PDI Perjuangan Deklarasi Kontrak Politik Untuk Perubahan

PDI Perjuangan Deklarasi Kontrak Politik Untuk Perubahan

Infokom-Media PDI Perjuangan:Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan) mendeklarasikan kontrak politik untuk perubahan. Kontrak politik ini untuk memperjuangkan sembako murah, penciptaan jutaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"PDI Perjuangan sangat berikhtiar dan ingin memperjuangkan isu itu sepenuh hati,"kata Ketua Umum Hj.Megawati Soekarnoputri di Megawati Institute, Jakarta, Kamis (19/02).

Menurutnya, kontrak politik ini akan dicatat sebagai kontrak politik pertama secara nasional yang dibuat sebuah partai untuk menunjukan kesungguhan perjuangannya."Kami menawarkan perubahan, namun tak sekedar jargon dan slogan kami membuat kontrak politik," tegasnya.

Capres yang dicalonkan dari PDI Perjuangan pada Pilpres 2009 nanti Megawati Soekarnoputri menjelaskan PDI Perjuangan mewajibkan para calon anggota legislatifnya menandatangani kontrak politik yang berisi kesediaan tak akan mencalonkan diri lagi pada Pemilu 2014 apabila tidak mampu mewujudkan tiga isu krusial.

Ketiga isu itu adalah sembako murah, ketersediaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kontrak politik hanya berlaku bagi caleg DPR RI. "Saya selaku Ketua Umum PDI Perjuangan meminta semua caleg PDI Perjuangan dari Aceh sampai Papua untuk mentaati kontrak politik itu," papasnya.

Secara teknis dalam waktu dekat seluruh caleg DPR RI dari PDI Perjuangan akan dikumpulkan untuk menandatangani kontrak politik.Penandatanganan kontrak akan disaksikan langsung oleh Ketua Umum Hj.Megawati Soekarnoputri.

Ketua Umum Hj.Megawati Soekarnoputri menjelaskan pihaknya telah merumuskan indikator keberhasilan dari tiga isu di atas yang saat ini gagal diemban pemerintah. Di antaranya, masalah sembako bisa diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Persolanan pengangguran bisa diukur dari total lapangan kerja yang mampu diciptakan pemerintah selama lima tahun dibandingkan jumlah pengangguran pada tahun 2009.

"Adapun tingkat kesejahteraan diukur dari presentasi pertumbuhan ekonomi dan Gini Ratio. Gini Ratio ditargetkan lebih rendah dari pada tahun 2008," terangnya.

Sejatinya konsep kontrak politik caleg PDI Perjuangan baru akan diterapkan apabila partai nasionalis itu berhasil menguasai jajaran eksekutif dan legislatif. Namun mengingat dinamika politik kontemporer, kebijakan itu dilaksanakan lebih awal.
(http://www.pdi-perjuangan.or.id/content/view/2238/135/)