Sabtu, Oktober 31, 2009

Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Bogor 2009-2014

Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Bogor 2009-2014 

Jumlah Komisi DPRD terdiri dari :
a. Komisi A : Bidang Pemerintahan dan Hukum;
b. Komisi B : Bidang Ekonomi dan Keuangan;
c. Komisi C : Bidang Pembangunan; dan
d. Komisi D : Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pembagian tugas masing-masing Komisi yaitu :

Komisi A, Bidang Pemerintahan dan Hukum, meliputi :
1. Pemerintahan Umum;
2. Ketertiban dan Keamanan;
3. Politik, Hukum, dan Perundang-undangan;
4. Humas/Pers;
5. Kepegawaian/Aparatur Daerah;
6. Organisasi Masyarakat;
7. Tata Ruang dan Pertanahan;dan
8. Perizinan.

Komisi B, Bidang Ekonomi dan Keuangan, meliputi :
1. Perindustrian dan Perdagangan;
2. Koperasi, dan Usaha Kecil Menangah (UKM);
3. BUMN/BUMD dan Dunia Usaha lainnya;
4. Pendapatan dan Aset Daerah;
5 Perbankan dan Penanaman Modal;
6. Pariwisata; dan
7. Seni dan Budaya.

Komisi C, Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, meliputi :
1. Pekerjaan Umum;
2. Infrastruktur;
3. Kebersihan dan Pertamanan;
4. Lingkungan Hidup;
5. Perumahan Rakyat;
6. Energi dan Sumberdaya Mineral; dan
7. Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.


Komisi D, Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
1. Agama;
2. Pendidikan dan Kesehatan;
3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
5. Kepemudaan dan Olahraga.
6. Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
7. Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan; dan
8. Peternakan dan Perikanan.

Komisi mempunyai tugas :
a. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, dan rancangan keputusan DPRD;
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing-masing;
d. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan masyarakat kepada DPRD;
e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
g. melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
h. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi; dan
j. memberikan laporan tertulis dan/atau rekomendasi kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
DPRD KABUPATEN BOGOR
2009 - 2014

KOMISI A
1. Junedi Sirait, SH (Fraksi Partai Demokrat/Ketua)
2. Edison H Hutahaean (Fraksi PDIP/Wakil Ketua)
3. Ade Munawaroh, SH (Fraksi PPP/Sekretaris)
4. H. Nuraya (Fraksi Partai Demokrat/Anggota)
5. Atty Ruhiyati, S.Ip (Fraksi Partai Demokrat/Anggota)
6. Drs. Wawan Risdiawan (Fraksi PDIP/Anggota)
7. Sanapi (Fraksi Partai Golkar/Anggota)
8. Wasto, S.Hut (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera/Anggota)
9. Rifdian Surya Darma, SE (Fraksi PPP/Anggota)
10. Kukuh Sri Widodo (Fraksi Partai Gerindra/Anggota)
11. Usep Saefullah, SH (Fraksi Amanat Rakyat/Anggota)

KOMISI B

1. H. Iwan Setiawan, SE (Fraksi Partai Gerindra/Ketua)
2. Taufik Hidayat, SE,. MM (Fraksi Partai Demokrat/Wakil Ketua)
3. Maryono, A.Md (Fraksi Partai Amanat Rakyat/Sekretaris)
4. H. Dedi Mulyadi (Fraksi Partai Demokrat/Anggota)
5. Drs. H. Iyus Djuher, MM (Fraksi Partai Demokrat/Anggota)
6. Irman Nurcahyan (Fraksi Partai Demokrat/Anggota)
7. Halim Yohanes, SE (Fraksi PDIP/Anggota)
8. Hj. Dian Rosita (Fraksi PDIP/Anggota)
9. Erwin Najmudin (Fraksi Partai Golkar/Anggota)
10. A. Tohawi (Fraksi Partai Golkar/Anggota)
11. Sadari, S.TP (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera/Anggota)
12. Teuku Hanibal, SE (Fraksi PPP/Anggota)
13. Ruskandi, S.Hi (Fraksi PPP/Anggota)

KOMISI C

1. H. Ade Ruhandi, SE (Fraksi Partai Golkar/Ketua)
2. Permadi, SE (Fraksi Partai Amanat Rakyat/Wakil Ketua)
3. Albiner Banjarnahor (Fraksi Partai Demokrat/Sekretaris)
4. Ir. Kamal Suparman (Fraksi Partai Demokrat/Anggota)
5. Husnul Khotimah (Fraksi Partai Demokrat/Anggota)
6. H. Abdul Rahman (Fraksi PDIP/Anggota)
7. Wawan Hikal Kurdi (Fraksi Partai Golkar/Anggota)
8. Ir. Sumarli (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera/Anggota)
9. Rasim Kusba, S.Pd (Fraksi PPP/Anggota)
10. Andry Yudha Wirasakti, SH (Fraksi Partai Gerindra/Anggota)
11. H. Andi (Fraksi Partai Gerindra/Anggota)

KOMISI D

1. N. eti Sunarti, SH (Fraksi Partai Demokrat/Ketua)
2. Hendrayana (Fraksi Amanat Rakyat/Wakil Ketua)
3. Drs. H. Hasanabe (Fraksi Partai Golkar/Sekretaris)
4. H. Moch. Hanafi, S.Pd (Fraksi Partai Demokrat/Anggota)
5. Dewi Neni Nurhaeni (Fraksi Partai Demokrat/Anggota)
6. Suprijanto, SE (Fraksi PDIP/Anggota)
7. Ida Royani (Fraksi PDIP/Anggota)

8. Eko Syaiful Rohman (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera/Anggota)
9. Dra. Hj. Ida Farida Darwi, MA (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera/Anggota)

