Setelah Dikritik Dewan Bupati bakal Buat Gebrakan

Setelah Dikritik Dewan Bupati bakal Buat Gebrakan

CIBINONG – Setelah 20 hari menjabat Bupati Bogor, Rachmat Yasin dinilai belum membuat gebrakan. Kebijakannya masih jauh dari mutakhir. “Memimpin daerah khususnya Kabupaten Bogor harus menyiapkan crash program (program spektakuler, red)” kata anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bogor Darwin Saragih.

Salah satu kritikan Darwin adalah ketidakmampuan Pemkab Bogor dalam menata bidang pendidikan. Sejatinya bupati bisa menerapkan pendidikan gratis sembilan tahun tanpa kecuali.

Mencoba memberi masukan, caleg DPR RI dari Partai Demokrat ini meminta agar bupati lebih memikirkan inovasi-inovasi kebijakan seperti yang dilakukan beberapa kepala daerah yang berhasil. 

“Contohlah Alex Noerdin memimpin Musi-Banyuasin, dia berani menerapkan sekolah gratis hingga tingkat atas. Tanpa kebijakan spektakuler, mustahil pendidikan di Kabupaten Bogor akan maju,” tambahnya.

Bupati juga diminta untuk membuka ulang buku sensus daerah. Buku-buku data yang berhubungan dengan masyarakat, menurutnya, harus sudah di meja kerja bupati selama masa kepemimpinan. 

“Maksimalkan data yang ada. (Kebijakan) jangan hanya diambil atas dasar kemauan bupati,” ujarnya.

Menanggapi kritikan Darwin, Rachmat Yasin bersikap santai. Saat ini dirinya memang belum membuat gebrakan. “APBD saja belum disahkan, bagaimana mau membuat gebrakan,” ujarnya saat dihubungi Radar Bogor, tadi malam.

Diperkirakan akhir Januari ini APBD akan disahkan. Bupati berjanji setelah APBD berjalan bakal membuat kebijakan mutakhir dan spektakuler. Seperti apa? “Tunggu saat yang tepat. Saya tidak akan mau memberitahunya sekarang,” katanya mencoba misterius.

Di lain pihak, anggota Gapensi sekaligus tokoh pemuda Kabupaten Bogor di wilayah selatan Ebing S Darsyah justru melihat Rachmat sudah bekerja baik. Keputusan menggandeng BPN Kabupaten Bogor dalam menyelesaikan silang sengkarut permasalahan tanah dinilai merupakan keputusan yang tepat.

“Kerjasama di bidang pertanahan yang baru diteken kemarin (dua hari lalu, red) dengan BPN merupakan langkah jitu. Saya siap mendukung serta memberi masukan untuk menyelesaikan kasus tanah di kawasan Puncak,” kata Ebing.

Ketua Barisan Muda Kosgoro 1957 ini berharap kesepakatan yang telah tercapai dapat menyelesaikan kasus tanah di kawasan Puncak yang sudah seperti benang kusut. “Kedatangan Rachmat Witoelar (Menteri Negara Lingkungan Hidup, red) harus ditindaklanjuti pemkab untuk lebih tegas menertibkan vila-vila liar di Puncak,” ingatnya.
(www.radar-bogor.co.id)