Sabtu, Februari 28, 2009

Kalla Balik Undang Pimpinan Parpol

Kalla Balik Undang Pimpinan Parpol

JAKARTA - Penegasan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla tentang kesiapannya menjadi calon presiden masih menunggu keputusan dari kader-kader Golkar di rapat pimpinan nasional khusus (Rapimnasus). Dia menegaskan tetap menunggu hasil pemilu legislatif 9 April mendatang.

“Seluruh keputusan ada di Rapimnasus setelah pemilu legislatif. Tentu semua opsi tetap berjalan dan mudah-mudahan memberikan spirit yang baik bagi kader,” ujar Kalla di Jakarta, kemarin.

Kalla menampik bahwa kedatangannya ke DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kamis (26/2) malam sebagai isyarat bakal berkoalisi pada pemilu presiden.

Menurut dia, undangan komunikasi politik dengan partai mana pun akan disambut Partai Golkar, termasuk bila ada undangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo. “Begitu pula kalau saya mengundang, saya harapkan beliau-beliau hadir,” terangnya.

Pekan depan, Golkar berencana mengundang pimpinan-pimpinan partai politik untuk datang ke DPP Partai Golkar di Slipi namun Kalla belum bersedia menjelaskan agendanya.

Kalla menegaskan, PKS adalah sahabat Partai Golkar karena selama lima tahun terakhir berkoalisi di pemerintahan. Golkar juga menolak stigma partai nasionalis harus berkomunikasi dengan partai nasionalis, begitu pula dengan partai agama.

“Kami ingin jangan ada politik hitam putih di Indonesia. Belajarlah dari negara tetangga seperti Thailand yang sistem kepartaiannya menyebabkan masalah karena saling jegal. Satu partai menang dikepung dan dijatuhkan. Kalau partai lain yang menang, besoknya juga dikepung oleh yang kalah,” tandasnya.

Kalla menambahkan, pertemuan dengan PKS dimaknainya sebagai konsolidasi kekuatan politik yang bertujuan menyejahterakan rakyat, bukan sekadar koalisi jangka pendek yang bertujuan hanya mengokupasi kekuasaan.

“Meningkatkan silaturahmi itu adalah bagian dari tujuan besar bagaimana politik itu memajukan kesejahteraan bangsa, bukan sekadar mencari kekuasaan,” katanya.

Dia membantah bahwa Partai Golkar dan PKS sudah saling lirik untuk menduetkan Kalla-Hidayat Nurwahid sebagai capres-cawapres. Menurut dia, pembicaraan teknis seperti pasangan koalisi baru akan dibicarakan kedua partai setelah pemilu legislatif.

“Kami sudah putuskan pembicaraan baru dilakukan setelah pemilu legislatif. Supaya upaya pikiran langkah kader Golkar terpusat pada pemenangan pemilu legislatif,” tegasnya.

Kalla juga membantah perbedaan pendapat tentang calon presiden Partai Golkar sebagai perpecahan. Menurut dia, Golkar adalah partai demokratis yang menghargai perbedaan pendapat di antara kadernya.

“Tidak ada faksi-faksi di Golkar seperti selalu Anda katakan. Yang ada adalah perbedaan pandangan yang wajar dalam demokrasi. Pengambilan keputusan di Golkar selalu dinamis dan demokratis. Namun, begitu keputusan sudah diambil, seluruh pihak terikat untuk melaksanakan,” terangnya.


Tak Risau Hasil Survei

Sementara itu, Kalla mengaku tak risau dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang hanya menempatkan Golkar di urutan ketiga pemenang Pemilu 2009. Partainya menilai positif hasil sigi tersebut. Namun, Kalla menegaskan, kesahihan sigi yang dilakukan jauh sebelum pemilu tidak bisa dipercaya.

Meski demikian, dia menilai sigi tersebut bisa menunjukkan tren kinerja partai. “Ingat, survei bukan pemilu. Yang menentukan itu kan pemilunya, bukan hasil surveinya,” ujar Kalla.

Kalla tak mempermasalahkan hasil sigi yang menempatkan Golkar di bawah Demokrat dan PDI Perjuangan. Dia menilai hasil sigi tersebut bagus karena survei yang dilakukan LSI sebulan lalu memperlihatkan suara Golkar hanya berkisar 11 persen.