10. Muhamad Romli (Fraksi PPP/Anggota)         

11. Haerul Anwar (Fraksi Partai Gerindra/Anggota)  



DAFTAR ANGGOTA DEWAN DPRD-II (PDI PERJUANGAN) KAB BOGOR 2009-2014

wakil ketua DPRD  Bambang Gunawan  

Komisi A
1. Edison H Hutahaean (Fraksi PDIP/Wakil Ketua)
2. Drs. Wawan Risdiawan (Fraksi PDIP/Anggota)

Komis B
1. Halim Yohanes, SE (Fraksi PDIP/Anggota)
2. Hj. Dian Rosita (Fraksi PDIP/Anggota)

Komisi C
1. H. Abdul Rahman (Fraksi PDIP/Anggota)

Komisi D
1. Suprijanto, SE (Fraksi PDIP/Anggota)
2. Ida Royani (Fraksi PDIP/Anggota)

Minggu, September 06, 2009

Perebutan Kursi Wakil DPRD dari Fraksi PDIP

05-09-2009 12:30 WIB
Perebutan Kursi Wakil DPRD dari Fraksi PDIP
Bambang Direstui, Wanli Gigit Jari

CIBINONG - Ambisi Wawan Risdiawan menempati posisi wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor periode 2009-2014 kandas sudah. Ini setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Kamis (3/9), mengeluarkan penetapan nama wakil DPRD tingkat Kabupaten Bogor kepada Sekretaris DPC PDIP Bambang Gunawan.

Dalam surat bernomor 2833/IN/DPP/IX/2009, DPP mengesahkan Bambang sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor periode 2009-2014. Pimpinan DPP pun menginstruksikan kepada seluruh jajaran struktur partai dan anggota DPRD dari fraksi PDIP, untuk mengamankan, mengawal dan meloloskan Bambang menjadi wakil DPRD.

“Jika ini tidak dilakukan struktur partai dan fraksi PDIP, DPP akan memberikan sanksi sesuai kebijakan organisasi. Salah satunya pemecatan,” ujar Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Bogor Bambang Gunawan kepada Radar Bogor, kemarin.

Dengan keputusan ini, langkah Bambang duduk di kursi wakil pimpinan DPRD tinggal selangkah lagi. Dukungan dari fraksi sangat diperlukan. Terlebih dalam melakukan konsolidasi dengan fraksi lainnya.

Sejak munculnya nama Wawan Risdiawan dalam bursa calon wakil DPRD dari fraksi PDIP, struktur partai maupun anggota fraksi partai berlambang banteng bermoncong putih ini mengalami perpecahan.

Dari informasi yang diperoleh Radar Bogor, Wanli -sapaan Wawan Risdiawan- sudah melakukan pendekatan dengan fraksi lainnya untuk meminta dukungan pencalonan dirinya. Fraksi PDIP pun terpecah dalam dua kubu, yakni kubu Bambang Gunawan dan kubu Wanli.

Namun, isu perpecahan ini ditepis Bambang. Menurut dia, struktur partai dan anggota fraksi tetap solid dan mendukung penetapan dirinya sebagai wakil ketua DPRD.

Sementara itu, Wanli terkesan dingin menanggapi keluarnya SK dan surat dari DPP terkait penetapan nama wakil ketua DPRD. “Saya tetap mengikuti kebijakan pimpinan partai,” pungkasnya ketika dihubungi Radar Bogor, Kamis (3/9).

(http://www.radar-bogor.co.id/index.php?ar_id=MzY3NDU=&click=OTE=)

Sabtu, September 05, 2009

Wawan Risdiawan Dicalonkan Sebagai Wakil Ketua DPRD

Wawan Risdiawan Dicalonkan Sebagai Wakil Ketua DPRD
Fraksi PDIP Memanas

CIBINONG - Perebutan kursi wakil DPRD Kabupaten periode 2009-2014 dari Fraksi PDI Perjuangan semakin memanas. Ini setelah munculnya nama Wawan Risdiawan yang disebut-sebut sebagai calon terkuat untuk menempati kursi wakil ketua.

Padahal, dari surat keputusan (SK) nomor 411/KPTS/DPP/VIII/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pimpinan Dewan dan Ketua Fraksi DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai PDIP, pasal lima tentang Pimpinan Dewan Tingkat Kabupaten/Kota disebutkan, pimpinan dewan termasuk wakil pimpinan dewan, dijabat oleh ketua DPC atau wakil ketua DPC periode 2005-2010. Ini berarti, Halim Yohanes yang paling berhak.

Namun, Halim saat ini berhalangan, sebab dirinya sudah menjabat Ketua Fraksi PDIP di DPRD Kabupaten Bogor periode 2009-2014. Dalam SK yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen DPP PDIP ini, wakil pimpinan jatuh pada Sekretaris DPC PDIP yang dijabat Bambang Gunawan, sekaligus anggota DPRD periode 2009-2014.

Namun, isu yang mencuat saat ini, nama Wawan Risdiawan muncul sebagai kandidat wakil ketua dari fraksi PDIP. Padahal, anggota DPRD incumbent ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Bogor yang posisinya di bawah Bambang.

Akibatnya, situasi di fraksi semakin memanas. Sampai-sampai Ketua Fraksi PDIP Halim Yohanes geram dan mengancam akan memecat Wawan dari partai jika terbukti memainkan SK tersebut. “Saya tekankan di sini, jangan main-main dengan SK yang sudah ada. Artinya, adanya penambahan atau perubahan tanpa sepengetahuan ketum dan sekjen DPP PDIP,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin.

Menurut dia, pengangkatan wakil pimpinan DPRD Kabupaten Bogor harus sesuai SK. Bukan hanya Wawan, Halim bahkan mengancam memecat anggota fraksi PDIP lainnya yang ikut mempermainkan SK tersebut.

Hal senada ditegaskan Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Bogor Bambang Gunawan. Ia sendiri menantang Wawan untuk menunjukkan dukungan anggota fraksi PDIP yang menyatakan dukungan kepada dirinya.

”Dari DPC sendiri hanya ada satu nama yang diusulkan untuk mendudukan wakil ketua DPRD, yaitu saya,” terangnya.

Di tempat terpisah, Wawan Risdiawan yang dihubungi Radar Bogor, kemarin, terkesan menutupi pencalonan dirinya. Bahkan, mantan ketua Komisi C DPRD ini tidak mau mengakuinya.

“Dinamika politik di setiap partai pasti ada, termasuk yang tengah dihadapi PDIP. Tapi, saya tetap mengikuti kebijakan pimpinan partai. Dan SK sudah keputusan final yang harus diterima dan dijalankan,” katanya.

Namun, ia dituntut untuk menghormati keputusan anggota fraksi maupun pengurus partai lainnya jika ada yang mengusung dirinya maju di bursa pencalonan wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor.

"Kita harus menghormati pendapat orang lain. Tapi, kita juga harus menghormati SK 411 yang ada,” pungkasnya.

(http://www.radar-bogor.co.id/index.php?ar_id=MzY2NTU=&click=MTQ0)

Kamis, Juni 11, 2009

Bogor Barat Layak Mekar

Bogor Barat Layak Mekar

CIBINONG - Semangat masyarakat Bogor Barat menuntut pemekaran semakin menyala. Setelah sejumlah aktivis dan organisasi kepemudaan mendatangi Departemen Dalam Negeri, hari ini masyarakat Bogor Barat akan mendatangi gedung DPR di Senayan Jakarta.

Bahkan, kedatangan masyarakat Bogor Barat kali ini akan didampingi langsung seluruh anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bogor.

Ketua Komisi A Hidayat Royani mengatakan, kunjungan itu untuk menindaklanjuti hasil kunjungan sebelumnya di Depdagri. “Agendanya, konsultasi dan komunikasi serta menyampaikan hasil kajian dari Depdagri,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, hasil kajian Depdagri, wilayah Bogor Barat sangat layak untuk mekar dari Kabupaten Bogor. Karena baik secara teknis dan cakupan wilayah, sudah tidak ada masalah.

“Karena itu kita akan datangi Komisi II DPR. Kita berharap DPR segera merancang UU-nya,” kata Hidayat.

Sejumlah ormas dan masyarakat Bogor Barat, kata Hidayat, juga akan berangkat bersama-sama. Di antaranya, Komite Pembentukan Kabupaten Bogor Barat (KPP-KBB), Jaringan Muda Bogor Barat, dan sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Bogor.

(http://bogorbarat.com/category/sosial-budaya/politik/)

Jumat, Juni 05, 2009

VISI, MISI, & PROGRAM MEGA PRABOWO 2009-2014

VISI, MISI, & PROGRAM MEGA PRABOWO 2009-2014 

MEGA PRABOWO menyiapkan agenda-agenda strategis atau program utama yang ditawarkan ke publik untuk memberikan solusi dalam membawa kehidupan bangsa kearah yang lebih baik. VISI DAN MISI diurai/dijabarkan menjadi Isu-isu Pokok (di bidang ekonomi, hukum, sosial-politik, pertahanan - keamanan, serta pendidikan dan kebudayaan), selanjutnya menjadi Program-program Utama dan Program Aksi 5 tahun ke depan di setiap gatra kehidupan. 


VISI DAN MISI
 
VISI MEGA PRABOWO 2009-2014 adalah: “GOTONG ROYONG MEMBANGUN KEMBALI INDONESIA YANG BERDAULAT, BERMARTABAT, ADIL DAN MAKMUR”. Adapun MISI yang diusung adalah: “Menegakkan kedaulatan dan kepribadian bangsa yang bermartabat; Mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ekonomi kerakyatan; Menyelenggarakan pemerintahan demokratis – konstitusional yang bersih dan efektif”.

PROGRAM UTAMA BIDANG EKONOMI


INDUSTRI STRATEGIS BERBASIS SUMBERDAYA ALAM TERBARUKAN
Desain pengelolaan industri pertanian kita masih belum berubah sejak jaman kolonial, yang menempatkan kita hanya sebagai sumber pemasok bahan mentah. 
MEGA PRABOWO akan mengakhiri keterbelakangan ini dengan mengarahkan industri pengolahan sumber daya alam terbarukan, khususnya pertanian dan perikanan, agar mampu menciptakan dan memanfaatkan semua potensi nilai tambah perekonomian yang mungkin didapatkan dari industri ini  


PETANI, NELAYAN, BURUH, KOPERASI, SERTA USAHA KECIL SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN
Produktivitas tertinggi dalam perekonomian yang justru datang dari petani, nelayan, koperasi maupun usaha kecil tak membuat mereka keluar dari posisi yang marjinal. MEGA PRABOWO akan memberdayakan kelompok-kelompok tersebut agar menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi, yang akan tercermin dari regulasi maupun anggaran negara


POLITIK ANGGARAN PRO RAKYAT
Anggaran pertanian, dan perikanan yang justru merupakan inti dari pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam terbarukan, selama ini sangat minimal. 
MEGA PRABOWO akan meningkatkan secara signifikan anggaran di bidang-bidang strategis tersebut dengan mengalokasikan porsi penerimaan negara dari sumber daya alam tak terbarukan 


PASAR BAGI PRODUK-PRODUK PERTANIAN
Sebagai negara penghasil utama berbagai produk komoditas, kita tidak memiliki akses dan kemampuan dalam pembentukan harga di pasar internasional. 
MEGA PRABOWO akan menggalang daya tawar kolektif di antara negara-negara penghasil komoditas dunia dan kemudian mengembangkan pasar yang lebih adil


