"Perintah DPP kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI harus memperjuangkan agar rakyat tetap mendapatkan subsidi BBM," kata Tjahjo yang juga wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah I kepada ANTARA, Jumat.
Sementara itu, dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012, Pasal 7 Ayat (4): "Pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi BBM jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa Bali sejak 1 April 2012."
Di dalam UU APBN 2012 itu juga disebutkan besarnya subsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas/elpiji) tabung 3 kilogram pada tahun anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp123.599.674.000.000,00 dengan volume BBM sebanyak 40.000.000 kiloliter.
Merespons isyarat pemerintah yang akan menaikkan harga BBM, Tjahjo Kumolo menegaskan, "Dengan kenaikan harga BBM tentu saja tidak menghapuskan subsidi untuk rakyat."
Di lain pihak, Tjahjo yang juga anggota Komisi I DPR RI mengakui bahwa harga minyak dunia memang tidak dapat dikendalikan, namun pemerintah memakai acuan tersebut.
"Hal yang bisa dilakukan adalah apa yang ada pada pengendalian kita. Misalnya, produksi minyak kita/Pertamina pada posisi hanya 30 persen kepemilikan Pertamina, padahal `oil` dunia 77 persen," katanya.
Oleh karena itu, kata Tjahjo, Pertamina harus dioptimalkan ke hulunya. Ia lantas mencontohkan pembangunan Kilang Minyak Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Pertamina Refinery Unit 4 Cilacap, di Lapangan Sepak Bola Lomanis, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
"Apa pun Pertamina harus melakukan efisiensi di semua lini, terutama di dalam `trading crude` dan BBM-nya. Dan, harus ada nasionalisasi. Hal ini pasti menganggu, namun pelan-pelan harus pasti dilaksanakan," demikian wakil rakyat asal Jateng itu. (id.berita.yahoo.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar