PPP-PDIP Resmi Koalisi Pilgub

BANDUNG–Sejarah lama terulang kembali. Hubungan emosional antara PDIP-PPP seakan tak pernah hilang. Pemilihan Gubernur 2008 lalu, PDI-P berduet dengan PPP mengusung Agum Gumelar-Nu’man Abudul Hakim (Agum-Nu’man). Duet tersebut dilakukan juga jelang Pilgub Jabar 2013 mendatang.

Kedua partai sepakat meneruskan duet tersebut dalam pertemuan dua petinggi partai dan pengurus di Hotel Aston, Pasteur, Kota Bandung, Kamis (19/1) malam. Ketua DPW PPP Jabar, Rachmat Yasin mengatakan, koalisi yang dibangun sudah ideal untuk memenangkan pilgub, sekaligus membangun Jawa Barat.

“Benang merah dan hijau jika digabungkan akan menghasilkan warna yang indah juga,” kata Rachmat Yasin. Dia mengatakan, koalisi yang dibangun juga menengok koalisi PDI-P-PPP di tingkat kabupaten/kota yang hampir tak pernah ada permasalahan.

Namun, Bupati Bogor ini mengakui belum menyinggung soal siapa yang dijagokan dalam koalisi nanti, kendati dirinya dijagokan DPW PPP maju dalam pilgub. “Kita membicarakan koalisi, bukan person (calon). Calon dikebelakangkan, proses alam nantinya yang akan menentukan. Sekarang kita bicara kebersamaan dulu,” katanya.

Koalisi, lanjutnya, disepakati karena ada kesepemahaman antarkedua partai untuk membangun Jabar. “Kita tidak akan meruncingkan perbedaan,” tambahnya.

Saat disinggung soal perbedaan ideologi partai, ia menyatakan, hal itu tak jadi kendala untuk membangun Jabar. Ketika partai nasionalis disatukan dengan partai Islam, akan menghasilkan kolaborasi pemerintahan yang ideal.

Sementara itu, Ketua DPD PDI-P Jabar, Rudy Harsa Tanaya mengungkapkan, PDIP menargetkan menang dalam pilgub mendatang. Makanya, kata Rudy, PDI-P memilih membuka koalisi dengan partai lain. “Koalisi ini, koalisi yang demokratis,” ucap Rudy.

Lantas bagaimana awal mula koalisi dengan PPP? Rudy mengatakan, karena faktor kedekatan kedua partai yang telah terjalin lama, tepatnya sejak pelaksanaan pilgub lalu dan banyaknya persamaan visi misi partai tentang Jabar. “Koalisi ini masih akan melebar.

Pembicaraan intens dengan partai lain juga akan terus dilakukan. Soal calon, siapa yang memiliki kans lebih besar, dialah yang akan diusung,” katanya. Dalam pertemuan juga terungkap kemungkinan koalisi masih akan melebar ke partai lainnya. Salah satunya, penjajakan akan dilakukan terhadap Gerindra.

Banjir Darah di Kantor PDIP

CIBINONG–Ratusan kader dan simpatisan DPC PDIP Kabupaten Bogor mendonorkan darahnya di Sekretariat PDIP, kemarin. Kegiatan itu merupakan rangkaian peringatan HUT ke-39 PDIP.

Selain donor darah, dalam kegiatan itu diisi pembagian sembako kepada masyarakat sekitar. Pembagian dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Bogor, Karyawan Faturachman.

Dalam kesempatan tersebut, Karyawan mengatakan, jika bantuan tersebut bukan mengajak berkampanye, melainkan murni dan ikhlas membantu masyarakat.

“Tak ada nuansa politis dalam pembagian sembako ini, saya hari ini dengan keluarga partai punya niat ikhlas. Jangan berpikir untuk berkampanye,” terang Karyawan.

Dalam peringatan HUT PDIP yang mengangkat tema “Peduli Wong Cilik Nyatakan dengan Darah dan Berdonor Darah” itu hadir Ketua Fraksi PDIP Halim Yohanes, Ketua Bidang Perempuan Saptariani dan para anggota DPRD Kabupaten Bogor.

