Din Terus Wacanakan Poros Tengah II

Din Terus Wacanakan Poros Tengah II

Kebayoran Baru, Warta Kota - Wacana pembentukan Poros Tengah Jilid II yang digulirkan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, terus menuai kritikan. Namun, hal itu tak membuat Din putus asa. Menurutnya, Poros Tengah Jilid II lebih bertujuan untuk mencari kesamaan pemikiran dari parpol-parpol berbasis Islam.
”Sebenarnya koalisi ini sudah berjalan lama tetapi saya rasa di Indonesia masih belum cukup siap, terutama parpol belum bisa berfungsi sebagai elemen terikat, lebih individualistik,” ujar Din saat berbicara dalam diskusi Poros Tengah Jilid II di Warung Daun, Jalan Pakubuwono, Jakarta Selatan, Sabtu (17/1).
Dengan adanya Poros Tengah jilid II, kata Din, sejumlah parpol, ormas, dan kelompok agama yang muncul saat ini bisa dipersatukan untuk tujuan yang sama, yakni membangun Indonesia yang majemuk. Menurutnya, parpol berbasis agama sah-sah saja, tetapi kalau sampai lupa dengan ideologi Pancasila akan berbahaya. Apalagi, lanjut Din, parpol-parpol itu kurang tulus dalam mencairkan dikotomi keagamaan sehingga perlu ada perubahan dari parpol Islam.
Din menegaskan, Poros Tengah Jilid II sangat berbeda dengan Poros Tengah Jilid I pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 1999. ”Saya dan kawan-kawan coba membangun poros yang lebih luas kalau nantinya dikaitkan dengan pilpres silakan saja, namanya juga parpol. Terlepas dari itu, bangsa ini masih perlu koalisi strategis untuk saling mengisi sebagai bagian yang tidak terlepaskan. Kita perlu konsesus baru dan jangan bosan untuk duduk bersama,” ajaknya.
Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, mengatakan, banyak kekeliruan pada reputasi agama dan institusi berlatar belakang agama menurun. ”Saya ikut poros tengah I karena pada dasarnya dibentuk untuk menjegal orang tertentu. Tapi, yang seperti itu tidak bisa dilakukan lagi. PKS akan ikuti kalau memang idenya sama. Kami akan lihat apabila ada keterbukaan ketokohan di Poros Tengah Jilid II ini,” kata Fahri.
Menurutnya, negara ini telah kehilangan ide besar dan tidak ada pimpinan yang tegas. Dia setuju jika parpol-parpol Islam bersatu. ”Maka buatlah sejelas mungkin apa yang menjadi tujuan,” kata Fahri.
Sementara itu, Indria Samego, pengamat dari LIPI, mengatakan bahwa adanya wacana Poros Tengah Jilid II saat ini masih relevan, asalkan masih dalam kerangka perkembangan sejarah bangsa. ”Ini harus dikaitkan dengan state formation, karena Indonesia lahir dari kesepakatan-kesepakatan di antara para tokoh yang punya konsen terhadap kemerdekaan. Ini akan menjadi proses dalam pendidikan politik bangsa. Kalau persoalan Poros Tengah Jilid II ini dalam rangka mencari pemimpin alternatif, mari parpol-parpol mulai beri perhatian terhadap proses pelembagaan demokrasi,” ujarnya.
(www.wartakota.co.id)

Ulama Tagih Janji Rahman

Ulama Tagih Janji Rahman

Cibinong-Ulama dan tokoh agama Kabupaten Bogor menagih janji bupati Bogor Rachmat Yasin untuk segera merealisasikan kontrak politiknya terhadap ulama dan tokoh agama Kabupaten Bogor saat kampanye dulu. Kontrak politik tersebut diantaranya pasangan bupati dan wakil bupati Rachmat Yasin-Karyawan Faturachman (Rahman) akan melaksanakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tidak hanya itu, tekad pasangan Rahman untuk memberantas berbagai tindak kemaksiatan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor juga ikut menjadi prioritasnya.

“Kemaksiatan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, bukan hanya menjadi tanggungjawab bupati Bogor saja, namun juga menjadi tanggungjawab masyarakat Kabupaten Bogor. Kalau kita memberikan fasilitas pada perempuan-perempuan nakal, semisal tempat kost, sama saja kita mendukung adanya prostitusi tersebut,” kata bupati Bogor Rachmat Yasin di depan ulama dan tokoh agama se-Kabupaten Bogor di Gedung Tegar Beriman, kemarin.

Lebih lanjut Rachmat Yasin mengatakan, pihaknya tidak hanya menyoroti prostitusi yang terjadi di wilayah Kemang-Parung saja, namun juga di sejumlah tempat lainnya yang ada di Kabupaten Bogor. Saat ini, ujar Rachmat Yasin, pihaknya juga mendengar sejumlah tempat seperti Cileungsi dan Gunung Salak Endah, mulai timbul bibit-bibit prostitusi terselubung. “Perlu kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Bogor dengan masyarakatnya dalam upaya pemberantasan kemaksiatan di wilayah Kabupaten Bogor ini. Karena itulah, masyarakat juga perlu mewaspadai tumbuhnya tempat-tempat prostitusi terselubung lainnya,” kata bupati.

Untuk melakukan pemberantasan prostitusi di wilayah Kemang-Parung, ujar Rachmat Yasin, pihaknya akan menghidupkan kembali lampu-lampu penerang jalan yang ada di sepanjang Jalan Raya Bogor. Dengan adanya penerangan lampu ini, diharapkan dapat mengurangi jumlah pekerja seks komersial yang menjajakan dirinya di sepanjang jalan tersebut. “Saya akan memerintahkan kepada dinas terkait untuk segera menghidupkan kembali lampu penerang jalan di sepanjang jalan Raya Bogor. Tidak hanya itu, saya juga akan mendukung jalan tembus Pemda-Parung, sehingga arus lalu lintas di jalan tersebut menjadi lebih ramai, sehingga prostitusi bisa berkurang,” katanya.

Lebih lanjut Rachmat Yasin mengatakan, untuk program pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) pihaknya sudah melakukan koordinas dengan Denpom, Polres Bogor dan Kodim 0621 Kabupaten Bogor. Hal ini dilakukan agar proses penertiban terhadap lokalisasi tersebut bisa berjalan dengan lancar. “Kalau ada oknum yang membekingi, kita sudah siap bekerjasama dengan Denpom, Polres dan Kodim 0621 Kabupaten Bogor, sehingga oknum tersebut bisa kita serahkan pada satuannya masing-masing. Sedangkan untuk pelaksanaan pemberantasan pekat sendiri, akan kita langsungkan pada bulan Maret 2009 ini,” papar Rachmat Yasin.

(www.jurnalbogor.com)

Warga Bogor Timur Desak JAP II

Warga Bogor Timur Desak JAP II

Bogor-Pasca dipindahkannya camat Sukamakmur Deden Suhendar ke kecamatan Sukajaya, masyarakat Sukamakmur meminta kepada pemerintah Kabupaten Bogor, provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat untuk segera merealisasikan pembangunan Jalur Alternatif Puncak II Sukamakmur, sehingga rencana tersebut tidak menjadi wacana masyarakat. Apalagi, gubernur Jawa Barat juga sudah berjanji untuk membantu merealisasikan program yang sangat dinantikan masyarakat Bogor Timur tersebut. “Masyarakat Sukamakmur sudah sangat menginginkan pembangunan Jalur Puncak II ini. Karena itulah, kita meminta kepada pemerintah Kabupaten Bogor di bawah pimpinan Rahman untuk terus memperjuangkan pembangunan Jalur Alternatif Puncak II Sukamakmur ini agar segera terealisasi,” kata tokoh masyarakat Bogor Timur Ujang Khadafi.

Lebih lanjut Ujang Khadafi mengatakan, masyarakat Bogor Timur terutama masyarakat Kecamatan Sukamakmur sudah sangat menantikan direalisasikannya pembangunan jalur tersebut. Apalagi, masyarakat Sukamakmur sangat memahami dengan dibukanya akses jalan ke wilayah mereka, dapat meningkatkan berbagai pembangunan di wilayah Sukamakmur dan sekitarnya. Dengan demikian, hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. “Dengan dibukanya akses Jalan Alternatif Puncak II Sukamakmur ini, kita berharap dapat meningkatkan berbagai pembangunan di Kecamatan Sukamakmur. Tidak hanya itu, yang merasakan dampak pembangunan Jalur Puncak II ini bukan hanya masyarakat Sukamakmur saja, namun juga masyarakat Jakarta, Bandung dan lain-lainnya yang mengakses jalan tersebut,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan penggantian camat baru di kecamatan Sukamakmur, Ujang Khadafi meminta kepada camat pengganti Beben Suhendar agar terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Sukamakmur yang ingin terlepas dari berbagai ketertinggalannya. Demikian juga kepada masyarakat Sukamakmur yang merasa kehilangan sosok Beben Suhendar supaya bisa bekerjasama dengan camat penggantinya. “Kita meminta kepada camat yang baru, untuk meneruskan perjuangan masyarakat Sukamakmur. Pasalnya, ini sangat penting untuk kemajuan masyarakat Sukamakmur juga. Tidak hanya itu, kepada warga Sukamakmur yang merasa kehilangan sosok Beben Suhendar, supaya merelakannya. Siapa tahu di tahun yang akan datang, Beben Suhendar mendapat tugas khusus untuk menangani Jalur Puncak II Sukamakmur ini,” katanya.

