Balon Gubernur Mulai Bergerilya

CIBINONG–Mengaku didukung 14 DPC se-Jawa Barat, Dedi Supardi, salah satu bakal calon (balon) gubernur Jawa Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mulai bergerilya.

Bupati Cirebon ini berjanji akan menggratiskan dana sumbangan pendidikan. Dia juga berjanji menggratiskan pembangunan madrasah diniyah (MD) di seluruh daerah di Jawa Barat.

“Di Kabupaten Cirebon yang saat ini saya pimpin, sudah berjalan tiga tahun dan itu akan saya terapkan saat menjadi gubernur,” janjinya saat melakukan konsolidasi di Aula DPC PDIP Kabupaten Bogor, Sabtu (11/2),

Ketua DPD PDIP Jabar, Rudi Harsa Tanaya menjelaskan, sebagai kader PDIP, Dedi memiliki modal untuk maju menjadi gubernur Jabar. Selain menjadi kepala daerah selama dua periode dan satu kali menjadi wakil bupati, ia juga merupakan pengusaha yang memahami strategi pengembangan perekonomian masyarakat.

“Itu modal penunjang yang mendorongnya untuk bersaing dengan calon gubernur lain,” ungkapnya.

Dia menambahkan, partai berlambang banteng moncong putih itu belum berencana berkoalisi dengan partai politik lain. Namun, PDIP selalu membuka pintunya bagi parpol lain.

“Tentunya, kami tidak akan satu paket dari partai yang sama. Dan saat ini kami sudah menjalin hubungan baik dengan PPP,” pungkasnya.

Selain Dedi Supardi, PDIP mengusung lima calon lainnya untuk maju dalam Pilgub 2013. Kelima calon itu, yakni Bupati Kuningan Aang Hamid Suganda, anggota DPR RI Rieke Dyah Pitaloka, Bupati Sumedang Don Murdono, Bupati Subang nonaktif Eep Hidayat dan Wakil Ketua DPD PDIP Jabar Gatot Tjahjono.

Demokrat Terpuruk di Bawah Golkar-PDIP

JAKARTA–Kasus korupsi wisma atlet benar-benar telah memukul Partai Demokrat. Semakin banyak publik yang percaya bahwa mantan Bendahara Umum DPP Demokrat, M Nazaruddin tidak bekerja sendirian.

Riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA kali terakhir mengungkapkan, kepercayaan publik tentang keterlibatan sejumlah petinggi lain juga semakin besar. Hal itu tampak jika dibandingkan dengan hasil survei pertama mereka untuk tema serupa pada Juni 2011.

”Kini 57,8 persen yakin bahwa ada petinggi lain dari Partai Demokrat yang terlibat,’’ tutur peneliti senior LSIm Barkah Pattimahu saat memaparkan hasil survei lembaganya di Kantor LSI, Jakarta, kemarin. Padahal, beber dia, pada survei Juni 2011, angkanya masih sekitar 45,3 persen.

Ditambahkan, survei itu juga berusaha memotret tingkat kepercayaan publik terhadap lima petinggi Demokrat yang selama ini terus disebut-sebut terlibat kasus itu.

Selain Nazaruddin, ada nama Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Angelina Sondakh, dan Mirwan Amir. Hasilnya, 52,1 persen publik percaya bahwa Nazaruddin terlibat. Lalu, 39,4 persen publik yakin bahwa Anas juga terlibat.

‘’Di luar Nazaruddin, angka kepercayaan publik atas keterlibatan Anas cukup signifikan,’’ ujar Barkah.

Selanjutnya, 31,9 persen publik menilai Andi yang menjabat menteri pemuda dan olahraga juga turut berperan. Dugaan sama ditimpakan kepada dua petinggi lain, Angelina Sondakh (37,2 persen) dan Mirwan Amir (28,3 persen). ‘’Lima pandawa Demokrat itulah yang diperkirakan menjadi kontributor penurunan suara partai mereka,’’ imbuhnya.

Riset terakhir LSI tersebut juga mengungkap elektabilitas terkini partai-partai. Untuk kali pertama sejak 2009, Demokrat terpuruk hanya di peringkat ketiga. Dukungan terhadap partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu kini hanya 13,7 persen.