BANK BAGI PETANI DAN NELAYAN
Walaupun memiliki sekian banyak bank BUMN, namun kucuran kredit yang dibutuhan bagi pengembangan pertanian dan perikanan masih sangat rendah. 
MEGA - PRABOWO akan mendirikan bank yang memfokuskan diri pada pemberian kredit untuk kedua bidang tersebut


RESTRUKTURISASI BUMN PERTANIAN
Petani yang produktif selama ini hanya menjadi alat produksi yang lemah dan mudah dipermainkan oleh kekuatan ekonomi yang lebih besar. 
MEGA PRABOWO akan membangun daya tawar yang lebih tinggi bagi petani dengan melakukan restrukturisasi terhadap BUMN pertanian agar memiliki perwakilan petani secara struktural.


RISET BAGI INOVASI DI BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
Lemahnya bidang pertanian antara lain disebabkan oleh kurang terjadinya senyawa antara lembaga pendidikan, riset dan inovasi dengan petani. 
MEGA PRABOWO akan melakukan rekonstruksi lembaga pendidikan, riset dan inovasi di bidang pertanian dengan menempatkannya di tengah-tengah sistem kelembagaan yang terdiri dari Asosiasi Petani, Bank/Lembaga keuangan, dan Trading House komoditas pertanian.

 

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PERTANIAN DARI LIBERALISASI YANG MERUGIKAN PETANI
Liberalisasi pertanian telah menimbulkan dampak merugikan bagi petani dan nelayan dengan makin banyaknya impor bahan-bahan pangan yang sesungguhnya bisa kita produksi di dalam negeri. 
MEGA PRABOWO akan memberikan perlindungan bagi kepentingan petani dan nelayan melalui berbagai bentuk perundang-undangan.


KEDAULATAN PANGAN
Impor produk pangan yang berlebihan telah merusak produksi dan diversifikasi pangan di dalam negeri. 
MEGA PRABOWO, selain mengerahkan daya bagi pembangunan dan pengembangan industri strategis di bidang pertanian dan perikanan, akan tetap mempertahankan sistem pertanian komunitas yang berskala kecil, terdiversifikasi dan mandiri.


REFORMA AGRARIA 
Penguasaan lahan oleh petani yang semakin lama semakin menyusut menimbulkan ketimpangan dalam program pengembangan perekonomian berbasis sumber daya alam terbarukan. 
MEGA PRABOWO akan memprioritaskan redistribusi faktor-faktor produksi bagi petani, khususnya dalam hal peguasaan tanah pertanian.


KEDAULATAN ENERGI
Percepatan diversifikasi bauran energi nasional dalam rangka mendapatkan sistem energi nasioal yang handal dan terjangkau masyarakat, khususnya sumber daya energi terbarukan, serta percepatan realisasi sistem ketenagalistrikan nasional. 


KONSERVASI LIGKUNGAN BERBASIS KEARIFAN DAN BUDAYA LOKAL
Konservasi lingkungan bukanlah pelengkap belaka dari kebijakan ekonomi berbasis sumber daya alam terbarukan. MEGA PRABOWO akan mendorong konservasi lingkungan secara sistemik dengan menempatkan masyarakat dan budaya setempat sebagai subjek atau aktor utamanya


PENDEKATAN PROGRAM DI MASA KRISIS
Isu-isu pokok serta berbagai program yang disebutkan sebelumnya merupakan sesuatu yang harus diwujudkan dalam jangka menengah dan panjang. Awal 2009 ini, dunia sedang memasuki situasi krisis finansial global yang belum pernah ada presedennya dalam sejarah. Perekonomian dunia telah memasuki gerbang resesi yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi secara merata. Permintaan dan penawaran di pasar internasional mengalami penurunan sangat signifikan. Oleh karena itu, MEGA PRABOWO meyakini bahwa dalam situasi krisis diperlukan pendekatan khusus yang bersifat jangka pendek (tentu tanpa melupakan konsekuensinya secara jangka panjang) untuk mencegah meluasnya krisis ekonomi ke krisis sosial sebagaimana yang pernah dialami Indonesia dalam krisis finansial Asia Tenggara tahun 1997-1998. Dalam situasi demikian, MEGA PRABOWO akan melakukan stimulasi melalui sejumlah kebijakan fiskal maupun moneter yang bertujuan untuk tetap melanjutkan kelancaran inti kegiatan ekonomi, yaitu pertukaran barang dan jasa – pertama dan terutama, di pasar dalam negeri, baru kemudian di pasar luar negeri – yaitu:


APBN SEBAGAI STIMULUS EKONOMI
Krisis finansial membawa dampak menurunnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan, termasuk penurunan daya beli dan pemutusan hubungan kerja yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial. 
MEGA PRABOWO akan mendorong peningkatan anggaran belanja pemerintah untuk menstimuli gerak perekonomian nasional


LIKUIDITAS PERBANKAN NASIONAL UNTUK MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN (ASPEK MONETER)
Perbankan juga merupakan korban dalam krisis finansial global yang menyebabkan kesulitan likuiditas. 
MEGA PRABOWO akan memastikan bahwa perbankan nasional, memiliki ikuiditas yang cukup sehingga tetap mampu menggerakkan perekonomian melalui kemampuannya untuk memberikan kredit pada dunia usaha.


KREDIT BAGI PEREKONOMIAN SEKTOR RIIL PADAT KARYA 
Kendati memperoleh bantuan likuiditas di tengah krisis, tidak dengan sendirinya perbankan mau memberikan kredit bagi dunia usaha. 
MEGA PRABOWO akan memastikan agar perbankan, mengucurkan kredit ke sektor riil yang padat karya.


DAYA BELI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM JAMINAN SOSIAL 
Rakyat adalah pihak yang menjadi korban terbesar dalam setiap krisis ekonomi dengan hilangnya daya beli dan bahkan pekerjaan. MEGA PRABOWO akan meningkatkan daya beli rakyat melalui berbagai program jaminan sosial yang sistemik dengan cara memberikan kebutuhan mereka yang paling pokok seperti bahan makanan, kesehatan dan pendidikan serta menciptakan lapangan kerja bagi mereka.

 
PROGRAM-PROGRAM KOMPLEMENTER-INTEGRATIF

Dalam situasi normal maupun krisis, sejumlah program penunjang namun sifatnya integratif terhadap pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam sangat penting untuk diimplementasikan. Program-program tersebut antara lain adalah:



MORATORIUM HUTANG LUAR NEGERI
Hutang luar negeri indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. 
MEGA PRABOWO akan mengakhiri ketergantungan kita terhadap hutang melalui optimalisasi penerimaan negara, baik dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak, serta melakukan efisiensi anggaran di tingkat pusat. Selanjutnya, MEGA PRABOWO akan bernegosiasi untuk melakukan moratorium pembayaran hutang luar negeri selama 5 tahun ke depan.


KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN SEBAGAI MUSUH 
Angka kemiskinan dan pengangguran nasional masih cukup tinggi. 
MEGA PRABOWO akan menjadikan kedua isu kemiskinan dan pengangguran ini sebagai musuh utama yang harus dihilangkan dengan pendekatan yang sistemik dan tidak semata-mata memberi bantuan langsung tanpa kerja.


PARTISIPASI PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER DALAM KEBIJAKAN EKONOMIME
Partisipasi perempuan serta pembangunan ekonomi yang berperspektif gender masih belum menjadi prioritas selama ini. 
MEGA PRABOWO akan memberikan akses yang lebih besar peran perempuan dalam perekonomian, baik secara kuantitas maupun kualitas.


PEMANFAATAN PRODUKSI DALAM NEGERI
Tiadanya arah kebijakan dan keberpihakan yang jelas dalam pembangunan ekonomi selama ini, selain membuat negeri kita dibanjiri oleh barang-barang impor, juga telah menciptakan ketergantungan yang hanya memberatkan beban negara. 
MEGA PRABOWO akan menghilangkan ketergantungan tersebut dengan mendorong munculnya substitusi impor di dalam negeri. 


INVESTASI BERJANGKA PANJANG DAN PEMBERIAN TAX AMNESTY
Investasi yang masuk ke Indonesia sebagian besar masih didominasi investasi asing jangka pendek yang tidak banyak memberi kontribusi bagi sektor riil. 
MEGA PRABOWO akan mendorong dan memberikan insentif bagi investasi jangka panjang di sektor riil dalam negeri (termasuk tax amnesty bagi investor dalam negeri) dan mengupayakan keuntungan negara yang lebih besar di sini.


KEBIJAKAN FISKAL YANG EFEKTIF
Kebijakan fiskal selama ini tidak mengarah pada penguatan ekonomi secara jangka panjang, yang disebabkan karena kebiasaan untuk menggunakan anggaran defisit yang membebani APBN. 
MEGA PRABOWO akan menjalankan kebijakan fiskal yang visioner untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam terbarukan, termasuk mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak maupun PNBP dan menghindari hutang luar negeri.


KEBIJAKAN MONETER YANG MENDORONG SEKTOR RIIL SERTA REFORMASI ARSITEKTUR FINANSIAL GLOBAL
Tantangan dalam bidang moneter adalah mengatasi tantangan ketersediaan likuiditas bagi penguatan sektor riil, inflasi serta ketidakstabilan nilai rupiah. 
MEGA PRABOWO akan bekerjasa sama dengan otoritas moneter untuk menciptakan sinkronisasi kebijakan demi penguatan sektor riil dan untuk ambil bagian dalam reformasi arsitektur finansial global


REGULASI PASAR FINANSIAL 
Pasar finansial menjadi penyebab krisis finansial akibat kapitalisasinya yang luar biasa besar, namun sifatnya yang tidak stabil. 
MEGA PRABOWO akan memastikan aturan yang lebih ketat terhadap pasar finansial dan mendorong kontribusinya bagi perekonomian sektor riil.


PROGRAM UTAMA BIDANG KEDAULATAN BANGSA 

MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA DAN KEDAULATAN BANGSA
MEGA-PRABOWO akan memperkuat pertahanan negara dan kedaulatan bangsa dengan mempercepat kemampuan pertahanan Negara yang tangguh melalui modernisasi peralatan pertahanan keamanan, profesionalitas TNI serta meningkatkan kesejahteraan prajurit; mempercepat penurunan gangguan keamanan dan ketertiban serta ancaman kriminalitas melalui peningkatan profesionalitas, kinerja dan kesejahteraan POLRI; mempercepat realisasi kualitas kecakapan diplomasi Indonesia dalam rangka pemantapan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta peningkatan kerjasama internasional di bidang ekonomi, perdagangan, sosial dan budaya dalam konteks dinamika kawasan; meningkatkan perlindungan asset dan kekayaan Negara dari kejahatan illegal trading, illegal logging, illegal fishing dan money laundering serta terlindunginya warga Negara dari kejahatan narkoba dan human trafficking; mempercepat penyelesaian masalah perbtasan Negara dan menjamin perlindungan warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

 
REVISI UU NO. 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA
UU No.3/2002 terlalu teknis mengatur soal pertahahan negara, tapi justru tidak mengatur kewenangan pejabat politik sebagai pemegang otoritas organisai pertahanan. MEGA PRABOWO akan mendorong revisi undang-undang sehingga teknis operasionalisasi kebijakan pertahanan negara dapat mengatur tentang bagaimana mekanisme koordinasi dalam menghadapi gradasi eskalasi ancaman akan dilakukan; institusi mana pada bentuk, sifat serta tingkat ancaman yang berbeda akan memegang kendali koordinasi; serta bagaimana perwujudan bentuk institusi dimaksud serta otoritas politik apa yang akan dimandatkan, sehingga juga jelas output apa yang diharapkan. 



DEWAN KEAMANAN NASIONAL 
Kita belum punya doktrin keamanan nasional, doktrin pertahanan luar, doktrin keamanan dalam negeri, dan doktrin diplomasi internasional, akibatnya kita juga belum punya strategi tentang keamanan nasional, strategi pertahanan luar, strategi keamanan dalam negeri, dan strategi diplomasi internasional secara komprehensif dan terpadu. 
MEGA PRABOWO akan mendorong lahirnya UU Keamanan Nasional, yang akan merumuskan pembentukan Dewan Keamanan Nasional, sebagai badan yang berwenang mengkoordinasikan seluruh kebijakan.

 

PROGRAM BIDANG SOSIAL-POLITIK


PARTAI POLITIK DAN EFISIENSI KEBIJAKAN PUBLIK
MEGA PRABOWO berpendapat bahwa penyederhanaan jumlah parpol peserta pemilu perlu untuk dilakukan. Dengan penyederhanaan partai politik melalui seleksi dan persyaratan yang ketat, maka kalangan masyarakat membentuk partai politik didasarkan atas kesungguhan cita-cita politik, legitimasi politik yang kuat, serta dan persiapan yang benar-benar matang dari segi teknis. Di samping itu hal itu akan membuat pemilu dan proses pembuatan kebijakan publik menjadi lebih efisien
   

OTONOMI DAERAH YANG EFEKTIF DAN POTENSI DESA
Keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah bergantung pada partisipasi masyarakat di daerah, sebab tujuan dari desentralisasi dan otonomi daerah agar masyarakat mampu mengatur potensi wilayahnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kemandirian dalam mengatur sumberdaya lokal atau kearifan lokal yang dimiliki daerah diharapkan akan menumbuhkembangkan kreativitas masyarakat daerah dalam menggali potensi-potensi yang tersedia, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
MEGA PRABOWO akan memberikan kerangka hukum bagi pemberdayaan, partisipasi serta perluasan otonomi daerah, terutama di tingkat desa, agar dapat secara optimal memanfaatkan potensi lokal yang ada; memperjuangkan legislasi serta revisi kebijakan yang pada intinya akan melindungi hak-hak sipil masyarakat daerah, terutama di desa, di samping menumbuhkembangkan kesadaran serta kewajiban mereka sebagai warga negara; dan mendorong warga desa yang mengenal kepala desa/lurahnya untuk berperan lebih aktif untuk ikut bersama-sama merumuskan program-program pembangunan desa.  

 

REFORMASI BIROKRASI 
Problem serius seperti pelayanan yang lamban, KKN, struktur yang gemuk masih menjangkiti birokrasi di Indonesia, sehingga keberadaannya tidak berjalan maksimal.  
MEGA PRABOWO akan mereformasi birokrasi agar dapat berperan maksimal dalam menjamin ketersediaan pelayanan dasar secara berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat; memberikan perlindungan dari ancaman dan gangguan internal maupun eksternal; menjamin keadilan dalam dinamika ekonomi dan persaingan usaha; dan, menjamin keberlanjutan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
   

KOORDINASI ANTAR SEKTOR DEMI EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Masing-masing departemen seringkali bertindak dan menjalankan program secara sendiri-sendiri tanpa mengetahui konsekuensinya serta kemungkinan terjadinya tumpah tindih. Hal yang juga berdampak pemborosan anggaran pembangunan dan membuat agenda pembangunan tidak terintegrasi dan terarah. 
MEGA PRABOWO berkeyakinan bahwa harus ada kepemimpinan langsung dan kuat oleh presiden dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor. 
   

PENEGASAN POLITIK LUAR NEGERI YANG BEBAS-AKTIF 
MEGA PRABOWO akan kembali menegaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif, yang dilaksanakan untuk memperjuangkan kepentingan nasional kita. 
MEGA PRABOWO menafsirkan prinsip bebas aktif sebagai sebuah situasi bagi Indonesia untuk bebas memilih dengan siapa ia bisa memajukan kepentingan nasionalnya secara aktif. Di tengah-tengah menguatnya isu-isu ekonomi dan perdagangan dunia dalam wacana politik internasional, kita harus merumuskan kepentingan nasional yang harus diperjuangkannya ke luar. Untuk dapat diperhitungkan dalam percaturan antar bangsa, MEGA PRABOWO berprinsip bahwa harus ada kerja keras untuk membangun menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera tanpa bergantung pada bangsa lain, sehingga dengan ini kita diperhitungkan oleh negara-negara lain.
   

PARTISIPASI DAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM POLITIK 
Selama pemerintahan masa transisi, telah terjadi kemajuan status perempuan yang cukup berarti, namun realitas ketimpangan gender masih cukup nyata. 
MEGA PRABOWO berkeyakinan bahwa pencapaian hak perempuan masih perlu mendapat dukungan afirmatif dengan menjamin kesamaan akses perempuan untuk pengambilan keputusan dan kepemimpinan; dan mengintegrasikan perspektif gender dalam perundangan, kebijakan publik serta program-program pembangunan. 
    