Wakil Sekretaris DPC PDIP, Wawan Risdiawan mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial itu merupakan rangkaian kampanye menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2013 mendatang.

Bahkan, menurut dia, segala kegiatan yang dilakukan partai mana pun pasti bertujuan membangun citra positif di tengah masyarakat. “Itu kan hanya gurauan politik Pak Karyawan.

Tidak bisa dipungkiri, kegiatan semacam ini merupakan rangkaian kampanye. Selain dari peringatan ulang tahun partai,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Sementara itu, terkait nama calon yang akan diajukan PDIP dalam pilkada 2013, pria yang akrab disapa Wanli itu menjelaskan, pihaknya tengah menggelar konsolidasi internal partai. “Namun sampai saat ini kami hanya mencalonkan satu nama untuk maju, yaitu Pak Karyawan. Mungkin ke depan akan ada penambahan,” pungkasnya.

Nanny-Rudi Saling Salip

BOGOR-Apakah pertarungan Nanny Ratnawati dan Rudi Harsa Tanaya akan benar-benar terjadi di ajang Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Bogor 2013? Tak seorang pun yang tahu. Namun yang pasti keduanya terlibat persaingan seru di arena polling calon walikota Bogor versi pembaca Radar Bogor periode II.

Duel Nanny vs Rudi bahkan sudah terlihat di awal-awal periode. Sejak dibuka Selasa (3/12) lalu, dua tokoh yang disegani di Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini langsung bersaing ketat.

Dalam empat hari penayangan di Radar Bogor (termasuk hari ini), Nanny lebih sering bercokol di puncak. Hanya sekali Rudi merebut posisi istri anggota DPRD Jawa Barat Momon Permono itu, yakni pada Kamis (5/12). Posisinya kemudian direbut kembali oleh Nanny pada penayangan hari ini.

Pertarungan keduanya diyakini berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Karena perolehan suara Nanny dan Rudi jauh lebih tinggi dari lima kandidat lain, termasuk peringkat tiga Jajat Sudrajat (lihat data hasil polling di bagian bawah halaman Metropolis).

Namun bukan tidak mungkin kandidat lain mendekat, karena Untung Maryono, Untung Kurniadi dan Bambang Gunawan juga sudah mendapat dukungan publik.

Koordinator polling calon Walikota Bogor versi pembaca Radar Bogor Benny Irawan terus mengajak pembaca untuk memberikan dukungan kepada calon walikota favoritnya. Karena polling ini dapat menjadi barometer dukungan masyarakat terhadap calon.

“Memang calon-calon ini belum tentu tampil di kancah pilkada yang sebenarnya nanti. Tapi paling tidak kandidat yang ingin bertanding (di pilkada, red) bisa mengukur sejauh mana dia dikenal oleh masyarakat yang nanti memilihnya,” kata Benny.

Hanya, ia mengingatkan pengirim lebih teliti mengikuti ketentuan. Karena masih banyak pengirim yang tak memenuhi persyaratan panitia. Misalnya, ada pengirim yang berasal dari luar Kota Bogor. “Polling ini kan untuk memilih walikota Bogor.

Jadi yang mengirim, ya harus warga Kota Bogor. Kalau ada pengirim dari luar Kota Bogor, akan kita abaikan,” jelasnya.

Selain itu, sistem berlaku pada polling periode II ini membatasi pengirim hanya dapat mengirim satu kupon dukungan untuk satu calon dalam sehari. “Jadi kalau ada lebih dari satu kupon dari pengirim yang sama, tidak kita hitung. Tetap hanya dihitung satu suara,” pungkasnya.(www.radar-bogor.co.id)

PDIP Sindir Dominasi Lingkaran Satu Presiden

JAKARTA-Keluhan Presiden SBY mengenai para menterinya yang dipandang kurang tanggap “diamini” kalangan DPR. Dalam berinteraksi dengan parlemen, langkah yang diambil para menteri dianggap sering terkesan tidak sinkron dengan garis kebijakan presiden.