(www.jurnalbogor.com)

Harga Premium Layak Rp 3.300/Liter

Harga Premium Layak Rp 3.300/Liter

Kalangan DPR menilai, jika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK) serius mengurangi beban hidup rakyat, harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang rencananya akan diturunkan lagi pekan ini adalah Rp 3.300 per liter.
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR, Tjahjo Kumolo, kemarin menya-takan, seharusnya harga minyak dunia dijadikan patokan untuk menurunkan harga BBM. Harga premium yang paling ideal adalah sekitar Rp 3.800 per liter. Dengan harga itu, Pertamina masih mendapat untung 3,2 dolar AS per barel.
Seharusnya, kata Tjahyo, harga premium bisa lebih murah dari Rp 3.800 per liter. Pasalnya, perhitungan harga premium Rp 3.800 per liter itu dengan asumsi minyak mentah diolah di luar negeri sebelum menjadi premium.
Pemerintah akan kembali menurunkan harga BBM untuk ketiga kalinya pekan ini. Namun, Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) belum berencana menurunkan tarif angkutan, karena harga komponen kendaraan tidak turun.
Secara terpisah, anggota Komisi VII DPR, Alvin Lie menyatakan, harga premium tanpa subsidi yang ideal tidak lebih dari Rp 3.300 per liter. Harga itu berdasarkan harga minyak mentah dunia yang kini pada posisi 40 dolar AS per barel. Sedangkan harga solar yang ideal berkisar Rp 3.500 per liter. Yang aneh, pemerintah mengklaim harga BBM saat ini adalah harga subsidi.

Bukan prestasi

Sementara itu, pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens, menyatakan, menurunkan harga BBM adalah kewajiban pemerintah karena harga minyak dunia juga terus merosot. ”Harga BBM diturunkan itu bukan karena kinerja dan kerja keras pemerintah. Seharusnya pemeritah bisa mempertahankan harga BBM bersubsidi saat harga minyak dunia naik, sehingga jika minyak dunia merosot, BBM diturunkan itu lumrah,” katanya melalui telepon di Jakarta, kemarin.
Hargens menilai, SBY memanfaatkan penurunkan harga BBM untuk menaikkan popularitas dan citranya yang sekarang terpuruk di bawah 50 persen. Incumbent dinilai akan gagal dengan popularitas di bawah 50 persen untuk kembali memerintah seperti terjadi di sejumlah pemilihan kepala daerah (pilkada).
Menurut Hargens, harga minyak dunia merosot, sehingga menurunkan harga BBM adalah sebuah keharusan dan itu bukan prestasi. Dia menyatakan, upaya memanfaatkan isu penurunan harga BBM untuk menaikkan citra SBY langkah yang tidak kreatif. Masih banyak yang harus dilakukan pemerintah saat ini untuk menyejahterakan rakyatnya, yang justru semakin merosot di bawah pemerintahan SBY-JK.
Menurunkan harga BBM tidak linear dengan fakta di lapangan. Pasalnya, saat harga BBM diturunkan justru terjadi kelangkaan premium dan solar di mana-mana. Selain itu, pemerintah juga tidak memedulikan kesulitan rakyat, karena kelangkaan elpiji justru terjadi saat harga BBM turun.
(www.wartakota.co.id)

Wakil Bupati Santuni Yatim di Sukaraja

Wakil Bupati Santuni Yatim di Sukaraja

Bogor - Yayasan Daarudh Duafa Sukaraja, Minggu (11/1) menyantuni 150 anak yatim piatu dan kaum dhuafa’ di Masjid Jami Quba Sukaraja Kaum, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Dalam kegiatan yang dimaksudkan sebagai syi’ar Muharam 1430 H itu, selain dihadiri ulama dan tokoh masyarakat setempat, juga tampak hadir Wakil Bupati Bogor H. Karyawan Faturrahman beserta istri, Hj. Saptarini.

