Keputusan Diserahkan ke Internal Partai - JK-Mega Buka Peluang Koalisi

Keputusan Diserahkan ke Internal Partai - JK-Mega Buka Peluang Koalisi 

JAKARTA - Pertemuan politik pertama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) kemarin belum menghasilkan keputusan koalisi di pemilu presiden. Kedua pemimpin partai pemenang pemilu ini hanya membahas hal-hal umum, seperti kesepakatan untuk menyelenggarakan pemilu secara damai.

Pertemuan Mega dan JK berlangsung tertutup selama 30 menit di sebuah rumah di Jalan Imam Bonjol No. 66 Menteng Jakarta Pusat. JK yang bertindak sebagai tuan rumah datang menyambut Mega yang datang bersama putrinya, Puan Maharani dengan Mercedez Benz S500 B 8434 BS. JK beberapa menit sebelumnya datang ke tempat pertemuan dengan VW Caravelle warna hitam B 8293 FD.

Keduanya lantas beranjak ke ruang tengah yang berukuran 6x12 meter. JK dan Mega duduk semeja dengan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan Taufiq Kiemas dan Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Surya Paloh. Di Meja lain, duduk Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung, Ketua Bappilu PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Sekjen Partai Golkar Soemarsono, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono dan Ketua Bappilu Partai Golkar Burhanudin Napitupulu.

Pembicaraan berlangsung santai sembari menikmati makan siang. Hidangan yang tersaji di meja antara lain nasi goreng, jus strawberry, gado-gado, opor, tahu gejrot dan soto ayam. “Kami berdua tadi makan enak. Saya paling suka makan nasi goreng kampung. Saya bilang ke Pak Kalla, saya makan nasi goreng kampung karena nasi kampung yang paling enak,” ujar Mega dalam keterangan pers usai pertemuan.

Pertemuan singkat tersebut menghasilkan lima komitmen yang rilisnya sudah dibagikan kepada wartawan sebelum keduanya mengadakan keterangan pers. Lima kesepakatan tersebut, pertama, membangun pemerintahan yang kuat untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Kedua, memperkuat sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan amanat UUD 1945 yang memiliki basis dukungan yang kokoh di DPR. Ketiga, memperkuat sistem ekonomi untuk melaksanakan program ekonomi yang berdaulat, mandiri dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Empat, mempererat komunikasi politik PDI Perjuangan dan Partai Golkar sebagai perwujudan tanggung jawab dua partai politik terbesar, yakni Pemilu 1999 dan Pemilu 2004. Terakhir, menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2009 secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia serta aman dan bermartabat.

Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh JK dan Mega tanpa menyertakan jabatan masing-masing. Kesepakatan tersebut dibacakan secara bergantian oleh Sekjen Golkar Soemarsono dan Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung Wibowo.

Mega mengatakan, pertemuan tertutup tersebut sama sekali tidak menyinggung rencana membangun koalisi menghadapi Pilpres 2009. Melainkan membahas masalah golput serta upaya mempertahankan pemilu yang jujur dan adil. “Kita berdua akan instruksikan kepada warga, baik kader maupun masyarakat untuk melaksanakan Pemilu dengan baik. Jangan golput. Gunakan hak pilih sebaik mungkin karena itu yang akan memajukan proses demokrasi di masa mendatang,” ujar mantan presiden ini.

Mega berharap pertemuan silaturahmi tersebut bisa mendorong penciptaan suasana Pemilu yang aman dan tertib bagi rakyat Indonesia. Ini agar sukses Pemilu 2004 yang berlangsung mulus tanpa kekerasan bisa dipertahankan pada Pemilu tahun ini dan masa-masa mendatang. “Semua tahu, kulminasi akan ada di Pilpres Juli nanti. Apa pun yang terjadi di penghujung 2009 merupakan proses yang dinamikanya cukup tinggi. Walau suasana politik hangat, kita berusaha agar tenang dan damai,” terangnya.

Mega mengakui, pertemuan tersebut bisa saja menjadi awal dari koalisi antara PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Namun, keputusan untuk koalisi atau tidak diserahkan pada mekanisme internal partai masing-masing. “Ini adalah suatu awal pertemuan dua tokoh dan pengurus dari dua partai. Setelah ini akan tetap terjadi komunikasi dan keputusan akhirnya akan diserahkan kepada masing-masing DPP,” tutur Mega.

Pada kesempatan tersebut, JK menuturkan keputusan koalisi bukan berada di tangan ketua umum, melainkan di tangan peserta Rapimnas Khusus DPP Partai Golkar. DPP hanya bertugas menjalin komunikasi dengan semua partai, namun keputusan akhir untuk koalisi dengan partai mana akan diputuskan setelah Pemilu Legislatif.

“Kami membicarakan soal kesepakatan dua partai untuk menciptakan pemilu damai, tidak membicarakan di luar itu,” tegas JK.