Posisi pertama dan kedua diambil alih Partai Golkar dan PDI Perjuangan (PDIP). Tingkat dukungan masing-masing 18,9 persen dan 14,2 persen. ‘’Kami (LSI, Red) adalah yang pertama mengabarkan bahwa Demokrat sudah turun takhta. Namun, saat itu banyak yang skeptis, terutama pimpinan Demokrat,’’ sindir Barkah.

Barkah lantas membeber, pada survei LSI Denny J.A. Juni 2011, Golkar sudah mengalahkan Demokrat. Meskipun, waktu itu selisihnya masih di bawah 3 persen. Kini selisihnya sudah semakin lebar, yaitu lebih dari 5 persen.

‘’Kini para pimpinan Demokrat sebaiknya tidak lagi merespons dengan too little and too late lagi. Sebab, sangat terbuka kemungkinan partai itu kembali ke khitah seperti 2004, hanya sebagai partai tengah,’’ imbuh dia.

Barkah lantas mengungkap, di survei terakhir tersebut lembaganya juga mencoba melakukan simulasi sejumlah pertanyaan. Misalnya tentang persepsi kepuasan publik atas cara Demokrat merespons kasus wisma atlet.

Dalam hasil survei, terungkap semakin sedikit yang percaya bahwa petinggi Demokrat tegas mengatasi skandal. Pada Juni 2011 angkanya masih 22,6 persen, namun kini melorot menjadi hanya 19,9 persen yang masih percaya. ‘’Itu warning. Jika tidak direspons serius, dukungan atas Demokrat bisa jatuh lebih jauh lagi hingga di abwah 10 persen,’’ terang dia.

Barkah menuturkan, penurunan suara Demokrat memang bukan semata disebabkan kasus wisma atlet. Turunnya pamor SBY dari hari ke hari juga berpengaruh.

Masih berdasar hasil survei LSI Denny J.A., pada Januari 2011 publik yang puas dengan kinerja Presiden SBY masih sekitar 56,7 persen. Namun, kini jumlahnya melorot, menjadi hanya 48,3 persen. ‘’Namun, jika dibandingkan, faktor kasus wisma atlet tetap yang lebih kuat memengaruhi,’’ imbuh dia.

Survei tersebut dilaksanakan pada 21 Januari sampai 2 Februari 2012. Dengan metode multi stage random sampling, wawancara tatap muka dilakukan terhadap 1.200 responden penduduk dewasa dari seluruh wilayah di Indonesia di 33 propinsi. Margin of error plus minus 2,9 persen

PKS masih Tertutup, PDIP Ingin Kader Lokal

BOGOR-Situasi politik Kota Bogor jelang Pemilihan Walikota (Pilwakot) 2013 mulai memanas. Sejumlah partai politik (parpol) semakin intens dalam mempersiapkan amunisi agar calonnya dapat berbicara banyak di pilkada nanti.

Seperti yang sedang dilakukan DPD PKS Kota Bogor, sejak jauh hari telah menjaring sepuluh nama bakal calon (balon) walikota. Selain melakukan seleksi melalui mekanisme partai, PKS juga tengah mempertimbangkan kemungkinan merekrut calon dari luar untuk membawa bendera partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu.

Ketua DPD PKS Kota Bogor, Jajat Sudrajat mengatakan, telah mengantongi sejumlah nama dari sepuluh balon yang dipersiapkan pihaknya. “Ya, ada beberapa yang sudah kita pertimbangkan untuk maju. Tapi, maaf belum bisa diungkapkan sekarang,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Ia menjelaskan, penentuan sosok balon menuju kursi F1 ditentukan berdasarkan mekanisme partai, juga survei internal kepada kader dan pengurus. Hasilnya akan digabungkan dengan penilaian dari tim khusus, apakah sosok yang bersangkutan layak mewakili PKS dalam perebutan kursi walikota.

“Sekarang sedang disusun tahapannya, berapa orang yang akan disaring dan muaranya mengarah kepada satu calon yang sesuai kriteria dan keinginan kader,” beber Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, itu.

