762 CPNS Dapat SK

762 CPNS Dapat SK

CIBINONG - Sebanyak 762 CPNS mendapat Surat Keputusan (SK) dari Bupati Bogor Rachmat Yasin. Ke 762 PNS ini, terdiri dari 539 tenaga honorer dan 223 pelamar umum formasi 2008.

Sebanyak 223 pelamar umum yang diangkat merupakan pelamar yang lulus ujian dan mampu menyingkirkan 14.994 pelamar. Awalnya Pemkab Kabupaten Bogor membutuhkan 235 pegawai baru yang direkrut dari umum, masing-masing untuk mengisi 60 tenaga teknis strategis, 75 tenaga kesehatan dan 100 tenaga pendidik tingkat SD hingga SMA.

“Para CPNS ini langsung bekerja sebagai staf,” kata Kepala Bidang Formasi pada Bagian Kepegawaian Sigit Wibowo.

Sigit mengklaim penempatan para pegawai ini sudah sesuai spesifikasi pendidikan. “Pegawai lulusan jurusan hukum otomatis bertugas di bagian hukum,” tambahnya.

Sedangkan CPNS pada 2007 yang berjumlah 1.500 orang masih harus melakukan beberapa tahapan evaluasi untuk diangkat menjadi PNS. ''Ya, mereka harus mengikuti beberapa tes lanjutan sebelum diangkat menjadi PNS,'' kata Sigit.

Dalam upacara yang berlangsung di Gedung Tegar Beriman, wajah sumringah terlihat dari para pegawai saat Bupati Bogor Rachmat Yasin menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS secara simbolis. Saat penyerahan, bupati bersama Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bogor Hidayat Royani dan Sekda Kabupaten Bogor H. Achmad Sundawa.

Dalam sambutannya, bupati menghimbau kepada para penerima SK agar menyikapi keberhasilan ini dengan rendah hati dan penuh rasa syukur. “Kesempatan dan penugasan sebagai CPNS ini, tentunya diperoleh dengan do’a, kerja keras dan penantian yang memakan waktu serta kompetisi ketat dengan ribuan pelamar lainnya. Untuk itu, harus sungguh-sungguh dalam bekerja,” papar bupati.

Seperti biasa, bupati berpidato dengan gaya nyleneh-nya. Dalam sambutannya, ia melontarkan tak akan menemui pejabat yang tidak memiliki prestasi apa-apa dalam hal pekerjaan. “Pejabat atau PNS yang ingin bertemu dengan saya harus memiliki prestasi,” katanya.
(www.radar-bogor.co.id)

Mega Jual Aset Negara Atas Perintah TAP MPR

PDIP: Mega Jual Aset Negara Atas Perintah TAP MPR

Jakarta, Kebijakan Megawati yang menjual aset negara semasa berkuasa atas kemauan rakyat, tegas Ketua DPP PDIP Firman Jaya Daeli kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (31/1). 
Hal itu dikatakannya menyikapi tudingan dari kubu Demokrat bahwa semasa Mega berkuasa, sejumlah BUMN dijual. Penjualan aset negara dianggap sebagai kegagalan pemerintahah Mega. 
Penjualan aset-aset tersebut dilakukan atas dasar kemauan rakyat yang tertuang dalam TAP MPR, katanya. 
Menurut dia, soal penjualan tersebut sesuai dengan perintah TAP MPR. Untuk privatisasi BUMN, Megawati kala itu, jelas Firman tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya melaksanakan amanat TAP MPR. 
Tidak itu saja, Firman menambahkan, 
masa jabatan Megawati yang singkat menjadi penghalang untuk mengatasi masalah bangsa. 

"Waktu itu jangan lupa, Bu Mega cuma tiga tahun. Tapi untuk 2009-2014  kita punya program, dan PDIP hanya menyampaikan itu saja (penderitaan rakyat)," pungkas Firman.

(http://rakyatmerdeka.co.id)

PPP Kalahkan Golkar

PPP Kalahkan Golkar

Cibinong - Golkar sebagai partai politik penguasa di Kabupaten Bogor ternyata dikalahkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam merebut kursi ketua DPRD Kabupaten Bogor.
Posisi kabinet Rahman (Rachmat Yasin-Karyawan Faturachman) pun dipastikan kian aman untuk masa enam bulan ke depan. Ini setelah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor Teuku Hanibal atau yang akrab disapa Ikbal terpilih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bogor.