“Artinya, tren suara Golkar naik. Kalau dulu hanya 11 persen, sekarang sudah 16 persen. Naik lima persen dalam sebulan itu kan bagus. Pemilu masih dua bulan, kalau setiap bulan naik 5 persen saja kan bagus,” selorohnya.

Seperti dirilis LSI beberapa hari lalu, Golkar hanya memperoleh dukungan 15,9 persen, kalah jauh dibanding Partai Demokrat yang dipilih 24,3 persen responden dan PDI Perjuangan 17,3 persen.

Kalla juga menyatakan senang dengan hasil sigi yang menyudutkan Partai Golkar sebab sigi tersebut akan membuat kader Golkar bersemangat untuk memenangi pemilu legislatif.

“Buktinya, begitu ada yang mengatakan perolehan suara Golkar hanya 2,5 persen, (semangat kader Golkar) langsung membengkak. Jadi, itu bagus karena kami tidak melihat angka tapi tren,” tegasnya.
(www.radar-bogor.co.id)

Pemerintah Tak Serius Tangani Kasus Orang Hilang

Pemerintah Tak Serius Tangani Kasus Orang Hilang 
   
Infokom-Media PDI Perjuangan: Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI Perjuangan) yang juga merupakan anggota Panitia Khusus (Pansus) Penghilangan Orang Secara Paksa, Andreas Pareira, sepakat tentang perlunya Pansus mengeluarkan suatu bentuk teguran kepada pemerintah mengenai keseriusannya menangani kasus penghilangan orang secara paksa.
 
Dijelaskannya, teguran tersebut layak dikeluarkan karena perwakilan-perwakilan pemerintah yang terkait penanganan kasus penghilangan orang secara paksa, seperti Jaksa Agung, Panglima, Menhan, Menko Politik Hukum dan Keamanan, Menkumham, Kapolri dan Kepala BIN yang tidak hadir dalam rapat Pansus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/2) lalu.
 
"Kami juga akan menyurati Presiden supaya tahu bahwa pembantu-pembantunya tidak hadir meskipun telah diundang 2 kali kecuali Jaksa Agung yang pernah menghadirkan wakilnya di rapat Pansus," jelas Andreas Pareira.
 
Sikap tersebut merupakatan tindak lanjut dari ketidakhadiran perwakilan pemerintah dalam penanganan kasus penghilangan orang secara paksa, seperti Jaksa Agung, Panglima, Menhan, Menko Politik Hukum dan Keamanan, Menkumham, Kapolri dan Kepala BIN yang dipanggil Pansus dalam rapat Pansus, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/2) lalu.
 
Berdasarkan kesepakatan bersama anggota Pansus, maka akan dilakukan pemanggilan secara paksa, hal ini sudah sesuai dengan tata tertib DPR Bab 25 Pasal 201 poin 6 yakni, dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir, bagi yang bersangkutan dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rapat Pansus Orang Hilang pada hari Kamis lalu hanya dihadiri oleh perwakilan dari Departemen Pertahanan.[*/sfn]
(www.pdi-perjuangan.or.id)

Jumat, Februari 27, 2009

PDI Perjuangan Aktifkan Badan Bantuan Hukum Partai

PDI Perjuangan Aktifkan Badan Bantuan Hukum Partai 
   
Infokom DPP PDI Perjuangan: Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP PDI Perjuangan akan melakukan revitaliasasi bantuan hukum Partai dengan mengaktifkan Badan Bantuan Hukum PDI Perjuangan.

Demikian salah satu butir keputusan dalam rapat DPP PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai, Ibu Hj Megawati Soekarnoputri, di Sekretariat DPP, Jl Lenteng Agung 99, Jakarta, Kamis (26/02) siang tadi.

Dijelaskan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Eksternal Informasi dan Komunikasi, Daryatmo Mardiyanto, pengaktifan Badan Bantuan Hukum ini merupakan upaya Partai untuk memberikan bantuan dan perlindungan hukum dalam aktivitas kampanye dan sosialisasi dalam pemenangan Pemilu Legislatif.

Bantuan dan perlindungan hukum tersebut, menurut mas Dar, demikian Ketua DPP ini akrab disapa, juga akan diberikan kepada para kader Partai, calon anggota legislatif (caleg) atau pun lembaga Partai di tingkat Pusat, Propinsi maupun Daerah dalam melakukan aktivitas kampanye dan sosialisasi.

"Revitalisasi dan pengaktifan Badan Bantuan Hukum ini untuk membantu masalah-masalah hukum di sekitar Pemilu Legislatif bagi Partai di tingkata-tingkatan tersebut, termasuk para kader dan caleg ketika melakukan sosialisasi dan kampanye pemenangan Pemilu Legislatif," jelasnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya tersebut, Badan bantuan hukum PDI Perjuangan di tingkat Pusat sementara ini akan berkantor di lantai 4 Megawati Institute, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat sebelum berkantor secara tetap di Jl Diponegoro 58, Jakarta Pusat.

Selain itu, imbuh mas Dar, dalam rapat DPP siang tadi Ketua Umum Partai, Ibu Hj Megawati Soekarnoputri, juga memberikan arahannya agar seluruh caleg Partai, dalam melakukan sosialisasi dan kampanye, tetap berpegang teguh pada visi dan misi Partai, dan merealisasikan kontrak politik caleg untuk perubahan yang untuk berjuang demi peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama lewat program sembako murah dan perluasan lapangan kerja.

"Karena itu merupakan tekad PDI Perjuangan yang mengedepankan perjuangannya dengan berpihak kepada wong cilik," ungkapnya seperti yang dinyatakan Ketua Umum.

Selain itu, dalam pemenangan Pemilu Legislatif ini, Partai juga mendorong terjadinya interaksi positif di antara sesame kader dan caleg di seluruh jenjang dan wilayah utuk dapat mengkedepankan soliditas Partai dalam memasuki tahapan kampanye Pemilu Legislatif.
(www.pdi-perjuangan.or.id)

Kamis, Februari 26, 2009

KPK Harus Independen

KPK Harus Independen 
   
Infokom-Media PDI Perjuangan:Sekjen Pramono Anung Wibowo meminta kepada seluruh Partai Politik untuk tidak mengklaim keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai keberhasilan parpol tertentu.

"KPK dibentuk zaman Presiden Megawati. Jangan ada yang mengklaim kesuksesan KPK merupakan keberhasilan partai tertentu," ujarnya saat berbicara di acara Deklarasi Antikorupsi di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (25/02).

Mas Pram, biasa disapa menjelaskan bahwa lembaga KPK harus independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan apapun. "KPK harus Independen dari kekuasaan apapun," papasnya.

Acara deklarasi Anti korupsi yang digagas oleh KPK di hadiri oleh petinggi partai politik, yang menyuarakan pemberantasan korupsi hingga pada birokrasi tingkat bawah. Ketua Umum Hj.Megawati Soekarnoputri berhalangan hadir karena ada urusan lain, sehingga diwakili oleh Sekjen Pramono Anung.
(http://www.pdi-perjuangan.or.id/content/view/2253/)

Mengangkat Kaum yang Termarjinalkan dan Membela Hak-hak Wanita yang masih Terkucilkan

Mengangkat Kaum yang Termarjinalkan dan Membela Hak-hak Wanita yang masih Terkucilkan 
   
Infokom-Media PDI Perjuangan:Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Mayarakat Puan Maharani mengatakan para wanita yang menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) sebenarnya bukan atas kemauannya sendiri. Mereka terdesak oleh situasi dan kondisi yang menjadikan meraka seperti itu. sebab bagaimanapun menjadi PSK banyak resikonya, baik dari kesehatan dan keselamatan.

"PSK harus diperdayakan, Namum para PSK juga harus punya niat untuk mengawali perubahan," kata Puan Maharani saat bersosialisasai dengan para PSK di Cinderojo Lor, Gilingan, Banjarsari, Solo, beberapa waktu lalu.

Calon Anggota Legislatif dapil V Jateng ini mengungkapkan Kalau niatnya benar dan tidak setengah-setengah, nanti pasti bisa berubah. Setelah itu, tinggal kami yang memberikan (pelatihan) ketrampilan. "Kami berusaha untuk memberikan modal untuk pelatihan ketrampilan dan membuka usaha, misalnya menjahit," ujarnya.

