Tunggu Hasil Resmi Pemilu Legislatif - JK-Mega Tunda Posisi Capres

Tunggu Hasil Resmi Pemilu Legislatif - JK-Mega Tunda Posisi Capres

JAKARTA - Pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) tadi malam gagal menghasilkan kesepakatan tentang figur calon presiden dan cawapres yang akan diusung koalisi. Kedua pemimpin partai itu dikabarkan belum mau mengalah karena hingga kini belum ada hasil resmi pemilu legislatif.

"Sampai hari ini tabulasi pemilu yang sedang berjalan belum selesai. Bahkan persentase suara yang sudah selesai dihitung masih minim. Padahal, itu menjadi bagian dari konsekuensi politis yang dibicarakan," ujar Megawati dalam keterangan pers bersama JK di kediaman Mega di Jalan Teuku Umar Menteng Jakarta Pusat, tadi malam.

Pertemuan yang berlangsung satu jam sepuluh menit tersebut dihadiri Ketua Dewan Pembina PDIP Taufiq Kiemas, Ketua Dewan Penasihat Golkar Surya Paloh, Sekjen Golkar Soemarsono dan Sekjen PDIP Pramono Agung Wibowo.

Berdasarkan informasi yang diterima, kedua pemimpin partai sebenarnya telah sepakat mengusung ketua umum partai yang perolehan suaranya dan perolehan kursi DPR-nya di pemilu legislatif lebih besar menjadi calon wakil presiden.

Sementara pemimpin partai yang lebih kecil rela menjadi cawapres. Namun, hingga saat ini, perolehan suara pemilu legislatif belum selesai dihitung. Berdasarkan penghitungan cepat, Golkar memang lebih unggul nol koma sekian persen dibanding PDIP. Namun, mengingat penghitungan cepat memiliki tingkat kesalahan (margin of error), kedua partai masih memiliki peluang untuk saling mengungguli di hasil perhitungan resmi KPU.

Perolehan kursi kedua partai juga belum bisa diyakinkan, karena kedua partai masih berpeluang menambah kursi DPR akibat pemberlakuan sistem parliamentary treashold.

"Diperkirakan akan ada tambahan suara 3 persen bagi masing-masing partai yang bisa mengubah perolehan kursi. Karena itu, sulit diprediksi siapa yang unggul perolehan suaranya," ujar seorang sumber di internal Partai Golkar.

Sambil menunggu selesainya penghitungan suara, kedua pemimpin sepakat membentuk tim negosiasi untuk membahas rincian rencana koalisi. Salah satu poin krusial yang harus diatur adalah bagaimana kedua partai harus bersikap selama sisa pemerintahan SBY-JK hingga 20 Oktober 2009. "Ini mengingat posisi PDIP sekarang ada di luar pemerintahan, sementara Golkar ada di dalam pemerintahan," terang Mega.

Kedua tim juga akan merundingkan time frame kesepakatan koalisi karena UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tegas menyebutkan batas akhir pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden adalah 10 Mei.

"Tentu pembicaraan sudah mengarah ke situ (pembahasan capres-cawapres), tapi dalam mencapai kesepakatan harus dibahas rinciannya. Intinya kita menunggu finalisasi (hasil penghitungan suara resmi pemilu legislatif di KPU)," tambah JK.

Kedua pemimpin juga sepakat melanjutkan komunikasi politik dengan partai-partai lain, sehingga diharapkan partai-partai lain mau menggabungkan diri membentuk pemerintahan yang lebih baik dan lebih efektif. "Sampai adanya keputusan tim, kami sepakat untuk sering bertemu dan berkirim makanan kesukaan masing-masing," selorohnya.

Ketika didesak wartawan tentang figur capres-cawapres yang akan diajukan, Mega menuturkan seluruh partai dalam kampanye pemilu legislatif pasti akan menempatkan ketua umum sebagai calon presiden.

"Doakan saja suatu ketika di Indonesia akan terwujud siapa akan bersedia menjadi capres dan cawapres. Saya yakin kalau kepentingannya demi bangsa dan negara, tidak akan ada yang sulit," kata Mega. "Ini baru pembicaraan awal. Pada waktunya akan disampaikan," imbuh JK.

Terkait masalah kecurangan pemilu, JK menegaskan sejak awal partainya berkomitmen untuk menyelesaikan dugaan manipulasi hasil pemilu melalui jalur hukum. Bila terbukti ada upaya sistematis menghalangi calon pemilih menggunakan haknya, Golkar akan menyelesaikan secara hukum.

"Pasal 290 UU Pemilu Legislatif tegas menyebutkan ada ancaman hukuman dua tahun bagi siapa saja yang dengan sengaja menyebabkan orang tidak bisa memilih. Golkar kini tengah mencari bukti dan akan melakukan langkah hukum bila ditemukan," tandas JK. 
(http://www.radar-bogor.co.id/?ar_id=Mjk0NjE=&click=MzM=)