Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengatakan pemerintah akan mempelajari kasus rencana pembatalan jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih oleh DPRD Lampung, untuk dicocokkan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Mendagri menegaskan, pemerintah akan mengkaji kasus tersebut dengan hati-hati dan mengacu pada peraturan karena sepenuhnya pemerintah menghormati peraturan yang berlaku.
Pernyataan Mendagri tersebut menyusul keputusan KPUD Lampung yang menganulir keputusan sebelumnya yang memenangkan pasangan Sjachroedin ZP - Joko Umar Said. KPUD Lampung, kemarin memuat iklan setengah halaman di harian ibukota yang menyatakan gubernur terpilih Lampung yang sah bukanlah pasangan Sjachroedin ZP - Joko Umar Said.
Sebelumnya, Mendagri mengatakan bahwa pemerintah tetap menunggu jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih Sjachroedin ZP - Joko Umar Said pada 2 Juni mendatang. “Walaupun ada keputusan seperti itu, tetapi saya tetap menunggu sampai jadwal pelantikan pada 2 Juni,” katanya.
Rapat Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Lampung dengan agenda pembatalan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih, Sjachroedin ZP - Joko Umar Said, batal digelar Senin (25/5). “Rapat hari ini tidak jadi digelar, kami menunggu pemberitahuan dari pimpinan dewan lebih lanjut,” kata Sekretaris DPRD Lampung, Mahyudin.
Mendagri menjelaskan, Pemilihan Gubernur Lampung adalah satu dari 40 kabupaten/kota dan provinsi yang pelaksanaan pemilihannya diajukan pada tahun 2008. Namun pelaksanaan pergantian pejabatnya tetap dilaksanakan pada 2 Juni 2009.
Dia mengatakan pada waktu proses berlangsung pemilihan memang ada keberatan dari salah satu calon, tetapi Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan keputusan untuk segera dilantik, artinya proses ini harus berjalan. “Jadi kalaupun kemarin ada terjadi sesuatu hambatan dan memang itu tertuju kepada DPRD, maka itu sudah masuk ke ranah politik,” katanya.
(http://matanews.com/2009/05/30/kursi-panas-gubernur-lampung/)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar