ada, harusnya ada optimalisasi kinerja yang lebih baik,” sambungnya.

Sekjen PDI Perjuangan ini mengatakan, PDI Perjuangan meminta reshuffle kabinet bukan sekadar pengalihan isu, dan pengantian menteri dilakukan dengan yang lebih tepat dan profesional di bidangnya, daripada hanya menghambur-hamburkan anggaran belanja negara. “Kami akan mengkritisi secara obyektif setiap program atau kinerja pemerintah. Bagi PDI Perjuangan, berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang paling utama,” jelas Tjahjo.

Senada dengan Tjahjo, Puan Maharani menegaskan, PDI Perjuangan tetap pada komitmen untuk menjadi penyeimbang pemerintah seperti hasil dari kongres di Bali. "Pada prinsipnya, kami tetap menjadi oposisi sesuai hasil kongres di Bali. Kami akan tetap berada di luar pemerintahan," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Politik dan Hubungan antar Lembaga beberapa waktu lalu. (www.pdiperjuangan.or.id)