Buruh Jabar Dorong Rieke jadi Gubernur

RDPnews.Pencalonan diri Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka menjadi Gubernur Jawa Barat mendapat dukungan dari buruh Jawa Barat.

Perempuan yang lebih dikenal denganSeni Peran ini dinilai mempunyai keberpihakan sangat tinggi terhadap perjuangan buruh di tanah air. "Kami akan berjuang all out dengan jaringan yang ada di seluruh kabupaten di Jawa Barat untuk mendukung Ibu Rieke," kata Ketua SPSI Cimahi Edi Suherdi dalam keterangan pers tertulisnya kepada okezone, Selasa (24/1/2012).

Perjuangan Rieke untuk menegakkan kepentingan buruh, kata Edi bukan tanpa bukti. Disahkannya RUU BPJS dan penolakan revisi Undang-Undang nomor 13 merupakan bukti keberpihakan Rieke terhadap kaum buruh. Edi yakin pencalonan Rieke akan berjalan mulus dan mendapat dukungan dari semua pihak.

"Apalagi Jawa Barat dikenal sebagai lumbung massa gerakan buruh. Kita melihat, Ibu Rieke bisa mewakili kepentingan Buruh,"Terangnya

Seperti diketahui sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR ini,mendaftarkan dirinya sebagai calon gubernur Jawa Barat tahun 2013. Kehadirannya dalam pencalonan tersebut dinilai beberap pihak menjadi magnet tersendiri untuk plikada Jabar itu.

Akhir tahun 2011, perempuan asal Garut ini menyatakan bahwa keikutsertaannya memperebutkan Jabar 1 tidak lain sebagai baktinya terhadap masyarakat Pasundan khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.

Dengan demikian dalam melangkah untuk melalui setiap tahapan proses Pilkada, dirinya akan mengikuti arahan partaiinya PDI Perjuangan (okezone/RDPnews)

Puan Resmi Jadi Ketua FPDIP

JAKARTA-Puan Maharani benar-benar menjadi ‘putri mahkota’ PDIP. Sejak awal 2012 ini, putri pasangan Taufik Kiemas dan Megawati Soekarnoputri itu resmi menjadi ‘komandan’ Fraksi PDIP di DPR. Sebelumnya, dia mendapatkan panggung besar di DPP partainya sebagai ketua bidang politik dan hubungan antarlembaga, serta Ketua I Fraksi PDIP.

Penetapan Puan sebagai ketua fraksi itu diambil melalui rapat pleno DPP yang dipimpin langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Jumat (13/1) lalu. “Keputusan DPP menetapkan Mbak Puan sebagai ketua fraksi sudah final,” kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, kemarin (20/1).

Tjahjo mengatakan setelah ini dirinya akan berkonsentrasi penuh menjalankan tugas sebagai Sekjen DPP PDIP sekaligus anggota Komisi I DPR. “Saya sudah melaksanakan tugas dari ibu ketua umum (Megawati) sebagai ketua fraksi DPR sejak 2003 sampai awal 2012,” ujarnya.

Isu penggantian ketua fraksi ini sebenarnya sudah muncul sejak Februari 2011. Bahkan, secara tidak langsung, Puan Maharani telah mengakui adanya proses pergantian itu. Menurut Puan, ketika itu, sekjen partai memang sebaiknya lebih fokus menyiapkan konsolidasi internal partai menjelang 2014.

Sayang, sampai tadi malam, Puan masih belum merespons pesan pendek (SMS) maupun telpon ke ponselnya. Mengapa Puan masih belum memberi keterangan resmi? “Pergantian pucuk pimpinan fraksi ini sebenarnya memang baru akan diumumkan DPP secara resmi pekan depan,” kata Wasekjen DPP PDIP Achmad Basarah, secara terpisah.

Basarah menyampaikan pergantian pimpinan fraksi ini murni untuk kebutuhan konsolidasi internal. Saat 2011, volume kerja partai belum terlalu padat. Karena itu, Tjahjo masih bisa menjabat sekjen sekaligus merangkap ketua fraksi.

Tapi, memasuki tahun 2012, intensitas konsolidasi internal partai sudah semakin tinggi. “Karena sudah memasuki tahun 2012, Mas Tjahjo harus berkonsentrasi mengurus partai,” ujarnya. (media online)

PPP-PDIP Resmi Koalisi Pilgub

BANDUNG–Sejarah lama terulang kembali. Hubungan emosional antara PDIP-PPP seakan tak pernah hilang. Pemilihan Gubernur 2008 lalu, PDI-P berduet dengan PPP mengusung Agum Gumelar-Nu’man Abudul Hakim (Agum-Nu’man). Duet tersebut dilakukan juga jelang Pilgub Jabar 2013 mendatang.