Anggota Komisi I Tjahjo Kumolo mencontohkan soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Masih ada pemahaman yang keliru sesama pejabat kementerian, karena tidak mampu menerjemahkan arahan presiden. “Ketika political will presiden dan komisi I DPR sudah jelas, eh kementerian terkait masih menerjemahkan lain,” kata Tjahjo di Jakarta, kemarin.

Tjahjo menyampaikan, Komisi I DPR ingin sekali bertemu langsung dengan presiden untuk membicarakan political will bersama soal alutsista TNI itu. Isu pokoknya adalah memberdayakan BUMN strategis dalam negeri. “Untuk hal-hal semacam ini apa perlu presiden sendiri yang memimpin rapat di masing-masing kementerian tersebut,” cetus Ketua Fraksi PDIP di DPR, itu.

Dia juga mengkritik kinerja lingkaran satu presiden yang tak jarang seolah mampu mengambil alih keputusan kementerian. Indikasi tunduknya menteri kepada “kemauan” lingkaran satu presiden itu sangat kuat. “Bagaimana keberanian wapres untuk mengoreksi kinerja lingkaran satu presiden itu,” ujarnya. Siapa yang dimaksud dengan lingkaran satu presiden? “Ya saya tak bisa menyebutkan,” jawab Tjahjo.

Tjahjo meyakini komisi-komisi lain di DPR juga merasakan hal sama. Dia berharap ketua DPR menggagas pertemuan konsultasi secara periodik antara pimpinan DPR, fraksi-fraksi DPR, dan pimpinan komisi-komisi DPR dengan Presiden SBY. “Kalau tidak ya percuma saja ada raker DPR dengan kementerian yang ada, tapi tidak pernah ada tindak lanjut yang cepat,” kata Tjahjo.

Tjahjo menyayangkan setelah enam tahun memimpin kabinet, presiden baru tersadar kalau selama ini terjadi kegaduhan politik di internal pemerintahannnya. Ini dipicu carutmarutnya tata kelola pelaksanaan pemerintahan. Ditambah lagi kuatnya egoisme sektoral di beberapa lembaga tinggi negara. Bahkan, sudah saling membangun citra sendiri sendiri termasuk saling menjatuhkan antarpimpinan lembaga tinggi negara. “Kinerja kementerian dan pengambilan keputusan politik pembangunan untuk kepentingan masyarakat luas akhirnya tidak optimal. Memang ironis, kasihan rakyat,” ujarnya. (www.radar-bogor.co.id)

Keseriusan Calon Diuji

Keseriusan Calon Diuji Polling Calon Walikota Periode II Lebih Seru

BOGOR-Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Jawa Barat Rudi Harsa Tanaya resmi ditetapkan sebagai pemenang dalam polling calon Walikota Bogor versi pembaca Radar Bogor. Untuk itu, Rudi bersama keenam calon yang memiliki suara terbanyak dalam polling akan bertarung kembali dalam polling pembaca tahap kedua.

Keenam nama calon Walikota Bogor selain Rudi Harsa Tanaya, yakni Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Bogor Nanny Ratnawati, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jajat Sudrajat, Ketua Dewan Pengawas PD Pasar Pakuan Jaya Untung Kurniadi, Sekretaris Daerah Kota Bogor Bambang Gunawan, anggota DPRD Jawa Barat Lalu Suryade dan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono.

Mereka akan beradu kekuatan untuk menarik dukungan warga Kota Bogor sebanyak-banyaknya pada periode II nanti. Pertarungan tidak semudah putaran sebelumnya, karena pada tahap kedua nanti si calon harus bisa mendapatkan kartu identitas pendukung untuk melampirkan kupon dukungannya. Artinya, keseriusan calon akan diuji pada tahap ini.

Ketua DPD PDI P Jabar Rudi Harsa tanaya mengatakan, agenda pemungutan suara di Radar Bogor menjadi ajang pemanasan bagi PDI P untuk menyosialisasikan calon walikota. “Dari polling tersebut bisa dinilai kerja mesin politik sebuah partai,” ujarnya.

Rudi juga mengaku antusias untuk mengikuti polling pembaca Radar Bogor pada tahap kedua nanti. Ia mengatakan, dengan sistem menggunakan KTP memacu kerja mesin politik dan para calon untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Kota Bogor.

Hal serupa juga diutarakan oleh Nany Ratnawati yang berada di urutan kedua. Ia mengaku, pengajian rutin ibu-ibu menjadi senjatanya untuk sosialisasi dengan masyarakat. “Kami siap saja, karena saya sudah sering sosialisasi ke masyarakat. Hampir tiap hari saya mengikuti pengajian rutin ibu-ibu sebelum berangkat ke kantor (DPRD, red). Bahkan agenda pertemuan setiap Sabtu dan Minggu lebih banyak. Bulan-bulan ini saja sudah banyak undangan pertemuan dengan saya,” aku Nanny Ratnawati.

Koordinator polling calon walikota Bogor versi pembaca Radar Bogor, M Ridwan menjelaskan, pada periode dua nanti, mekanisme polling tak jauh berbeda dari sebelumnya. Hanya, pengirim wajib melampirkan fotokopi KTP atau kartu identitas lain dengan domisili Kota Bogor. Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat itu, akan dianggap sebagai suara tak sah.

Pada periode dua nanti, kami ingin melihat keseriusan calon dalam melakukan pendekatan atau sosialisasi dengan masyarakat. Kalau mereka (calon, red) pandai bersosialisasi, tentu akan dengan mudah mendapatkan dukungan masyarakat. Anggap saja ini sebagai pemanasan,” ujar Ridwan.

Untuk lebih menarik animo masyarakat, Radar Bogor akan menyiapkan hadiah di periode dua. Itulah sebabnya, pengirim harus melampirkan fotokopi kartu identitas, untuk mencocokkan kupon dengan si pengirim. “Kami ingatkan lagi, si pengirim harus beridentitas Kota Bogor. Kalau di luar itu, ya gugur,” kata dia.

Selain melalui polling, Radar Bogor juga mengagendakan dialog dengan para calon. Tujuannya, mengetahui progam kerja calon pemimpin Bogor itu, terutama dalam menyelesaikan persoalanpersoalan pelik kota ini.

Bagaimana jika ada masyarakat masih memilih calon lain, di luar tujuh calon yang lolos poling periode pertama? Radar Bogor tetap membuka kesempatan dengan menempatkan satu kolom calon lain pilihan pembaca. Nah, jika calon lain itu punya suara yang lebih besar dari calon yang masuk tujuh besar, tentu akan terjadi pergeseran.(www.radar-bogor.co.id)

Kunci Tujuh Besar - Rudi Harsa Pemenang Periode I

BOGOR-Tujuh besar polling calon walikota Bogor versi pembaca Radar Bogor terkunci. Secara mengejutkan, di akhir penghitungan, Lalu Suryade loncat dua peringkat, melangkahi Untung Maryono dan Andi Suryawijaya. Andi bahkan terlempar dari posisi tujuh ke delapan, sehingga gagal bersaing di periode II nanti.

Lalu yang masuk di pekan kedua polling, berjalan perlahan menembus sepuluh besar. Pertama menggeser rekan separtainya PKS, Yusuf Dardiri, lalu bertahan di posisi 8-9, dan finis di posisi enam.

Anggota DPRD Jawa Barat itu mengumpulkan 3,85 persen. Unggul tipis atas posisi tujuh Untung Maryono (3,79 persen).

Tahap pertama polling ini sendiri dimenangkan Rudi Harsa Tanaya. Di akhir perhitungan suara tadi malam, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat itu mengumpulkan 32,42 persen.

Sedikit lebih unggul dari pesaing utamanya, Nanny Ratnawati di tempat kedua dengan 30,69 persen. Sementara posisi 3-4 ditempati Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jajat Sudrajat (6,90 %) dan Ketua Dewan PD Pasar Pakuan Jaya, Untung Kurniadi (6,80 %).

Tujuh besar di periode pertama ini kemudian diadu kembali di periode II pertengahan Desember ini. Koordinator polling calon walikota Bogor versi pembaca Radar Bogor M Ridwan menjelaskan, pada periode dua nanti, mekanisme polling tak jauh berbeda dari sebelumnya.