PROGRAM UTAMA BIDANG HUKUM

POLITIK PERATURAN PERUNDANGAN
Politik Peraturan Perundang – undangan merupakan salah satu masalah penting dalam membangun dan menegakkan hukum demi keadilan, kepastian, dan kemanfatan hukum untuk perlindungan, pelayanan, dan kesejahteraan rakyat. 
MEGA PRABOWO akan menyusun disain dan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan; meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan; memperkuat kerjasama antar lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.


PENATAAN KELEMBAGAAN NEGARA
Pembangunan Kelembagaan Negara telah mengalami pegeseran dan perubahan setelah Amandemen UUD 1945. Sistem ketatanegaraan mengenai Kelembagaan Negara mengalami pegeseran dan perubahaan. Pergeseran dan perubahan ini terkait dengan Amandemen UUD 1945 dan sejumlah peraturaan perundang-undangan yang melahirkan dan mengatur keberadaannya. Hal ini melahirkan sejumlah permasalahan baru yang berkaitan dengan penjaminan kepastian hukum, efektivitas dan efesiensi pelindungan dan pelayanan terhadap rakyat. 
MEGA PRABOWO akan membangun Kelembagaan Negara yang terukur, terfokus, terarah, efektif dan efisien dapat menciptakan kepastian dan kejelasan keberadaan lembaga negara demi untuk rakyat.


OPTIMALISASI STRUKTUR APARATUR PELAYAN DAN PENEGAK HUKUM
Optimalisasi Struktur dan Aparatur pelayan dan penegak hukum adalah masalah dan tantangan yang mendesak. Struktur dan Aparatur secara formal sudah bertugas namun secara subtansial belum atau kurang menunjukkan kualitas komitmen dan kinerja yang optimal. Pelaksanaan fungsi, tugas, kewajiban, dan tanggungjawab jajaran struktur dan aparatur hukum adalah untuk menjadikan hukum sebagai alat perjuangan mensejahterakan rakyat. Apabila aparatur pelayan hukum tidak kredibel dan tidak profesional akan mengakibatkan rakyat semakin kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap hukum itu sendiri. 
MEGA PRABOWO akan mengoptimalisasikan struktur dan aparatur pelayan dan penegak hukum.
   

PEMBERANTASAN KEJAHATAN LUAR BIASA
Pemberantasan kejahatan luar biasa merupakan salah satu problem dan tantangan serius untuk membangun sistem keamanan dan ketertiban, menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hukum, menciptakan ketenangan dan kedamaian publik, dan menunjang perekonomian. MEGA PRABOWO akan membangun kualitas kerjasama antara lembaga terkait untuk mencegah dan menangani kejahatan luar biasa.


PROMOSI DAN IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA 
Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan sejumlah instrumen HAM, berkewajiban melindungi dan memajukan pemenuhan HAM. Program Perlindungan dan Penghormatan terhadap HAM harus dapat menjawab secara menyeluruh dan mendasar mengenai problem dan ancaman terhadap HAM. 
MEGA PRABOWO melihat pelaksanaan HAM di Indonesia masih belum seimbang antara pelaksanaan Hak Sipil-Politik dengan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasca reformasi pelaksanaan HAM yang berkembang masih sebatas pada hak sipil-politik warga untuk lebih bebas berekspresi dan berpartisipasi, sementara hak sosial, ekonomi dan budaya warga masih belum dipenuhi secara maksimal, terutama hak atas pekerjaan dan bertempat tinggal. MEGA PRABOWO bertekat memenuhi hak warga atas pekerjaan dan perumahan, sehingga pelaksanaan HAM di Indonesia lebih utuh dan seimbang. 


PROGRAM UTAMA BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PENDIDIKAN TERJANGKAU
Komersialisasi pendidikan membuat biaya pendidikan semakin mahal, sehingga banyak anak-anak bangsa yang tidak mampu bersekolah. MEGA PRABOWO secara tegas menolak seluruh kebijakan dan tindakan yang mengarah kepada komersialisasi pendidikan. 
MEGA PRABOWO akan berjuang agar pendidikan dasar (SD-SLTP) tanpa dipungut biaya;, pendidikan menengah (SLTA) di sekolah negeri tidak dipungut biaya; pendidikan tinggi yang terjangkau oleh rakyat miskin;  


PARTISIPASI SEKOLAH
Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia masih rendah. Banyak peserta didik yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga angka putus sekolah masih tinggi. Angka putus sekolah masih tinggi karena biaya pendidikan yang makin tinggi. 
MEGA PRABOWO akan berupaya agar wajib belajar diperluas hingga tingkat sekolah menengah 


KURIKULUM PENDIDIKAN 
Materi kurikulum yang cenderung tumpang tindih dan terlalu banyak/padat tanpa mempertimbangkan relevansi dengan minat dan kemampuan peserta didik, sehingga membebani peserta didik. Sistem evaluasi yang tidak berdampak signifikan dan menghambat banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  
MEGA PRABOWO akan mendorong reformasi materi kurikulum; pemberlakukan otomatic promotion di jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan sistem magang berbasis kompetensi di jenjang pendidikan tinggi.

   
KEADILAN PENDIDIKAN ANTAR WILAYAH
Perbedaan antar wilayah dalam pelayanan pendidikan dan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan, menyebabkan perbedaan yang tajam dalam kualitas pendidikan di setiap wilayah.  
MEGA PRABOWO akan berjuang agar fasilitas dan pembangunan infrastruktur pendidikan dibangun secara merata di setiap wilayah dengan memprioritaskan wilayah-wilayah tertinggal, dan melakukan rekrutmen guru yang berkualitas dan menjaga keseimbangan distribusi ketersediaan guru di wilayah tertinggal yang didukung dengan pemberian kemudahan fasilitas, insentif, jaminan hidup yang memadai dan promosi karir yang jelas. 


