Akbar Sarankan Golkar Lobi Partai Gurem

Akbar Sarankan Golkar Lobi Partai Gurem

JAKARTA - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnasus) Partai Golkar di Hotel Borobudur pada 23 April lalu telah menetapkan Jusuf Kalla (JK) sebagai calon presiden (capres). Namun, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung masih pesimistis, Golkar mampu membangun lobi politik untuk mewujudkan koalisi menghadapi pemilu presiden (pilpres).

Dia mengingatkan bahwa syarat pengajuan pasangan capres-cawapres yang diatur UU Pilpres adalah 20 persen kursi atau 25 persen suara. Faktanya, dari berbagai hasil quick count, imbuh dia, potensi perolehan suara Golkar baru 15 persen. Artinya, untuk bisa mengajukan JK sebagai capres, diperlukan minimal 10 persen suara lagi.

"Ini jelas bukan persoalan mudah," kata Akbar kepada Jawa Pos (Grup Radar Bogor), kemarin.

Menurut Akbar, sebagian besar partai menengah hampir pasti berkoalisi dengan SBY. Di antaranya, PKS dan PKB. Begitu juga PAN yang telah mendapatkan "Arahan" dari Amien Rais untuk tetap berkoalisi dengan Demokrat. "PPP saya perkirakan ke SBY juga," tuturnya. Kubu Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPP PPP Bachtiar Chamsyah cenderung mengarahkan PPP untuk mendukung SBY lagi.

Akbar menambahkan, dua parpol pendatang baru yang mampu memperoleh suara cukup signifikan yakni Hanura dan Gerindra cenderung merapat ke PDIP untuk mengegolkan capres Megawati.

Karena itu, pilihannya tinggal melobi partai-partai gurem yang tak lolos parliamentary threshold (PT). Kalau rata-rata partai gurem tersebut mendapatkan 0,5 persen suara, dibutuhkan dukungan dari sekitar 20 partai. "Sekali lagi, itu jelas tidak mudah," tegasnya.

Meski realitas politik kurang menguntungkan, Akbar menyarankan agar Golkar tetap berpartisipasi dalam pilpres. Itu merupakan tanggung jawab terhadap demokrasi. "Apa pun pilihannya nanti," ujar ketua dewan pembina DPP Barisan Indonesia (Barindo) itu.

Fungsionaris DPP Partai Golkar Zainal Bintang yang mendukung penuh pencapresan JK membantah keras penilaian Akbar tersebut. Menurut dia, pintu koalisi Golkar masih terbuka lebar. "Wiranto (Hanura, red) bersedia dengan kami. Begitu juga PAN dan Gerindra. Termasuk PPP yang terus kami garap," katanya.

Menurut dia, posisi Golkar sangat strategis. Koalisi model apa pun, imbuh Zainal, tanpa melibatkan Golkar berpotensi memunculkan kemandekan di parlemen. Karena itu, Zainal menyarankan agar JK segera membangun kekuatan baru di internal Partai Golkar untuk berkoordinasi dengan mitra koalisi. Jajaran struktural partai, lanjut dia, sudah tidak bisa diandalkan.

"Karena mayoritas elite DPP Golkar sekarang menghalangi JK tampil secara prima sebagai capres dan menggembosi keputusan Borobudur," tegas pendiri sekaligus koordinator JK for President itu.
(http://www.radar-bogor.co.id/?ar_id=Mjk1MzQ=&click=Ng==)