Dengan terpilihnya Ikbal sebagai ketua DPRD Kabupaten Bogor, menggantikan Rachmat Yasin, maka sinergitas antara eksekutif dan legislatif pun akan semakin terjalin lebih akrab. Antara kedua lembaga tersebut, tidak akan ada yang tampil lebih superior.
Pasalnya, kedua lembaga tersebut dipimpin oleh orang-orang yang berasal dari satu partai, yakni PPP dan memiliki koalisi permanen dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bogor.
Terpilihnya Ikbal menjadi ketua DPRD Kabupaten Bogor sendiri tidak lepas dari lobi-lobi yang dilakukan oleh anggota Fraksi PPP dan Fraksi PDIP, sehingga suara Partai Demokrat pun terpecah.
Karena itulah, saat voting terbuka untuk menentukan mekanisme pemilihan ketua DPRD Kabupaten Bogor, kubu PPP-PDIP berhasil mengalahkan koalisi Fraksi Golkar-FPKS yang menginginkan adanya pemilihan ulang.
Sedangkan koalisi PPP-PDIP menginginkan pengisian ulang posisi yang ditinggalkan Rachmat Yasin, Karyawan Faturachman dan Rusdi AS. Dalam penentuan mekanisme pemilihan suara tersebut, koalisi PPP-PDIP berhasil mendapatkan 23 suara, sedangkan Golkar-PKS meraih 22 suara.
Dengan kemenangan tersebut, maka posisi yang ditinggalkan Rachmat Yasin diisi oleh anggota dari Fraksi PPP, Karyawan Faturachman diisi oleh anggota Fraksi PDIP dan posisi H Rusdi AS digantikan oleh anggota Fraksi Golkar.
Untuk posisi yang ditinggalkan oleh Rachmat Yasin, yakni ketua DPRD Kabupaten Bogor, Teuku Hanibal dan Topik Masduki bersaing ketat. Dalam voting terbuka, Teuku Hanibal berhasil meraih 29 suara dan Topik Masduki 15 suara.
Ada satu suara yang tidak sah, yakni memilih Kamaludin dari Fraksi Demokrat. Entah ini perbuatan iseng atau memang anggota dewan tersebut tidak cocok dengan kedua calon ketua DPRD Kabupaten Bogor pengganti Rachmat Yasin.
Untuk posisi yang ditinggalkan Karyawan Faturachman, yakni wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor, dua anggota Fraksi PDIP Suprijanto dan Halim Yohanes juga berlomba-lomba meraih simpati anggota dewan lainnya. Dan dalam voting terbuka pula, Suprijanto yang masuk ke Komisi D DPRD Kabupaten Bogor berhasil mengungguli Halim Yohanes, dengan perolehan 30 suara untuk Suprijanto dan 15 suara untuk Halim Yohanes.
Sedangkan kursi yang ditinggalkan H Rusdi AS, diperebutkan Harun Al Rasyid yang saat ini menjadi ketua sementara DPRD Kabupaten Bogor dan Uu Hasanudin dari Fraksi Partai Golkar.
Anggota DPRD Kabupaten Bogor ternyata lebih mempercayai Harun Al Rasyid untuk menduduki kursi wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor dibandingkan Uu Hasanudin. Karena itulah, saat voting terbuka Harun Al Rasyid berhasil meraih 29 suara dan Uu Hasanudin mendapatkan 16 suara.
“Posisi ketua DPRD Kabupaten Bogor masih saya pegang, hingga pengambilan sumpah jabatan dilakukan. Setelah sumpah jabatan ini diucapkan, barulah Teuku Hanibal memimpin DPRD Kabupaten Bogor,” kata Harun Al Rasyid.
(www.jurnalbogor.com)

Rakernas PDIP Hanya Setujui Kriteria Cawapres

Rakernas PDIP Hanya Setujui Kriteria Cawapres

SOLO, RABU- Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan, Rabu (28/1) malam ini resmi ditutup oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Penutupan Rakernas yang awalnya diperkirakan akan ditandai dengan pengumuman nama-nama calon wakil presiden yang akan mendampingi calon presiden dari PDI Megawati Soekarnoputri, ternyata meleset.

Pada penutupan Rakernas IV PDIP ini hanya menyebutkan bahwa Rakernas menyetujui lima kriteria calon wapres yang akan mendampingi capres dari PDIP.

Pertama, setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga kemajemukan Indonesia, dan tidak pernah diragukan komitmennya di dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, mendapatkan dukungan rakyat dan mampu memperkuat terwujudnya stabilitas pemerintahan yang ditandai dengan kuatnya dukungan lembaga legislatif DPR RI.