Cucu salah satu Proklamator RI Bung Karno ini pun mengimbau agar mereka (PSK-red) mengubah jalan hidup menjadi lebih layak. Puan Maharani merasa penting menghadirkan para PSK itu, karena akan mengangkat kaum yang termarjinalkan dan membela hak-hak wanita yang masih terkucilkan.

Dalam acara sosialisasi dengan para PSK, Puan Maharani mendengarkan peryataan sikap dari PSK yang dibacakan oleh salah satu perwakilan dari PSK tersebut. Bunyi pernyataan tertulisnya antara lain mendukung Puan Maharani untuk maju menjadi caleg. "Kami akan mendukung Ibu Puan untuk maju. Terimalah dari kami yang berada di lembah nista ini," tutur salah satu PSK itu.
(http://www.pdi-perjuangan.or.id/content/view/2252/)

Panwas Jabar Masih Gelar Perkara Kasus Yance

Panwas Jabar Masih Gelar Perkara Kasus Yance

JAKARTA - Hingga kini Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jawa Barat masih melakukan gelar perkara terkait dugaan mobilisasi pegawai negeri sipil (PNS) yang dilakukan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin alias Yance.

"Kita serahkan pada Panwas Jabar jika ada unsur pidana, tapi masih gelar perkara di Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) apakah terpenuhi unsur-unsurnya," ujar anggota Bawaslu Bambang Eka kepada okezone, Kamis (26/2/2009).

Bambang menambahkan, saat ini Panwaslu Jabar tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk memproses lebih lanjut mengenai dugaan mobilisasi Yance.

Bahkan, tersiar kabar tindakan Yance yang sedang mobilisasi pun terekam video dan telah beredar.

"Saya mendengar kabar itu tapi kami akan melihat dahulu seperti apa. Baru kami tindak lanjuti," tandasnya.

Sebelumnya, Panwas Kabupaten Indramayu hanya menjerat Yance dengan Pasal 85 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemilu, bahwa Yance terbukti menggelar kampanye tidak dalam posisi cuti dari jabatannya sebagai bupati.

Namun belakangan Panwas menduga terjadi pelanggaran lainnya yakni memobilisasi para PNS.
(http://pemilu.okezone.com/read/2009/02/26/267/196406/panwas-jabar-masih-gelar-perkara-kasus-yance)

Rabu, Februari 25, 2009

Ketua Umum PDI Perjuangan: "Saya akan Tetap Berjuang, Biar Rakyat yang Menilai"

Ketua Umum PDI Perjuangan: "Saya akan Tetap Berjuang, Biar Rakyat yang Menilai" 
   
Infokom-Media PDI Perjuangan: Pencalonan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Hj Megawati Soekarnoputri, sebagai calon Presiden dalam Pilpres mendatang merupakan salah satu upaya perjuangan Partai dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila.

Demikian dijelaskan Ketua Umum, Ibu Hj Megawati Soekarnoputri, kepada wartawan dalam penandatanganan kontrak politik untuk perubahan di kediaman, Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (24/02).

Karena itu, beliau menjelaskan, PDI Perjuangan tidak pernah merasa terganggu atau pun risau ketika sejumlah tokoh nasional menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai, atau ketika ada partai lain yang akan mengusung capresnya sendiri.

"Saya ndak pernah merasa sulit atau ditekan. Saya akan tetap berjuang, dan itu biar rakyat yang menilai," jelas Ibu Hj Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum dan capres dari PDI Perjuangan. 

Senada dengan yang diungkapkan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat atau Deperpu PDI Perjuangan, HM Taufiq Kiemas, bahwa PDI Perjuangan tidak pernah khawatir jika dalam Pilpres tahun ini akan diikuti oleh tiga pasang calon Presiden. 

Ditegaskannya, PDI Perjuangan tetap menggalang koalisi partai, bukan hanya antar person. Dan beberapa partai yang sedang dijajaki saat ini adalah Golkar dan PPP. "Masa kalau kita bareng dengan Partai Golkar dan PPP akan kesulitan cawapres. Mereka pasti ada," ujar Ketua Deperpu dalam kesempatan yang sama
(http://www.pdi-perjuangan.or.id/content/view/2251/)