Lebih jauh Jajat mengungkapkan, ada beberapa nama tokoh dari luar partai yang direkomendasikan oleh pengurus dan kader untuk masuk balon PKS. Namun, mengenai siapa saja orangnya, ia belum bisa mengemukakan karena masih dalam tahap pertimbangan. “Beberapa nama saat ini memegang kedudukan penting di Pemkot Bogor, dan pada saatnya akan kita ungkapkan ke publik,” tandasnya.

Sementara itu, persiapan menuju pertarungan pilwakot juga sedang dilakukan oleh DPC PDIP Kota Bogor. Kendati belum menetapkan akan berkoalisi dengan parpol mana, namun partai berlambang banteng bermoncong putih itu tetap serius mempersiapkan calonnya.

Berdasarkan penetapan hasil dari Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPC PDIP Kota Bogor, pengurus serta kader sepakat mengusung Untung W Maryono sebagai calon tunggal. Namun, mengenai siapa sosok pendampingnya masih dibicarakan berdasarkan mekanisme partai.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Untung mengaku siap mengemban amanat partai untuk maju ke dalam arena pilwakot. Karena, dirinya diajukan sebagai calon karena memiliki posisi strategis sebagai Ketua DPC PDIP Kota Bogor.

“Ini merupakan bukti jika partai menginginkan kader terbaiknya maju untuk menjadi Walikota Bogor,” ujarnya.

Mengenai nama lain di luar kepengurusan Kota Bogor, Untung menerangkan harus meminta izin dulu kepada DPC karena telah memiliki calon tunggal.

Jika tanpa menempuh prosedur sesuai ditentukan partai, yang bersangkutan tak bisa dicalonkan begitu saja oleh partai. “Siapa pun, baik itu dari DPP maupun DPD harus komunikasi dulu dengan kita. Karena ini arena pertarungan politik lokal, seharusnya diisi kader di daerah,” pungkasnya.(www.radar-bogor.co.id)

PKS Bajak RY-KF

PKS Bajak RY-KF Cari Calon yang Populer

CIBINONG–Raihan 13 persen kursi legislatif, membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bingung untuk mengusung nama bakal calon bupati Bogor pada Pemilukada 2014 mendatang.

Sebab, dari Peraturan KPU No 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 3 huruf a dan Pasal 4-1 (a) disebutkan, partai bisa mengusulkan calon kepala dan wakil kepala daerah jika memperoleh 15 persen dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan pada pemilu DPRD 2009.

Partai yang hanya meraih lima kursi DPRD itu pun memutuskan untuk berkoalisi dengan partai lain untuk bertarung pada Pilkada 2014. Tak heran, dalam jajak pendapat yang dilakukan sekitar 23 ribu kader PKS, tiga nama yang memiliki popularitas di masyarakat Kabupaten Bogor, dijagokan dalam bursa calon bupati dari PKS.

Mereka adalah Rachmat Yasin, Karyawan Fathurachman dan Fitri Putra Nugraha (Nungki) ditambah Manan Daning dan Ace Supeli.

Sedangkan, dari internal partai, PKS memilih Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Adjid Muslim, Sumanjaya Rukmandis, Dadeng Wahyudi, Sofyan Tsauri dan Ida Farida Darwi sebagai calon bupati.

Bahkan, kabarnya, PKS sudah melakukan konsolidasi dengan sejumlah partai di mana ketiga nama tersebut berada. Upaya itu dilakukan agar balon dari PKS bisa disandingkan meski hanya menduduki wakil bupati.

Namun, hal itu dibantah Ketua Bidang Kebijakan Publik DPD PKS Kabupaten Bogor, Eko Syaiful Rohman. Menurut dia, kesepuluh nama tersebut, termasuk Rachmat Yasin, Karyawan Fathurachman dan Nungki, berdasarkan hasil jajak pendapat yang dilakukan sejak Juni hingga Agustus 2011 lalu.

“Jajak pendapat itu diikuti anggota madya ke atas, dengan 106 unit pembinaan yang membawahi 23 ribu kader se-Kabupaten Bogor,” terang pria yang juga Ketua Fraksi PKS Kabupaten Bogor itu, kepada Radar Bogor, kemarin.

Menurut Eko, jajak pendapat tersebut menghasilkan keputusan beberapa kriteria dan syarat-syarat calon bupati (cabup) yang akan diusung.