Ketiga, memiliki kepemimpinan yang merakyat, kemampuan manajemen pemerintahan yang handal, dan kapabilitas di dalam menerjemahkan prinsip berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan, ke dalam agenda kerakyatan guna membangun kembali martabat dan jati diri bangsa serta menyelesaikan masalah pokok perekonomian rakyat, khususnya kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan.

Keempat, secara hukum tidak terkena kasus korupsi, dan

kelima dapat bekerja sama dengan presiden terpilih sesuai dengan amanat UUD 1945.

Megawati kepada pers, seusai penutupan Rakernas menjelaskan alasan kenapa Rakernas IV PDIP belum menyebutkan nama calon wakil presiden secara gamblang, dan lebih menyebutkan kriteria. "PDIP lebih bersifat hati-hati karena kami ingin demokrasi," paparnya.
(www.kompas.com)

Ramai Luar Dalam di Rakernas PDI-P

Ramai Luar Dalam di Rakernas PDI-P

HARI Selasa (27/1) pagi, Jalan Ahmad Yani, khususnya yang melintasi Hotel Sunan Solo mulai dari arah Rumah Sakit Panti Waluyo hingga perempatan Manahan dan arah sebaliknya, ditutup. Puluhan personel satuan tugas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maupun aparat kepolisian pun terlihat mengamankan tempat acara.

Bus dan kendaraan yang melintasi jalan ini dialihkan, menyusul acara Rapat Kerja Nasional atau Rakernas IV PDI-P di Hotel Sunan. Menurut Ketua Panitia Rakernas Puan Maharani, peserta yang ikut dalam Rakernas tersebut berjumlah 1.044 orang, dari semua DPD/DPC PDI-P se-Indonesia.

Secara resmi, yang terdaftar di panitia Rakernas memang demikian, tetapi kenyataannya kader maupun simpatisan PDI-P yang hadir di Hotel Sunan maupun di kawasan hotel ini lebih dari itu.

Menjelang pembukaan Rakernas, ribuan orang yang mayoritas berbaju warna merah dan hitam, berkumpul di dalam dan halaman hotel, hingga jalan raya di depan hotel. Pintu masuk hotel pun penuh sesak oleh kader dan simpatisan PDI-P yang menggunakan pakaian dengan gambar banteng, lambang PDI-P. Sebagian menggunakan ID card atau kartu tanda pengenal yang dibagikan Panitia Rakernas.

Suasana pembukaan pun berlangsung ketat. Tidak sembarang orang boleh masuk ke ballroom. Walaupun menunjukkan kartu pengenal bertuliskan Rakernas, kalau kartu tersebut tidak ada hologramnya, jangan harap bisa masuk. Menurut panitia, yang bisa masuk acara pembukaan terbatas.

Beberapa wartawan yang datang beberapa saat setelah acara dimulai, walau menunjukkan kartu pengenal berhologram, juga tidak bisa langsung masuk. "Tunggu dulu, ini masih lagu 'Indonesia Raya'," kata petugas yang berjaga di pintu.

Ketika "Indonesia Raya" usai dinyanyikan, wartawan tetap tak kunjung diizinkan masuk. "Tunggu masih hening cipta," kata petugas yang sama.

Hening cipta selesai, tetap saja wartawan tidak diizinkan masuk. Alasannya, "Bentar.... masih lagu mars partai dulu."

Ketika wartawan mulai kesal, petugas akhirnya membuka pintu dan membiarkan wartawan masuk. Kekesalan wartawan pun terhapus oleh pelayanan petugas media center yang tanggap akan apa yang dibutuhkan wartawan. Mereka langsung membagikan pidato tertulis Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Saking ramainya dan penuhnya orang-orang di hotel ini, wartawan pun kesulitan mewawancara sejumlah tokoh seusai pembukaan Rakernas. Untunglah Megawati mau memberi keterangan pers, setelah wartawan sempat menunggu hampir sejam di ruang konferensi pers.

Di luar hotel, tak kalah ramainya. Ribuan orang lalu lalang hingga di jalan raya. Bahkan di pintu masuk hotel pun puluhan pedagang menawarkan buku, foto, dan aksesori lain yang berhubungan dengan PDI-P.

Yang menarik, sepanjang jalan depan hotel dipenuhi puluhan stan yang menjual kostum dan atribut PDI-P, serta aksesori berlogo PDI-P atau bergambar banteng hitam.