Santunan berupa paket sembako dan uang tunai itu diberikan kepada anak-anak yatim dan dhuafa’ yang berasal dari wilayah Desa Sukaraja dan sekitarnya. Meski diiringi rintik hujan yang mengguyur Bogor pagi itu, acara yang bertajuk Syiar Muharam 1430 H itu berlangsung cukup meriah dan khidmat. Hj. Saptarini juga turut menghangatkan suasana dengan memberikan bantuan sejumlah uang.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bogor mengajak hadirin untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah serta selalu menyantuni yatim piatu dan dhuafa’. “Marilah kita selalu mencari alasan untuk dapat mensyukuri nikmat Allah setiap saat, karena itu perintahNya. Salah satu bentuk syukur itu ialah mau menyantuni yatim piatu dan dhuafa’,” ungkap Karyawan, kemudian mengutip ayat Al-Qur’an yang menggariskan tentang perintah bersyukur.

Sementara itu, Ketua Panitia yang sekaligus Ketua Harian Yayasan Daarudh Duafa H Muhammad Natsir menambahkan, pemberian santunan ini merupakan kegiatan rutin yayasan. “Selain pada Muharam, pemberian santunan ini kami berikan pada awal Ramadhan dan menjelang Idul Fitri,” jelas Natsir.

Dana santunan itu, lanjut Natsir, bersumber dari pengurus yayasan dan para donatur, termasuk Walikota dan Wakil Bupati Bogor. Natsir juga menjelaskan bahwa selain itu Yayasan Daarudh Duafa setiap bulan memberikan bantuan untuk biaya sekolah bagi yatim piatu binaannya.

Selain pemberian santunan kepada yatim piatu dan dhuafa’, acara yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut dimeriahkan oleh penampilan Grup Marawis Daarudh Duafa dan tausiyah oleh. KH Muhammad Yasir dari Pesantren Bakom Ciawi Kota Bogor.

(www.jurnalbogor.com)

Kabinet RY Dilantik?

Kabinet RY Dilantik?

Cibinong - Untuk menjamin terlaksananya program kerja lima tahun ke depan, pasangan Bupati-Wakil Bupati Bogor Rachmat Yasin-Karyawan Faturachman (Rahman) segera merombak kabinet secara besar-besaran. Sebetulnya, perombakan kabinet itu sendiri sudah dilakukan, tinggal melantik para pejabat sesuai pos masing-masing.

Menurut informasi yang dihimpun Jurnal Bogor, jika tidak ada perubahan, pelantikan Kabinet Rahman ini akan dilaksanakan Jumat pagi ini. Jika tidak memungkinkan, pelantikan pejabat baru di lingkungan Pemda Kabupaten Bogor akan dilakukan Senin (12/1) nanti.
“Untuk saat ini, kita belum bisa mengatakan kapan pelantikan pejabat dilaksanakan. Yang pasti kita masih menunggu asesmen dari Gubernur Jawa Barat,” kata Kepala Bagian Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Bogor Engkus Sutisna, kemarin.
Menurut Engkus Sutisna, saat ini staf kepegawaian Pemkab Bogor sedang berangkat ke Bandung untuk berkonsultasi dengan pemerintah Jawa Barat. Tidak hanya itu, juga untuk mengambil asesmen yang belum diterima bagian kepegawaian.
“Tentang hari pelantikannya, kita belum bisa memastikan. Kan kita harus berkoordinasi dengan Bupati dan Sekda terlebih dahulu. Dan saat ini, kita belum tahu di mana Sekda dan Bupati berada,” kata Engkus Sutisna.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Bagian Protokol Kabupaten Bogor Sony Abdul Karim. Dia mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima perintah untuk mempersiapkan pelaksanaan pelantikan kabinet Rahman.
“Saat ini kita belum mendapat perintah untuk mempersiapkan pelantikan pejabat baru. Kalau ada perintah, pasti kita akan langsung bekerja. Nggak tahu kalau nanti malam (tadi malam, red) ada perintah, pasti akan kita kerjakan,” kata Soni.
Menurut Soni, sejauh ini belum ada informasi yang pasti mengenai pelantikan pejabat Pemkab Bogor di bawah pimpinan Rahman. Namun menurutnya, pelantikan tersebut tidak bisa dilakukan secara mendadak. Pasalnya, pihaknya harus menyebarkan undangan kepada Muspida dan tokoh masyarakat Kabupaten Bogor serta pejabat lainnya.
Sementara itu, informasi yang berhasil dihimpun, pelantikan Kabinet Rahman akan dilaksanakan antara hari Jumat (hari ini, Red) atau hari Senin nanti. Dari kabinet yang disusun Rahman ini, terdapat sejumlah nama baru yang akan menduduki jabatan sebagai kepala dinas. Sebuah sumber mengatakan, Mantan Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Helmi Gustian akan menempati posisi sebagai Kepala Dinas Infokom, Sekwan Didi Kurnia mendapat kepercayaan menjadi Asisten Pemerintahan. Sementara, posisi Asisten Pembangunan dipercayakan pada Isman Kadar, dan Iyang Saputra yang menempati posisi sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipercaya menjadi Asisten Administrasi.
Nama lainnya, Dandan Mulyadi dan Eddy Suryahahedy yang sebelumnya menjadi asisten pemerintahan dan asisten administrasi, kini dipercaya menjadi staf ahli bupati. Sedangkan Adrian Arya Kusumah yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pembangunan dipercaya memimpin Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sedangkan untuk dinas yang baru seperti Dinas Pemuda dan Olahraga (Dikluspora) dipercayakan pada Dadang Irfan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Dinas Pengelolaan Aset dan Pendapatan Daerah dipercayakan pada Adang Suptandar. Sedangkan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor masih dipercayakan pada Muhamad Lukman karena yang bersangkutan sebentar lagi memasuki masa pensiun.