Di antaranya, cabup harus memiliki integritas moral yang kuat dan basis massa yang jelas, juga mempunyai popularitas, kapabilitas serta elektabilitas di masyarakat internal maupun eksternal partai. Cabup yang diusung pun harus mewakili aspirasi masyarakat dan visi misi partai.

Ia menambahkan, sebelumnya PKS telah melakukan serangkaian langkah penjaringan cabup melalui para kader di wilayah. Selain dari internal partai, calon yang diusung dari luar partai dianggap perlu, mengingat sisi popularitas serta pemahaman tinggi mengenai Bogor secara umum, terkadang dimiliki calon dari luar partai.

“Jika spesifikasi jujur dan amanah ada di tokoh eksternal partai, kenapa tidak kami dukung?” ucapnya. Kendati demikian, pihaknya belum bisa menetapkan satu nama yang akan diusung.

“Masih ada tahapan berikut, yakni suryei popularitas. Itu pun belum tentu keputusan tetap. Bisa saja internal partai mengusung nama lainnya,” tukasnya. (www.radar-bogor.co.id)

Buruh Jabar Dorong Rieke jadi Gubernur

RDPnews.Pencalonan diri Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka menjadi Gubernur Jawa Barat mendapat dukungan dari buruh Jawa Barat.

Perempuan yang lebih dikenal denganSeni Peran ini dinilai mempunyai keberpihakan sangat tinggi terhadap perjuangan buruh di tanah air. "Kami akan berjuang all out dengan jaringan yang ada di seluruh kabupaten di Jawa Barat untuk mendukung Ibu Rieke," kata Ketua SPSI Cimahi Edi Suherdi dalam keterangan pers tertulisnya kepada okezone, Selasa (24/1/2012).

Perjuangan Rieke untuk menegakkan kepentingan buruh, kata Edi bukan tanpa bukti. Disahkannya RUU BPJS dan penolakan revisi Undang-Undang nomor 13 merupakan bukti keberpihakan Rieke terhadap kaum buruh. Edi yakin pencalonan Rieke akan berjalan mulus dan mendapat dukungan dari semua pihak.

"Apalagi Jawa Barat dikenal sebagai lumbung massa gerakan buruh. Kita melihat, Ibu Rieke bisa mewakili kepentingan Buruh,"Terangnya

Seperti diketahui sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR ini,mendaftarkan dirinya sebagai calon gubernur Jawa Barat tahun 2013. Kehadirannya dalam pencalonan tersebut dinilai beberap pihak menjadi magnet tersendiri untuk plikada Jabar itu.

Akhir tahun 2011, perempuan asal Garut ini menyatakan bahwa keikutsertaannya memperebutkan Jabar 1 tidak lain sebagai baktinya terhadap masyarakat Pasundan khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.

Dengan demikian dalam melangkah untuk melalui setiap tahapan proses Pilkada, dirinya akan mengikuti arahan partaiinya PDI Perjuangan (okezone/RDPnews)

Puan Resmi Jadi Ketua FPDIP

JAKARTA-Puan Maharani benar-benar menjadi ‘putri mahkota’ PDIP. Sejak awal 2012 ini, putri pasangan Taufik Kiemas dan Megawati Soekarnoputri itu resmi menjadi ‘komandan’ Fraksi PDIP di DPR. Sebelumnya, dia mendapatkan panggung besar di DPP partainya sebagai ketua bidang politik dan hubungan antarlembaga, serta Ketua I Fraksi PDIP.

Penetapan Puan sebagai ketua fraksi itu diambil melalui rapat pleno DPP yang dipimpin langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Jumat (13/1) lalu. “Keputusan DPP menetapkan Mbak Puan sebagai ketua fraksi sudah final,” kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, kemarin (20/1).

Tjahjo mengatakan setelah ini dirinya akan berkonsentrasi penuh menjalankan tugas sebagai Sekjen DPP PDIP sekaligus anggota Komisi I DPR. “Saya sudah melaksanakan tugas dari ibu ketua umum (Megawati) sebagai ketua fraksi DPR sejak 2003 sampai awal 2012,” ujarnya.