Meski Golkar masih malu-malu menyatakan kesediaan untuk berkoalisi, kubu PDI Perjuangan menilai pertemuan tersebut merupakan awal dari koalisi di Pemilu presiden dan di pemerintahan mendatang. “Arahnya pasti koalisi. Kita ingin Golkar dan PDI Perjuangan bersama-sama di Pemilu presiden dan di pemerintahan. Siapa presiden dan wakilnya, diserahkan melalui mekanisme internal partai masing-masing. Jadi sabar saja,” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Arif Budimanta.

Menurut dia, kedua partai bercita-cita yang sama untuk membangun pemerintahan yang kuat, yaitu mewujudkan sistem presidensial dengan basis dukungan parlemen yang kuat. “Sebelum pemilu legislatif, kita tetap berusaha sendiri-sendiri. Caleg dari kedua partai juga tetap berkompetisi di bawah,” terangnya.

Menanggapi pertemuan JK dan Mega, calon presiden Prabowo Subianto menganggap sebagai hal yang positif. Menurut Prabowo, pertemuan antarelit partai politik sangat penting. “Saya menilai pertemuan itu baik untuk mencari solusi antarpersoalan bangsa,” kata Prabowo usai menghadiri Forum Rembug Buruh Nasional di Hotel Grand Cempaka, kemarin.

Pertemuan dua parpol besar tersebut, menurut Prabowo, juga akan dilihat positif oleh masyarakat dan pemimpin yang lain bisa melakukan hal serupa. “Namun, yang terpenting tujuannya untuk kepentingan bangsa, bukan semata-mata kekuasaan,” harapnya.

Prabowo belum melihat pertemuan PDIP-Golkar sebagai embrio koalisi. Sebab, pertemuan kedua parpol tersebut baru tahap awal. Wacana blok-blok yang ada sekarang ini, juga baru sebatas wacana. Semuan baru akan terlihat setelah pemilihan umum legislatif 9 April nanti.

Prabowo merencanakan juga melakukan komunikasi dengan partai lain. Dia mengaku aktif berkomunikasi dengan pimpinan parpol lain tapi tidak selalu diumumkan. “Ini kan demokrasi, harus saling berkomunikasi,” paparnya.

Pertemuan JK dengan Mega dipandang tidak memiliki indikasi adanya koalisi. Pengamat politik LIPI Indria Samego dan Guru Besar Politik UIN Syarief Hidayatullah Bachtiar Effendi menilai kedua partai memiliki visi yang sama sekali berbeda. Selain itu, dua partai tersebut sudah mendeklarasikan ketua umum masing-masing sebagai capres.

“Dua partai itu jelas sangat berbeda. Visi dan misi mereka bertolak belakang. PDI Perjuangan itu kekiri-kirian sementara Golkar itu kan partai pemerintah, dia menganut developmentalisme. Itu tidak bisa ketemu,” ujar Bachtiar Effendi dalam diskusi di Rumah Makan Tiga Putri di Jakarta, kemarin.

Bachtiar melihat Partai Golkar secara visi dan misi lebih dekat untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat. Namun, itu tidak mungkin dilakukan. Dengan gencarnya pemberitaan dan komitmen yang diucapkan JK berkali-kali, kembalinya JK ke SBY justru akan menjatuhkan kredibilitas JK.

“Publik akan melihat, ini belum jadi pejabat saja tidak konsisten, apalagi kalau sudah menjabat. Kredibilitas politik JK akan jatuh,” urainya.

Bachtiar menilai, pertemuan itu hanya untuk menunjukkan bahwa Golkar memiliki kemampuan untuk menggalang dukungan melawan SBY. “Istilahnya, itu untuk mencitrakan bahwa Golkar mendapat banyak dukungan,” katanya.

Hal senada diungkapkan Indria Samego. Menurut dia, PDI Perjuangan sangat diuntungkan dengan pecah kongsi antara SBY dan JK. Sebab, itu membuat perjuangan melawan sang incumbent lebih mudah. Dukungan dari partai pemenang pemilu 2004 itu tidak lagi ke SBY.

Menurut Indria, PDI Perjuangan melihat ada keretakan antara duet SBY-JK. Mereka dengan cepat membaca itu dan langsung menggagas pertemuan tersebut.

“Apabila Golkar benar-benar meninggalkan SBY, maka SBY seperti kehilangan salah satu sayapnya. Akan lebih mudah bagi PDI Perjuangan untuk melawan dia,” tandasnya.

Namun, Indria memuji gerakan politik yang dilakukan JK. Pertemuan semacam itu belum pernah terjadi di Indonesia. “Kita tidak pernah melihat ini sebelumnya. Ada partai pemerintah yang menemui tokoh partai oposisi. Kecuali di negara maju, ini tidak pernah terjadi. Ini merupakan terobosan silaturahmi politik yang luar biasa dari JK,” paparnya.

Indria menambahkan, pertemuan tersebut menjadi strategi pencitraan yang jitu dari kedua partai. Tanpa harus beriklan dengan biaya besar, semua media di Indonesia meliputnya sebagai berita besar. “Semakin lama, para pemilih akan terpengaruh untuk memilih partai dan orang-orang itu,” ujarnya.
(http://www.radar-bogor.co.id/?ar_id=Mjc0Njg=&click=MTc4)