(www.jurnalbogor.com)

Kamaludin dan Rifki Segera Dilantik PAW

Kamaludin dan Rifki Segera Dilantik

Bogor - Sidang paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk dua anggota DPRD Kabupaten Bogor Gunawan Hasan dan Endang Ruswanto segera digelar Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor di gedung DPRD Kabupaten Bogor. Gunawan Hasan yang berangkat dari Partai Amanat Nasional akan digantikan oleh Rifki Darmawan, sedangkan Endang Ruswanto akan diganti oleh kader Partai Demokrat Kamaludin. Rencananya, kedua anggota dewan tersebut akan di-PAW pada hari Selasa (13/1) nanti di gedung DPRD Kabupaten Bogor. “Untuk proses PAW terhadap kedua anggota DPRD Kabupaten Bogor sudah selesai. Pada hari Selasa nanti, kita akan melantik Kamaludin dan Rifki Darmawan untuk menggantikan Endang Ruswanto dan Gunawan Hasan,” kata Ketua Sementara DPRD Kabupaten Bogor Harun Al Rasyid kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Lebih lanjut Harun Al Rasyid mengatakan, surat keputusan untuk pelantikan terhadap kedua orang tersebut sudah diterima DPRD Kabupaten Bogor. Karena itulah, DPRD Kabupaten Bogor sedang mempersiapkan pelaksanaan pelantikan kedua calon anggota DPRD Kabupaten Bogor. “Sekarang tinggal menunggu hari saja. Semuanya sudah berjalan dengan baik,” tandas Harun Al Rasyid.

Sedangkan untuk PAW bagi pasangan Rachmat Yasin-Karyawan Faturachman (Rahman) akan dilaksanakan pada bulan berikutnya. Pasalnya, sampai saat ini belum ada surat keputusan dari Gubernur Jawa Barat untuk penetapan Edison Hutahean dan Arihta Surbakti sebagai pengganti pasangan Rahman menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor. “Kalau untuk kedua orang tersebut, PAW-nya terpisah. Pasalnya, sampai hari ini kita belum menerima surat keputusan dari gubernur tentang PAW kedua orang itu. Kemungkinan bulan depan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor Achmad Fauzi mengatakan jika KPU Kabupaten Bogor telah selesai melakukan verifikasi administrasi terhadap kedua orang calon pengganti pasangan Rahman di DPRD Kabupaten Bogor. Dari verifikasi administrasi tersebut, tidak ditemukan kejanggalan, sehingga mereka dengan mudah lolos verifikasi. Setelah itu, KPU mengirimkan surat ke DPRD Kabupaten Bogor meminta agar segera ditindaklanjuti hasil verifikasi yang dilakukan KPU. “Proses verifikasi terhadap pengganti Rahman sudah kita lakukan, dan sudah kita kirim ke DPRD Kabupaten Bogor agar segera dibuat keputusan. Dan sekarang, surat tersebut mungkin sudah berada di tangan gubernur,” jelas Achmad Fauzi.

Achmad Fauzi mengatakan, untuk pelantikan pengganti pasangan Rahman, akan dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bogor melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor. Rapat paripurna tersebut digelar setelah DPRD Kabupaten Bogor mendapat surat keputusan dari gubernur Jawa Barat. Terkait dengan dua PAW anggota DPRD Kabupaten Bogor lainnya yang sudah lebih dahulu diverifikasi, Achmad Fauzi mengatakan jika berkas-berkas mereka juga sudah selesai diverifikasi. “Berkas-berkas mereka sudah selesai diverifikasi. Dan ada kemungkinan mereka berempat akan dilantik secara bersamaan,” ujar Achmad Fauzi.

(www.jurnalbogor.com)