Sejak hari pertama hingga menjelang penutupan Rakernas, stan-stan ini penuh sesak. Bahkan tempat gantungan kunci, stiker, dan benda lainnya pun laris. "Sampai sekarang gantungan kunci sudah laku lebih dari 2.000 buah," ujar penjual Buyung yang mengaku dari Jakarta.

Walau yang punya gawe alias tuan rumah adalah Kota Solo, ternyata mayoritas penjual kaos, jas, jaket, dan berbagai atribut PDI-P ini justru dari Jakarta. Mereka sengaja memanfaatkan momentum Rakernas ini untuk meraup keuntungan.

Apakah mereka diundang panitia, sebagian mengaku mereka datang atas kemauan sendiri. "Hanya dengar informasi, terus datang," papar Ria yang mengaku sehari-hari berjualan pin dan gantungan kunci partai di Pasar Senen.

Wah... Rakernas PDI-P di Solo heboh deh.
(www.kompas.com)

Keputusan Soal Cawapres Ada di Tangan Mega

Keputusan Soal Cawapres Ada di Tangan Mega

Solo: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejauh ini merupakan salah satu partai yang begitu percaya diri akan mendulang suara banyak dalam Pemilu 2009. Partai berlambang kepala banteng ini menargetkan akan meraup suara lebih dari 30 persen dalam pemilihan legislatif pada April nanti.

Tak heran, PDIP jauh-jauh hari mencalonkan Megawati Sukarnoputri sebagai calon presiden. Terkait kandidat wapres agaknya nama Sri Sultan Hamengkubuwono X makin santer disebut-sebut. Bahkan bukan sekali Sri Sultan terlihat mesra dengan PDIP. Sri Sultan bahkan secara khusus menghadiri Rakernas PDIP.

Namun rupanya Rakernas PDIP di Solo, Jawa Tengah masih belum pasti akan menetapkan siapa untuk menjadi bakal calon pendamping Megawati. Menurut Megawati, hingga kini belum ada satu nama pun yang bulat bakal mendampinginya. Megawati memberikan sinyal bahwa keputusan tersebut berada di tangannya.

Sementara itu ketiga tokoh yang hadir dalam rakernas yakni Sri Sultan, Sutiyoso, dan Akbar Tandjung menolak memberi komentar. Ketiganya mengaku masih menunggu hasil rakernas agar bisa menentukan sikap. Namun mereka mengaku akan menghormati keputusan rakernas terkait penetapan pendamping Megawati.

Ketua Panitia Rakernas PDIP Puan Maharani mengatakan, tokoh-tokoh yang hadir dalam rakernas masuk dalam bursa cawapres. Tapi mereka diundang dalam kapasitasnya sebagai tokoh politik. Puan Maharani belum dapat memastikan dalam Rakernas PDIP ini akan memunculkan satu nama sebagai cawapres Mega.

Lebih jauh Puan mengatakan, tak bisa berandai-andai apabila ada seorang tokoh PDIP yang menyebutkan Mega cocok dengan salah seorang tokoh. Sebelumnya Taufik Kiemas mengatakan ingin menduetkan Megawati dengan Sri Sultan. "Semua tokoh yang hadir punya pendukung dan fans masing-masing," kata Puan.(JUM/Tim Liputan 6 SCV)
(Liputan6.com)

Mega: Pemerintah Perlakukan Rakyat Layaknya Yoyo

Mega: Pemerintah Perlakukan Rakyat Layaknya Yoyo

Solo: Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimulai di Solo, Jawa Tengah, Selasa (27/1). Rakernas kali sangat penting karena di forum inilah kemungkinan besar Megawati Sukarnoputri akan mengumumkan nama calon wakil presidennya.

Namun seperti dilaporkan reporter SCTV Mohammad Achir, Megawati belum akan mengumumkan calon pendampingnya. Dalam pidato politiknya, Megawati malah kembali mengkritik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Khususnya kebijakan di bidang ekonomi.

Mega menilai kebijakan SBY-JK dilakukan setengah hati terutama masalah bahan bakar minyak. Pemerintah menjadikan rakyat seperti permainan anak-anak yaitu yoyo. "Naik-turun naik-turun. Dilempar kesana kemari. Kelihatannya indah tapi pada dasarnya tak menentu," ucap Mega yang sambut riuh tepuk tangan peserta rakernas.

Terkait kandidat wakil presiden, agaknya nama Sri Sultan Hamengkubuwono X semakin santer disebut-sebut bakal mendampingi Mega. Bahkan bukan sekali Sri Sultan terlihat mesra dengan PDIP. Sri Sultan bahkan secara khusus menghadiri Rakernas PDIP
(www.liputan6.com)