MEMPERKUAT BUDAYA LOKAL 
Globalisasi selain memberikan manfaat yang memudahkan kita dalam mengakses sumber-sumber informasi, juga mempunyai dampak negatif berupa melemahnya perhatian dan minat masyarakat terhadap ekspresi dan kearifan budaya lokal.
MEGA PRABOWO akan melaksanakan program untuk melindungi tradisi atau hasil budaya lokal yang dianggap mulai punah; dan, memberikan insenstif - sosial-ekonomi kepada kerja-kerja kebudayaan.


SYSTEM MONITORING KONFLIK NASIONAL
Pasca reformasi, beragam konflik sosial yang sifatnya kolektif dan merusak sendi-sendi kebangsaan. 
MEGA PRABOWO akan mengembangkan sistem monitoring konflik nasional, yang dilakukan secara sistematis, sehingga konflik dapat diantisipasi sejak awal.


KESADARAN KERAGAMAN BUDAYA
Masih banyak ditemui konflik sosial secara kolektif, dan di masa mendatang indikasi konflik masih berpotensi terjadi. MEGA PRABOWO akan memberikan jaminan politik dan perlindungan hukum kepada setiap kelompok masyarakat dalam mengekspresikan praksis kebudayaan; dan menekankan tindakan tegas terhadap kelompok masyarakat yang mencoba menghalang-halangi suatu masyarakat lainnya dalam melakukan ekspresi budaya; dan mendorong kesadaran pluralisme.
(http://www.megaprabowo.com/index.php?/visi-misi-a-program-mega-prabowo-2009-2014)

Massa Menduduki Kantor KPU Provinsi Lampung

Bandarlampung - Sekitar 75 orang yang menamakan diri "Perwakilan Masyarakat Lampung" menduduki kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, sejak Jumat, Pukul 07.00 WIB, untuk melarang Lima komisioner KPU Lampung memasuki kantor mereka.

"Mulai hari ini, kami akan berjaga di sini, untuk mencegah kelima komisioner tersebut masuk kantor, karena sudah tidak ada gunanya lagi mereka masuk kantor," kata Koordinator aksi, Insan Hasanudin, di Bandarlampung, Jumat.

Aksi massa itu merupakan aksi lanjutan dari aksi sehari sebelumnya (4/6), yang menuntut agar kelima anggota komisioner KPU Lampung diberhentikan oleh KPU pusat.

"Kami akan terus berjaga di sini, sampai pemecatan terhadap mereka dikabulkan," katanya.

Menurut dia, aksi ini merupakan buntut penandatanganan Surat Pembatalan Pelantikan Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, yang ditandatangani oleh empat komisioner KPU Lampung, masing-masing Edwin Hannibal, Pattimura, Nanang Trenggono, dan Solichin.

Meski demikian, Ihsan menambahkan, upaya penerbitan surat itu merupakan keputusan kelembagaan, sehingga untuk menjamin pilpres yang akan datang berlangsung jurdil, semua komisioner KPU harus diberhentikan dan diganti.

"Bukan hanya empat orang itu, namun kelima-limanya, mereka tidak boleh masuk ke gedung ini lagi," kata dia.

Kelima Komisioner KPU itu adalah Edwin Hannibal, Pattimura, Nanang Trenggono, Handi Mulyaningsih, dan Solichin.

Kelimanya tidak terlihat berada di kantor KPU sejak Jumat pagi setelah sehari sebelumnya sempat masuk kantor dan memimpin Rapat Persiapan Kampanye Pilpres 2009.

Massa mulai berkumpul di depan gedung KPU Lampung, Jalan Sudirman, Kota Bandarlampung, sejak Pukul 7.30 WIB. Mereka mengawali aksinya dengan melakukan sweeping terhadap lima anggota KPU di dalam gedung.

Setelah itu, hingga Jumat siang, Pukul 11.10 WIB, massa nampak berjaga-jaga di depan pagar gedung KPU Lampung, sementara pengamanan polisi berdiri tidak jauh dari massa.

"Kami akan menunggu di sini sampai jam kantor berakhir," kata Ichsan.

Menurut dia, aksi ini merupakan aksi spontan masyarakat Lampung, dan akan berlangsung hingga keluar keputusan resmi tentang pemecatan kelima anggota KPU Lampung itu.

Selain itu, pihaknya juga sedang menekan DPRD Lampung untuk merekomendasikan kepada KPU pusat tentang pemecatan kelima komisioner.

"Kita kasih batas waktu lima hari ke depan sejak hari ini, kepada DPRD untuk membahas usulan ini," kata dia.
(http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=massa-menduduki-kantor-kpu-provinsi-lampung&id=1244178296)

Warga Korban Lumpur Lapindo Temui Megawati


JAKARTA — Belasan warga Porong, Sidoarjo, korban luapan lumpur Lapindo, menemui capres PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Warga yang terdiri dari ibu-ibu, pemuda-pemudi, dan anak-anak itu tiba sekitar pukul 09.45 didampingi Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Berry Nahdian Furqon.

Kedatangan mereka untuk meminta komitmen para calon pemimpin bangsa mengenai penyelesaian kasus yang telah berlangsung selama 3 tahun. "Kami ingin minta komitmen para capres-cawapres untuk penanganan lumpur Lapindo," kata Berry, sebelum menemui Megawati.

Warga datang dengan membawa kotak kayu berwarna coklat. Kotak tersebut, menurut keterangan Berry, berisi surat-surat yang merupakan corat-coret dari anak-anak korban lumpur Lapindo. Saat berita ini diturunkan, para warga tersebut sudah memasuki kediaman Mega dan diterima oleh Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut.
(http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/05/1026288/warga.korban.lumpur.lapindo.temui.megawati)