Hanya, pengirim wajib melampirkan fotokopi KTP atau kartu identitas lain dengan domisili Kota Bogor. Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat itu, akan dianggap sebagai suara tak sah.

“Pada periode dua nanti, kami ingin melihat keseriusan calon dalam melakukan pendekatan atau sosialisasi dengan masyarakat.

Kalau mereka (calon, red) pandai bersosialisasi, tentu akan dengan mudah mendapatkan dukungan masyarakat. Anggap saja ini sebagai pemanasan,” ujar Ridwan.

Untuk lebih menarik animo masyarakat, Radar Bogor akan menyiapkan hadiah di periode dua. Itulah sebabnya, pengirim harus melampirkan fotokopi kartu identitas, untuk mencocokkan kupon dengan si pengirim. “Kami ingatkan lagi, si pengirim harus beridentitas Kota Bogor. Kalau di luar itu, ya gugur,” kata dia.

Selain melalui polling, Radar Bogor juga mengagendakan dialog dengan para calon. Tujuannya, untuk mengetahui progam kerja calon pemimpin Bogor itu, terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pelik kota ini.

Bagaimana jika ada masyarakat masih memilih calon lain, di luar tujuh calon yang lolos polling periode pertama? Radar Bogor tetap membuka kesempatan dengan menempatkan satu kolom calon lain pilihan pembaca.

Nah, jika calon lain itu punya suara yang lebih besar dari calon yang masuk tujuh besar, tentu akan terjadi pergeseran.(www.radar0bogor.co.id)

Atut-Rano Menang Satu Putaran

PASANGAN nomor urut 1, Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno, memenangi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2011 dalam satu putaran dengan meraih 2.136.035 suara sah atau 49,65 persen,
Pasangan nomor urut 2, Wahidin Halim dan Irna Narulita, meraih 1.674.957 suara sah atau 38,93 persen. Pasangan nomor urut 3, Jazuli Juwaini dan Makmun Muzakki, meraih 491.432 suara sah atau 11,42 persen.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Banten Hambali menyampaikan pernyataan itu dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan calon terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di Gedung Serbaguna Balai Besar Latihan Kerja Industri di Kota Serang, Minggu (30/10) sore.

"Pasangan nomor urut 1 sebagai calon terpilih," kata Hambali.

Dalam rapat yang hanya dihadiri pasangan Atut-Rano itu juga diumumkan jumlah suara sah mencapai 4.302.4244 suara dan suara tidak sah 137.955 suara. Pemilih yang tidak memberikan suara 2.678.208 orang atau 37,62 persen dari 7.118.587 pemilih di daftar pemilih tetap.

Berita acara rapat pleno hanya ditandatangani Jajuli selaku saksi Atut-Rano. Imron Hamami selaku saksi Wahidin-Irna datang, tetapi menolak menandatangani berita acara dan mengajukan keberatan. Sementara saksi Jazuli-Makmun tidak hadir.

Atut-Rano menang di tujuh daerah, yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Atut-Rano hanya kalah di Kota Tangerang oleh Wahidin-Irna.

Legitimasi lemah

Pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Gandung Ismanto, menilai, perolehan suara Atut-Rano yang hanya 2.136.035 suara sah mencerminkan lemahnya dukungan. Ini karena jumlahnya jauh lebih kecil daripada jumlah pemilih yang tidak memberikan hak pilih sebanyak 2.678.208 orang.

Secara terpisah, Jajuli Abdilah, Juru Bicara Tim Kampanye Wahidin Halim-Irna Narulita, mengatakan siap mengajukan gugatan hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Timnya mengklaim menemukan banyak kecurangan, antara lain terkait dengan daftar pemilih tetap, praktik politik uang, intervensi birokrat atas dorongan petahana, dan ketidaknetralan KPU. Ini senada dengan yang diutarakan Miftahuddin, Juru Bicara Tim Kampanye Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki.

Atut menyatakan akan menghormati langkah tim kampanye lawan. "Kami ikuti tahapan yang ada," katanya kepada pers seusai rapat pleno. (BRO)
(sumber : http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/index.php?mod=berita&id=4923)