Isu penggantian ketua fraksi ini sebenarnya sudah muncul sejak Februari 2011. Bahkan, secara tidak langsung, Puan Maharani telah mengakui adanya proses pergantian itu. Menurut Puan, ketika itu, sekjen partai memang sebaiknya lebih fokus menyiapkan konsolidasi internal partai menjelang 2014.

Sayang, sampai tadi malam, Puan masih belum merespons pesan pendek (SMS) maupun telpon ke ponselnya. Mengapa Puan masih belum memberi keterangan resmi? “Pergantian pucuk pimpinan fraksi ini sebenarnya memang baru akan diumumkan DPP secara resmi pekan depan,” kata Wasekjen DPP PDIP Achmad Basarah, secara terpisah.

Basarah menyampaikan pergantian pimpinan fraksi ini murni untuk kebutuhan konsolidasi internal. Saat 2011, volume kerja partai belum terlalu padat. Karena itu, Tjahjo masih bisa menjabat sekjen sekaligus merangkap ketua fraksi.

Tapi, memasuki tahun 2012, intensitas konsolidasi internal partai sudah semakin tinggi. “Karena sudah memasuki tahun 2012, Mas Tjahjo harus berkonsentrasi mengurus partai,” ujarnya. (media online)

PPP-PDIP Resmi Koalisi Pilgub

BANDUNG–Sejarah lama terulang kembali. Hubungan emosional antara PDIP-PPP seakan tak pernah hilang. Pemilihan Gubernur 2008 lalu, PDI-P berduet dengan PPP mengusung Agum Gumelar-Nu’man Abudul Hakim (Agum-Nu’man). Duet tersebut dilakukan juga jelang Pilgub Jabar 2013 mendatang.

Kedua partai sepakat meneruskan duet tersebut dalam pertemuan dua petinggi partai dan pengurus di Hotel Aston, Pasteur, Kota Bandung, Kamis (19/1) malam. Ketua DPW PPP Jabar, Rachmat Yasin mengatakan, koalisi yang dibangun sudah ideal untuk memenangkan pilgub, sekaligus membangun Jawa Barat.

“Benang merah dan hijau jika digabungkan akan menghasilkan warna yang indah juga,” kata Rachmat Yasin. Dia mengatakan, koalisi yang dibangun juga menengok koalisi PDI-P-PPP di tingkat kabupaten/kota yang hampir tak pernah ada permasalahan.

Namun, Bupati Bogor ini mengakui belum menyinggung soal siapa yang dijagokan dalam koalisi nanti, kendati dirinya dijagokan DPW PPP maju dalam pilgub. “Kita membicarakan koalisi, bukan person (calon). Calon dikebelakangkan, proses alam nantinya yang akan menentukan. Sekarang kita bicara kebersamaan dulu,” katanya.

Koalisi, lanjutnya, disepakati karena ada kesepemahaman antarkedua partai untuk membangun Jabar. “Kita tidak akan meruncingkan perbedaan,” tambahnya.

Saat disinggung soal perbedaan ideologi partai, ia menyatakan, hal itu tak jadi kendala untuk membangun Jabar. Ketika partai nasionalis disatukan dengan partai Islam, akan menghasilkan kolaborasi pemerintahan yang ideal.

Sementara itu, Ketua DPD PDI-P Jabar, Rudy Harsa Tanaya mengungkapkan, PDIP menargetkan menang dalam pilgub mendatang. Makanya, kata Rudy, PDI-P memilih membuka koalisi dengan partai lain. “Koalisi ini, koalisi yang demokratis,” ucap Rudy.

Lantas bagaimana awal mula koalisi dengan PPP? Rudy mengatakan, karena faktor kedekatan kedua partai yang telah terjalin lama, tepatnya sejak pelaksanaan pilgub lalu dan banyaknya persamaan visi misi partai tentang Jabar. “Koalisi ini masih akan melebar.

Pembicaraan intens dengan partai lain juga akan terus dilakukan. Soal calon, siapa yang memiliki kans lebih besar, dialah yang akan diusung,” katanya. Dalam pertemuan juga terungkap kemungkinan koalisi masih akan melebar ke partai lainnya. Salah satunya, penjajakan akan dilakukan terhadap Gerindra.