PDIP Sindir Dominasi Lingkaran Satu Presiden

JAKARTA-Keluhan Presiden SBY mengenai para menterinya yang dipandang kurang tanggap “diamini” kalangan DPR. Dalam berinteraksi dengan parlemen, langkah yang diambil para menteri dianggap sering terkesan tidak sinkron dengan garis kebijakan presiden.

Anggota Komisi I Tjahjo Kumolo mencontohkan soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Masih ada pemahaman yang keliru sesama pejabat kementerian, karena tidak mampu menerjemahkan arahan presiden. “Ketika political will presiden dan komisi I DPR sudah jelas, eh kementerian terkait masih menerjemahkan lain,” kata Tjahjo di Jakarta, kemarin.

Tjahjo menyampaikan, Komisi I DPR ingin sekali bertemu langsung dengan presiden untuk membicarakan political will bersama soal alutsista TNI itu. Isu pokoknya adalah memberdayakan BUMN strategis dalam negeri. “Untuk hal-hal semacam ini apa perlu presiden sendiri yang memimpin rapat di masing-masing kementerian tersebut,” cetus Ketua Fraksi PDIP di DPR, itu.

Dia juga mengkritik kinerja lingkaran satu presiden yang tak jarang seolah mampu mengambil alih keputusan kementerian. Indikasi tunduknya menteri kepada “kemauan” lingkaran satu presiden itu sangat kuat. “Bagaimana keberanian wapres untuk mengoreksi kinerja lingkaran satu presiden itu,” ujarnya. Siapa yang dimaksud dengan lingkaran satu presiden? “Ya saya tak bisa menyebutkan,” jawab Tjahjo.

Tjahjo meyakini komisi-komisi lain di DPR juga merasakan hal sama. Dia berharap ketua DPR menggagas pertemuan konsultasi secara periodik antara pimpinan DPR, fraksi-fraksi DPR, dan pimpinan komisi-komisi DPR dengan Presiden SBY. “Kalau tidak ya percuma saja ada raker DPR dengan kementerian yang ada, tapi tidak pernah ada tindak lanjut yang cepat,” kata Tjahjo.

Tjahjo menyayangkan setelah enam tahun memimpin kabinet, presiden baru tersadar kalau selama ini terjadi kegaduhan politik di internal pemerintahannnya. Ini dipicu carutmarutnya tata kelola pelaksanaan pemerintahan. Ditambah lagi kuatnya egoisme sektoral di beberapa lembaga tinggi negara. Bahkan, sudah saling membangun citra sendiri sendiri termasuk saling menjatuhkan antarpimpinan lembaga tinggi negara. “Kinerja kementerian dan pengambilan keputusan politik pembangunan untuk kepentingan masyarakat luas akhirnya tidak optimal. Memang ironis, kasihan rakyat,” ujarnya. (www.radar-bogor.co.id)