Kedua partai sepakat meneruskan duet tersebut dalam pertemuan dua petinggi partai dan pengurus di Hotel Aston, Pasteur, Kota Bandung, Kamis (19/1) malam. Ketua DPW PPP Jabar, Rachmat Yasin mengatakan, koalisi yang dibangun sudah ideal untuk memenangkan pilgub, sekaligus membangun Jawa Barat.

“Benang merah dan hijau jika digabungkan akan menghasilkan warna yang indah juga,” kata Rachmat Yasin. Dia mengatakan, koalisi yang dibangun juga menengok koalisi PDI-P-PPP di tingkat kabupaten/kota yang hampir tak pernah ada permasalahan.

Namun, Bupati Bogor ini mengakui belum menyinggung soal siapa yang dijagokan dalam koalisi nanti, kendati dirinya dijagokan DPW PPP maju dalam pilgub. “Kita membicarakan koalisi, bukan person (calon). Calon dikebelakangkan, proses alam nantinya yang akan menentukan. Sekarang kita bicara kebersamaan dulu,” katanya.

Koalisi, lanjutnya, disepakati karena ada kesepemahaman antarkedua partai untuk membangun Jabar. “Kita tidak akan meruncingkan perbedaan,” tambahnya.

Saat disinggung soal perbedaan ideologi partai, ia menyatakan, hal itu tak jadi kendala untuk membangun Jabar. Ketika partai nasionalis disatukan dengan partai Islam, akan menghasilkan kolaborasi pemerintahan yang ideal.

Sementara itu, Ketua DPD PDI-P Jabar, Rudy Harsa Tanaya mengungkapkan, PDIP menargetkan menang dalam pilgub mendatang. Makanya, kata Rudy, PDI-P memilih membuka koalisi dengan partai lain. “Koalisi ini, koalisi yang demokratis,” ucap Rudy.

Lantas bagaimana awal mula koalisi dengan PPP? Rudy mengatakan, karena faktor kedekatan kedua partai yang telah terjalin lama, tepatnya sejak pelaksanaan pilgub lalu dan banyaknya persamaan visi misi partai tentang Jabar. “Koalisi ini masih akan melebar.

Pembicaraan intens dengan partai lain juga akan terus dilakukan. Soal calon, siapa yang memiliki kans lebih besar, dialah yang akan diusung,” katanya. Dalam pertemuan juga terungkap kemungkinan koalisi masih akan melebar ke partai lainnya. Salah satunya, penjajakan akan dilakukan terhadap Gerindra.

Banjir Darah di Kantor PDIP

CIBINONG–Ratusan kader dan simpatisan DPC PDIP Kabupaten Bogor mendonorkan darahnya di Sekretariat PDIP, kemarin. Kegiatan itu merupakan rangkaian peringatan HUT ke-39 PDIP.

Selain donor darah, dalam kegiatan itu diisi pembagian sembako kepada masyarakat sekitar. Pembagian dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Bogor, Karyawan Faturachman.

Dalam kesempatan tersebut, Karyawan mengatakan, jika bantuan tersebut bukan mengajak berkampanye, melainkan murni dan ikhlas membantu masyarakat.

“Tak ada nuansa politis dalam pembagian sembako ini, saya hari ini dengan keluarga partai punya niat ikhlas. Jangan berpikir untuk berkampanye,” terang Karyawan.

Dalam peringatan HUT PDIP yang mengangkat tema “Peduli Wong Cilik Nyatakan dengan Darah dan Berdonor Darah” itu hadir Ketua Fraksi PDIP Halim Yohanes, Ketua Bidang Perempuan Saptariani dan para anggota DPRD Kabupaten Bogor.

Wakil Sekretaris DPC PDIP, Wawan Risdiawan mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial itu merupakan rangkaian kampanye menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2013 mendatang.

Bahkan, menurut dia, segala kegiatan yang dilakukan partai mana pun pasti bertujuan membangun citra positif di tengah masyarakat. “Itu kan hanya gurauan politik Pak Karyawan.

Tidak bisa dipungkiri, kegiatan semacam ini merupakan rangkaian kampanye. Selain dari peringatan ulang tahun partai,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Sementara itu, terkait nama calon yang akan diajukan PDIP dalam pilkada 2013, pria yang akrab disapa Wanli itu menjelaskan, pihaknya tengah menggelar konsolidasi internal partai. “Namun sampai saat ini kami hanya mencalonkan satu nama untuk maju, yaitu Pak Karyawan. Mungkin ke depan akan ada penambahan,” pungkasnya.

Nanny-Rudi Saling Salip

BOGOR-Apakah pertarungan Nanny Ratnawati dan Rudi Harsa Tanaya akan benar-benar terjadi di ajang Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Bogor 2013? Tak seorang pun yang tahu. Namun yang pasti keduanya terlibat persaingan seru di arena polling calon walikota Bogor versi pembaca Radar Bogor periode II.

Duel Nanny vs Rudi bahkan sudah terlihat di awal-awal periode. Sejak dibuka Selasa (3/12) lalu, dua tokoh yang disegani di Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini langsung bersaing ketat.

Dalam empat hari penayangan di Radar Bogor (termasuk hari ini), Nanny lebih sering bercokol di puncak. Hanya sekali Rudi merebut posisi istri anggota DPRD Jawa Barat Momon Permono itu, yakni pada Kamis (5/12). Posisinya kemudian direbut kembali oleh Nanny pada penayangan hari ini.

Pertarungan keduanya diyakini berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Karena perolehan suara Nanny dan Rudi jauh lebih tinggi dari lima kandidat lain, termasuk peringkat tiga Jajat Sudrajat (lihat data hasil polling di bagian bawah halaman Metropolis).

Namun bukan tidak mungkin kandidat lain mendekat, karena Untung Maryono, Untung Kurniadi dan Bambang Gunawan juga sudah mendapat dukungan publik.

Koordinator polling calon Walikota Bogor versi pembaca Radar Bogor Benny Irawan terus mengajak pembaca untuk memberikan dukungan kepada calon walikota favoritnya. Karena polling ini dapat menjadi barometer dukungan masyarakat terhadap calon.

“Memang calon-calon ini belum tentu tampil di kancah pilkada yang sebenarnya nanti. Tapi paling tidak kandidat yang ingin bertanding (di pilkada, red) bisa mengukur sejauh mana dia dikenal oleh masyarakat yang nanti memilihnya,” kata Benny.

Hanya, ia mengingatkan pengirim lebih teliti mengikuti ketentuan. Karena masih banyak pengirim yang tak memenuhi persyaratan panitia. Misalnya, ada pengirim yang berasal dari luar Kota Bogor. “Polling ini kan untuk memilih walikota Bogor.

Jadi yang mengirim, ya harus warga Kota Bogor. Kalau ada pengirim dari luar Kota Bogor, akan kita abaikan,” jelasnya.

Selain itu, sistem berlaku pada polling periode II ini membatasi pengirim hanya dapat mengirim satu kupon dukungan untuk satu calon dalam sehari. “Jadi kalau ada lebih dari satu kupon dari pengirim yang sama, tidak kita hitung. Tetap hanya dihitung satu suara,” pungkasnya.(www.radar-bogor.co.id)

PDIP Sindir Dominasi Lingkaran Satu Presiden

JAKARTA-Keluhan Presiden SBY mengenai para menterinya yang dipandang kurang tanggap “diamini” kalangan DPR. Dalam berinteraksi dengan parlemen, langkah yang diambil para menteri dianggap sering terkesan tidak sinkron dengan garis kebijakan presiden.

Anggota Komisi I Tjahjo Kumolo mencontohkan soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Masih ada pemahaman yang keliru sesama pejabat kementerian, karena tidak mampu menerjemahkan arahan presiden. “Ketika political will presiden dan komisi I DPR sudah jelas, eh kementerian terkait masih menerjemahkan lain,” kata Tjahjo di Jakarta, kemarin.

Tjahjo menyampaikan, Komisi I DPR ingin sekali bertemu langsung dengan presiden untuk membicarakan political will bersama soal alutsista TNI itu. Isu pokoknya adalah memberdayakan BUMN strategis dalam negeri. “Untuk hal-hal semacam ini apa perlu presiden sendiri yang memimpin rapat di masing-masing kementerian tersebut,” cetus Ketua Fraksi PDIP di DPR, itu.

Dia juga mengkritik kinerja lingkaran satu presiden yang tak jarang seolah mampu mengambil alih keputusan kementerian. Indikasi tunduknya menteri kepada “kemauan” lingkaran satu presiden itu sangat kuat. “Bagaimana keberanian wapres untuk mengoreksi kinerja lingkaran satu presiden itu,” ujarnya. Siapa yang dimaksud dengan lingkaran satu presiden? “Ya saya tak bisa menyebutkan,” jawab Tjahjo.

Tjahjo meyakini komisi-komisi lain di DPR juga merasakan hal sama. Dia berharap ketua DPR menggagas pertemuan konsultasi secara periodik antara pimpinan DPR, fraksi-fraksi DPR, dan pimpinan komisi-komisi DPR dengan Presiden SBY. “Kalau tidak ya percuma saja ada raker DPR dengan kementerian yang ada, tapi tidak pernah ada tindak lanjut yang cepat,” kata Tjahjo.

Tjahjo menyayangkan setelah enam tahun memimpin kabinet, presiden baru tersadar kalau selama ini terjadi kegaduhan politik di internal pemerintahannnya. Ini dipicu carutmarutnya tata kelola pelaksanaan pemerintahan. Ditambah lagi kuatnya egoisme sektoral di beberapa lembaga tinggi negara. Bahkan, sudah saling membangun citra sendiri sendiri termasuk saling menjatuhkan antarpimpinan lembaga tinggi negara. “Kinerja kementerian dan pengambilan keputusan politik pembangunan untuk kepentingan masyarakat luas akhirnya tidak optimal. Memang ironis, kasihan rakyat,” ujarnya. (www.radar-bogor.co.id)

Keseriusan Calon Diuji

Keseriusan Calon Diuji Polling Calon Walikota Periode II Lebih Seru

BOGOR-Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Jawa Barat Rudi Harsa Tanaya resmi ditetapkan sebagai pemenang dalam polling calon Walikota Bogor versi pembaca Radar Bogor. Untuk itu, Rudi bersama keenam calon yang memiliki suara terbanyak dalam polling akan bertarung kembali dalam polling pembaca tahap kedua.

Keenam nama calon Walikota Bogor selain Rudi Harsa Tanaya, yakni Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Bogor Nanny Ratnawati, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jajat Sudrajat, Ketua Dewan Pengawas PD Pasar Pakuan Jaya Untung Kurniadi, Sekretaris Daerah Kota Bogor Bambang Gunawan, anggota DPRD Jawa Barat Lalu Suryade dan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono.

Mereka akan beradu kekuatan untuk menarik dukungan warga Kota Bogor sebanyak-banyaknya pada periode II nanti. Pertarungan tidak semudah putaran sebelumnya, karena pada tahap kedua nanti si calon harus bisa mendapatkan kartu identitas pendukung untuk melampirkan kupon dukungannya. Artinya, keseriusan calon akan diuji pada tahap ini.

Ketua DPD PDI P Jabar Rudi Harsa tanaya mengatakan, agenda pemungutan suara di Radar Bogor menjadi ajang pemanasan bagi PDI P untuk menyosialisasikan calon walikota. “Dari polling tersebut bisa dinilai kerja mesin politik sebuah partai,” ujarnya.

Rudi juga mengaku antusias untuk mengikuti polling pembaca Radar Bogor pada tahap kedua nanti. Ia mengatakan, dengan sistem menggunakan KTP memacu kerja mesin politik dan para calon untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Kota Bogor.

Hal serupa juga diutarakan oleh Nany Ratnawati yang berada di urutan kedua. Ia mengaku, pengajian rutin ibu-ibu menjadi senjatanya untuk sosialisasi dengan masyarakat. “Kami siap saja, karena saya sudah sering sosialisasi ke masyarakat. Hampir tiap hari saya mengikuti pengajian rutin ibu-ibu sebelum berangkat ke kantor (DPRD, red). Bahkan agenda pertemuan setiap Sabtu dan Minggu lebih banyak. Bulan-bulan ini saja sudah banyak undangan pertemuan dengan saya,” aku Nanny Ratnawati.

Koordinator polling calon walikota Bogor versi pembaca Radar Bogor, M Ridwan menjelaskan, pada periode dua nanti, mekanisme polling tak jauh berbeda dari sebelumnya. Hanya, pengirim wajib melampirkan fotokopi KTP atau kartu identitas lain dengan domisili Kota Bogor. Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat itu, akan dianggap sebagai suara tak sah.

Pada periode dua nanti, kami ingin melihat keseriusan calon dalam melakukan pendekatan atau sosialisasi dengan masyarakat. Kalau mereka (calon, red) pandai bersosialisasi, tentu akan dengan mudah mendapatkan dukungan masyarakat. Anggap saja ini sebagai pemanasan,” ujar Ridwan.

Untuk lebih menarik animo masyarakat, Radar Bogor akan menyiapkan hadiah di periode dua. Itulah sebabnya, pengirim harus melampirkan fotokopi kartu identitas, untuk mencocokkan kupon dengan si pengirim. “Kami ingatkan lagi, si pengirim harus beridentitas Kota Bogor. Kalau di luar itu, ya gugur,” kata dia.

Selain melalui polling, Radar Bogor juga mengagendakan dialog dengan para calon. Tujuannya, mengetahui progam kerja calon pemimpin Bogor itu, terutama dalam menyelesaikan persoalanpersoalan pelik kota ini.

Bagaimana jika ada masyarakat masih memilih calon lain, di luar tujuh calon yang lolos poling periode pertama? Radar Bogor tetap membuka kesempatan dengan menempatkan satu kolom calon lain pilihan pembaca. Nah, jika calon lain itu punya suara yang lebih besar dari calon yang masuk tujuh besar, tentu akan terjadi pergeseran.(www.radar-bogor.co.id)